DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Darah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN 2 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 263); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. 3

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini memberikan gambaran mengenai topik yang disajikan dengan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPJMD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat terpahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 4
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
18.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II

- 160 | 202 BAB II - 161 | 202 Tabel 2.101 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030 BAB II - 162 | 202 B a b I I - 163 | 202 2.6 Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada setiap warga negara. Pelayanan dasar ini merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah daerah dan bersifat minimal, artinya setiap warga berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sosial. SPM merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penerapan SPM diselenggarakan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dijelaskan menurut bidang urusan sebagai berikut.

Pasal 2

(1)Bupati melalui BAPPERIDA menyusun RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam:
1. a.visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 5
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya.
(5)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.gambaran keuangan Daerah;
4. d.permasalahan dan isu srategis Daerah;
5. e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
7. g.kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
8. h.kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
9. i.penutup.
(6)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

- 55 | 66 Tabel 3.5 Lokasi Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Maluku, Khusus Kabupaten Maluku Tenggara dan Highlight Indikasi Intervensi, serta Program Prioritas Pemerintah Daerah yang Mendukung Program Prioritas Nasional Tahun 2025 s.d. 2029 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6 1 Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Tuna Cakalang Tongkol/TCT, Udang Lobster) Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Sentra Produksi Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna - cakalang - tongkol, udang, dan lobster

Pasal 3

(1)Bupati melalui kepala BAPPERIDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2)Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala BAPPERIDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah Program Perangkat Daerah yang ditetapkan di dalam RPJMD ini adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati. Program Perangkat Daerah ini dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025-2029, maupun sebagai pijakan penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2030 sebagai tahun transisi yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2030-2034.

Pasal 4

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b 6 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU: (7/54/2025) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Maluku serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk periodesasi selama 5 (lima) tahun atau masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Periodesasi Bupati dan Wakil Bupati selaku penyelenggara pemerintahan, diawali dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi dokumen RPJMD, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara. RPJMD 2025-2029 Kabupaten Maluku Tenggara adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program strategis pembangunan daerah dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Maluku. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi RPJMD, Pengendalian dan evaluasi serta Perubahan RPJMD. 8 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah penyusunan RPJMD yang selaras dan berpedoman pada periodesasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD 2025- 2029. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 266 9 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan perlindunganNya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai kaidah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan substansinya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045. Demikian RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026-2030 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam pengabdian, melindungi kita dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara demi mewujudkan Maluku Tenggara Hebat. ii iii DAFTAR ISI Cover ............................................................................................................... Kata Pengantar ................................................................................................ i Daftar Isi .......................................................................................................... iii Daftar Tabel ..................................................................................................... ix Daftar Gambar ................................................................................................. xxiii BAB I. Pendahuluan .......................................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang .................................................................................. I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................... I-2 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................... 1.4. Maksud dan Tujuan .......................................................................... I-5 I-7 1.5. Sistematika Penulisan ....................................................................... I-7 BAB II. Gambaran Umum Daerah ..................................................................... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ........................................................... II-1 2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah ........................................... II-1 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif ......................... II-1 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ........................................ II-5 2.1.1.3 Topografi ..................................................................... II-7 2.1.1.4 Geologi ........................................................................ II-8 2.1.1.5 Hidrologi ..................................................................... II-9 2.1.1.6 Klimatologi .................................................................. II-11 2.1.1.7 Penggunaan Lahan ...................................................... II-12 2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana ............................................. II-13 2.1.1.9 Potensi Sumberdaya Alam ........................................... II-15 2.1.1.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-30 2.1.1.11 Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan ............... II-30 2.1.1.12 Lingkungan Hidup Berkualitas .................................. II-37 2.1.1.13 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ...... II-39 2.1.1.14 Demografi ................................................................. II-43 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... II-48 iv 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi .......................................................... II-48 2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia .................................... II-48 2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi ........................................ II-50 2.2.1.3 PDRB Perkapita ........................................................... II-54 2.2.1.4 Inflasi ......................................................................... II-55 2.2.1.5 Indeks Gini ................................................................. II-60 2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan .................................................... II-60 2.2.1.7 Tingkat Pengangguran ................................................. II-62 2.2.2 Kesehatan Untuk Semua ......................................................... II-64 2.2.2.1 Usia Harapan Hidup ..................................................... II-64 2.2.2.2 Prevalensi Stunting ...................................................... II-64 2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata ........................................ II-65 2.2.3.1 Harapan Lama Sekolah ................................................ II-65 2.2.3.2 Rata-rata Lama Sekolah ............................................... II-66 2.2.4 Perlindungan Sosial Adaptif .................................................... II-67 2.2.5 Beragama Maslahat dan Keberagaman .................................... II-68 2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ................................................................................... II-68 2.3 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................. II-69 2.3.1 Daya Saing Sumberdaya Manusia ........................................... II-69 2.3.1.1 Rasio Ketergantungan Penduduk ................................. II-69 2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi ................................. II-70 2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan .................................. II-70 2.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum II-71 2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ............................... II-72 2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah .................................................. II-73 2.3.3 Transformasi Digital ............................................................... II-74 2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ................................... II-75 2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto .................................. II-75 2.3.4.2 Ekspor Barang dan Jasa ............................................... II-77 2.3.5 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-78 2.3.5.1 Indeks Desa Membangun ............................................. II-78 v 2.3.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak ................ II-79 2.4 Aspek Pelayanan Umum .................................................................... II-80 2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif ............ II-80 2.4.1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik.................................................... II-80 2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan yang Tangguh dan Demokrasi Substansial .............................................................................. II-81 2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan .................................................................................. II-82 2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah ........................................... II-82 2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah ............................ II-83 2.4.4.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020- 2024 ........................................................................... II-83 2.4.4.2 Aspek Pelayanan Umum .............................................. II-92 2.4.4.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar ........................................................... II-93 2.4.4.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .......................................... II-98 2.4.4.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..................... II-108 2.4.4.2.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan ................ II-112 2.5 Gambaran Keuangan Daerah ............................................................. II-117 2.5.1 Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 ............. II-117 2.5.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah ......................................... II-117 2.5.1.2 Kinerja Belanja Daerah ................................................ II-125 2.5.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah ......................................... II-131 2.5.1.4 Neraca Daerah ............................................................ II-137 2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 .......... II-145 2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 ........... II-145 2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2029 ................. II-149 2.5.2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah ................ II-149 2.5.2.2.2 Proyeksi Belanja Jangka Menengah Tahun 2025-2029 .................................................. II-151 vi 2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Jangka Menengah Tahun 2025-2030 .................................................................. II-155 2.5.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah 2025-2030 ............................ II-159 2.6 Standar Pelayanan Minimal ............................................................... II-163 2.6.1 SPM Bidang Pendidikan ........................................................... II-163 2.6.2 SPM Bidang Kesehatan ............................................................ II-164 2.6.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum .................................................. II-165 2.6.4 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ........................................................ II-167 2.6.5 SPM Bidang Sosial ................................................................... II-168 2.7 Kerja Sama Wajib Pemerintah Daerah ................................................ II-170 2.8 Rancangan Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi ............................................................................................. II-172 2.9 BUMD yang Mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah .................... II-176 2.10 Permasalahan dan Isu Strategis ......................................................... II-177 2.10.1 Permasalahan Daerah ........................................................... II-178 2.10.1.1 Permasalahan Sesuai Aspek Pembangunan Daerah . II-178 2.10.1.2 Permasalahan Utama dan Permasalahan Daerah ..... II-189 2.10.2 Isu Strategis .......................................................................... II-194 BAB III. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ......................... III-1 3.1 Visi dan Misi ..................................................................................... III-1 2.1.1 Visi ......................................................................................... III-1 3.1.2 Misi ........................................................................................ III-2 3.1.3 Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD dengan RPJPD Provinsi Maluku dan RPJMN .................................................... III-3 3.1.3.1 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara ....................................................... III-3 3.1.3.2 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Maluku ..................................................................... III-5 vii 3.1.3.3 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029..... III-8 3.2 Tujuan dan Sasaran .......................................................................... III-12 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan .............................................................. III-19 3.3.1 Strategi ................................................................................... III-19 3.3.1.1 Penahapan Pembangunan ....................................... III-23 3.3.2 Arah Kebijakan ....................................................................... III-29 3.3.3 Program Prioritas .................................................................. III-35 3.3.4 Proyek Strategis Daerah ........................................................ III-49 BAB IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ............................................................................................................ IV-I 4.1 Program Perangkat Daerah .................................................................. IV-I 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ................................... IV-47 3.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................... IV-47 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) ................................................... IV-47 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..................................................... IV-52 BAB V. Penutup ................................................................................................ V-I Lampiran viii ix DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Penyesuaian Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................... II-1 Tabel 2.2 Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................... II-2 Tabel 2.3 Jarak Tempuh Ibukota Kecamatan Menuju Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................... II-5 Tabel 2.4 Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................... II-10 Tabel 2.5 Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 .......................................................... II-11 Tabel 2.6 Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................... II-12 Tabel 2.7 Obyek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................... II-15 Tabel 2.8 Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-17 Tabel 2.9 Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024 .......................................................... II-18 x Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil, Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-19 Tabel 2.11 Jumlah Nelayan Kecil, KUB dan KUB Sasaran Proram Pemberdayaan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-20 Tabel 2.12 Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-20 Tabel 2.13 Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara Kondisi Tahun 2024 ........................................................... II-21 Tabel 2.14 Pembudidaya Rumput Laut Menurut Klaster dan Kecamatan Kondisi Tahun 2024 ........................................................... II-22 Tabel 2.15 Produksi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024 ........................................................... II-23 Tabel 2.16 Kontribusi Komoditi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024 ........................................................... II-25 Tabel 2.17 Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-26 Tabel 2.18 Produksi Ikan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) ........................................................... II-27 xi Tabel 2.19 Nilai Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) ........................................................... II-28 Tabel 2.20 Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija Tahun 2024 ........................................................... II-28 Tabel 2.21 Jenis, Luasan, dan Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2024 ........................................................... II-29 Tabel 2.22 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ........................................................... II-29 Tabel 2.23 Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Maluku Tenggara ........................................................... II-31 Tabel 2.24 Neraca Air Kabupaten Maluku Tenggara ........................................................... II-32 Tabel 2.25 Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ........................................................... II-35 Tabel 2.26 Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023 ........................................................... II-39 Tabel 2.27 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-44 Tabel 2.28 Proyeksi Penduduk Kabupaten Maluku ........................................................... II-46 xii Tenggara Tahun 2025 dan Tahun 2030 Tabel 2.29 Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei ........................................................... II-47 Tabel 2.30 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah) ........................................................... II-51 Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-52 Tabel 2.32 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ........................................................... II-53 Tabel 2.33 PDRB Perkapita Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-54 Tabel 2.34 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024 ........................................................... II-57 Tabel 2.35 Perhitungan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS ........................................................... II-61 Tabel 2.36 Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS dan ........................................................... II-61 xiii Bappelitbangda Tahun 2020 s.d. 2024 Tabel 2.37 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-63 Tabel 2.38 Nilai IBD dan TTUB Tahun 2020-2024 ........................................................... II-68 Tabel 2.39 Indeks Pengarusutamaan Gender dan Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-69 Tabel 2.40 Tranformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-74 Tabel 2.41 Jumlah Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-79 Tabel 2.42 Indeks SPBE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-81 Tabel 2.43 Persentase Penegakan Perda Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-81 Tabel 2.44 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 s.d. 2024 ........................................................... II-82 Tabel 2.45 Capaian IKK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-83 xiv Tabel 2.46 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2020 s.d. 2023 ........................................................... II-93 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2024 ........................................................... II-94 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-95 Tabel 2.49 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-96 Tabel 2.50 Capaian Kinerja Indikator Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-96 Tabel 2.51 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-97 Tabel 2.52 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-98 Tabel 2.53 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-99 Tabel 2.54 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-99 xv Tabel 2.55 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-100 Tabel 2.56 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-101 Tabel 2.57 Capaian Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-101 Tabel 2.58 Capaian Kinerja Indikator Urusan Administrsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-102 Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-102 Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-103 Tabel 2.61 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-104 Tabel 2.62 Capaian Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-104 Tabel 2.63 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-105 xvi Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-105 Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-106 Tabel 2.66 Capaian Kinerja Indikator Urusan Statistik Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-106 Tabel 2.67 Capaian Kinerja Indikator Urusan Persandian Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-107 Tabel 2.68 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-107 Tabel 2.69 Capaian Kinerja Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-108 Tabel 2.70 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-108 Tabel 2.71 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-109 Tabel 2.72 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-110 Tabel 2.73 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-111 Tabel 2.74 Tabel 2.73 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perikanan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-111 xvii Tabel 2.75 Capaian Kinerja Indikator Perencanaan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-112 Tabel 2.76 Capaian Kinerja Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-113 Tabel 2.77 Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-114 Tabel 2.78 Capaian Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-114 Tabel 2.79 Capaian Kinerja Indikator Pengawasan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-115 Tabel 2.80 Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-115 Tabel 2.81 Capaian Kinerja Indikator Pemerintahan Umum Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-116 Tabel 2.82 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-118 Tabel 2.83 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-119 Tabel 2.84 Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain ........................................................... II-121 xviii Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 s.d. 2024 Tabel 2.85 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-121 Tabel 2.86 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-123 Tabel 2.87 Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-126 Tabel 2.88 Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-127 Tabel 2.89 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-127 Tabel 2.90 Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-128 Tabel 2.91 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-129 Tabel 2.92 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-131 Tabel 2.93 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-133 Tabel 2.94 Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-139 Tabel 2.95 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Maluku ........................................................... II-140 xix Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Tabel 2.96 Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-141 Tabel 2.97 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030 ........................................................... II-147 Tabel 2.98 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 s.d. 2030 ........................................................... II-153 Tabel 2.99 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030 ........................................................... II-155 Tabel 2.100 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025 s.d. 2030 ........................................................... II-157 Tabel 2.101 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030 ........................................................... II-161 Tabel 2.102 Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-163 Tabel 2.103 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-164 Tabel 2.104 Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-166 Tabel 2.105 Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Menurut Jenis ........................................................... II-167 xx Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 Tabel 2.106 Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-168 Tabel 2.107 Caiapan Kinerja Penerapan SPM Bidang Sosial Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-169 Tabel 2.108 Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................... II-171 Tabel 2.109 Highlight Kebijakan dan Lokasi Prioritas serta Rencana Bentuk Intervensi ........................................................... II-173 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2030 ........................................................... III-15 Tabel 3.2 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026-2030 ........................................................... III-32 Tabel 3.3 Program Prioritas RPJMD ........................................................... III-37 Tabel 3.4 Program Prioritas RPJMD Dijabarkan Menurut Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 ........................................................... III-47 xxi Tabel 3.5 Lokasi Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Maluku, Khusus Kabupaten Maluku Tenggara dan Highlight Indikasi Intervensi, serta Program Prioritas Pemerintah Daerah yang Mendukung Program Prioritas Nasional Tahun 2025 s.d. 2029 ........................................................... III-55 Tabel 3.6 PHTC dan Program Daerah Penunjang Tahun 2025 s.d. 2029 ........................................................... III-65 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah ........................................................... IV-3 Tabel 4.2 IKU Tahun 2026 s.d. 2030 ........................................................... IV-66 Tabel 4.3 IKD Tahun 2025 s.d. 2030 ........................................................... IV-66 Tabel 4.4 IKK Tahun 2026-2030 ........................................................... IV-53 xxii xxiii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................................................. I-6 Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Maluku Tenggara .................................................. II-4 Gambar 2.2 Luas Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan .................................................. II-4 Gambar 2.3 Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara .................................................. II-6 Gambar 2.4 Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan .................................................. II-7 Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Maluku Tenggara .................................................. II-8 Gambar 2.6 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara .................................................. II-13 Gambar 2.7 IRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 .................................................. II-14 Gambar 2.8 Trens IRB Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2024 .................................................. II-14 Gambar 2.9 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 .................................................. II-18 Gambar 2.10 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut Tahun 2020 s.d 2024 .................................................. II-26 Gambar 2.11 Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara .................................................. II-30 xxiv Gambar 2.12 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Maluku Tenggara .................................................. II-33 Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d 2024 .................................................. II-34 Gambar 2.14 Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indonesia (FSVA) Tahun 2024 .................................................. II-34 Gambar 2.15 Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 .................................................. II-36 Gambar 2.16 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-37 Gambar 2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 s.d. 2023 .................................................. II-38 Gambar 2.18 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Iklim .................................................. II-39 Gambar 2.19 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Longsor .................................................. II-40 Gambar 2.20 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Banjir .................................................. II-41 Gambar 2.21 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran .................................................. II-42 xxv Gambar 2.22 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-44 Gambar 2.23 Persebaran Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara menurut Kecamatan Tahun 2024 .................................................. II-45 Gambar 2.24 Data Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024 .................................................. II-46 Gambar 2.25 Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-49 Gambar 2.26 Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-50 Gambar 2.27 PDRB (ADHK), PDRB (ADHB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-51 Gambar 2.28 Lapangan Usaha Dominan Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 .................................................. II-54 Gambar 2.29 PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-55 Gambar 2.30 Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan Inflasi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-56 Gambar 2.31 Perbandingan Inflasi Bulanan (MtM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 s.d. 2024 .................................................. II-56 xxvi Gambar 2.32 Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 .................................................. II-59 Gambar 2.33 Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-60 Gambar 2.34 Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-62 Gambar 2.35 Jumlah Penganggur (Jiwa) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024 .................................................. II-63 Gambar 2.36 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-64 Gambar 2.37 Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 s.d. 2024 .................................................. II-65 Gambar 2.38 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 .................................................. II-66 Gambar 2.39 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 .................................................. II-66 Gambar 2.40 Indeks Penanganan PMKS Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-67 Gambar 2.41 Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-70 Gambar 2.42 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-70 Gambar 2.43 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum .................................................. II-71 xxvii Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Gambar 2.44 TPAK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-73 Gambar 2.45 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-74 Gambar 2.46 Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-76 Gambar 2.47 Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-76 Gambar 2.48 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-77 Gambar 2.49 Nilai Neraca Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-78 Gambar 2.50 Penanganan Bantuan Rumah Tidak Layah Huni Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-80 Gambar 2.51 Rasio Pendapatan terhadap Aset PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................. II-177 Gambar 3.1 Indikator Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara .................................................. III-2 Gambar 3.2 Hubungan Visi RPJPD Tahun 2025 s.d. 2045 dengan Visi RPJMD Tahun 2025 s.d. 2029 .................................................. III-4 Gambar 3.3 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten .................................................. III-5 xxviii Maluku Tenggara Tahun 2025- 2045 Gambar 3.4 Hubungan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 s.d. 2029 .................................................. III-6 Gambar 3.5 Hubungan Misi MTH dengan Sapta Cita/Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 s.d. 2029 .................................................. III-8 Gambar 3.6 Asta Cita RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029 .................................................. III-9 Gambar 3.7 Hubungan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Visi RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029 .................................................. III-10 Gambar 3.8 Hubungan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029 .................................................. III-11 Gambar 3.9 Penahapan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 s.d. 2030 .................................................. III-23 Gambar 3.10 Peta Pembangunan Kawasan Pemerintahan Bundaran Maluku Tenggara Hebat .................................................. III-49 Gambar 3.11 Peta Pembangunan Obyek Wisata Ngiar Varat .................................................. III-50 Gambar 3.12 Peta Pembangunan Jalan Alternatif Kota Langgur .................................................. III-51 Gambar 3.13 Peta Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut dan .................................................. III-52 xxix Gudang Penyimpanan Rumput Laut Gambar 3.14 Peta Pembangunan Simpang 3 Kolser .................................................. III-53 Gambar 3.15 Peta Pembangunan Jalan Kawasan Industri .................................................. III-54 xxx BAB I - 1 | 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang merupakan landasan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedua undang- undang ini menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan) yang disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan berkeadilan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD menjadi panduan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan, serta program Perangkat Daerah. Penegasan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa RPJMD disusun dengan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta pendekatan top-down dan bottom-up, dan berorientasi pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dokumen ini kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan, yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), BAB I - 2 | 8 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang pada akhirnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Penetapan RPJMD melalui Perda bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun. Hal ini menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peraturan daerah tentang RPJMD menjadi pedoman yang mengikat seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan aspirasi masyarakat. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025-2029 dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025, dengan masa jabatan 2025-2030. Dengan demikian, penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara selambat-lambatnya jatuh pada tanggal 20 Agustus 2025, yang akan menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2026 sampai tahun 2030. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025- 2029 adalah.

1.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 143);
20.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029;
21.Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256);
22.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1). Dokumen multi sektor yang akan dianalisis antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara 2024-2043, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penjelasan hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut.
1.RPJMN Tahun 2025-2029 Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memedomani dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok pembangunan, dan program perioritas pembangunan nasional.
2.RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran, arah kebijakan pembangunan kewilayahan serta indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Maluku.
3.RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pada periode I RPJMD. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045.
4.RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043, untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.
5.RKPD RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 sampai tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.
6.Renstra-PD Tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Renstra-PD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.
7.Dokumen KLHS Dokumen KLHS RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan permasalahan isu strategis, strategi dan arah kebijakan.
8.Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang hingga saat ini belum tersusun. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya BAB I - 7 | 8 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan, sekaligus sebagai dokumen acuan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD adalah. 1) Untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi, dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029; 2) Untuk merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 3) Untuk merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Maluku Tenggara; 4) Untuk menjadi acuan bagi stakeholders dalam melaksanakan kegiatan searah dengan pembangunan daerah; 5) Untuk menjadi acuan bagi ohoi dalam penyusunan RPJM Ohoi, RKP Ohoi dan APB Ohoi; dan 6) Untuk menjadi instrumen dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 sebagai berikut.
