DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah maka besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 6 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 168); SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 6 seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 168) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 disempurnakan menjadi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8.Eksploitasi mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 8a. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu perubahan.
9.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 3 Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
11.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2.Ketentuan pada Pasal 4 ditambahkan 2 ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dasar harga patokan yang ditetapkan Gubernur.
(3)Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
(4)Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(5)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perlu mengalikannya dengan nilai koefisien. 4
(6)Adapun nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dihitung berdasarkan analisa koefisien sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
(2)Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 1 Juli 2021 BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundang di Langgur pada tanggal 1 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Cap/ttd AHMAD YANI RAHAWARIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU: 5/20/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MALUKU TENGGARA DEBBIE P. J. BUNGA, SH NIP. 19781220 200804 2 001 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN I. UMUM Berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Atas dasar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa penyelenggaraan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan untuk dipungut oleh daerah. Dengan dasar kewenangan tersebut maka untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diataur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Koefisien digunakan dalam perhitungan untuk mengetahui besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, disebabkan karena koefisien merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan volume pekerjaan. Ayat (6) Nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = Volume x Koefisien x Harga Dasar x Tarif Keterangan :  Nilai volume dan koefisien sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak Kerja.  Harga Dasar adalah harga sesuai Basic Price yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  Tarif sesuai besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 241

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…