DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781)
11.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.
12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 253); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
10.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

1.Laporan Realisasi Anggaran;
2.Laporan Operasional;
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
4.Neraca;
5.Laporan Perubahan Ekuitas;
6.Laporan Arus Kas;
7.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
(3)Laporan keuangan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp999.216.392.889,62
b.Belanja Rp929.446.825.891,00 Surplus/(Defisit) Rp 69.769.566.998,62
c.Pembiayaan 1) Penerimaan Rp 15.765.207.909,21 2) Pengeluaran Rp 49.269.873.688,00 Pembiayaan Netto Rp(33.504.665.778,79)

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp71.778.483.478,38 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.070.994.876.368,00
2. 2.Realisasi Rp 999.216.392.889,62 Selisih lebih /( kurang) Rp 71.778.483.478,38
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp108.043.204.698,00 dengan dincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp1.037.490.030.589,00
2. 2.Realisasi Rp 929.446.825.891,00 Selisih lebih /( kurang) Rp 108.043.204.698,00
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / ( Defisit ) sejumlah Rp(36.264.721.219,62) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus / (defisit) setelah Perubahan Rp 33.504.845.779,00
2. 2.Realisasi Rp 69.769.566.998,62 Selisih lebih /( kurang) Rp (36.264.721.219,62)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(180.000,21) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 15.765.027.909,00
2. 2.Realisasi Rp 15.765.207.909,21 Selisih lebih /( kurang) Rp (180.000,21)
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 49.269.873.688,00
2. 2.Realisasi Rp 49.269.873.688,00 Selisih lebih /( kurang) Rp 0,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp(180.000,21) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp (33.504.845.779,00)
2. 2.Realisasi Rp (33.504.665.778,79) Selisih lebih /( kurang) Rp (180.000,21)

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Pendapatan LO Rp 848.547.195.485,56
b.Beban LO Rp 697.976.359.033,33 Surplus/Defisit dari Operasi Rp 150.570.836.452,23
c.Kegiatan Non Operasional Rp 3.229.273.454,15 Surplus/Defisit dari Sebelum pos Luar Biasa Rp 153.800.109.906,38
d.Pos Luar Biasa Rp (310.440.000,00) Surplus/Defisit LO Rp 153.489.669.906,38

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 15.765.207.909,21
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 0,00 Sub Total Rp 15.765.207.909,21
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 36.264.901.219,83
d.Saldo Anggaran Lebih Rp 36.264.901.219,83

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp1.793.207.956.151,40
b.Jumlah Kewajiban Rp 22.193.903.871,14
c.Jumlah Ekuitas Rp1.771.014.052.280,26

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp1.622.449.043.822,40
b.Surplus/Defisit LO Rp 153.489.669.906,38
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Koreksi Ekuitas Lainnya Rp (4.924.661.448,52)
d.Ekuitas Akhir Rp1.771.014.052.280,26

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023 Rp 15.795.189.873,30
b.Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp 261.679.685.089,86
c.Arus Kas dari Aktifitas Investasi Rp(192.910.118.091,24)
d.Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp (48.269.873.688,00)
e.Arus Kas dari Aktifitas Transitoris Rp 395.676.814,00
f.Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2021 Rp 36.690.559.997,92

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

(1)Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1. : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2023; Lampiran I.2. : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2023; Lampiran I.3. : Rincian Apbd Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2023; Lampiran I.4. : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2023;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK);
7. g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah TA 2023;
9. i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023;
10. j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir TA 2023;
11. k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2023;
12. l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah TA 2023;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap TA 2023;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2023;
15. o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023;
16. p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2023;
17. q.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2023;
19. s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir TA 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
20. t.Lampiran XX.1. : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022. Lampiran XX.2. : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022.
21. u.Lampiran Tambahan : 1). Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara TA 2023; 2) Rekapitulasi Realisasi Belanja Mandatory Spending; 3) Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM); 4) Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 5) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri; 6) Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Perioritas Nasional Dengan Program Perioritas Daerah; 7) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan Stunting; 8) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 9) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing; 10) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2023.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…