1.Gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan Standar Pelayanan Minimal. Termasuk kerjasama daerah, rencana BAB I - 8 | 8 pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Maluku Tenggara, serta BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda;
2.Gambaran keuangan daerah tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020 hingga tahun 2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029; dan
3.Membahas permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Maluku Tenggara.
1.Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dan indikator Program, target dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2030 melalui inikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD). Luas wilayah ini sudah mengalami beberapa kali penyesuaian dengan luas awal pada saat terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1953 yaitu seluas 1.848.575,8 km2. Penyesuaian ini diakibatkan adanya pemekaran daerah otonom baru serta perubahan kebijakan pemerintah sebagai berikut. Tabel 2.1 Penyesuaian Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara No Uraian Luas Wilayah Tahun Keterangan 1 Saat Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara 1.848.575,8 km2 1958 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 2 Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 119.880 km2 1999-2003 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 3 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru 34.821km2 2003-2007 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru 4 Pembentukan Kota Tual 4.212,51 km2 2007-2014 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual 5 Perubahan Kebijakan Pemerintah (laut adalah kewenangan Provinsi) 1.031,81km2 2019-saat ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri BAB II - 2 | 202 No Uraian Luas Wilayah Tahun Keterangan Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan Data Wilayah Pemerintahan Tahun 2019 6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara 1.008,58 km2 2024-saat ini Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024- 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256) Sumber: Beberapa Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Maluku Tenggara adalah daerah berciri kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 75 pulau, 12 pulau diantaranya dihuni secara tetap dan 63 pulau sampai saat ini tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat menjalankan usaha. Dua pulau terbesar yang sekaligus menjadi pusat kegiatan masyarakat adalah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei kecil. Tabel 2.2 Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara No Nama Pulau Keterangan No Nama Pulau Keterangan 1 Pulau Akran Tidak Berpenghuni 39 Pulau Nuhu Yuutu Berpenghuni 2 Pulau Amut Tidak Berpenghuni 40 Pulau Nura Tidak Berpenghuni 3 Pulau Anan Tidak Berpenghuni 41 Pulau Ohoiew Tidak Berpenghuni 4 Pulau Aran Kot Tidak Berpenghuni 42 Pulau Ohoitir Berpenghuni 5 Pulau Aran Laai Tidak Berpenghuni 43 Pulau Ohoiwa Berpenghuni 6 Pulau Daar Tidak Berpenghuni 44 Pulau Sawer Tidak Berpenghuni 7 Pulau Dianpulau Berpenghuni 45 Pulau Silaar Tidak Berpenghuni 8 Pulau Ditanloy Tidak Berpenghuni 46 Pulau Tangwain Tidak Berpenghuni 9 Pulau Duvin Tidak Berpenghuni 47 Pulau Tanimbar Kei Berpenghuni 10 Pulau Er Tidak Berpenghuni 48 Pulau Tarwa Berpenghuni 11 Pulau Far Tidak Berpenghuni 49 Pulau Ur Berpenghuni 12 Pulau Hoat Tidak Berpenghuni 50 Pulau Varkukur Tidak Berpenghuni 13 Pulau Ivat Tidak Berpenghuni 51 Pulau Vathabo Tidak Berpenghuni 14 Pulau Karodi Tidak Berpenghuni 52 Pulau Vatkaba Tidak Berpenghuni 15 Pulau Kei Kecil Berpenghuni 53 Pulau Vatkat Tidak Berpenghuni 16 Pulau Labulin Tidak Berpenghuni 54 Pulau Vatmanir Tidak Berpenghuni BAB II - 3 | 202 No Nama Pulau Keterangan No Nama Pulau Keterangan 17 Pulau Lasmanuk Tidak Berpenghuni 55 Pulau Vatnam Tidak Berpenghuni 18 Pulau Lea Tidak Berpenghuni 56 Pulau Vatnesor Tidak Berpenghuni 19 Pulau Lesmanuk Tidak Berpenghuni 57 Pulau Vatngaruw Tidak Berpenghuni 20 Pulau Lik Berpenghuni 58 Pulau Vatngerit Tidak Berpenghuni 21 Pulau Lor An Ret Tidak Berpenghuni 59 Pulau Vatniv Tidak Berpenghuni 22 Pulau Manir Berpenghuni 60 Pulau Vatroaohoi Tidak Berpenghuni 23 Pulau Mardoksarwak Tidak Berpenghuni 61 Pulau Vatsau Tidak Berpenghuni 24 Pulau Masular Tidak Berpenghuni 62 Pulau Vatslom Tidak Berpenghuni 25 Pulau Meuhu Tidak Berpenghuni 63 Pulau Vatvangam Tidak Berpenghuni 26 Pulau Nai Tidak Berpenghuni 64 Pulau Vatvyah Tidak Berpenghuni 27 Pulau Nasular Tidak Berpenghuni 65 Pulau Vatwihian Tidak Berpenghuni 28 Pulau Ngaf Tidak Berpenghuni 66 Pulau Vaut Lelen Tidak Berpenghuni 29 Pulau Ngirit Tidak Berpenghuni 67 Pulau Vaut Vihian Koit Tidak Berpenghuni 30 Pulau Ngiru Tidak Berpenghuni 68 Pulau Vaut Vihian Laai Tidak Berpenghuni 31 Pulau Ngodan Tidak Berpenghuni 69 Pulau Waha Tidak Berpenghuni 32 Pulau Nura Tidak Berpenghuni 70 Pulau War Tidak Berpenghuni 33 Pulau Nuhuru Tidak Berpenghuni 71 Pulau Warbal Berpenghuni 34 Pulau Nuhu Sau Tidak Berpenghuni 72 Pulau Warhu Tidak Berpenghuni 35 Pulau Nuhuta Tidak Berpenghuni 73 Pulau Watlus Tidak Berpenghuni 36 Pulau Nuhutuwau Tidak Berpenghuni 74 Pulau Watokmas Tidak Berpenghuni 37 Pulau Nuhu Yananhu Berpenghuni 75 Pulau Witir Tidak Berpenghuni 38 Pulau Nuhuyanko Tidak Berpenghuni Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024 Secara Administratif, Kabupaten Maluku Tenggara terbagi atas 11 kecamatan, 190 Ohoi dan 1 Kelurahan. Peta wilayah administratif Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut. Gambar 2.2 Luas Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024 BAB II - 5 | 202 Kecamatan dengan jumlah ohoi terbanyak adalah Kecamatan Kei Besar yakni sebanyak 37 ohoi, diikuti Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebanyak 30 ohoi. Kecamatan dengan jumlah ohoi paling sedikit adalah Kecamatan Manyeuw yakni sebanyak 9 Ohoi. Di Pulau Kei Besar terdapat 115 Ohoi, Pulau Kei Kecil terdapat 72 ohoi. Sedangkan 3 ohoi lainnya merupakan pulau–pulau kecil yang terletak pada sebelah barat Pulau Kei Kecil. Dalam hal rentang kendali, Kecamatan Kei Besar Utara Timur adalah kecamatan dengan jarak tempuh paling jauh ke ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Jarak tempuh ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.3 Jarak Tempuh Ibukota Kecamatan Menuju Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara No. Kecamatan Ibu Kota Jumlah Ohoi Jarak Tempuh Ke Langgur 1 Kei Kecil Langgur 15 0,00 2 Kei Kecil Timur Rumat 18 24,35 3 Kei Kecil Timur Selatan Danar Ternate 11 41,62 4 Kei Kecil Barat Ohoira 10 24,99 5 Hoat Sorbay Tetoat 13 12,85 6 Manyeuw Rumadian 9 11,12 7 Kei Besar Elat 37 38,44 8 Kei Besar Utara Timur Hollat 30 69,58 9 Kei Besar Utara Barat Uwat 25 63,32 10 Kei Besar Selatan Weduar 10 40,50 11 Kei Besar Selatan Barat Rahangiar 13 43,91 Sumber: Maluku Tenggara Dalam Angka 2025 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi yang cukup strategis. Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan: - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura; - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda; dan - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura. Secara astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada 5° 12’ 19,427” – 6° 06’ 18,275” Lintang Selatan dan 132° 21’ 39,082” – 133° 15’ 31,442” Bujur Timur. Posisi Kabupaten Maluku Tenggara berada pada persimpangan 2 (dua) lautan besar, yaitu Laut Banda dan Laut Arafura. Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah perbatasan prioritas ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Di mana empat kecamatan di Pulau Kei Besar ditetapkan sebagai kecamatan prioritas perbatasan negara yaitu: Kecamatan Kei Besar; Kecamatan Kei Besar Utara Timur; Kecamatan Kei Besar Selatan; dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Posisi Maluku Tenggara sebagai jalur transportasi internasional diakui sebagaimana penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Maluku Tenggara dilintasi ALKI III.C yang merupakan adaptasi dari ketetapan jalur transportasi internasional Sea Lines of Communication (SLoC), meliputi Samudera Hindia – Laut Arafura – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik. Gambar 2.3 Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara Sumber: Indonesia Global Maritim Forum Secara geostrategik, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting yang cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia sehingga BAB II - 7 | 202 ke depannya perlu meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Posisi geoekonomi Maluku Tenggara berkaitan dengan wilayah pengelolaan potensi perikanan. Maluku Tenggara menjadi titik persimpangan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 715 Laut Seram, WPP 714 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura. Gambar 2.4 Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumber: Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut WPP-NRI 2.1.1.3 Topografi Topografi Kabupaten Maluku Tenggara cukup beragam. Dua pulau utama di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pusat aktivitas masyarakat yaitu Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil memiliki kontur dan topografi yang sangat berbeda. Pulau Kei Kecil cenderung datar dan landai dengan ketinggian berkisar 0 s.d. 200 meter di atas permukaan laut, terdapat beberapa bukit rendah di bagian tengah dan bagian utara pulau dengan ketinggian mencapai 200 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Kecil berkisar 0–25 derajat dengan kategori landai. Topografi Pulau Kei Besar adalah daerah berbukit dan bergunung. Garis perbukitan membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata–rata 500–800 meter. Puncak tertinggi adalah Gunung Dab di Kecamatan Kei Besar. Dataran rendah hanya merupakan jalur sempit sepanjang pesisir pantai, dengan jarak rata–rata dari batas pasang tertinggi berkisar 100 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Besar dikategorikan curam dan sangat curam dengan tingkat kemiringan mencapai 15->45 derajat. Berdasarkan Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2006 dan Citra Landsat (2007), struktur Geologi Kabupaten Maluku Tenggara dapat dibagi dalam 8 (delapan) klaster/formasi yaitu: 1) Struktur Endapan berupa pasir, kerikil dan lumpur, di wilayah pesisir pantai dan selat; 2) Formasi Kai Kecil, berupa Batugamping terumbu yang terdiri atas coral, moluska, ganggang dan briozoa yang membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan karst, dan perbukitan rendah berlereng terjal; 3) Formasi Ohoinol, berupa biokalkeranit yang tidak padat bersilangan dengan napal; 4) Formasi Elat, berupa kalkarit napal dengan sisipan napal, kalkarit makin ke atas makin keras dengan ketebalan lapisan mencapai 1 meter serta perlapisan bersusun; 5) Formasi Weduar, berupa batugamping terumbu, kapur, kalkarit dan Napal yang banyak mengandung koral, foraminifera bentos dan moluska. Napal mengandung sedikit foraminifera kecil; 6) Formasi Elat, berupa batugamping tesusun dari foraminifera beritos dalam matrik. Makin ke atas matriknya semakin berkurang; dan 7) Formasi Weryahan, berupa Napal putih kekuningan sampai kehijauan dan batugamping keabuan yang berlapis baik. Struktur dan tipologi daerah Maluku Tenggara terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu dataran pantai, yang merupakan ruang sempit di sepanjang pesisir, dengan luasan kurang lebih 1 persen dari total luas daratan, perbukitan structural. Secara umum di Pulau Kei Kecil bagian selatan dan barat dengan luasan 44 persen dari luas daratan, serta perbukitan karst, yang terbentang di Pulau Kei Besar dan sebagian kecil dari bagian utara pulau Kei Kecil dengan luasan mencapai 55 persen dari luas daratan. Ohoi-ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara pada umumnya terletak di wilayah pesisir pantai, tersebar di ketinggian 0–100 m. Sebaran rata-rata kedalaman (4 mil dari garis pantai di Kei Kecil (Nuhu Roa) adalah ≤ 100 m atau rata-rata slop ≤ 1,50 yaitu di Pulau Kei Kecil Bagian Barat. Untuk Pulau Kei Besar (Nuhu Yut), sebaran rata-rata kedalaman ≤ 100 m berada di bagian Barat Laut. Sedangkan bagian Barat Daya dan bagian Timur dengan rata-rata kedalaman 300 m. Tingkat kemiringan daratan pulau (island flat) di Pulau Kei Kecil berkisar antara 0-400 sedangkan untuk Pulau Kei Besar kemiringan daratan pulau adalah curam (150-400) sampai dengan sangat curam (>400). 2.1.1.5 Hidrologi Kabupaten Maluku Tenggara memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang tersebar baik di Pulau Kei Besar maupun Pulau Kei Kecil. Pulau Kei Besar dengan karakteristiknya, memiliki cukup banyak sumber mata air. Secara khusus di bagian tengah dan selatan pulau Kei Besar, serta beberapa titik di bagian utara. Di Pulau Kei Kecil, sumber mata air terbesar adalah Sungai Nen Mas Il di Kecamatan Hoat Sorbay yang melayani sebagian besar wilayah daratan Pulau Kei Kecil. Perusahan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Evav Sejahtera Maluku Tenggara dalam melayani kebutuhan air bersih di wilayah Kota Langgur, juga memanfaatkan sumber air Nen Mas Il tersebut.

a.Musim Timur atau musim kemarau berlangsung dari Bulan April-Oktober.
b.Musim Barat atau musim hujan berlangsung dari Bulan Oktober–Februari dengan intensitas tertinggi pada Bulan Desember dan Februari.
c.Musim Pancaroba berlangsung dalam Bulan Maret/April dan Oktober/November. Angin kencang bertiup pada Bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Kondisi angin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.
a.Bulan April-Oktober bertiup angin Timur Tenggara.
b.Bulan April-September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91 persen dimana dominasi angin tenggara sebesar 61 persen.
c.Bulan Oktober–Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50 persen dimana dominasi angin Barat Laut sebesar 28 persen. Tahun 2024 Curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.139 mm per tahun atau rata-rata 261,6 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 241 hari atau rata-rata 20,08 hari hujan per bulan. Rata-rata kondisi klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.5 Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Sumber: Maluku Tenggara Dalam Angka, 2025 BAB II - 12 | 202 2.1.1.7 Penggunaan Lahan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043 memberikan gambaran alokasi penggunaan lahan yang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Alokasi dimaksud meliputi ruang darat, pesisir, dan juga laut. Total lahan tersedia untuk berbagai aktivitas penggunaan lahan adalah 100.858,37 ha, dengan uraian sebagai berikut. Tabel 2.6 Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara No. Kawasan Daratan (ha) Pesisir dan Laut (ha) Jumlah (ha) 1 Kawasan Lindung 24.518,94 3.801,94 28.320,89 1.1. Badan air - 34,81 34,81 1.2. Kawasan Perlindungan Setempat - 3.262,16 3.262,16 1.3. Cagar Alam 18.011,56 - 18.011,56 1.4. Kawasan Ekosistem Mangrove - 499,60 499,60 1.5. Kawasan Hutan Lindung 6.326,73 - 6.326,73 1.6. Kawasan Hutan Adat 180,66 - 180,66 1.7. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - 5,38 5,38 2 Kawasan Budidaya 72.537,48 - 72.537,48 2.1. Hutan Produksi Tetap 5.292,70 - 5.292,70 2.2. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 17.307,34 - 17.307,34 2.3. Kawasan Holtikultura 7.813,28 - 7.813,28 2.4. Kawasan Pariwisata 10,38 - 10,38 2.5. Kawasan Perikanan Tangkap 4,63 - 4,63 2.6. Kawasan Perkebunan 31.531,24 - 31.531,24 2.7. Kawasan Permukiman Desa 1.727,54 - 1.727,54 2.8. Kawasan Permukiman Perkotaan 5.836,12 - 5.836,12 2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan 117,47 - 117,47 2.10. Kawasan Peruntukan Industri 23,42 - 23,42 2.11. Kawasan Tanaman Pangan 2.634,79 - 2.634,79 2.12. Kawasan Transportasi 238,58 - 238,58 Total 97.056,43 3.801,94 100.858,37 Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, 2024-2043 BAB II - 13 | 202 2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis, maka dapat diidentifikasi wilayah yang menjadi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dokumen RTRW Tahun 2024–2043 meliputi:
a.Rawan bencana banjir bandang, tingkat tinggi;
b.Rawan bencana gempa bumi, tingkat tinggi;
c.Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, tingkat tinggi;
d.Rawan bencana tsunami, tingkat tinggi. Kawasan Rawan Bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagai berikut. Gambar 2.6 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, 2024-2043 Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), potensi bencana terbesar yang berdampak pada risiko kehidupan masyarakat secara langsung adalah bencana kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi serta cuaca ekstrem (angin kencang). Penurunan resiko bencana ditunjukkan pada Gambar berikut. Gambar 2.8 Trens IRB Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2024 Sumber: BNPB, 2025 BAB II - 15 | 202 2.1.1.9 Potensi Sumber Daya Alam
a.Sektor Pariwisata Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Selanjutnya Menurut Roedjinandari dan Supriadi (2016), Potensi pariwisata adalah segala sesuatu yang dimiliki daerah tujuan wisata yang berguna untuk pengembangan industri pariwisata, sedangkan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. Merujuk pada pengertian diatas, maka selain 7 Obyek Wisata eksisting yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan mancanegara dan domestik, masih terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. Obyek wisata dan potensi obyek wisata Kabupaten Maluku Tenggara dijabarkan sebagai berikut. Tabel 2.7 Obyek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara No Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata Lokasi Jenis Wisata 1 2 3 4 I Obyek Wisata 1 Ngurbloat Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari 2 Ngur Sarnadan Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari 3 Balsorbay Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 4 Goa Hawang Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Alam/Tirta 5 Pemandian Evu Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Tirta 6 Dian Wakat Park Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Mangrove 7 Yeer Teran Ratut Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari II Potensi Obyek Wisata 1 Pantai Ngiar Varat Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 2 Taman Ziarah MGR Johannes Aerts Kecamatan Kei Kecil Wisata Religi 3 Taman Ziarah Patung Bunda Maria Kolser Kecamatan Kei Kecil Wisata Religi 4 Taman Ziarah Bukit Masbait Kecamatan Kei Kecil Wisata Religi 5 Pantai Elomel Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 6 Pantai Kolser Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 7 Gua Luvat Kecamatan Kei Kecil Wisata Alam 8 Danau Ablel Kecamatan Manyeuw Wisata Tirta 9 Pantai Debut Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari BAB II - 16 | 202 No Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata Lokasi Jenis Wisata 1 2 3 4 10 Pulai Ohoiew Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari 11 Pantai Wab Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Bahari 12 Makam Nen Dit Sakmas Kecamatan Kei Kecil Timur Wisata Budaya 13 Pantai Disuk Kecamatan Kei Kecil Timur Wisata Bahari 14 Monumen Kerbau Siuw Kec. Kei Kecil Timur Wisata Budaya 15 Pantai Nirun Kec. Kei Kecil Timur Wisata Bahari 16 Pantai Uf-Mar Kec. Kei Kecil Timur Selatan Wisata Bahari 17 Kawasan Konservasi Laut Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Bahari 18 Gua Desa Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Alam 19 Hutan Mangrove Warwut Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Mangrove 20 Desa Wisata Tanimbar Kei Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Budaya 21 Pantai Madwear Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Bahari 22 Pantai Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Bahari 23 Bukit Indah Bombay Kecamatan Kei Besar Wisata Alam 24 Pantai Pulau Kelapa Kecamatan Kei Besar Wisata Bahari 25 Desa Budaya Wulurat Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 26 Pantai Walar - Ohoiwait Kecamatan Kei Besar Wisata Bahari 27 Kerajian Tembikar Elat Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 28 Kerajian Tembikar Uat Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 29 Desa Budaya Waur Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 30 Pantai Ler Ohoilim Kecamatan Kei Besar Wisata Bahari 31 Tenan Bes (Nekara) Kecamatan Kei Besar Wisata Tirta/Bahari 32 Soinrat Kecamatan Kei Besar Wisata Alam 33 Bukit Kalvari Sit Kecamatan Kei Besar Wisata Rohani 34 Wear Baluruk Tamangil Kecamatan Kei Besar Selatan Wisata Tirta 35 Air Terjun Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan Wisata Tirta 36 Air Terjun Ye Kec. Kei Besar Selatan Barat Wisata Tirta 37 Pantai Weduar Feer Kec. Kei Besar Selatan Barat Wisata Bahari 38 Air Terjun Hoko Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Tirta 39 Pantai Haar/Bukit Ohoiled Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Bahari/Religi 40 Desa Budaya Banda Eli Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Budaya 41 Desa Wisata Wassar Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Bahari 42 Pantai Tanjung Ular Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Bahari BAB II - 17 | 202 No Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata Lokasi Jenis Wisata 1 2 3 4 43 Air Terjun Vautlusyab Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Tirta 44 Wisata Air Terjun Ohoi AD Kec. Kei Besar Utara Barat Wisata Tirta Sumber: Dinas Pariwisata, 2025
