DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas SALINAN 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
5.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 148); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 1 Juli 2021 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundang di Langgur pada tanggal 1 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd AHMAD YANI RAHAWARIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 4.... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU: 6/21/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MALUKU TENGGARA DEBBIE P. J. BUNGA, SH NIP. 19781220 200804 2 001 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. UMUM Bahwa penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha di Indonesia. Disamping itu juga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan pungutan Retribusi Izin Gangguan sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan, serta tidak melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 240

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…