DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 259); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara yang pada hakekatnya merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial ekonomi daerah, dan juga dikaitkan tolok ukur Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksanaan APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan rancangan undang-undang/peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada lembaga perwakilan berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara yang disusun dan disajikan dengan basis akrual dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel serta memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
10.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro Ekonomi makro merupakan gambaran Perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

1.LRA;
2.LO;
3.LPSAL;
4.Neraca;
5.LPE;
6.LAK; dan
7.CaLK.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
(3)Laporan keuangan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp900.784.547.798,85
b.Belanja Rp926.952.905.748,06 Surplus/(Defisit) Rp (26.168.357.949,21)
c.Pembiayaan 1) Penerimaan Rp 36.264.901.219,83 2) Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 36.264.901.219,83

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp57.412.648.962,15 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp958.197.196.761,00
2. 2.Realisasi Rp900.784.547.798,85 Selisih lebih/(kurang) Rp 57.412.648.962,15
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp66.509.192.231,94 dengan dincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp993.462.097.980,00
2. 2.Realisasi Rp926.952.905.748,06 Selisih lebih/(kurang) Rp 66.509.192.231,94
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp(9.096.543.269,79) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp(35.264.901.219,00)
2. 2.Realisasi Rp(26.168.357.949,21) Selisih lebih/(kurang) Rp (9.096.543.269,79)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(0,83) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp36.264.901.219,00
2. 2.Realisasi Rp36.264.901.219,83 Selisih lebih/(kurang) Rp (0,83)
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp1.000.000.000,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp(1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp35.264.901.219,00
2. 2.Realisasi Rp36.264.901.219,83 Selisih lebih /(kurang) Rp (1.000.000.000,83)

Pasal 5

LO sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.Pendapatan LO Rp 771.536.301.464,35
b.Beban LO Rp 873.709.339.622,24 Surplus/Defisit dari Operasi Rp(102.173.038.157,89)
c.Kegiatan Non Operasional Rp (158.363.200,00) Surplus/Defisit dari Sebelum pos Luar Biasa Rp(102.331.401.357,89)
d.Pos Luar Biasa Rp (2.134.852.200,00) Surplus/Defisit LO Rp(104.466.253.557,89)

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 36.264.901.219,83
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 0,00 Sub Total Rp 36.264.901.219,83
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 10.096.543.270,62
d.Saldo Anggaran Lebih Rp 10.096.543.270,62

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp1.720.093.961.437,29
b.Jumlah Kewajiban Rp 57.434.464.224,09
c.Jumlah Ekuitas Rp1.662.659.497.213,20

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp1.771.014.052.280,26
b.Surplus/Defisit LO Rp (104.466.253.557,89)
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Koreksi Ekuitas Lainnya Rp (3.888.301.509,17)
d.Ekuitas Akhir Rp1.662.659.497.213,20

Pasal 9

LKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2024 Rp 36.690.559.997,92
b.Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp 78.080.952.077,29
c.Arus Kas dari Aktifitas Investasi Rp(104.249.310.026,50)
d.Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp 0,00
e.Arus Kas dari Aktifitas Transitoris Rp 26.967.705,00
f.Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2024 Rp 10.549.169.753,71

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1. : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2024; Lampiran I.2. : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2024; Lampiran I.3. : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2024; Lampiran I.4. : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2024;
2. b.Lampiran II : LPSAL;
3. c.Lampiran III : LO;
4. d.Lampiran IV : LPE;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : LAK;
7. g.Lampiran VII : CaLK;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah TA 2024;
9. i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024;
10. j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir TA 2024;
11. k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2024;
12. l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah TA 2024;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap TA 2024;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2024;
15. o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024;
16. p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2024;
17. q.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2024;
19. s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir TA 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
20. t.Lampiran XX.1. : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023. Lampiran XX.2. : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023.
21. u.Lampiran Tambahan : 1). Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024; 2) Rekapitulasi Realisasi Belanja Mandatory Spending; 3) Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum; 4) Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 5) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri; 6) Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah; 7) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan Stunting; 8) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 9) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing; 10) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…