b.Sektor Perikanan Sebagai daerah berciri kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Lapangan usaha perikanan menjadi salah satu sektor primadona masyarakat untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan rerata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 22,20 persen. Tabel 2.8 Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Sub Kategori Lapangan Usaha Perikanan 700.659,17 735.334,49 841.393,55 949.958,98 1.002.485,24 PDRB ADHB 3.260.396,32 3.431.332,18 3.784.946,24 4.110.597,05 4.408.466,33 Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan 21,49 21,43 22,23 23,11 22,74 Sumber: PDRB dan BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 diolah Nilai PDRB sektor perikanan terbentuk dari kontribusi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 1) Perikanan Tangkap Total produksi perikanan tangkap pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun sedikit melambat. Kondisi ini dapat dilihat dari besaran produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebanyak 96.332,16 ton dengan pertumbuhan 1,5 persen naik menjadi 97.694,21 ton yang tumbuh melambat 0,11 persen pada tahun 2024. Kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan terhadap total produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024 No Uraian Jumlah Produksi (kg) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produksi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan 318.586 309.551 319.094 721.878 852.399 2 Total produksi perikanan tangkap 94.907.200 96.332.160 97.101.340 97.583.300 97.694.210 Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap 0,34 0,32 0,33 0,74 0,87 Sumber: Dinas Perikanan, 2025 BAB II - 19 | 202 Jumlah Nelayan Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.256 nelayan. Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat adalah kecamatan dengan jumlah nelayan terbanyak yaitu masing-masing 720 nelayan, sedangkan kecamatan dengan jumlah nelayan paling sedikit adalah Kei Kecil Timur Selatan yaitu 324 nelayan. Jumlah nelayan menurut kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil, Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kei Kecil 228 348 492 552 552 2 Manyeuw 240 276 336 348 348 3 Hoat Sorbay 288 324 336 372 372 4 Kei Kecil Barat 228 300 336 432 432 5 Kei Kecil Timur 216 276 408 444 444 6 Kei Kecil Timur Selatan 180 252 300 312 324 7 Kei Besar 300 456 540 588 648 8 Kei Besar Utara Timur 336 504 600 708 720 9 Kei Besar Utara Barat 264 480 552 672 720 10 Kei Besar Selatan 228 300 336 348 360 11 Kei Besar Selatan Barat 204 240 324 324 336 Jumlah 2.712 3.756 4.560 5.100 5.256 Sumber: Dinas Perikanan, 2025 Ada nelayan yang melaut secara individu, ada pula yang melakukan penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Jumlah KUB sampai dengan tahun 2024 sebayak 438 KUB, dengan jumlah KUB yang menjadi sasaran pemberdayaan sebanyak 315 Kelompok. Jumlah nelayan KUB dan KUB sasaran program pemberdayaan tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.12 Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 No Kecamatan Jumlah KUB Pemberdayaan Menurut Kecamatan per tahun Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kei Kecil 3 25 8 8 3 47 2 Kei Kecil Barat 3 3 4 4 5 19 3 Kei Kecil Timur 14 6 4 10 2 36 4 Kei Kecil Timur Selatan - 3 7 2 - 12 5 Hoat Sorbay 4 7 8 6 3 28 6 Manyeuw 10 5 5 4 4 28 7 Kei Besar 4 5 14 5 5 33 8 Kei Besar Utara Timur 6 11 12 6 6 41 9 Kei Besar Utara Barat 7 5 5 11 3 31 10 Kei Besar Selatan 2 5 4 2 6 19 11 Kei Besar Selatan Barat 6 4 2 6 3 21 Total 59 79 73 64 40 315 Sumber: Dinas Perikanan, 2025 BAB II - 21 | 202 2) Perikanan Budidaya 2.1.1.9.1.1 Budidaya Rumput Laut Usaha masyarakat di bidang perikanan budidaya terus tumbuh. Luas potensial lahan budidaya perikanan secara keseluruhan adalah 14.138,86 ha. Dari luasan tersebut, lahan potensial untuk budidaya rumput laut seluas 8.662,23 ha. Sampai dengan tahun 2024, lahan potensial budidaya rumput laut termanfaatkan seluas 1.380,62 ha atau baru sebesar 15,94 persen, sedangkan yang belum dimanfaatkan 7.281,61 ha atau sebesar 84,06 persen. Luasan lahan potensial pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.13 Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara Kondisi Tahun 2024 No Kawasan/Klaster Luas Lahan (ha) Kondisi Lahan (Ha) Kecamatan Dimanfaatkan Belum Dimanfaatkan (Idle) Luas % 1 Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub 503,1 96,41 406,69 80,84 Kei Kecil 2 Kawasan Teluk Kolser, Letman, perairan Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun 1.681,02 134,97 1.546,05 91,97 Kei Kecil 3 Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei 2.860,02 410,49 2.449,53 85,65 Kei Kecil Barat 4 Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat 396,01 18,99 377,02 95,20 Kei Kecil Timur 5 Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 303 2,92 300,08 99,04 Kei Kecil Timur Selatan, Kecil Barat, Hoat Sorbay. 6 Kawasan Teluk Hoat Sorbay 543,01 543,0 0,01 0,00 Hoat Sorbay 7 Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir) 1.447,01 125,63 1.321,38 91,32 Manyeuw 8 Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer 233,02 11,69 221,33 94,98 Kei Besar BAB II - 22 | 202 No Kawasan/Klaster Luas Lahan (ha) Kondisi Lahan (Ha) Kecamatan Dimanfaatkan Belum Dimanfaatkan (Idle) Luas % 9 Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil 140,01 16,07 123,94 88,52 Kei Besar Selatan 10 Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar 462,02 16,07 445,95 96,52 Kei Besar Selatan Barat 11 Kawasan Teluk Ohoiraut, Waer 94,01 4,38 89,63 95,34 Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat Total 8.662,23 1.380,62 7.281,61 84,06 Sumber: Dinas Perikanan, 2025 Jumlah pembudidaya rumput laut terbanyak berada di Klaster Hoat Sorbay, yaitu sebanyak 552 pembudidaya, dengan rincian laki-laki sebanyak 342 orang dan perempuan 210 orang atau 38,04 persen. Jumlah pembudidaya rumput laut menurut klaster budidaya diuraikan pada tabel berikut. Tabel 2.14 Pembudidaya Rumput Laut Menurut Klaster dan Kecamatan Kondisi Tahun 2024 No Kawasan / Klaster Pembudidaya Jumlah RTP Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub 91 46 137 46 Kec. Kei Kecil 2 Kawasan Teluk Kolser, Letman, perairan Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun 285 102 387 129 Kec. Kei Kecil 3 Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei 285 213 498 166 Kec. Kei Kecil Barat 4 Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat 39 15 54 18 Kec. Kei Kecil Timur 5 Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 112 60 172 57 Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kei. Kecil Barat, Kec. Hoat Sorbay. Tabel 2.15 Produksi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024 No Kawasan / Klaster Jumlah Produksi (Ton) Keterangan Basah Kering 1 Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub 4.500,64 562,57 Kec. Kei Kecil BAB II - 24 | 202 No Kawasan / Klaster Jumlah Produksi (Ton) Keterangan Basah Kering Kawasan Teluk Kolser, Letman, perairan Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun 5.302,74 662,83 2 Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei 12.521,59 1.565,20 Kec. Kei Kecil Barat 3 Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat 579,29 72,41 Kec. Kei Kecil Timur 4 Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 89,12 11,14 Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kei. Kecil Barat, Kec. Hoat Sorbay. 5 Kawasan Teluk Hoat Sorbay 18.492,74 2.311,59 Kec. Hoat Sorbay 6 Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir) 3.832,23 479,03 Kec. Manyeuw 7 Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer 356,49 44,56 Kec. Kei Besar 8 Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil 490,13 61,27 Kec. Kei Besar Selatan 9 Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar 489,22 61,27 Kec. Kei Besar Selatan Barat 10 Kawasan Teluk Ohoiraut, Waer 132,68 16,71 Kec. Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat Total Produksi 46.788,86 5.848,6 Sumber: Dinas Perikanan, 2025 Penyumbang terbesar komoditi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster pada tahun 2024 adalah Klaster Hoatsorbay dengan kontribusi 39,52 persen. Klaster penyumbang terendah adalah Klaster Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab, yang hanya menyumbang 0,19 persen. Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 89,12 0,19 5 Kec. Hoat Sorbay Kawasan Teluk Hoat Sorbay 18.492,74 39,52 6 Kec. Manyeuw Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir) 3.832,23 8,19 7 Kec. Kei Besar Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer 356,49 0,76 8 Kec. Kei Besar Selatan Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil 490,13 1,05 9 Kec. Kei Besar Selatan Barat Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar 489,22 1,05 10 Kec. Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat Kawasan Teluk Ohoiraut, Waer 132,68 0,28 Total Produksi 46.788,86 100,00 Sumber: Dinas Perikanan, 2025 Secara keseluruhan produksi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini BAB II - 26 | 202 didorong oleh pelaksanaan program pemberdayaan pembudidaya rumput laut oleh pemerintah daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana budidaya. Gambar 2.10 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: Dinas Perikanan, 2025, diolah Harga jual terendah rumput laut kering pada tahun 2024 sebesar Rp11.000 per kg dan harga jual tertinggi Rp14.000 per kg. Dengan total produksi rumput laut sebanyak 5.848.608 kg, maka nilai produksi rumput laut tahun 2024 berada pada kisaran 64,3 Milyar s.d. 81,8 milyar Rupiah. Harga rumput laut tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan berdampak pada nilai produksi rumput laut. Tabel 2.17 Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering Tahun 2020 s.d. 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah produksi (ton) 3.019,5 3.930,2 4.301,2 5.083.,0 5.848,6 2 Konversi ke kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Jumlah kg 3.019.545 3.930.200 4.301.175 5.082.988 5.848.608 4 Harga terendah per kg 10.000 10.000 16.000 10.000 11.000 5 Harga tertinggi per kg 20.000 22.000 36.000 36.000 14.000 Nilai produksi terendah 30.195.450.000 39.302.000.000 68.818.800.000 50.829.875.000 64.334.682.500 Nilai produksi tertinggi 60.390.900.000 86.464.400.000 154.842.300.000 182.987.550.000 81.880.505.000 Sumber: Dinas Perikanan, 2025, diolah Pengembangan perikanan budidaya khususnya rumput laut di Maluku Tenggara mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Terbaru pada Tahun 2023 diterbitkan BAB II - 27 | 202 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai sentra pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku. Diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Modeling Budidaya Rumput Laut Tahun 2024, dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 488 Tahun 2024 tentang Lokasi Unit Produksi Bibit Rumput Laut, Kebun Starter Rumput Laut, dan Kebun Bibit Rumput Laut tahun 2024. 2.1.1.9.1.2 Budidaya Ikan (Non Rumput Laut) Produksi ikan hasil budidaya yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah jenis ikan Kerapu dan Ikan Kakap. Pada tahun 2024 produksi ikan hasil budidaya 4.622,99 Kg dengan jumlah produksi tertinggi jenis ikan kerapu sebanyak 2,4 ton sedangkan jenis kakap 2,1 ton. Produksi ikan budidaya di Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.18 Produksi Ikan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) No Kecamatan Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenis (Kg) Total Produksi Ikan Budidaya Kerapu Kakap 1 Kei Kecil 1.489,20 1482,00 2.971,20 2 Kei Kecil Barat - - - 3 Kei Kecil Timur 330,93 0,33 331,26 4 Kei Kecil Timur Selatan - - - 5 Hoat Sorbay 82,73 82,33 165,06 6 Manyeuw 496,40 494,00 990,40 7 Kei Besar - - - 8 Kei Besar Utara Timur - - - 9 Kei Besar Utara Barat - - - 10 Kei Besar Selatan - - - 11 Kei Besar Selatan Barat 82,74 82,33 165,07 Total 2.482 2.141 4.622,99 Sumber: Dinas Perikanan, 2025, diolah Nilai jual ikan kerapu rata-rata Rp250.000 per kg dan ikan kakap Rp50.000 per kg. Rata-rata nilai produksi ikan kerapu dan ikan kakap tahun 2024 sebesar Rp727.549.500.
c.Sektor Pertanian 1) Tanaman Palawija Tanaman palawija merupakan tanaman utama di Kabupaten Maluku Tenggara. ini disebabkan karena tanaman palawija merupakan sumber karbohidrat utama sebagai makanan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Produksi tanaman palawija di Maluku Tenggara tersebar di 11 kecamatan dengan total produksi tersaji sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.20 Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija Tahun 2024 No Jenis Tanaman Luasan (Ha) Total Produksi (Ton) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Padi ladang 35 120 63 177,35 35 88 2 Jagung 620 1743 2946 6.816 1422 3675 3 Ubi Kayu 478 5316 3974 6912 4920 5736 4 Ketela Rambat 172 1304 608 1472 1176 1376 5 Talas 20 522 304 328 88 160 6 Umbi-umbian Lainnya 96 370 931 1080 664 768 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 2) Tanaman Holtikultura Tanaman hortikultura (sayur dan buah) adalah tanaman yang ditanam petani secara intensif di kebun atau pekarangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk obat-obatan dan estetika manusia. Tanaman holtikultura di Maluku Tenggara tersebar di 11 kecamatan. Jenis dan produksi tanaman holtikultura tersaji pada tabel berikut. 3) Tanaman Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 2 (dua) komoditi unggulan perkebunan yakni kelapa dan pala yang tersebar pada semua kecamatan di pulau Kei Besar. Luas areal kelapa sebesar 23.135 ha dengan total produksi pada tahun 2024 sebesar 18.649,15 ton, sedangkan luas areal pala sebesar 3.042 ha dengan total produksi pada tahun 2024 sebesar 480,9 ton. Luasan areal tanaman perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.22 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 No Jenis Tanaman Luas Areal (ha) Produksi (ton) 1 Kelapa 23.135 18.649,15 2 Pala 3.042 480,9 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 30 | 202 2.1.1.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penghitungan dan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup ekoregion Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan dengan pendekatan konsep jasa lingkungan berdasarkan fungsi-fungsi ekosistem. Asumsi dasar adalah semakin tinggi fungsi layanan ekosistem terhadap jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan diantara keduanya serta semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara bersumber dari Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 dengan kedalaman analisis spasial 1:250.000 yang telah ditetapkan untuk skoring dan bobot. Penghitungan kinerja/layanan jasa lingkungan menggunakan pemodelan melalui penilaian ahli dengan skoring dan bobot dengan menggunakan AHP (Analysis Hierarchy Process). Gambar 2.11 Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 2.1.1.11 Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan
1. 1.Status Daya Dukung Air Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya alam yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Menjaga kelestarian sumberdaya air dapat BAB II - 31 | 202 dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Perhitungan status daya dukung air dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah yang menjelaskan penghitungan sumber daya air dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki rata-rata curah hujan sebesar 3.000 mm/tahun, sehingga potensi ketersediaan air tahunannya adalah 1.007.897.413 (m3/tahun). Hasil perhitungan ketersediaan air dan neraca air di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.23 Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Maluku Tenggara Penutup Lahan Koefisien (Ci) Luas/ha (Ai) Ci x Ai Bandara/Pelabuhan 0,70 79,95 55,96 Belukar 0,35 8.941,16 3.129,41 Belukar Rawa 0,30 46,32 13,90 Hutan Lahan Kering Sekunder 0,25 42.912,64 10.728,16 Hutan Mangrove Primer 0,25 127,26 31,81 Hutan Mangrove Sekunder 0,20 1.507,84 301,57 Pemukiman 0,60 1.980,48 1.188,29 Pertanian lahan Kering 0,40 332,59 133,04 Pertanian lahan Kering Campur 0,40 43.176,18 17.270,47 Savana/Padang Rumput 0,30 119,02 35,71 Tanah Terbuka 0,70 1.011,81 708,27 Grand Total 100.235,25 33.596,58 Koefisien Limpasan 0,34 Ketersediaan Air (m3/tahun) 1.007.897.413 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Neraca air adalah konsep dalam hidrologi yang menggambarkan keseimbangan antara pemasukan (inflow) dan pengeluaran (outflow) disuatu wilayah atau sistem tertentu selama periode waktu tertentu. Neraca air Kabupaten Maluku Tenggara tersaji pada tabel berikut.
2. 2.Indeks Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (jumlah maupun mutunya), aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Terdapat sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP antara lain: 1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, 2) persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, 3) persentase rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, 4) persentase rumahtangga tanpa akses listrik, 5) rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, 6) persentase rumahtangga tanpa akses ke air bersih, 7) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, 8) persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting), dan 9) angka harapan hidup pada saat lahir. Sembilan indikator tersebut merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. IKP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 sampai 2024 dapat disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.14 Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indonesia (FSVA) Tahun 2024 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 48.80 49.03 49.50 56.04 49.43 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 2020 2021 2022 2023 2024 BAB II - 35 | 202 Nilai IKP yang berada pada prioritas 2 disebabkan karena dari tiga aspek pembentuknya, aspek ketersediaan yang belum mencapai nilai maksimal. Lebih lanjut, secara spesifik kondisi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten Maluku Tenggara menurut kecamatan tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.25 Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nama Kecamatan Jumlah Desa Prioritas Komposit TotalKerentanan Pangan Ketahanan Pangan 1 2 3 4 5 6 Tinggi Sedang Rendah Rendah Sedang Tinggi Kei Kecil - - - - 2 13 15 Kei Kecil Barat - 1 1 - 6 2 10 Kei kecil Timur - - 2 1 1 14 18 Hoat Sorbay - - 1 2 4 6 13 Manyeuw - - - - - 9 9 Kei Kecil Timur Selatan - - 1 - 3 7 11 Kei Besar - 2 3 7 10 15 37 Kei Besar Utara Timur - 1 2 9 7 11 30 Kei Besar Selatan - - - - 2 8 10 Kei Besar Utara Barat 3 9 5 4 2 2 25 Kei Besar Selatan Barat - - 3 6 1 3 13 Total Ohoi 3 13 18 29 38 90 191 Presentasi 1,57 6,81 9,42 15,18 19,90 47,12 100,00 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Prioritas 1, sebanyak 3 (tiga) ohoi atau sebesar 1,57 persen terdapat pada Kecamatan Kei Besar Utara Barat 3 (tiga) ohoi; Ohoi Hangur, Ohoi Uwat Waer dan Ohoi Ad Ngurwul Prioritas 2, sebanyak 13 (tiga belas) ohoi atau 6,81 persen terdapat di Kecamatan Kei Kecil Barat 1 (satu) ohoi; Ohoi Ur Pulau. Kecamatan Kei Besar 2 ohoi; Ohoi Reyamru dan Ohoi Ohoiwang. Kecamatan Kei Besar Utara Timur 1 ohoi yakni Ohoi Haar Ohoimur RK. Kecamatan Kei Besar Utara Barat 9 (sembilan) ohoi; Ohoi Weer Ohoiker, Ohoi Weer Frawaf, Ohoi Uwat, Ohoi Mun Wearfan, Ohoi Mun Ohoiir, Ohoi Mun Kahar, Ohoi Ad Wearaur, Ohoi Ad Ohoiwaf dan Ohoi Hoor Kristen. Prioritas 3. Sebanyak 18 (delapan belas)) ohoi atau 9,42 persen gradasi warna merah muda yakni berada pada Kecamatan Kei Kecil Barat 1 (satu) ohoi; Ohoi Yatwaf. Kecamatan Kei Kecil Timur 2 (dua) ohoi; Ohoi Ohoilus dan Ohoi Semawi. Kecamatan Hoat Sorbay 1 (satu) ohoi; Ohoi Warwut. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan 1 ohoi; Ohoi Garara; Kecamatan Kei Besar 3 ohoi; Ohoi Rahareng, Ohoi Fako dan Ohoi Daftel. Kecamatan Kei Besar Utara Timur 2 ohoi; Ohoi Watlar dan Ohoi Haar Renrahantel. Kecamatan kei Besar Utara Barat 5 ohoi; Ohoi Dangarat, Ohoi Ohoituf dan Ohoi BAB II - 36 | 202 Ngurwalek, ohoi Uwat Reyaan, Ohoi Mun Essoy. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat 3 ohoi; Ohoi Ngurko, Ohoi Hoko dan Ohoi Ngafan. Selengkapnya dapat disajikan dalam gambar berikut. Gambar 2.15 Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, 2025
3. 3.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kondisi rawan pangan dapat dilihat dari prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau dikenal dengan istilah Prevalence of Undernourishment (PoU). Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) merupakan kondisi dimana seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. PoU merupakan salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia sudah tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut. 2.1.1.12 Lingkungan Hidup Berkualitas
4. 1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu metode atau alat untuk mengukur dan mengevaluasi kondisi lingkungan hidup suatu wilayah secara holistik. Indeks ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kualitas lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter atau indikator yang relevan, seperti kualitas udara, air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Pengukuran IKLH bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam memantau, mengevaluasi, dan mengelola kebijakan lingkungan hidup secara lebih efektif. Dengan mengukur dan memantau IKLH secara berkala, dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus dalam upaya melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. IKLH bukan hanya menjadi alat untuk mengukur kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi 36.42 32.05 28.78 31.66 30.97 2020 2021 2022 2023 2024 BAB II - 38 | 202 dasar untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup baik di tingkat lokal maupun global. IKLH Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut. Gambar 2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 s.d. 2023 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Nilai IKLH menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan upaya dan kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Tenggara terselenggara dengan baik.
5. 2.Pengelolaan Persampahan Kemajuan pembangunan dan peningkatan populasi masyarakat berdampak pada meningkatnya produksi sampah dan pengelolaannya. Tahun 2022, potensi timbulan sampah di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 18.349,86 ton. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan faktor estimasi timbulan sampah perkapita. Timbulan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti migrasi penduduk, perubahan pola hidup, dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara umum, sampah yang tidak terkelola di Kabupaten Maluku Tenggara masih kurang dari setengah berdasarkan timbulan yang ada. Ini tergambar dari neraca pengelolaan sampah sebagaimana tersajikan pada tabel berikut.
6. 1.Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik dan bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan iklim dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kepulauan Kei disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.18 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Iklim Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 40 | 202 Berdasarkan hasil analisis kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kategori yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari dominannya nilai jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 45,1 persen. Fungsi dari jasa ekosistem pengaturan iklim ini sangat penting untuk tetap dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya. Hal ini disebabkan karena kabupaten Maluku Tenggara merupakan wilayah kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kejadian seperti cuaca ekstrem, kenaikan air laut, maupun gelombang ekstrem merupakan akibat dari perbuahan iklim yang dipengaruhi juga oleh pemanasan global.
7. 2.Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Longsor Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.19 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Longsor Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 41 | 202 Hasil analisis menunjukkan bahwa jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong cukup baik. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan dengan kategori sangat tinggi mencapai 7,9 persen dari luas wilayah keseluruhan. Wilayah dengan kategori tinggi secara dominan berada di Pulau Kei Kecil dan Kei Besar. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang mendukung dengan masih banyaknya hutan serta kondisi alam yang masih terjaga.
8. 3.Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir Jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah salah satu fungsi ekosistem yang mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.20 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Banjir Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Hasil analisis menunjukan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kemampuan pengendalian banjir yang bervariasi. Sebanyak 1,0 persen atau 94,6 ha dari total wilayah termasuk dalam kategori sangat rendah, menunjukan bahwa daerah ini memiliki risiko BAB II - 42 | 202 banjir yang tinggi karena minimnya kemampuan ekosistem untuk menahan air hujan atau mengelola aliran air. Lebih dari setengah wilayah yaitu 52,2 persen atau 47.655,7 ha berada pada kategori sedang menunjukan adanya beberapa mekanisme alami yang membantu dalam pengendalian banjir, meski efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Wilayah dengan kemampuan pengendalian banjir tinggi mencakup 45,7 persen atau 41.763,2 ha menunjukan bahwa hampir setengah dari wilayah ini memiliki ekosistem yang cukup efektif dalam mengurangi risiko banjir. Kemampuan pengendalian banjir sangat tinggi hanya 0,2 persen atau 141,8 ha menunjukan area yang sangat efektif dalam pengendalian banjir.
9. 4.Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran Kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut. Gambar 2.21 Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Hasil analisis menunjukan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kemampuan yang bervariasi dalam mengendalikan kebakaran hutan. Sebanyak 0,6 persen atau BAB II - 43 | 202 526,9 ha dari total wilayah termasuk dalam kategori sangat rendah menunjukan bahwa daerah ini sangat rentan terhadap kebakaran hutan dengan ekosistem yang kurang mampu menanggulanginya. Mayoritas wilayah yaitu 66,3 persen atau 60.521,2 ha berada pada kategori sedang, menunjukan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kemampuan moderat dalam mengendalikan kebakaran hutan, dengan beberapa mekanisme alami yang membantu mengurangi risiko kebakaran. Selanjutnya, 29,8 persen atau 27.237,7 ha berada dalam kategori tinggi menunjukan bahwa hampir sepertiga wilayah ini memiliki ekosistem yang cukup efektif dalam mengurangi risiko kebakaran hutan. Hanya 0,2 persen atau 141,8 ha yang masuk dalam kategori sangat tinggi menunjukan area yang sangat efektif dalam pengendalian kebakaran hutan. 2.1.1.14 Demografi Aspek demografi menggambarkan kondisi dan karateristik penduduk di suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu. Cakupan kajian demografi antara lain, besaran, pertumbuhan, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk. Termasuk di dalamnya gambaran dinamika kependudukan yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam kajian kependudukan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama satu tahun atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama minimal satu tahun. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Selain menggunakan data BPS, uraian aspek kependudukan juga menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Basis data perhitungan jumlah penduduk menurut Dinas Dukcapil adalah penduduk terdaftar sesuai Kartu Keluarga. Basis Data yang berbeda antara BPS dan Dinas Dukcapil menyebabkan jumlah penduduk menurut kedua instansi tersebut berbeda. BPS menghitung seluruh penduduk yang secara fisik tinggal di Maluku Tenggara selama 1 tahun terakhir dan/atau belum mencapai 1 tahun tetapi berniat tinggal untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan Dinas Dukcapil menghitung seluruh penduduk terdaftar, baik yang berdomisili di wilayah Maluku Tenggara, maupun yang sementara waktu berdomisili di luar wilayah Maluku Tenggara (contoh: anak kuliah, dan pekerja di luar daerah).
10. 1.Jumlah dan Komposisi Penduduk Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 126.261 dibandingkan dengan luas wilayah (daratan) BAB II - 44 | 202 Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 1.008,58 km persegi, maka diperoleh kepadatan penduduk Maluku Tenggara sesuai data BPS sebesar 122 jiwa/km persegi. Tabel 2.27 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Tahun 2024 sesuai data BPS, Rasio jenis kelamin Maluku Tenggara sebesar 99 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat 99 orang penduduk laki–laki.
11. 2.Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut BPS, laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Rata–rata laju pertumbuhan penduduk Maluku Tenggara tahun 2020 s.d. 2024 sebesar 1,53 persen, dengan rincian tahunan sebagai berikut. Gambar 2.22 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Maluku Tenggara dan Disdukcapil, 2025 2.26 2.10 1.26 1.02 1.02 0.39 0.20 0.16 0.74 (0.02) 2020 2021 2022 2023 2024 BPS Disdukcapil BAB II - 45 | 202
12. 3.Persebaran Penduduk Persebaran Penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara relatif tidak merata, baik dalam lingkup kecamatan, maupun dalam lingkup perbandingan antar pulau (Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar). Pulau Kei Kecil didiami sekitar 57,65 persen penduduk Maluku Tenggara sedangkan Pulau Kei Besar didiami 42,35 persen penduduk. Kecamatan yang paling banyak didiami penduduk adalah Kecamatan Kei Kecil. Penduduk yang mendiami Kecamatan Kei Kecil sebesar 26,75 persen dari total penduduk. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah kecamatan yang didiami penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 3,01 persen dari total jumlah penduduk. Perbandingan persebaran penduduk antara data BPS dan data Dinas Dukcapil relatif sama. Persebaran penduduk Maluku Tenggara menurut kecamatan tahun 2024 disajikan pada gambar berikut. Gambar 2.23 Persebaran Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara menurut Kecamatan Tahun 2024 Sumber: BPS Maluku Tenggara, 2025
13. 4.Komposisi dan Struktur Penduduk Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Tahun 2024 kelompok umur yang paling dominan adalah pada rentang 10 s.d. 39 tahun. Penduduk yang berada di rentang umur tersebut mencapai 67.139 jiwa, atau sebesar 53,18 persen dari total penduduk. Perbandingan yang sama juga terjadi pada kelompok umur sesuai jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, jumlah penduduk pada kelompok umur 10 s.d 39 tahun mencapai 33.449 jiwa, atau sebesar 53,18 persen. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan kelompok umur 10 s.d. 39 berjumlah 33.690 jiwa atau mencapai 53,18 persen. Gambar berikut menampilkan data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur beserta piramida penduduk Maluku Tenggara Tahun 2024.
14. 5.Proyeksi Penduduk Maluku Tenggara Proyeksi penduduk memberikan informasi tentang jumlah dan karakteristik penduduk di masa depan. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan program yang tepat sasaran, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, proyeksi penduduk juga dapat digunakan untuk memprediksi tren sosial dan ekonomi, seperti perubahan pola konsumsi, permintaan tenaga kerja, dan distribusi geografis penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Kabupaten Maluku Tenggara tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.28 Proyeksi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 dan Tahun 2030 Uraian Tahun 2025 2030 Jumlah Penduduk 127.502 133.762 • Laki-laki 63.546 66.728 • Perempuan 63.956 67.034 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara
15. 6.Keberadaan Masyarakat Adat Kei Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di Tanah Kei yang dikenal dengan Hukum Larwul Ngabal. Jauh sebelum lahir BAB II - 47 | 202 Hukum Positif di Negara Indonesia yang dikenal dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Hukum Adat Larwul Ngabal telah ada dalam mengatur perikehidupan masyarakat Etnis Kei. Hukum Adat Larwul Ngabal mengatur tentang pemerintahan adat, hak ulayat adat, batas tanah, pergaulan lawan jenis, pelestarian lingkungan hidup dan menjaga batas laut dan darat serta perkawinan dan lain-lain (Bat-batang Fit Roa-Fit Nangan (J.P. Rahail, 95)). Hukum adat Larwul Ngabal, sekaligus menandai eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat Kei. Dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan, 190 ohoi pada 11 kecamatan tersebut di atas, berada di bawah kekuasaan adat 23 Ratschaap dan dipimpin oleh Rat/Raja. 23 Ratschaap ini tersebar di Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil, Pulau Dullah, Pulau Kur, dan Pulau Tam. 17 Ratschaap diantaranya berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan sebagai berikut. Tabel 2.29 Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei No Rumpun Ratschaap/ Pemerintahan Adat Gelar Rat/Raja Pusat Pemerintahan Adat Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA Keterangan 1 UR SIU 1. DANAR FAMUR DANAR DANAR Kab. Malra Pulau Kei Kecil
16. 2.WAIN NEN DIT SAKMAS WAIN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
17. 3.NUH FIT MANTILUR KISUWAIT SOMLAIN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
18. 4.MAUR BARVAV/RAT BOHIR WATLAAR Kab. Malra Pulau Kei Besar
19. 5.UTAN TEL TIMUR SIRSOMAS OHOITAHIT Kota Tual Pulau Dullah
20. 6.UTAN TEL VARAT BALDU DESA DULLAH Kota Tual Pulau Dullah
21. 7.MATWAIR MAGRIB MATWAIR Kab. Malra Pulau Kei Kecil
22. 8.MER OHOINEAN KAIT EL OHOINANGAN Kab. Malra Pulau Kei Besar
23. 9.KILMAS SUNGLAIT KAMEAR Kota Tual Pulau Kur
24. 10.MEU UMFIT YAM TEL YAMTEL Kab. Malra Pulau Kei Besar 2 LOR LIM 1. TUBAV YAMLIM BOMAV VEER Kab. Malra Pulau Kei Besar
25. 2.LO-OHOITEL IHIBES NERONG Kab. Malra Pulau Kei Besar
26. 3.UB OHOI FAAK EL RALANG, WEER, MAAR, UAT BERGANTIAN EL RALANG, WEER, MAAR, UAT Kab. Malra Pulau Kei Besar
27. 4.LOR TEL VARAT YARBADANG TETOAT Kab. Malra Pulau Kei Kecil
28. 5.OHOILIM NANGAN MANYEU RUMADIAN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
29. 6.OHOILIM TAHIT YAB FAAN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
30. 7.TUAL TUVLE TUAL Kota Tual Pulau Dullah
31. 8.RUMAT SONGLI RUMAT Kab. Malra Pulau Kei Kecil
32. 9.IBRA IVIT KIRKES IBRA Kab. Malra Pulau Kei Kecil
33. 10.KILSOIN SINGRA KILSOIN Kota Tual Pulau Mangur BAB II - 48 | 202 No Rumpun Ratschaap/ Pemerintahan Adat Gelar Rat/Raja Pusat Pemerintahan Adat Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA Keterangan 3 LOR LABAY 1 WERKA WERKA WERKA Kab. Malra Pulau Kei Besar 2 TAM TAM TAM Kota Tual Pulau Tam 3 OHOIDER BAWAH OHOIDER BAWAH OHOIDER BAWAH Kab. Malra Pulau Kei Kecil 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Kesejahteraan sosial menjadi masalah jika hak atas kebutuhan dasar warga negara belum terpenuhi secara layak akibat dari belum maksimalnya pelayanan sosial oleh negara. Kondisi ini berdampak pada terganggunya fungsi sosial warga negara sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan secara layak dan bermartabat. Oleh karena itu, BPS (2000) menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan suatu ukuran yaitu: 1) tingkat pendapatan keluarga, 2) komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, 3) tingkat pendidikan keluarga, 4) tingkat kesehatan keluarga, dan 5) kondisi rumah serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Uraian pengertian kesejahteraan tersebut, dapat dilihat melalui beberapa variabel penjelas kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, inflasi, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang dijabarkan sebagai berikut. 2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai IPM, semakin sejahtera masyarakat di suatu daerah. IPM memiliki dimensi pembentuk yang meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indikator komposit yakni Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah untuk dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup untuk dimensi kesehatan dan Pengeluaran Riil Perkapita untuk dimensi standar hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara pada periode 2020-2024 menunjukkan BAB II - 49 | 202 tren peningkatan. Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara periode 2020–2024 disajikan pada Gambar berikut. Gambar 2.25 Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Peningkatan Nilai IPM tahun 2022-2024 disebabkan karena meningkatnya setiap indikator pembentuk IPM antara lain Umur harapan hidup 70.43 (2022) menjadi 70,93

(2024), Harapan lama sekolah 12,89 (2022) menjadi 12,91 (2024), Rata-rata lama sekolah sebesar 7.795 (2022) menjadi 8.553 (2024). Pengeluaran Riil Per Kapita (PRP) merupakan besaran biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. PRP menggunakan satuan nilai uang untuk periode 1 (satu) tahun. PRP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar Rp8.174.000, meningkat menjadi Rp8.553.000 pada Tahun 2024. Dengan nilai PRP sebesar Rp8.553.000 diasumsikan bahwa setiap penduduk Maluku Tenggara setiap tahunnya harus mengeluarkan biaya konsumsi sebesar Rp8.553.000 atau Rp712.750/bulan. PRP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut. 68.57 68.69 69.23 69.91 70.58 2020 2021 2022 2023 2024 BAB II - 50 | 202 Gambar 2.26 Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk adalah kondisi perekonomian suatu daerah. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB terbagi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, serta PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010). PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini laju PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) digambarkan sebagai berikut. Tabel 2.30 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah) Kategori Lapangan Usaha TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 608.211,92 623.075,76 663.438,96 709.999,85 733.138,88 B Pertambangan dan Penggalian 9.710,07 10.020.97 10.328,40 10.816,79 11.259,48 C Industri Pengolahan 26.326,02 26.506,17 29.074,94 29.841,59 31.125,29 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.082,92 2.245,52 2.368,14 2.374,76 2.414,27 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7.491.15 7.780,23 8.247,79 8.724,92 8.571,15 F Konstruksi 205.224,47 213.766,18 223.769,51 233.309,22 245.511,86 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 258.137,16 269.152,07 286.306,58 304.954,40 331.113,23 H Transportasi dan Pergudangan 50.585,05 54.495,57 58.084,94 59.128,12 63.783,22 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 40.617,17 41.494,73 43.529,68 44.770,70 46.803,17 BAB II - 52 | 202 Kategori Lapangan Usaha TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 J Informasi dan Komunikasi 26.110,81 26.786,00 27.463,17 28.898,33 30.231,47 K Jasa Keuangan dan Asuransi 87.291,28 90.813,13 90.914,09 95.132,46 101.723,65 L Real Estate 3.693,33 3.733,74 3.866,77 4.035,86 4.220,46 M,N Jasa Perusahaan 8.031,94 8.340,11 8.799,62 9.188,04 9.637,04 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 437.831,50 452.870,75 479.286,23 486.347,09 516.269,93 P Jasa Pendidikan 99.449,39 103.020,19 108.438,97 112.841,86 119.024,65 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 65.853,44 69.285.69 72.816,21 78.665,78 84.644,81 R,S,T,U Jasa Lainnya 30.179,10 30.654,35 32.176,28 33.939,23 36.090,25 Produk Domestik Regional Bruto 1.966.826,72 2.034.041,15 2.148.910,28 2.252.969,02 2.375.562,80 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Kategori Lapangan Usaha TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 978.260,19 1.012.561,46 1.135.669,85 1.266.479,42 1.340.002,46 B Pertambangan dan Penggalian 15.034,91 15.762,86 16.770,36 18.440,49 19.473,51 C Industri Pengolahan 43.335,73 44.392,23 50.280,09 53.165,73 56.510,60 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.692,65 2.951,74 3.195,16 3.243,35 3.451,78 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 12.121,51 12.764,64 13.789,60 14.933,56 14.888,97 F Konstruksi 359.326,26 381.056,65 412.746,09 449.918,36 482.821,88 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 393.339,69 417.946,64 464.596,46 514.030,57 569.933,27 H Transportasi dan Pergudangan 83.804,42 95.844,55 113.581,59 124.183,34 134.490,31 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 68.879,69 70.996,13 75.613,56 79.669,61 84.482,23 J Informasi dan Komunikasi 35.739,67 37.443,41 39.576,33 42.858,20 44.938,08 K Jasa Keuangan dan Asuransi 130.284,70 143.435,69 157.700,22 167.883,16 181.092,70 L Real Estate 5.232,53 5.335,48 5.591,27 5.930,00 6.286,38 M,N Jasa Perusahaan 11.541,94 12.151,14 13.159,16 14.085,89 15.025,61 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 812.285,31 853.270,19 931.177,88 976.668,65 1.042.931,80 P Jasa Pendidikan 161.020,78 169.486,29 181.814,64 189.747,90 203.370,94 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 100.861,93 107.931,30 117.298,54 131.854,87 145.609,63 R,S,T,U Jasa Lainnya 46.634,40 48.001,77 52.385,44 57.503,95 63.156,19 Produk Domestik Regional Bruto 3.260.396,32 3.431.332,18 3.784.946,24 4.110.597,05 4.408.466,33 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Kedua tabel tersebut menunjukan konstruksi perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Tabel 2.32 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Kategori Lapangan Usaha TAHUN 2024 ADHB ADHK A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 30,40 30,86 B Pertambangan dan Penggalian 0,44 0,47 C Industri Pengolahan 1,28 1,31 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,10 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,34 0,36 F Konstruksi 10,95 10,33 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,93 13,94 H Transportasi dan Pergudangan 3,05 2,68 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,92 1,97 J Informasi dan Komunikasi 1,02 1,27 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,11 4,28 L Real Estate 0,14 0,18 M,N Jasa Perusahaan 0,34 0,41 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 23,66 21,73 P Jasa Pendidikan 4,61 5,01 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,30 3,56 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,43 1,52 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Lapangan usaha dominan pembentuk struktur perekonomian daerah tahun 2024 disajikan sebagai berikut. PDRB perkapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antardaerah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, biasanya semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduknya. Nilai PDRB Perkapita dihitung dalam satuan waktu tahunan. Komponen dan perhitungan PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.33 PDRB Perkapita Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB ADHB (Rp. Juta) 3.260.396,32 3.431.332,18 3.784.946,24 4.110.597,05 4.408.466,33 PDRB ADHK (Rp. Juta) 1.966.826,72 2.034.041,15 2.148.910,28 2.252.969,02 2.375.562,80 Jumlah Penduduk (Jiwa) 121.511 122.453 123.701 124.968 126.245 PDRB Perkapita ADHB (Rp.Juta) 26,83 28,02 30,60 32,89 34,92 PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta) 16,19 16,61 17,37 18,03 18,82 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 30.4% 23.7% 12.9% 11.0% 4.6% Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Konstruksi Jasa Pendidikan BAB II - 55 | 202 PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut. Gambar 2.29 PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 2.2.1.4 Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk diketahui karena dampaknya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Secara umum Inflasi terjadi sebagai akibat dari 1) tarikan permintaan dan 2) dorongan penawaran. Permintaan yang tinggi melebihi penawaran (pasokan) akan mengakibatkan harga naik. Hal ini umumnya terjadi pada bulan-bulan dimana terdapat hari besar keagamaan. Inflasi yang tinggi berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat dalam membelanjai kebutuhan hidup. Kondisi tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas usaha, yang selanjutnya akan berdampak pada melambatnya kinerja perekonomian. Dampak langsung dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, inflasi ini harus dikendalikan agar berkontribusi terhadap perekonomian daerah. 26.83 27.78 30.47 32.89 34.92 16.19 16.48 17.30 18.03 18.82 2020 2021 2022 2023 2024 ADHB ADHK Linear (ADHB) Linear (ADHK) BAB II - 56 | 202 Gambar 2.30 Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan Inflasi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Laju inflasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 0,16 persen. Relatif rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi dalam 5 tahun terakhir. Inflasi antarbulan (month to month) Tahun 2024 menunjukkan bahwa inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2024 sebesar 2,03 persen. Perbandingan inflasi bulanan tahun 2022, 2023, dan 2024 ditunjukkan pada Gambar berikut. Gambar 2.31 Perbandingan Inflasi Bulanan (MtM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 s.d. 2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 57 | 202 Dalam tahun 2024, jenis barang dan jasa yang paling dominan penyumbang inflasi antara lain: bahan pangan (ikan dan sayur), harga tiket angkutan udara, rokok, bahan bangunan, pakaian wanita, dan BBM. Selengkapnya, barang dan jasa penyumbang inflasi terbesar tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.34 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024 Bulan YoY MtM IHK Status MtM Komoditas Berpengaruh Dominan Januari 2,88 -0,25 106,06 Deflasi angkutan udara, ikan teri, bayam, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sofa, ikan baronang, kacang panjang, kangkung, ikan sikuda/ikan lencam, daging ayam ras, ikan lolosi, ikan kakap merah, ketela pohon, ketimun, baju musli wanita, piring, hand body lotion, terong, baju muslim pria, tempe Februari 2,88 0,53 106,62 Inflasi ikan tongkol, ikan layang, ikan baronang, ikan sikuda, ikan teri, bawang merah, ikan selar, ikan lolosi, bayam, daging ayam ras, biskuit, sawi hijau dan sigaret kretek mesin Maret 2,59 -0,04 106,58 Deflasi beras, ikan sikuda, ikan baronang, ikan teri, telur ayam ras, sawi hijau, ikan lolosi, gula pasir, ketimun, bayam, pepaya, pelumas/oli mesin, kangkung, sabun bayi, papan, sigaret kretek mesin, buncis, tahu mentah, ikan kembung dan kunyit. April 2,29 0,17 106,76 Inflasi ikan teri, bayam, bawang merah, tomat, kangkung, ikan tongkol, beras, bawang putih, cabai rawit, terong, pepaya, biskuit, pasta gigi, sabun mandi, gula pasir, sawi hijau, cumi-cumi, baju muslim wanita, blus wanita dan cabai merah Mei 3,70 2,03 108,93 Inflasi cabai rawit, ikan layang, angkutan udara, ikan tongkol, bawang merah, beras, ikan kembung, ikan sikuda, ikan selar, ikan baronang, ikan lolosi, ikan bubara, daging ayam ras, gula pasir, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, lemon, jeruk nipis, tahu mentah dan kunyit Juni 3,39 0,38 109,34 Inflasi ikan layang, beras, ikan lolosi, ikan baronang, sigaret kretek mesin, daun singkong, pasta gigi, biskuit, ikan kakap merah, pepaya muda, ikan tongkol, jantung pisang, jeruk nipis/limau, ikan kembung, cumi-cumi, kecap, tarif gunting rambut pria, daging ayam ras dan penyedap masakan/vetsin Juli 2,42 -1,02 108,22 Deflasi ikan tongkol, ikan layang, angkutan udara, enbal gepe, cabai rawit, tomat, bahan bakar rumah tangga, sawi hijau, daging ayam ras, bawang merah, sabun BAB II - 58 | 202 Bulan YoY MtM IHK Status MtM Komoditas Berpengaruh Dominan mandi, shampo, jeruk nipis/limau, buncis, pepaya, hand body lotion, kacang panjang dan tauge Agustus 1,64 -0,47 107,71 Deflasi ikan layang, ikan sikuda, tomat, ikan lolosi, bawang merah, minyak goreng, bayam, kangkung, telur ayam ras, gula pasir, ikan selar, biskuit, cumi-cumi, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, ikan kakap merah, beras, penyedap makanan/vetsin dan ikan bubara September 0,59 -0,37 107,31 Deflasi ikan sikuda, ikan layang, angkutan udara, tomat, ikan selar, bensin, daun singkong, pepaya, telur ayam ras, cabai rawit dan mangga Oktober 2,30 1,18 108,58 Inflasi bahan bakar rumah tangga, ikan layang, ikan sikuda, ikan tongkol, ikan teri, ikan selar, jeruk nipis/limau, kontrak rumah, ikan lolosi, angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, ikan kakap merah, daun singkong dan sewa rumah November 0,50 -2,04 106,37 Deflasi ikan teri, ikan layang, ikan tongkol, ikan baronang, ikan lalosi, ikan sikuda, cabai rawit, jeruk nipis/limau, ikan kakap merah, ikan selar, enbal gepe, ikan bubara, bayam, daun singkong, pasir, cumi-cumi, pepaya muda, daging ayam ras, jantung pisang dan ikan kembung Desember 0,16 0,12 106,50 Inflasi cabai rawit, bawang merah, ikan tongkol, pepaya, bayam, jantung pisang, jeruk nipis/limau, kangkung, tomat, pepaya muda, minyak goreng, bunga pepaya, daun singkong, sewa rumah dan sigaret kretek tangan Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Uraian di atas merupakan nilai Inflasi terhadap sampel hitung Kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara tidak termasuk daerah sampel perhitungan inflasi nasional. Meskipun kondisi sosial-ekonomi kedua daerah relatif sama, namun perhitungan terhadap kondisi perubahan harga-harga barang yang spesifik dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara perlu untuk disajikan. Pengukuran kondisi perubahan harga-harga barang di daerah selain daerah sampel hitung inflasi, menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH diterbitkan/dihitung oleh BPS yang dipublikasi tiap minggu. Nilai IPH berkisar -1 s.d 1 (> -1 a.d <1). IPH di bawah angka 0 bermakna penurunan harga-harga, sedangkan IPH di atas angka 0 bermakna terjadi kenaikan harga. IPH yang semakin mendekati angka 1 menggambarkan kenaikan harga yang semakin tinggi. Sebaliknya, IPH yang semakin mendekati -1 menggambarkan penurunan harga yang semakin dalam. IPH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.
1. a.Sepanjang Tahun 2024, kondisi perkembangan harga relatif terkendali. Perkembangan harga berkisar pada –1,87 persen sampai 1,39 persen. Kisaran harga tersebut masih berada dalam rentang aman di bawah 1 persen yang artinya tidak sampai membebani konsumen ataupun memberatkan produsen;
2. b.Periode kenaikan harga 4 (empat) bulan berturut–turut (Maret–April–Mei–Juni) bertepatan dengan periode HBKN antara lain: bulan puasa Ramadhan, Idul Fitri, Masa Paskah dan Idul Adha, termasuk periode tahun ajaran baru pendidikan yang memicu naiknya permintaan barang dan jasa. Selain itu, kenaikan harga pada periode ini juga disebabkan oleh kondisi alam dan cuaca yang tidak bersahabat. Pada periode Mei-Juni tahun 2024 Indonesia dilanda badai El Nino dan La Nina. Meskipun neraca pangan dalam kategori aman, namun kondisi alam yang tidak bersahabat tersebut menyebabkan terjadinya kendala distribusi yang cukup berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah komoditi.
3. c.Kenaikan harga pada Bulan Oktober didorong oleh naiknya permintaan barang dan jasa akibat terselenggaranya Pilkada dan bertambahnya jumlah kunjungan wisata.
4. d.Upaya strategis dalam pengendalian harga di masa HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 cukup efektif dan efisien. Dilihat dari perkembangan harga yang relatif menurun dalam periode November dan Desember 2024. 2.2.1.5 Indeks Gini Indeks gini (IG) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Nilai IG berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 0 semakin merata distribusi pendapatan, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukan semakin timpang distribusi pendapatan. Nilai IG menunjukkan tren fluktuatif yang berarti ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, disparitas pembangunan antar daerah, dan pengaruh inflasi, sehingga menyebabkan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk, relatif semakin jauh dari pemerataan. Kondisi IG Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut. Gambar 2.33 Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan Penduduk miskin secara umum didefinisikan sebagai penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yang terdiri atas GK Makanan (GKM) dan GK Non-Makanan (GKNM). GK Makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. 0.254 0.239 0.265 0.244 0.248 2020 2021 2022 2023 2024 BAB II - 61 | 202 GK Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar Rp695.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.598 dibanding GK Tahun 2023. Dengan GK sebesar Rp695.738,00 penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 rilis BPS sebanyak 21.471 jiwa, atau sebesar 21,22 persen. Sementara menurut perhitungan mandiri oleh Bappelitbangda dengan menggunakan data yang sama, tingkat kemiskinan Maluku Tenggara tahun 2024 adalah sebesar 17.01 persen. Tingkat kemiskinan menurut BPS yang tinggi didasarkan pada metode perhitungan yang menggunakan data jumlah penduduk hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebagai penyebut dan penduduk miskin tahun 2024 sebagai pembilang. SUPAS adalah survey yang dilakukan oleh BPS diantara 2 sensus penduduk. Perhitungan Tingkat kemiskinan menggunakan data BPS tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.35 Perhitungan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2015 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2024 Tingkat Kemiskinan (%) Tahun 2024 1 2 3 98.684 21.471 21.22 Selanjutnya, tingkat kemiskinan menurut BPS dan Bappelitbangda tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.36 Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS dan Bappelitbangda Tahun 2020 s.d. 2024 Tahun Total Jumlah Penduduk (Jiwa) GK (Rp) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) BPS Bappelitbangda 1 2 3 4 5 6=4/2*100 2020 121.511 517.821,00 22.590 22,57 18.59 2021 122.640 549.047,00 22.890 22,73 18.66 2022 124.199 595.041,00 21.380 21,19 17.21 2023 124.968 669.140,00 22.020 21,79 17.62 2024 126.261 695.738,00 21.471 21,22 17.01 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara dan Bappelitbangda, 2025 (diolah) Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun yang penting juga didalami untuk diintervensi adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). P1 mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1, menunjukkan semakin jauh pendapatan penduduk miskin dari GK, sebaliknya semakin kecil nilai P1, semakin dekat pendapatan masyarakat dengan GK. Dengan kata lain semakin tinggi nilai P1, semakin ekstrim penduduk miskin di daerah. Semakin tinggi nilai P2, semakin senjang pendapatan antara penduduk miskin. Berikut ditunjukkan kondisi P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024. Gambar 2.34 Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Selain kemiskinan, permasalahan utama dalam pembangunan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan besaran penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja, yang mau dan sedang mencari pekerjaan namun tidak ada lapangan kerja. Angkatan Kerja yang tidak bekerja dan/atau belum memperoleh pekerjaan serta yang berkeinginan untuk bekerja disebut pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi selain berdampak ekonomi antara lain menurunnya permintaan agregat, melambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita juga berdampak sosial yang dapat menimbulkan kriminalitas, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang tidak bekerja (menganggur) dan/atau sedang mencari pekerjaan. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT menunjukkan gap antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia pada satu periode tertentu di wilayah tertentu. Kondisi tenaga kerja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut. Gambar 2.35 Jumlah Penganggur (Jiwa) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Tahun 2023, Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 57.560 jiwa, yang bekerja sebanyak 54.259 jiwa, sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 3.301 jiwa. TPT sebesar 5,73 Persen. Tahun 2024 terjadi penurunan, baik dari aspek jumlah angkatan kerja, jumlah penganggur, maupun TPT-nya. Jumlah angkatan kerja tahun 2024 sebanyak 64.289 jiwa, yang bekerja (memiliki pekerjaan) sebanyak 60.639 jiwa dan yang tidak bekerja sebanyak 3.650 jiwa. TPT tahun 2024 sebesar 5,68. TPT tahun 2024 mengalami BAB II - 64 | 202 penurunan 0,05. Artinya perbandingan jumlah pengangguran dan angkatan kerja mengalami penurunan. Dalam hal ini meskipun tingkat pengangguran tinggi namun jumlah orang yang bekerja juga semakin besar. 2.2.2 Kesehatan untuk Semua 2.2.2.1 Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik derajat kesehatan masyarakat. UHH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 70,71 tahun, meningkat pada tahun 2024 menjadi 70,93 tahun. Ini mengandung arti bahwa usia penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang lahir pada tahun 2024 dengan pola kematian yang sama diperkirakan akan mencapai 70 tahun 3 bulan. UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Ini mengandung arti, bahwa pelayanan kesehatan semakin baik dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara semakin meningkat dari waktu ke waktu. UHH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut. Gambar 2.36 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 2.2.2.2 Prevalensi Stunting Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan. Percepatan penurunan stunting terus BAB II - 65 | 202 dilakukan oleh pemerintah daerah melalui strategi intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, dan intervensi koordinatif. Data prevalensi stunting yang ditunjukan pada Gambar 2.22 merupakan data hasil pengukuran melalui elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM). Data e-PPGBM digunakan untuk memantau tumbuh kembang balita secara real time. Gambar 2.37 Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 s.d. 2024 Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 2.2.3.1 Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu indikator pembentuk nilai IPM dari dimensi pendidikan. HLS dimaknai sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS tahun 2023 sebesar 12,90 tahun meningkat menjadi 12,91 tahun pada 2024. Angka HLS tahun 2024 yang sebesar 12,91 tahun bermakna anak–anak usia 7 tahun di Kabupaten Maluku Tenggara diasumsikan memiliki peluang menjalani pendidikan di bangku sekolah sampai dengan 12,91 tahun, atau pada tingkatan perguruan tinggi semester dua. HLS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar berikut. Gambar 2.39 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 67 | 202 2.2.4 Perlindungan Sosial Adaptif Memberikan perlindungan sosial yang adaptif merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (individu maupun kelompok) yang mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Penduduk yang mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penduduk yang dikategorikan sebagai PMKS adalah anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan dan pengemis, anak berhadapan hukum, tuna sosial, LKS, dan ODGJ. Untuk mengukur sejauh mana upaya perlindungan sosial terselenggara di Kabupaten Maluku Tenggara digunakan indikator Indeks Penanganan PMKS. Penanganan yang dimaksud antara lain pendampingan, bimbingan, asesmen, verifikasi dan validasi data sasaran, serta pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan seperti bencana. Gambar 2.40 Indeks Penanganan PMKS Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: Dinas Sosial, 2024 Indeks Penanganan PMKS tahun 2020-2024 menunjukan tren fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2023 karena tidak dilakukan penanganan terhadap beberapa variabel seperti penyalahgunaan NAPZA, korban tindak kekerasan, ODGJ, dan tuna sosial. Tahun 2022-2024 menunjukan kenaikan. Ini mengandung arti bahwa telah dilakukan penanganan terhadap semua PMKS. 90.03 91.20 90.18 90.25 91.58 2020 2021 2022 2023 2024 BAB II - 68 | 202 2.2.5 Beragama Maslahat dan Keberagaman Beragama maslahat adalah upaya untuk menggali nilai kemanfaatan agama untuk kehidupan sosial yang lebih luas. Beragama maslahat bukanlah bentuk intervensi negara dalam mencampuri urusan agama setiap warga negara, justru kebijakan beragama maslahat mendorong agar setiap penganut agama dapat memaksimalkan potensi agamanya demi kemaslahatan bersama. Mengukur tingkat toleransi antar umat beragama menggunakan indikator Tingkat Toleransi Umat Beragama (TTUB), sedangkan berkebudayaan maju menggunakan Indeks Budaya daerah (IBD). IBD dan TTUB tahun 2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.38 Nilai IBD dan TTUB Tahun 2020-2024 Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Budaya Daerah Persen 68,01 70,10 72,40 76,04 78,80 Tingkat Toleransi Antar Umat Beragama Persen 95,00 95,01 95,03 95,07 99,71 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Badan Kesbangpol, 2025 Masing-masing indikator menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan sikap individu maupun kelompok di Kabupaten Maluku Tenggara hidup berdampingan dengan aman, saling menghormati dan menghargai meskipun dengan keyakinan dan kepercayaan yang berbeda, dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan bukan pada keyakinan termasuk menghargai warisan budaya. 2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggungjawab. Kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan kemudahan dan akses yang sama untuk berpartisipasi pembangunan dengan dasar kebutuhan yang berbeda secara setara. Masyarakat inklusif adalah kita semua dalam wilayah tertentu yang saling bertanggung jawab untuk mengupayakan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan sarana agar masing-masing diantara kita dapat terpenuhi keperluannya, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. 2.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 2.3.1.1 Rasio Ketergantungan Penduduk Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukan semakin besar beban hidup penduduk produktif suatu daerah. Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020 sebesar 50,1 turun menjadi 47,4 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan beban hidup usia penduduk produktif Kabupaten Maluku Tenggara semakin berkurang dari tahun ke tahun. Angka ini juga dimaknai bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Maluku Tenggara menanggung biaya hidup 47 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Rasio ini juga menunjukan bahwa beban hidup penduduk usia produktif Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada kategori rendah (<50). Semakin tinggi rasio industri pengolahan semakin besar nilai tambah produk suatu daerah. Gambar 2.42 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah 50.1 49.2 48.4 47.8 47.4 39.7 38.8 37.9 37.1 36.6 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan Muda Rasio Ketergantungan Tua BAB II - 71 | 202 Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB Industri Pengolahan Mengalami Kenaikan dari yang semula di tahun 2020 sebesar Rp43.335.730.000 menjadi Rp56.510.600.000 di tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.174.870.000. Meskipun demikian dari Grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi Kenaikan rasio yang signifikan atau stabil dan cenderung sedikit mengalami penurunan yaitu hanya berkontribusi sebesar 1,28 persen. Rendahnya Kontribusi Industri Pengolahan salah satu disebabkan karena masih kurangnya hilirisasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mana kontribusi PDRBnya sangat tinggi di tahun 2024 yaitu sebesar 30,4 persen dari Total PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Di sisi lain, perlunya Kemudahan Perizinan, Promosi Potensi Sumberdaya Alam dan kemudahan Investasi pada sektor Industri Pengolahan baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modal di sektor industri pengolahan, dukungan infrastruktur, membangun rantai pasok yang kuat dan efisien untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk yang lancar, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sehingga meningkatkan produksi dan daya saing Industri Pengolahan di masa mendatang. 2.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyediaan akomodasi mencakup penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. Penyediaan makan minum mencakup makanan dan minuman untuk konsumsi. Laju pertumbuhannya berfluktuasi seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan dan kegiatan pertemuan-pertemuan oleh pemerintah maupun swasta. Gambar 2.43 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah 68,879.69 70,996.13 75,613.56 79,669.61 84,482.23 2.11 2.07 2 1.94 1.92 1.8 1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB Akomodasi Makan dan Minum ( Juta Rupiah ) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum ( % ) BAB II - 72 | 202 Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai PDRB Akomodasi Makan dan Minum justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang semula di tahun 2020 sebesar Rp68.879.690.000 menjadi Rp84.482.230.000 di tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.602.540.000. Meskipun demikian, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum cenderung mengalami penurunan yaitu yang semula di Tahun 2020 sebesar 2,11 persen mengalami penurunan 1,92 persen di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor pemicu pergerakan penyediaan akomodasi makan dan minum belum bergerak secara maksimal seperti ketersediaan hotel secara fisik cukup berkembang tetapi tingkat hunian hotel yang belum maksimal. Penyebab lainnya adalah adanya pergerakan ekonomi di sub lapangan usaha lainnya lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas pada penyediaan makan dan minum. Untuk itu, diperlukan optimalisasi strategi pemasaran pariwisata untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata, peningkatan infrastruktur pendukung, serta inovasi dalam layanan perhotelan dan kuliner dapat semakin memperkuat kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah. 2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menjadi ukuran yang menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dinamika penawaran tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang substansial. Aspek potensial dari penawaran tenaga kerja, yang tercermin dalam jumlah penduduk usia kerja, yang mengalami pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan adanya preferensi yang kuat di kalangan penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dibandingkan dengan pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengambil peran sebagai pengelola rumah tangga. Pertumbuhan populasi usia produktif, khususnya dalam rentang 15-64 tahun, dipengaruhi oleh tiga komponen demografis utama: tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pola migrasi. Program pemerintah Daerah seperti pelatihan tenaga kerja, peningkatan investasi, serta stimulus ekonomi juga berperan dalam meningkatkan angka partisipasi kerja. Selain itu, faktor migrasi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah juga turut mempengaruhi fluktuasi ini. Kota dengan industri dan investasi yang berkembang lebih cepat mengalami kenaikan TPAK. 2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan hasil pelaporan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota. IID yang dilaporkan dikemas dalam kegiatan Innovation Government Award (IGA) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang terdiri dari 2 aspek yakni Aspek Satuan Pemerintah Daerah, atas 3 variabel yakni institusi, sumber daya manusia dan ekosistem inovasi, dan kajian, selanjutnya aspek satuan inovasi, terbagi atas 5 variabel yakni infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan jumlah inovasi dan hasil kreatifitas. 46,185 46,046 44,551 57,560 64,289 24,611 25,258 27,217 36,225 30,842 70,796 71,304 71,768 93,785 95,131 65.24 64.58 62.08 61.37 67.58 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2020 2021 2022 2023 2024 Angkatan Kerja ( Jiwa ) Bukan Angkatan Kerja ( Jiwa ) Usia Kerja ( Jiwa ) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) BAB II - 74 | 202 Gambar 2.45 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: Bappelitbangda, 2025 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Puncak kinerja inovasi daerah terlihat pada tahun 2022, dengan IID mencapai 42,65 dan nilai kematangan Inovasi sebesar 66, menunjukkan adanya percepatan penguatan kelembagaan inovasi dan pelaksanaan program-program inovatif di daerah. 2.3.3 Tranformasi Digital Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi layanan publik, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini melibatkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pelayanan publik. Tabel 2.40 Tranformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Ohoi Akses Telepon/Internet 149 149 160 167 173 Puskesmas Ber-IT 4 4 6 8 9 Sekolah Ber-IT 50 50 63 70 75 Kantor Kecamatan Ber-IT 5 5 9 11 11 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 BAB II - 75 | 202 Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah ohoi yang terkoneksi telepon/internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 173 Ohoi atau sebanyak 91%, jumlah bantuan VSAT (Wifi Gratis Publik) penunjang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya sebanyak 95 Area Coverage yaitu dengan rincian 75 sekolah, 9 puskesmas dan 11 lokasi pelayanan publik. Peningkatan teknologi digital di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki manfaat antara lain memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat sehingga dapat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik juga dapat membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke platform digital, mendorong inovasi dalam berbagai sektor, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, teknologi digital berperan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan juga menjadi sarana literasi digital bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. 2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah penambahan nilai aset tetap di suatu daerah dalam periode tertentu. PMTB mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin, dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 (enam) sub komponen yaitu konstruksi; mesin dan peralatan; kendaraan; peralatan lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan produk kekayaan intelektual. Nilai PMTB Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020-2024, dengan rata-rata peningkatan berkisar Rp40 miliar per tahun. Nilai PMTB ditunjukkan pada Gambar berikut. 2020 2021 2022 2023 2024 Pembentukan Modal Tetap Bruto ( Juta Rp ) 1,248,078.34 1,312,864.68 1,370,466.33 1,405,269.87 1,458,366.62 1,100,000.00 1,150,000.00 1,200,000.00 1,250,000.00 1,300,000.00 1,350,000.00 1,400,000.00 1,450,000.00 1,500,000.00 38.28 38.29 36.21 34.19 33.08 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB ADHB (Juta Rp) PMTB (Juta Rp) RASIO PMTB/PDRB ADHB (%) BAB II - 77 | 202 2.3.4.2 Ekspor Barang dan Jasa Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat adanya perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Secara umum ekspor yang diperoleh memiliki benefit bagi perekonomian yakni meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, jika lebih besar impor dari ekspor (net ekspor bernilai negatif), hal ini berdampak terhadap defisitnya neraca perdagangan, melemahnya daya saing produk domestik serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Gambar 2.48 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah Nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2021 turun dibanding tahun 2020. Penurunan ini terjadi akibat pandemic Covid-19 yang berdampak pada ketersediaan barang dan jasa untuk diekspor, sehingga nilai ekspor barang dan jasa pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -29,79 persen. Pasca Covid-19 geliat ekspor barang dan jasa kembali membaik sehingga terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024. 2020 2021 2022 2023 2024 Ekspor Barang dan Jasa(Juta Rp) 79,236.24 55,634.66 76,384.12 78,068.97 95,380.17 Pertumbuhan Ekspor (%) -29.79 37.30 2.21 22.17 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 - 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 Ekspor Barang dan Jasa(Juta Rp) Pertumbuhan Ekspor (%) BAB II - 78 | 202 Gambar 2.49 Nilai Neraca Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah Neraca Perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor (barang dan jasa) pada tahun tertentu. Neraca perdagangan menggambarkan kondisi kemandirian perekonomian suatu daerah. Jika neraca perdagangan mengalami surplus, maka tatanan perekonomian daerah tersebut sangatlah kuat, sebaliknya neraca perdagangan mengalami defisit menunjukkan ketergantungan daerah terhadap barang dan jasa impor yang lebih besar. Neraca perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2020-2024 mengalami defisit rata-rata sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Artinya bahwa pemenuhan kebutuhan penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergantung pada sisi impor. 2.3.5 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 2.3.5.1 Indeks Desa Membangun Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. 79,236.2 55,634.66 76,384.12 78,068.97 95,380.17 1,404,831.0 1,405,291.23 1,305,297.31 1,223,702.49 1,237,731.92 (1,325,594.74) (1,349,565.57) (1,228,913.19) (1,145,633.52) (1,142,351.72) 2020 2021 2022 2023 2024 Ekspor (Juta Rp) Impor (Juta Rp) Nilai Neraca Perdagangan (Juta Rp) BAB II - 79 | 202 Tabel 2.41 Jumlah Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 IDM Kabupaten Maluku Tenggara untuk Desa Mandiri tahun 2020 hanya 1 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 10 ohoi pada tahun 2024, Desa Maju Tahun 2020 hanya 17 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 50 ohoi pada Tahun 2024, Desa Berkembang tahun 2020 hanya 81 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 124 ohoi pada tahun 2024 dan Desa Tertinggal tahun 2020 hanya 91 ohoi dapat ditekan sehingga hanya tersisa 6 Ohoi pada tahun 2024. 2.3.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan merepresentasikan kesejahteraan rumah tangga di sektor perumahan. Semakin banyak rumah tangga menempati hunian layak terjangkau dan berkelanjutan maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan rumah tangga di sektor perumahan. Selain akses, pemenuhan persyaratan dan kriteria kelayakhunian juga menjadi faktor penting agar menjadi layak untuk dihuni. Dalam 5 tahun terakhir, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut. 2.4 Aspek Pelayanan Umum 2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 2.4.1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif lainnya. Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada Tabel berikut. 6134 5812 5153 4904 4523 428 322 659 249 381 2020 2021 2022 2023 2024 Rumah Tidak Layak Huni Penanganan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni BAB II - 81 | 202 Tabel 2.42 Indeks SPBE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks SPBE Nilai - - 2,0 2,15 1,97 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nilai - - 3,02/B- 2,79/C 2,22/C- Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan-RB, 2025 2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan yang Tangguh dan Demokrasi Substansial Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari sistem pembangunan, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan daerah adalah bagian dari pembangunan hukum yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah adalah persentase penegakan Perda. Tabel 2.43 Persentase Penegakan Perda Tahun 2020 s.d. 2024 Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penegakan Perda Persen 89,85 89,89 90,01 90,08 90,11 Sumber: SatPol PP, 2025 Persentase penegakan Perda di Kabupaten Maluku Tenggara memang menunjukan tren kenaikan. Namun demikian, rata-rata kenaikannya hanya sebesar 1 persen. Ini terjadi karena jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersedia hanya sebanyak 3 (tiga) orang. Tabel 2.44 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 s.d. 2024 Indikator Satuan Tahun 2023 2024 Institusi Nilai 4,07 4,33 Infrastruktur Nilai 1,22 2,37 Adopsi TIK Nilai 3,45 3,54 Stabilitas Ekonomi Makro Nilai 3,24 3,82 Kesehatan Nilai 3,49 3,40 Keterampilan Nilai 3,42 3,35 Pasar Produk Nilai 3,03 2,64 Pasar Tenaga Kerja Nilai 3,53 2,88 Sistem Keuangan Nilai 1,57 3,44 Ukuran Pasar Nilai 3,42 3,08 Dinamisme Bisinis Nilai 2,58 2,69 Kapabilitas Inovasi Nilai 2,71 3,27 IDSD Nilai 2,98 3,27 Sumber: Bappelitbangda, 2025 IDSD Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kenaikan pada tahun 2024, namun pada beberapa indikator terjadi penurunan nilai yakni pada indikator keterampilan, pasar tenaga kerja, dan ukuran pasar. Penurunan nilai pada indikator keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara. Penurunan nilai pada indikator pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah tenaga kerja, serta kesetaraan upah perempuan dan laki- laki. Penurunan nilai pada indikator ukuran pasar dipengaruhi oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Tabel 2.45 Capaian IKK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 25,10 20,62 63,17 61,02 63,20 Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 75,10 77,54 76,71 76,43 99,93 Dinas Pendidikan Tingkat pertisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menegah pertama 73,13 51,87 55,51 53,83 98,38 Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1,60 1,19 2,01 0,90 21,12 Dinas Pendidikan Kesehatan Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan 0,20 0,32 0,22 2,56 2,80 Dinas Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi 100 100 63,63 82,60 100 Dinas Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 62,20 96,49 81,73 89,15 73,71 Dinas Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 81,30 86,45 76,23 90,85 90,16 Dinas Kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 84,00 94,18 84,42 96,43 92,80 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 86,03 97,37 75,28 92,46 69,70 Dinas Kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 79,92 68,34 99,71 100 100 Dinas Kesehatan BAB II - 84 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 50,05 76,55 74,21 55,52 69,60 Dinas Kesehatan Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 53,53 82,91 78,97 74,15 75,80 Dinas Kesehatan Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 60,99 100 90,71 98,48 Dinas Kesehatan Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 65,53 100 91,11 97,90 Dinas Kesehatan Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50,74 57,77 49,18 100 100 Dinas Kesehatan Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 98,63 23,79 100 100 77,65 Dinas Kesehatan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 31,48 60,33 70,08 100 85,06 Dinas Kesehatan PUTR Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten 46,18 48,00 52,00 58,00 60,15 Dinas PUPR Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akreasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten 2,5 2,7 2,8 3,0 3,04 Dinas PUPR Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 21,60 22,52 22,79 5,72 10,18 Dinas PUPR Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 61,00 64,03 65,58 70,65 71,00 Dinas PUPR BAB II - 85 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 19,92 14,97 82,99 79,99 82,00 Dinas PUPR Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten 100 100 100 100 100 Dinas PUPR Tingkat kemantapan jalan kabupaten 36,45 41,34 44,83 39,49 40,15 Dinas PUPR Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 3,08 2,38 4,09 4,89 5,0 Dinas PUPR Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi 100 100 100 100 100 Dinas PUPR Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten 46,03 20,03 38,70 54,83 54,43 DPKPP Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten 1,07 19,66 12,28 10,42 12,56 DPKPP Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak Huni) 32,19 27,20 20,02 18,79 16,89 DPKPP Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 24,59 96 37,037 100 Satpol PP Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 53,85 45,45 62,5 100 100 Satpol PP Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 378 316 100 100 100 BPBD Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 50 100 93,33 100 BPBD Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 1 jam 30 menit 15 menit 15 menit 15 menit BPBD Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis nyang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM) 35,48 34,92 95,40 80,50 89,07 Dinas Sosial Daerah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 100 100 100 100 100 Dinas Sosial Daerah Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar BAB II - 86 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 100 100 100 100 Dinas Perindagnaker Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 10,02 10,50 0,43 0,43 0,43 Dinas Perindagnaker Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 0,320 2,45 0,304% 0,261% 0,310% Dinas Perindagnaker Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Perindagnaker Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten 58,37% 17,48% 7,5% 24,5% 25,00% Dinas Perindagnaker Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase ARG pada belanja langsung APBD 0,25% 0,25% 0,28% 0,33% 0,33% DPMD-PPA Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 0,02% 0,04% 100% 100% 100% DPMD-PPA Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 9,83 13,90% 16,99% 6,14% 5,04 DPMD-PPA Pangan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 0,80% 0,80% 0,90% 1,05% 2,89% Dinas Ketapang Pertanahan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100% 100% 100% 100% 100% DPKPP Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum 100% 100% 100% 100% 100% DPKPP Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal 100% 100% 100% 100% 100% DPKPP Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang diretribusikan 0% 0% 0% 0% 0% DPKPP BAB II - 87 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lingkungan Hidup Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten 74,65 74,53 74,28 74,65 74,99 Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten 215,82 27,17% 0,045% 21,82% 22,89 DLH Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perekaman KTP Elektronik 60,70% 100% 70,02% 95,60% 95,00 Disdukcapil Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 36,42% 45,54% 34,64% 34,90% 36,70 Disdukcapil Kepemilikan akta kelahiran 88,50% 88,98% 75,86% 88,36% 89,03 Disdukcapil Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 21,43% 50% 50% 47,72% 50,90 Disdukcapil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 100% 101,26% 53,16% 21,95% 25,65 DPMD-PPA Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 1,23% 3,75% 7,5% 120,38% 3,65 DPMD-PPA Pengendalian Penduduk dan KB TFR (Angka Kelahiran Total) 3.4 3,3 3,2 3 3 DPKKB Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) 56,66% 73,52% 66,34% 79,16% 98,82 DPKKB Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 25.40% 0,15% 11,40% 8,88% 87,06 DPKKB Perhubungan Rasio Konektivias Kabupaten 90,87 1300 95 87,8 89,03 Dinas Perhubungan V/C ratio di jalan kabupaten/kota 63.41% 0,5 0,5 0,5 0,5 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 18,97% 16,66% 38,09% 100% 89,03 Diskominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100% 100% 100% 100% 100 Diskominfo Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, 100% 3,89% 68,87% 38,68% 48,67 Diskominfo BAB II - 88 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 83,02 84,41% 46,73 79,90 89,65 Diskominfo Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 83,33% 3,27% 87,04 88,40 89,32 Diskominfo Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Meningkatnya koperasi yang berkualitas 15,34% 84,41% 100% 86,92% 87,90 Dinas Koperasi, UKM Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 4,38% 3,27% 5,15% 4,48% 4,83 Dinas Koperasi, UKM Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di kabupaten 63,88% 63,88% 83,33% 90,30% 90,54 DPM-PTSP Kepemudaan dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,08% 0,06% 0,10% 0,07% 0,09 Dinas Pemuda dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 3,48% 3,48% 3,65% 4,96% 5,32 Dinas Pemuda dan Olahraga Peningkatan prestasi olahraga - - Emas 12 Perak 9 Perunggu 26 - - Dinas Pemuda dan Olahraga Statistik Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100 100 100 64,56 67,08 Diskominfo Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100 100 100 20,454 35,08 Diskominfo Persandian Tingkat keamanan informasi pemerintah 3.72 100 100 100 100 Diskominfo Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya 56,25% 100% 64,28% 64,28% 60,54 Dinas Kebudayaan Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 30,20 35,50 40,40 48,90 59,37% Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 1,121 1,125 0,21 0,37 0,31% Dinas Kearsipan dan BAB II - 89 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Perpustakaan Daerah Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 56,25% 16,312 16.312 16.312 16.312 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat 100 100 100 100 100 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Urusan Pilihan Perikanan Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 119069, 47 ton 127779,53 111,21% 114.32% 120,25 Dinas Perikanan Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 69,12 24,59% 141,44 934,60 323,30 Dinas Pariwisata Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota 58,38% 79,07% 31,57% 194,49% 491,01 Dinas Pariwisata Tingkat hunian akomodasi 74,33% 100% 3,119% 4,06% 5,50 Dinas Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 3.00% 201.388,6 9 6,04% 6,04% 5,90 Dinas Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 23% 0,21% 5,496% 6,00% 5,89 Dinas Pariwisata Pertanian Produktivitas pertanian per hektar per tahun 3,87% 3,87% 0,088% 752,92% 453,65 Dinas Pertanian Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 15,17% 15,17% 18,92% 44,82% 38,32 Dinas Pertanian Perdagangan Persentase pelaku usaha yang memperole izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat 100% 100 100 100 100 Dinas Perindagnaker BAB II - 90 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Pembelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 0,75 0,75 0,75 32,142 28,09 Dinas Perindagnaker Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 9,83% 9,83% 9,83% 100 100 Dinas Perindagnaker Perindustrian Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten 100 1,135 1,004 8,944 2,90 Dinas Perindagnaker Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 0,126 0,126 1 1 1,98 Dinas Perindagnaker Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Insustri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100 100 100 100 100 Dinas Perindagnaker Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Insustri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100 100 100 100 100 Dinas Perindagnaker Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 Dinas Perindagnaker Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 100 100 100 100 100 Dinas Perindagnaker Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan 9,96% 9,96% 26,364% 24,218% 24,216 BKAD Rasio PAD 4,89 5,54 6,13 7,37 6,12 BKAD Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Inspektorat BAB II - 91 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Inspektorat Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 160,01 160,01% 80,101% 0,418% 0,232 Inspektorat Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP BKAD Kepegawaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan) 199% 296,54% 230,23% 71,33% 73,32 BKPSDM Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan) 4,06% 7,84% 25,46% 23,50% 24,32 BKPSDM Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) 38,67% 160,01% 54,74% 100% 100 BKPSDM Perencanaan Melihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Inspektorat Mengukur efisiensi belanja operasi di luar expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures Proses Audit Proses Audit Proses Audit Proses Audit Proses Audit BKAD Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP BKAD Kepegawaian Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dengan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) 90,32 91,23 92,56 93,87 98,78 BKPSDM Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar Guru dan Tenaga Kesehatan 4,06 5,12 5,76 5,89 67,88 BKPSDM Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan tenaga kesehatan 38,67 39,24 39,87 40,12 40,98 BKPSDM BAB II - 92 | 202 Urusan Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja OPD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 Pengadaan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 100 100 100 100 100 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 100 100 100 100 100 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 38,10% 40,13% 40,132% 43,38% 45.57 Bagian Pengadaan Barang dan Jas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 100 100 100 100 100 Bagian Pengadaan Barang dan Jas Manajemen Keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 5,12 5,43% 7,76% 7,96% 7,76 BKAD Asset Management Ya Ya Ya Ya Ya BKAD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 2,12 2,12 2,12% 1,51% 1,51% BKAD Transparansi dan Partisipasi Publik Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kominfo Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kominfo Sumber: LPPD Tahun 2020-2023 2.4.4.2 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup pelayanan umum yang dianalisis pada bagian ini meliputi capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) baik pelayanan urusan wajib maupun pelayanan yang merupakan urusan pilihan.
  1. 1.Bidang Urusan Pendidikan Penyelenggaraan urusan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan. Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum nasional, dan pengelolaan pendidikan tinggi, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, serta pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2023 dan tahun 2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.46 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2020 s.d. 2023 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 1 Rata - rata Nilai Kelulusan SD sederajat 64,31 64,09 68,32 70 2 Rata - rata Nilai Kelulusan SMP sederajat 71,38 77,78 75,17 80,13 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 98,87 99,02 99,64 99,26 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 Tahun 94,50 95,87 96,71 98,16 5 Persentase PAUD Aktif 69,34 72,27 77,89 73,64 6 Guru SD Bersertifikasi 25,1 15,9 14,4 13,4 7 Guru SMP Bersertifikas 28,5 18,2 15,6 14,2 8 Persentase Ruang Kelas SD/sederajat Kondisi Bangunan Baik 67,65 38,68 57,99 50,28 9 Persentase Ruang Kelas SMP/sederajat Kondisi Bangunan Baik 74,3 42,95 74,13 72,9 10 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SD 95,86 95,89 95,45 95,32 11 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SMP 59,32 59,11 63,64 63,17 12 Guru SD berpendidikan S1/D-IV 14,3 89,8 91,6 92,4 13 Guru SD berpendidikan S1/D-IV 95,7 96,8 97,2 96,8 Sumber: Dinas Pendidikan, 2025 BAB II - 94 | 202 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2024 No Indikator Tahun 2024 1 APK SD 83.28 2 APS 7-12 Tahun 99.67 3 APK SMP 101.8 4 APS 3-15 Tahun 98.38 5 APS PAUD 83.46 6 Angka Partisipasi WN Usia 7-18 Tahun pada Pendidikan kesetaraan 21.2 7 Kemampuan literasi SD 1.02 8 Kemampuan Literasi SMP 1.85 9 Kemampuan Numerasi SD 0.48 10 Kemampuan Numerasi SMP 1.82 11 Rerata Nilai Literasi semua peserta assesmen Nasional di pendidikan kesetaraan 7 12 Rerata Nilai Numerasi semua peserta assesmen di pendidikan kesetaraan 6.2 Sumber: Dinas Pendidikan, 2025
  2. 2.Bidang Urusan Kesehatan Penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta menjamin pelayanan kesehatan tersedia secara berkualitas, merata, dan mudah diakses seluruh warga masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan yang ditetapkan dengan SPM. Hal ini berarti, kualitas pelayanan kesehatan harus terjaga dan terdistribusi secara merata serta dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh pelosok dan dari kelas sosial apapun. Penyelenggaraan urusan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan seperti penurunan angka kematian, peningkatan harapan hidup, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Apabila pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik, maka akan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Capaian kinerja urusan kesehatan dijabarkan menurut masing-masing indikator pada Tabel berikut.
  3. 3.Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengelolaan infrastruktur publik, serta perencanaan dan pengendalian ruang wilayah yang mencakup berbagai aspek seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, pengelolaan air, dan pengelolaan ruang wilayah untuk memastikan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta menjamin ketahanan ekologi. Capaian kinerja indikator pembangunan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.
  4. 4.Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak huni, aman, dan nyaman serta meningkatkan kualitas lingkungan yang baik. Capaian kinerja masing-masing indikator tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.50 Capaian Kinerja Indikator Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Penduduk yang tinggal di Rumah Layak Huni 78,01 67,90 76,02 79,89 82,09 2 Persentase rumah layak huni 72,30 88,92 89,63 81,02 82,21 BAB II - 97 | 202 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 3 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 70 50 100 100 100 4 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tertata 40 60 80 100 100 5 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 40 60 80 100 100 Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025
  5. 5.Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan aman. Indikator kinerja pada urusan ini meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang kepolisian pamong praja. Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.51 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Titik rawan Konflik Teratasi 80 82 89 89.11 98.7 2 Tingkat Toleransi Umat Beragama 95 95.01 95.03 95.07 99.71 3 Angka Partisipasi pemilu - - - - 66.45 4 Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran - - - 12.45 18.48 Sumber: Badan Kesbangpol dan Satpol PP, 2025
  6. 6.Bidang Urusan Sosial Penyelenggaraan urusan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara di bidang sosial melalui pelayanan sosial yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan urusan sosial bertujuan untuk menjamin kesejahteraan melalui peningkatan kualitas dan kelangsungan hidup, serta BAB II - 98 | 202 memulihkan fungsi-fungsi sosial agar masyarakat dapat hidup mandiri tanpa kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi pada berbagai aspek kehidupan. Capaian kinerja indikator bidang urusan sosial tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.52 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Penduduk Miskin Yang Mandiri 339 150 510 65 112 2 Persentase Penduduk Terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 100 170 187 114 184 3 Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas yang Memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 239 92 80 64 220 4 Persentase Penduduk Miskin tidak berdomisili yang Memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 10 20 20 10 22 5 Persentase Penduduk korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang Memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 181 40 20 5 15 6 Persentase Penduduk Korban Bencana yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 3,090 2,697 1,627 725 814 7 Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 81,716 82,072 75,420 75,471 74,784 Sumber: Dinas Sosial, 2025 2.4.4.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Fokus layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah layanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah tetapi tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Analisis capaian kinerja pemerintah daerah fokus layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar dijabarkan sebagai berikut.
  7. 1.Bidang Urusan Tenaga Kerja Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Tabel 2.53 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Tenaga Kerja Trampil (Pelatihan Vokasional) 75 50 8 17 15 2 Perusahaan Penerapan UMK 100 102.04 100 100 100 3 Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama 100 100 100 100 100 4 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja 3,34 1,01 2,32 4,32 5.75 5 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat 4 4 4 5 15 6 Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja 3,02 3,29 3,48 4,20 5.74 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, 2025
  8. 2.Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peran perempuan dalam pembangunan bisa ditingkatkan apabila kaum perempuan dapat diberdayakan dalam berbagai aspek perikehidupan. Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan, politik, dan swasta merupakan wujud pengakuan atas hak-hak perempuan yang sejajar dengan kaum laki-laki. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan, secara tidak langsung berdampak juga pada anak, mengingat sangat erat hubungan antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan perempuan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Capaian kinerja indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.54 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan 20 10 10 30 40 BAB II - 100 | 202 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2 Tingkat pemenuhan hak anak dalam pembangunan 20 10 15 20 20 3 Cakupan hak anak terpenuhi 239 92 100 100 70 4 Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 100 100 100 100 5 Angka partisipasi perempuan penentu kebijakan tatis di lembaga pemerintahan 20 10 25 25 20 Sumber: Dinas PMD-PPA, 2025
  9. 3.Bidang Urusan Pangan Pelaksanaan urusan pangan diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan, pemerataan, dan distribusinya dengan harga yang terjangkau guna membentuk pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi dan seimbang. Selain itu, program ini dilaksanakan guna meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam mendukung pangan daerah. Capaian kinerja indikator bidang urusan pangan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.55 Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Presentasi Infrastruktur Pangan di daerah 78 50 89 73 82 2 Jumlah Kebutuhan Pangan Masyarakat 9,890 11,830 10,431 10,339 10,503 3 Jumlah Penurunan Ohoi Rawan Pangan 56 34 50 49 36 4 Persentase Jumlah Pangan Segar yang Beredar 47 50 65 75 80 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025
  10. 4.Bidang Urusan Pertanahan Penyediaan infrastruktur dalam pembangunan kewilayahan membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Ini dimaksudkan agar akses terhadap pembangunan mudah dijangkau oleh setiap warga negara. Selain itu, penyelenggaraan urusan pertanahan bertujuan untuk mengurangi sengketa antarpemangku kepentingan termasuk manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Capaian kinerja indikator urusan pertanahan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.
  11. 5.Bidang Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Kondisi ini mencakup perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait lingkungan. Tujuannya adalah menjamin kesehatan manusia, kelestarian makhluk hidup dan lingkungan, serta mendukung pengendalian sumberdaya alam berkelanjutan. Capaian kinerja indikator bidang urusan lingkungan hidup tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.57 Capaian Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,65 74,53 74,28 74,65 74,99 2 Presentasi luasan RTH yang ditangani 74,65 74,53 74,28 74,13 74,13 3 Persentase volume sampah Kota Langgur yang tertangani 2836,8 2915,4 3393,85 4362,3411 4363,43 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025
  12. 6.Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah kegiatan yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan, dan pemanfaatan data untuk pelayanan publik. Capaian kinerja indikator bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.
  13. 7.Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memampukan, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang dimiliki. Selain itu, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase ohoi tertata batas administrasi desa 2 2 2 2 2 2 Indeks kualitas kelembagaan adat (IKKA) 40 40 40 40 40 3 Persentase ohoi yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik 50 65 80 100 70 4 Angka partisipasi perempuan dalam pembangunan ohoi 15 15 20 20 20 Sumber: Dinas PMD-PPA, 2025
  14. 8.Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk, membatasi angka kelahiran, dan BAB II - 103 | 202 menciptakan keluarga kecil yang sejahtera termasuk menjamin kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi. Capaian kinerja indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 4.27 1.12 1.12 1.12 1.02 2 Presentasi Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) / WUS (15-49 tahun) 3.40 3.30 3.30 3 3.00 3 Presentasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (semua cara dan cara modern) 67.33 72.19 72.19 74.12 71.04 4 Presentaase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 25.3 19.4 19.36 19.7 20.1 5 Jumlah Peserta KB Baru 1352 2223 2243 2640 2482 6 Jumlah Kelompok Tribina 215 216 215.00 373 361.00 7 Jumlah Kelompok UPPKS 14.00 23.00 23.00 55.00 51 8 Jumlah Kelompok PIK-R/M yang dibina 25 24 24 56 58 Sumber: Dinas PPKBD, 2025
  15. 9.Bidang Urusan Perhubungan Bertambahnya jumlah penduduk mendorong penyediaan transportasi yang tepat, berkualitas, dan sesuai dengan karakteristik daerah. Ini dilakukan guna mendukung mobilitasi warga negara dalam mengakses hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan perhubungan mutlak dilakukan untuk mewujudkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan penduduk dalam bertransportasi, termasuk peningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat. Capaian kinerja indikator urusan perhubungan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.
  16. 10.Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Penyediaan layanan informasi dan komunikasi bukan hanya diselenggarakan untuk mendukung transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi pemenuhan hak-hak warga negara melalui kemudahan dalam mengakses berbagai informasi terkait hasil pembangunan juga merupakan bagian penting yang harus terpenuhi. Capaian kinerja indikator urusan komunikasi dan informasi tahun 2020- 2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.62 Capaian Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah ohoi akses telepon seluler 149 149 160 166 n.a 2 Jumlah ohoi akses internet 144 144 145 166 n.a 3 Jumlah PD memiliki website aktif 3 5 12 16 n.a 4 Persentase informasi publik yang diumumkan 100 100 100 100 n.a 5 Persentase Ohoi Koneksi Telepon Seluler 68,87 69,00 70,82 85,01 91,00 6 Indeks SPBE 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 7 Persentase PD memanfaatkan jaringan TIK 100 100 100 100 100 8 Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 BAB II - 105 | 202
  17. 11.Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan upaya terpadu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta UKM. Capaian kinerja indikator urusan koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.63 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentse Koperasi Aktif 84,66 84,41 85,3 84,45 84,26 2 Persentase Jumlah Bangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum Penunjang Perekonomian 4 4 8 13 5 3 Jumlah KSP/USP sehat 1 2 2 2 4 4 Jumlah koperasi Berkualitas 1 1 1 2 1 5 Jumlah koperasi Mandiri 3037 249 249 20 9 6 Pertumbuhan Usaha Mikro 37,04 36,14 36,14 1,24 0,75 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025
  18. 12.Bidang Urusan Penanaman Modal Penyelenggaraan terpadu satu pintu dirancang untuk menyederhanakan proses administratif perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal dan penyediaan informasi fiskal daerah kepada investor dalam berinvestasi. Investasi yang sehat berkorelasi positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan menunjukkan kondisi perekonomian daerah yang kondusif. Capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Maluku Tenggara 1 2 1 1 1 2 Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan yang sesuai SOP/tepat waktu/tepat syarat 100 100 100 100 100 3 Jumlah investor berskala nasional 36 26 24 65 157 4 Nilai investasi dari investor berskala nasional 166.101. 248.463 26.770. 279.179 36.454. 219.150 86.860. 875.962 31.505. 295..027 5 Jumlah investor asing 1 - 1 2 1 6 Nilai investasi dari investor asing 157.060 - 165.883 582.847 678.666 Sumber: Dinas PMPTSP, 2025 BAB II - 106 | 202
  19. 13.Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Penyelenggaraan urusan pemuda olahraga bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda, meningkatkan prestasi olahraga, serta membangun generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berintegritas. Ini mencakup pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, pembinaan dan pembangunan kepramukaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga. Capaian kinerja indikator urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pemuda pelopor dan pemuda kader yang mengikuti pelatihan 360 390 384 75 120 2 Jumlah Wirausaha Muda Pemula yang mengikuti pelatihan 5 25 40,00 3 18,00 3 Persentase Partisipasi Masyarakat yang Berolahraga 7,80 7,80 7,90 19,18 0,00 4 Jumlah Perolehan medali pada multi event olahraga di tingkat provinsi dan nasional - - 47 3 29 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025
  20. 14.Bidang Urusan Statistik Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas membutuhkan ketersediaan data statistik yang akurat dan akuntabel. Akurasi data berimplikasi pada ketepatan perumusan program yang pada akhirnya menjawab permasalahan pembangunan. Selain itu, ketersediaan data statistik daerah juga menjadi variabel penting bagi para pemangku kepentingan dalam memaknai kondisi pembangunan daerah. Capaian kinerja indikator urusan statistik tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.66 Capaian Kinerja Indikator Urusan Statistik Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Data dan Informasi Statistik Daerah Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tingkat ketersediaan data statistik 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025 BAB II - 107 | 202
  21. 15.Bidang Urusan Persandian Penyelenggaraan urusan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi keamanan informasi dan sistem informasi, termasuk informasi rahasia pemerintah, dari ancaman dan gangguan. Tujuannya untuk menjamin keamanan informasi, menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan otentikasi data, serta mencegah penyangkalan. Capaian kinerja indikator urusan persandian tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.67 Capaian Kinerja Indikator Urusan Persandian Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sandi dalam penyediaan data dan informasi berbasis elektronik 3 5 12 25 30 2 Persentase PD yang menggunakan sandi dalam pengamanan data dan informasi daerah 10 10 10 10 10 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025
  22. 16.Bidang Urusan Perpustakaan Penyelenggaraan urusan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas kepada masyarakat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan. Tujuan ini sejalan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan akses terhadap informasi. Capaian kinerja indikator urusan perpustakaan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.68 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kunjungan Pemustaka 112 1297 1677 4306 3833 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, 2025 BAB II - 108 | 202
  23. 17.Bidang Urusan Kearsipan Pengelolaan kearsipan merupakan bagian integral dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Arsip yang terkelola secara baik, terpercaya, aman, dan terlindungi berimplikasi pada akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu, pengelolaan kearsipan juga bertujuan melindungi kepentingan daerah dan hak keperdataan rakyat. Capaian kinerja indikator urusan kearsipan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.69 Capaian Kinerja Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase OPD Menerapkan Sistem Pengarsipan Standar 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, 2025 2.4.4.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi, ciri, dan karakteristik daerahnya. Urusan pilihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dijabarkan sebagai berikut.
  24. 1.Bidang Urusan Pariwisata Pembangunan kepariwisataan adalah upaya terintegrasi antara pemerintah dan stakeholders dalam menyediakan layanan wisata positif bagi wisatawan. Upaya ini mencakup perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian termasuk penyediaan infrastruktur kepariwisataan yang berkualitas. Selain itu, pembangunan kepariwisataan juga bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Capaian kinerja indikator urusan pariwisata tersaji pada Tabel berikut Tabel 2.70 Capaian Kinerja Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan 18264 40419 60502 120759 129300 BAB II - 109 | 202 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan 2 3 3 5 4 3 Jumlah Objek Wisata Yang dikembangkan 1 1 1 1 1 4 Jumlah Sarpras Destinasi Pariwisata Yang Tersedia 1 1 1 1 1 5 Jumlah Desa Wisata yang Diberdayakan 25 25 25 25 25 6 Jumlah Objek Wisata yang Dipromosikan 10 10 10 10 10 7 Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan 4 4 4 4 4 8 Jumlah SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekraf Terlatih 30 30 30 30 30 9 Jumlah Pelaku Ekraf Terlatih 25 25 25 25 25 Sumber: Dinas Pariwisata, 2025
  25. 2.Bidang Urusan Pertanian Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan usaha pertanian, hingga penyediaan prasarana dan sarana pertanian. Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.71 Capaian Kinerja Indikator Uru3san Pertanian Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Peningkatan Produksi holtikultura 3 3 2,8 3 2,8 2 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton) 6.215 5.004 8.602,50 6.215 1.903,50 3 Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa 11.149,87 11.080,27 11.072,70 11.149,87 19.143,87 4 Jumlah Produksi Peternakan (Ton) 86,82 87,04 94,83 86,82 108,81 Sumber: Dinas Pertanian, 2025 BAB II - 110 | 202
  26. 3.Bidang Urusan Perdagangan Penyelenggaraan urusan perdagangan dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja perekonomian daerah. Semakin tinggi aktivitas perdagangan pada suatu daerah menjadi tolak ukur tingkat perekonomian daerah tersebut. Urusan ini diselenggarakan dengan fokus pada penanganan sub urusan meliputi perizinan dan pendaftaran perusahan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi kebutuhan barang dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen. Capaian kinerja indikator urusan perdagangan tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.72 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Toko/Kios/Warung/ Restoran/Salon yang menjual barang dan jasa aman dikonsumsi 100 100 100 100 100 2 Jumlah Bangunan Pasar Kondisi Layak Pakai 8 9 10 11 20 3 Jumlah Pemanfaat Tol Laut 5 5 5 7 n.a 4 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB - - - - 13 5 Tingkat Efektifitas Distribusi Perdagangan - - - - 76,92 6 Tingkat Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting - - - - 80 7 Angka Kasus Laporan Konsumen - - - - 10 8 Persentasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - - - - 32 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja, 2025
  27. 4.Bidang Urusan Perindustrian Penyelenggaraan urusan perindustrian bertujuan untuk mewujudkan ekosistem industri yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan terselenggaranya urusan perindustrian diharapkan dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, penyediaan dan peningkatan lapangan kerja, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja indikator urusan perindustrian tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.
  28. 5.Bidang Urusan Perikanan Penyelenggaraan urusan perikanan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang optimal dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan kecil. Selain itu, urusan perikanan juga diselenggarakan dalam rangka peningkatan ketersediaan protein ikan, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Capaian kinerja indikator urusan perikanan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.74 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perikanan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap yang dihasilkan nelayan sasaran pemberdayaan - 1,60 0,80 0,45 97,53 2 Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya yang dihasilkan pembudidaya sasaran pemberdayaan - 30,16 9,43 18,18 40,67 3 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 24.160,12 31.447,37 34.414,29 40.670,70 46.788,86 BAB II - 112 | 202 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 4 Jumlah produksi perikanan tangkap 94.907,80 96.332,16 97.101,34 97.538,30 97.694.210 5 Jumlah TPI layak pakai 1 1 1 1 1 6 Jumlah Ohoi Sadar Perikanan Lestari 3 2 4 6 7 Sumber: Dinas Perikanan, 2025 2.4.4.2.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Penyelenggaraan layanan penunjang urusan adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Layanan ini meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan dan kepegawaian dan lain sebagainya. Layanan penunjang urusan di daerah dilaksanakan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penjabaran layanan penunjang urusan diuraikan sebagai berikut.
  29. 1.Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan perencanaan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana. Secara spesifik, perencanaan membantu mengarahkan kegiatan, mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan penggunaan sumberdaya, dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Capaian kinerja indikator perencanaan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.75 Capaian Kinerja Indikator Perencanaan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Program Pembangunan Ekonomi dan SDA, Sosial dan SDM serta Infrstaruktur Wilayah terkoordinasi 100 100 100 100 100 2 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah 100 100 100 100 100 BAB II - 113 | 202 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 3 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah 100 100 100 100 100 4 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran PD 100 100 100 100 80 5 Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas PD 100 100 100 100 80 Sumber: Bappelitbangda, 2025
  30. 2.Keuangan Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang di kuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Capaian kinerja indikator urusan keuangan tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.76 Capaian Kinerja Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Kesesuaian Penatausahaan Keuangan Daerah dengan SAP 100 100 100 100 100 2 Persentase Pengelolaan Keuangan yang Lancar dan Tepat Waktu 100 100 100 100 100 3 Persentase Jenis Aset Daerah Tertata Sesuai Standar 100 100 100 100 100 4 Pendapatan Asli Daerah 9.61M 10.30M 14.38M 13.01M 13.12M Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2025
  31. 3.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis seperti pengembangan SDM, manajemen ASN, pengembangan kompetensi, mutasi, pengadaan ASN, serta penyediaan data dan informasi kepegawaian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja BAB II - 114 | 202 SDM, memastikan kualifikasi SDM ASN yang kompeten dan profesional, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Capaian kinerja indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.77 Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Aparatur Yang Mengikuti Pengembanga Karier dan Peningkatan Kompetensi 12,72 121 19,3 8,0 7,02 2 Persentase Jabatan Struktural/ Fungsional/ Pelaksana Yang terisi sesuai formasi 113 108 95 96 95 3 Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu 115 134 126 137 97 4 Persentase Data Kepegawaian Yang Akurat 63,76 36 66,53 65 94,00 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2025
  32. 4.Penelitian dan Pengembangan Urusan penelitian dan pengembangan (litbang) di pemerintahan memiliki peran penting dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, pengambilan kebijakan, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing. Proses Litbang melibatkan kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, dan penerapan hasil penelitian untuk menghasilkan produk, proses, atau kebijakan baru. Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah. Capaian kinerja indikator litbang tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.78 Capaian Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengembangan hasil kelitbangan 100 100 100 100 80 2 Jumlah PD Sangat Inovatif dan Inovatif - - - 2 3 Sumber: Bappelitbangda, 2025 BAB II - 115 | 202
  33. 5.Pengawasan Penyelenggaraan urusan pengawasan adalah proses memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana, peraturan, dan standar yang berlaku. Ini melibatkan kegiatan seperti monitoring, evaluasi, dan audit untuk memastikan efisiensi dan efektivitas, serta mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dan atau pemborosan. Penyelenggaraan urusan pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja indikator urusan pengawasan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.79 Capaian Kinerja Indikator Pengawasan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase OPD dengan temuan kerugian daerah 1,9 1,89 1,85 1,77 2,04 2 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 87,02 73,24 66,00 80,35 76,69 3 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 97,05 97,88 97,56 98,25 98,75 4 Level Kapabilitas APIP 2 2 2 2 1 5 Tingkat Maturitas SPIP 3 3 3 2 2 Sumber: Inspektorat Daerah, 2025
  34. 6.Sekretariat Dewan Sekretariat DPRD adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mendukung kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, sekaligus menjembatani sinergitas kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut. Tabel 2.80 Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Agenda DPRD 60 65 70 70 80 2 Buku Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan ada ada ada ada ada BAB II - 116 | 202 3 Buku Pokir DPRD sebagai Sumplemen Penyusunan RKPD ada ada ada ada ada Sumber: Sekretariat DPRD, 2025
  35. 7.Pemerintahan Umum Pemerintahan umum adalah fungsi pemerintahan yang merupakan implementasi dari kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan dengan tujuan yang berkaitan dengan pemeliharaan ideologi pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin keserasian hubungan yang berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan, termasuk juga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan yang demokratis. Capaian kinerja pemerintahan umum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.81 Capaian Kinerja Indikator Pemerintahan Umum Tahun 2020 s.d. 2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Reformasi Birokrasi 46,76 53,08 - 42,39 43,02 2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 81,11 82,68 85,33 90,08 90,15 3 Nilai AKIP Kabupaten Maluku Tenggara 60,74 60,99 61,98 62,75 62,95 4 Nilai LPPD 2,7954 2,795 2,79 2,65 2,69 5 Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi, proses, tepat ukuran, dan sinergis 100 100 100 100 100 6 Tingkat Konsistensi Terhadap Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 112,5 104,3 98,27 98,42 98,04 7 Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dapat diselesaikan 250 170 100 100 100 8 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat 100 95 90 100 100 9 Persentase Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan kebijakan pembangunan daerah 95,24 100 100 100 100 10 Persentase Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan kebijakan ekonomi dan sumberdaya alam/lingkungan hidup 99,96 100 100 100 100 11 Persentase peserta Diklat/Bimtek/Workshop yang bersertifikasi 70,83 100 100 100 100 12 Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah 114,28 100 100 100 100 BAB II - 117 | 202 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 13 persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan 100 102,51 100 102,27 97,08 14 Persentase Penyelenggaraan Acara Protokol yang sesuai SOP 97,95 100 100 100 98,89 15 Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien 103,67 100 100 100 100 Sumber: Sekretariat Daerah, 2025 2.5 Gambaran Keuangan Daerah 2.5.1 Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020–2024 2.5.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Komponen Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut. a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari 4 (empat) sub komponen yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sub komponen PAD diuraikan sebagai berikut.
  36. 1.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  37. 2.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  38. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  39. 4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah lain yang sah diantaranya Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro, pendapatan bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Realisasi PAD selama periode 2020-2023 menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi PAD yang berfluktuatif disebabkan antara lain, tahun 2020 dan 2021 yang berada pada kisaran 44 milyar adalah dampak dari perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya kenaikan realisasi PAD pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 54 dan 73 milyar, adalah hasil dari pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, namun demikian pada tahun 2024 realisasi PAD kembali menunjukkan penurunan mencapai 44 milyar, yang dibebankan kurangnya aktifitas ekonomi yang terjadi akibat alokasi anggaran belanja publik yang relatif menurun akibat dari pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pilkada yang cukup besar. Perbandingan realisasi PAD terhadap target APBD diuraikan sebagai berikut. Tabel 2.82 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET APBD REALISASI % 2020 45.847.921.693,32 44.258.115.564,63 96,53 2021 69.129.070.872,00 44.965.456.930,23 65,05 2022 68.361.158.477,00 54.893.896.521,42 80,30 2023 92.477.624.904,00 73.801.232.072,00 79,80 2024 88.011.165.336,00 44.363.146.116,53 50,41 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih cukup kecil. Selama periode 2020–2024, kontribusi PAD rata-rata sebesar 5,87 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian anggaran Daerah yang masih sangat rendah. Kontribusi tahunan selama periode 2020–2024 sebagai berikut: - Tahun 2020: Realisasi PAD sebesar Rp44.258.115.564,63 dengan kontribusi 4,89 persen; - Tahun 2021: Realisasi PAD sebesar Rp44.965.456.930,23 dengan kontribusi 4,91 persen; - Tahun 2023: Realisasi PAD sebesar Rp73.801.232.072,00 dengan kontribusi 7,39 persen. - Tahun 2024: Realisasi PAD sebesar Rp44.363.146.116,53 dengan kontribusi 4,92 persen. b) Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Sub Komponen pendapatan transfer dapat diuraikan sebagai berikut.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
  40. 1.Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah komponen penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Di dalamnya terdapat sub komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Transfer selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Faktor yang dominan mepengaruhi fluktuasi Pendapatan Transfer adalah konponen DAK Fisik. Prosedur pengusulan DAK Fisik yang dilakukan dengan mekanisme usulan daerah sangat rentan terhadap jumlah alokasi. Ketika DAK Fisik yang dialokasikan memadai, maka akan mendongkrak Pendapatan Transfer. Sebaliknya, Ketika komponen DAK Fisik mengalami penurunan, maka Pendapatan Tranfer juga menurun. Hal ini disebabkan karena komponen DBH, DAU, DID, dan Dana Desa relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap target dalam APBD sebagai berikut. Tabel 2.83 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2020 s.d.2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 854.662.930.116,36 849.294.885.194,00 99,37 BAB II - 120 | 202 TAHUN TARGET REALISASI % 2021 864.276.388.529,00 856.287.855.062,00 99,08 2022 864.183.018.937,00 827.374.566.189,00 95,74 2023 978.517.251.464,00 925.415.160.817,62 94,57 2024 863.491.713.937,00 849.734.992.525,32 98,41 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah rata–rata mencapai 93,15 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Kontribusi tahunan pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah selama periode 2020–2024 sebagai berikut. Tahun 2020: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp849.294.885.194,00 dengan kontribusi 93,77 persen; Tahun 2021: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp856.287.855.062,00 dengan kontribusi 93,50 persen; Tahun 2022: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp827.374.566.189,00 dengan kontribusi 92,64 persen; Tahun 2023: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp925.415.160.817,62 dengan kontribusi 92,61 persen. Tahun 2024: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp849.734.992.525,32 dengan kontribusi 94,33 persen. c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam periode 2020– 2024, menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi tahunan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan sebagai berikut. Tabel 2.85 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 909.845.451.809,68 905.690.962.560,40 99,54 2021 942.663.759.401,00 915.802.055.165,79 97,15 2022 932.544.177.414,00 893.152.891.160,53 95,78 2023 1.070.994.876.368,00 999.216.392.889,62 93,30 2024 958.197.196.761,00 900.784.547.798,85 94,01 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Realisasi pendapatan daerah menurut uraian komponen pendapatan tahun 2020– 2024 sebagai berikut.
  41. 1.Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari komponen- komponen belanja sebagai berikut. 1) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 3) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. 4) Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Realisasi belanja operasi dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Dalam 5 (lima) tahun terkahir, realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 97,54 persen, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 85,95 persen. Rendahnya realisasi Belanja Operasi pada tahun 2023 disebabkan oleh, rendahnya serapan BAB II - 126 | 202 anggaran dan realisasi belanja Hibah dan Bansos, yang hanya terserap dengan besaran 51,97 persen dan 74,78 persen. Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja operasi selama periode 2020–2024 sebagai berikut. Tabel 2.87 Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 558.184.410.070,13 544.465.925.164,47 97,54 2021 595.395.787.539,00 564.949.276.293,95 94,89 2022 578.785.358.586,00 543.444.952.876,66 93,89 2023 643.080.198.997,00 552.714.560.307,76 85,95 2024 667.413.755.166,00 632.963.813.616,56 94,84 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025
  42. 2.Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut. 1) Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap BAB II - 127 | 202 sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Realisasi belanja modal dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi terendah Belanja Modal terjadi pada Tahun 2021 sebesar 51,25 persen. Faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja modal Tahun 2021 antara lain, pelaksanaan belanja modal yang tidak berjalan sesuai rencana karena berbagai pembatasan yang dilakukan sehubungan dengan merebaknya Pandemi Covid–19. Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja modal selama periode 2020–2024 sebagai berikut. Tabel 2.88 Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 170.898.113.024,00 166.896.933.389,00 97,66 2021 282.209.700.466,00 144.626.137.336,00 51,25 2022 262.557.009.881,00 210.488.597.602,73 80,17 2023 214.308.606.790,00 191.910.118.091,24 89,55 2024 116.698.845.638,00 104.472.673.226,50 89,52 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025
  43. 3.Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja tidak terduga selama periode 2020–2024 sebagai berikut. Tabel 2.89 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 5.796.029.278,51 5.318.302.402,00 91,76 2021 756.525.154,00 750.000.000,00 99,14 2022 566.057.049,00 668.857.600,00 118,16 2023 717.530.909,00 310.440.000,00 43,27 2024 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 97,04 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 128 | 202
  44. 4.Belanja Transfer Belanja Transfer, adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut. 1) Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Pemerintah Ohoi, atas penerimaan pajak dan retribusi daerah. 2) Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan diuraikan sebagai penganggaran terhadap Alokasi Dana Desa yang bersumber dari DAU dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Realisasi belanja transfer dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja transfer selama periode 2020–2024 sebagai berikut. Tabel 2.90 Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 198.815.406.916,00 198.429.317.826,00 99,81 2021 196.830.737.500,00 196.068.084.789,00 99,61 2022 187.073.299.903,00 187.443.767.395,00 100,20 2023 179.383.693.893,00 184.511.707.492,00 102,86 2024 207.149.497.176,00 187.381.566.705,00 90,46 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 Berdasarkan uraian realisasi komponen belanja di atas, maka diperoleh realisasi total belanja daerah. Realisasi belanja daerah dalam periode 2020–2024 menurun komponen belanja daerah sebagai berikut. Tabel 2.92 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 132 | 202 BAB II - 133 | 202 Tabel 2.93 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 KODE URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 4 PENDAPATAN 905.690.962.560,40 915.802.055.165,79 893.152.891.160,53 999.216.392.889,62 900.784.547.798,85 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44.258.115.564,63 44.965.456.930,23 54.893.896.521,42 73.801.232.072,00 44.363.146.116,53 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 7.553.025.419,90 7.490.230.183,20 12.056.543.681,00 11.190.143.473,00 11.506.612.827,43 4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 2.554.173.300,00 2.882.508.600,00 2.559.104.600,00 1.992.498.500,00 1.776.743.272,00 4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.631.954.413,00 5.292.090.245,12 3.211.782.587,06 6.446.735.017,00 5.390.778.458,00 4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah 29.518.962.431,73 29.300.627.901,91 37.066.465.653,36 54.171.855.082,00 25.689.011.559,10 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 849.294.885.194,00 856.287.855.062,00 827.374.566.189,00 925.415.160.817,62 849.734.992.525,32 4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 833.598.532.157,00 842.304.078.776,00 810.826.028.947,00 907.994.277.141,62 831.199.338.677,32 4 . 2 . 1 . 1 Dana Perimbangan 678.193.764.157,00 657.257.884.776,00 667.514.392.947,00 753.216.996.141,62 683.377.699.677,32 4 . 2 . 1 . 2 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 38.020.028.000,00 5.805.126.000,00 6.207.486.000,00 0,00 4 . 2 . 1 . 3 Dana Desa 155.404.768.000,00 147.026.166.000,00 137.506.510.000,00 148.569.795.000,00 147.821.639.000,00 4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Antar Daerah 15.696.353.037,00 13.983.776.286,00 16.548.537.242,00 17.420.883.676,00 18.535.653.848,00 4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 14.351.033.037,00 13.983.776.286,00 16.121.937.242,00 17.420.883.676,00 18.535.653.848,00 4 . 2 . 3 . 2 Bantuan Keuangan 1.345.320.000,00 0,00 426.600.000,00 0,00 0,00 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 12.137.961.801,77 14.548.743.173,56 10.884.428.450,11 0,00 6.686.409.157,00 4 . 3 . 3 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAB II - 134 | 202 KODE URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 4 . 3 . 4 Lain-lain Pendapatan 12.137.961.801,77 14548743173,56 10.884.428.450,11 0,00 6.686.409.157,00 JUMLAH PENDAPATAN 905.690.962.560,40 915.802.055.165,79 893.152.891.160,53 999.216.392.889,62 900.784.547.798,85 5 BELANJA 915.110.478.781,47 906.393.498.418,95 942.046.175.474,39 929.446.825.891,00 926.952.905.748,06 5 . 1 BELANJA OPERASI 544.465.925.164,47 564.949.276.293,95 543.444.952.876,66 552.714.560.307,76 632.963.813.616,56 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 265.798.525.037,00 258.408.578.036,68 240.096.047.701,00 245.328.012.957,00 301.801.191.291,59 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.357.365.127,47 242.000.264.606,27 251.935.384.712,66 244.869.780.409,76 234.153.471.004,97 5 . 1 . 5 Belanja Bunga 900.000.000,00 709.426.734,00 999.245.608,00 0,00 5 . 1 . 6 Belanja Hibah 42.707.835.000,00 55.881.019.601,00 39.534.257.729,00 46.904.766.333,00 96.969.151.320,00 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Sosial 3.602.200.000,00 7.759.414.050,00 11.169.836.000,00 14.612.755.000,00 40.000.000,00 5 . 2 BELANJA MODAL 166.896.933.389,00 144.626.137.336,00 210.488.597.602,73 191.910.118.091,24 104.472.673.226,50 5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah 6.734.436.576,00 552.697.719,00 1.032.948.772,00 0,00 723.745.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.328.712.322,00 41.711.731.975,00 37.012.000.249,73 26.629.682.986,00 13.384.165.339,00 5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 64.407.946.837,00 34.929.065.626,00 17.665.831.432,00 76.615.372.183,00 32.312.160.808,00 5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 34.576.807.563,00 64.593.977.421,00 154.050.191.850,00 87.929.442.922,24 57.622.510.154,50 5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.849.030.091,00 2.838.664.595,00 727.625.299,00 735.620.000,00 430.091.925,00 5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 5.318.302.402,00 750.000.000,00 668.857.600,00 310.440.000,00 2.134.852.200,00 5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 5.318.302.402,00 750.000.000,00 668.857.600,00 310.440.000,00 2.134.852.200,00 BAB II - 135 | 202 KODE URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 5 . 4 BELANJA TRANSFER 198.429.317.826,00 196.068.084.789,00 187.443.767.395,00 184.511.707.492,00 187.381.566.705,00 5 . 4 . 1 Belanja Bagi Hasil 2.332.092.788,00 3.109.616.752,00 3.784.456.892,00 1.305.630.105,00
  45. 5.4 . 2 Belanja Bantuan Keuangan 198.429.317.826,00 193.735.992.001,00 184.334.150.643,00 180.727.250.600,00 186.075.936.600,00 JUMLAH BELANJA 915.110.478.781,47 906.393.498.418,95 942.046.175.474,39 929.446.825.891,00 926.952.905.748,06 SURPLUS / (DEFISIT) (9.419.516.221,07) 9.408.556.746,84 (48.893.284.313,86) 69.769.566.998,62 (26.168.357.949,21) 6 PEMBIAYAAN 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 28.648.507.478,96 14.428.991.257,89 78.156.340.468,07 15.765.207.909,21 36.264.901.219,83 6 . 1 . 1 Penggunaan SiLPA 28.648.507.478,96 14.428.991.257,89 19.188.618.518,07 15.765.207.909,21 36.264.901.219,83
  46. 6.1 . 2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 58.967.721.950,00 0,00 0,00 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.800.000.000,00 4.400.000.000,00 13.497.848.245,00 49.269.873.688,00 0,00
  47. 6.2 . 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 4.800.000.000,00 4.400.000.000,00 2.800.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
  48. 6.2 . 3 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 10.697.848.245,00 48.269.873.688,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 23.848.507.478,96 10.028.991.257,89 64.658.492.223,07 (33.504.665.778,79) 36.264.901.219,83 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 14.428.991.257,89 19.437.548.004,73 15.765.207.909,21 36.264.901.219,83 10.096.543.270,62 BAB II - 136 | 202 BAB II - 137 | 202 2.5.1.4 Neraca Daerah Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari gambaran pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan elemen utama neraca daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana dapat diuraikan sebagai berikut.
5. a.Aset Aset Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 20,69 persen. Total nilai aset Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 sebesar Rp1.504.294.319.670,24 meningkat menjadi Rp1.815.597.198.261,43 pada Tahun 2024. Kenaikan pada total nilai aset dipengaruhi adanya kenaikan pada komponen aset daerah yang diuraikan sebagai berikut: 1) Aset Lancar, Tahun 2020 sebesar Rp62.324.279.189,49 meningkat menjadi Rp79.808.122.613,86, bertambah sebesar Rp17.483.843.424,37 atau dengan persentase kenaikan sebesar 28,05 persen. 2) Investasi Jangka Panjang, Tahun 2020 sebesar Rp32.795.047.988,26 meningkat menjadi Rp48.025.602.631,00, bertambah sebesar Rp15.230.554.642,74 atau dengan persentase kenaikan sebesar 46,44 persen. 3) Aset Tetap, Tahun 2020 sebesar Rp1.389.705.111.392,70 meningkat menjadi Rp1.655.620.758.905,24, bertambah sebesar Rp265.915.647.512,54 atau dengan persentase kenaikan sebesar 19,13 persen. 4) Aset Lainnya, Tahun 2020 sebesar Rp19.469.881.099,79 meningkat menjadi Rp1.815.597.198.261,43, bertambah sebesar Rp12.672.833.011,54 atau dengan persentase kenaikan sebesar 65,09 persen. Peningkatan setiap tahun aset menunjukkan kondisi aset Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kondisi sehat.
6. b.Kewajiban Kewajiban Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020–2024 mengalami tren meningkat. Jumlah kewajiban Tahun 2020 sebesar Rp13.462.512.362,01 meningkat menjadi Rp22.193.903.871,14 pada Tahun 2024. Terjadi tambahan kewajiban sebesar Rp8.731.391.509,13 atau kenaikan sebesar 64,86 persen. Total kewajiban yang meningkat didorong oleh kenaikan pada komponen kewajiban, sebagai berikut. 1) Kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Pinjaman, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya, tahun 2020 sebesar Rp13.462.512.362,01 meningkat menjadi Rp22.193.903.871,14 pada Tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar Rp8.731.391.509,13 atau peningkatan sebesar 64,86 persen. 2) Kewajiban janga panjang, yang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya selama periode 2020–2024 tidak dilaksanakan oleh Kabupaten Maluku Tenggara.
7. c.Ekuitas Ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp1.490.831.807.308,23 meningkat menjadi Rp1.815.597.198.261,43 pada tahun 2024. Terjadi penambahan ekuitas sebesar Rp302.571.487.082,06 atau kenaikan sebesar 20,30 persen.
8. d.Analisis Rasio Keuangan Daerah
  1. 1.Rasio Likuiditas Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Kemampuan dimaksud adalah kewajiban pembayaran utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dan/atau pada saat ditagih. Pemerintah yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya bermakna pemerintah tersebut dalam keadaan “likuid”. Hal ini diindikasikan apabila pemerintah mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya, apabila pemerintah tersebut tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, yang tergambar dari nilai aktiva lancar yang lebih kecil dari pada utang lancar atau utang jangka pendek, maka pemerintah tersebut dalam keadaan “illikuid”. Dengan mengetahui rasio likuiditas, maka pemerintah akan memperoleh manfaat antara lain: ▪ Kesiapan dalam mengantisipasi dana yang diperlukaan saat ada kebutuhan mendesak. ▪ Poin penentu bagi suatu pemerintah untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Namun jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Selain itu, jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3,0 bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Yang mengidikasikan bahwa pemerintah tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik.
  2. 2.Analisis Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah tolok ukur kemampuan suatu usaha/pemerintah dalam melunasi utang atau pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari hitungan rasio solvabilitas dijadikan acuan bagi investor untuk memahami peluang profitabilitas dari investasi yang akan dilakukan. Secara umum, terdapat tiga jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial perusahaan/pemerintah berdasarkan kemampuannya membayar utang, yaitu: 1) Debt to Asset Ratio Kemampuan perusahaan/pemerintah membayar utang bisa dilihat dari perbandingan dari utang atau pinjaman yang belum terbayar dan total aset perusahaan. Adapun aset yang dimasukkan dalam hitungan ini adalah aset lancar, seperti kas dan tabungan non deposito, serta aset tak lancar, seperti properti dan mesin. 2) Debt to Capital Ratio Metrik pengukuran kemampuan perusahaan/pemerintah untuk membayar utang bisa diukur dari perbandingan antara utang dengan total kekayaan, baik berupa aset maupun valuasi saham. 3) Debt to Equity Ratio Solvabilitas perusahaan bisa dilihat dari hasil perbandingan jumlah utang dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki untuk kebutuhan operasional. Apabila nilai utang lebih besar dari modal operasional yang dimiliki, maka perusahaan/pemerintah tersebut memiliki tingkat solvabilitas rendah dan berpotensi masalah di waktu mendatang. Selain menjadi dasar atau acuan bagi investor untuk menentukan peluang investasi, rasio solvabilitas memiliki manfaat lain dalam pengoperasian perusahaan/pemerintah. Beberapa manfaat dari metrik pengukur kemampuan pembayaran utang perusahaan/pemerintah tersebut adalah. Tabel 2.95 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Uraian Tahun Anggaran 2020 2021 2022 2023 2024 Analisis Rasio Solvabilitas 2.1. Debt to Equity Ratio (Rasio Utang Terhadap Ekuitas) 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 2.2. Debt Ratio (Rasio Utang) 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 2.3. Debt to Capital Ratio 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 Uraian Rasio Solvabilitas Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2020 s.d. 2024 sebagaimana tabel di atas menunjukkan nilai Rasio Solvabilitas secara keseluruhan berada di bawah angka 1 (satu). Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menangani utang-utang berjangka waktu tertentu dikategorikan baik. Atau tingkat kesehatan keuangan daerah dinilai Baik. Uraian kondisi neraca daerah periode 2020–2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut. 2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029
  3. 1.Kebijakan Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa kebijakan strategis yang perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah, antara lain: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD di antaranya memperbaiki dan memutakhirkan sistem database pajak dan restirbusi; melakukan pendataan dan penagihan terhadap piutang pajak dan retsirbusi dan mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dimanfaatkan; 2) Optimalisasi penagihan yaitu dengan penerapan teknologi informasi, transaksi digital, dan uang elektronik; penerapan portal digital pada lokasi strategis daerah; dan peningkatan pengawasan untuk menghilangkan potensi kebocoran; 3) Sosialisasi dan peningkatan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; 4) Membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan pajak dan retribusi, yaitu antara lain kerjasama dengan Samsat Provinsi Maluku, Pemerintah Ohoi untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Maluku Tenggara dalam penagihan piutang daerah, serta kerjasama dengan Perbankan dalam rangka menyediakan fasilitas penerimaan pajak dan retsibusi daerah. 5) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD, yaitu penghapusan peralatan dan mesin melalui mekanisme pelelangan kerja sama pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Lelang Negara. 6) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil; 7) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan transfer pemerintah (DAU, DBH, DAK, dan DID).
  4. 2.Proyeksi Pendapatan Jangka Menengah Tahun 2025–2029 Dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah pada periode 2020– 2024 yang tumbuh dengan rata–rata 0,17 persen per tahun, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2025–2029 sebagai berikut. 1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan pada tahun 2030 mencapai Rp78.562.066.925,31 meningkat sebesar Rp34.198.920.808,78 atau tumbuh sebesar 77,09 persen dibanding realisasi Tahun 2024. Asumsi ini didasarkan pada beberapa fokus pengembangan ekonomi yang menjadi prioritas dalam periode 2025– 2029 diyakini akan memberikan dampak ekonomi bagi peningkatan pendapatan daerah. 2) Pendapatan Transfer diproyeksikan pada Tahun 2030 mencapai Rp953.744.398.064,82. Meningkat sebesar Rp104.009.405.539,50 atau tumbuh sebesar 12,24 persen dibanding realisasi Tahun 2024. Asumsi pertumbuhan Pendapatan Transfer dilakukan berdasarkan pertimbangan kenaikan alokasi yang rutin dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga total pendapatan daerah Tahun 2030 diproyeksikan mencapai Rp1.032.306.464.990,12, meningkat sebesar Rp131.521.917.191,27 atau tumbuh mencapai 14,60 persen. Asumsi kenaikan pendapatan daerah merupakan akumulasi dari komponen pendapatan daerah yang diuraikan di atas. Uraian proyeksi pendapatan daerah selama periode 2025–2030 sebagai berikut.
  5. 1.Penganggaran untuk memenuhi Mandatory Spending, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu. 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN); 3) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari Dana Trasfer Umum (DTU) yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4) Alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 5) Kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja bidang pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. 2.Penganggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah guna perwujudan Visi dan Misi, dengan memperhatikan tematik pembangunan antara lain: 1) Pelaksanaan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang–undangan, yaitu: 2.5.2.2.1.1 Bidang Pendidikan dengan fokus kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi, meningkatkan pemerataan kualitas hasil belajar, pemenuhan tenaga pendidik (kuantitas dan kualitas) dengan tujuan khusus untuk peningkatan literasi dan numerasi; - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana. 2.5.2.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fokus kebijakan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan spasial menyasar lokus stunting dan kemiskinan ekstrem. 2.5.2.2.1.4 Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus intervensi untuk pelayanan kententraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan korban bencana serta pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran; 2.5.2.2.1.5 Sosial, fokus kebijakan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial serta Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. 2) Prioritas Daerah untuk pencapaian Visi dan Misi. - Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari proyeksi penerimaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran dan penerimaan dari pinjaman daerah; - Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari proyeksi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Proyeksi Pembiayaan Daerah periode 2025–2030 diuraikan sebagai berikut. Tabel 2.99 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030 BAB II - 156 | 202 BAB II - 157 | 202 Tabel 2.100 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025 s.d. 2030 Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 BAB II - 158 | 202 BAB II - 159 | 202 2.5.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025–2030 Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah selama periode perencanaan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, ditambah belanja tertentu. Komponen Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa dan Hibah, sedangkan komponen belanja tertentu adalah belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, antara lain Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagi hasil dan Alokasi Dana Desa. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan secara leluasa untuk menjawab prioritas belanja daerah. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2025–2029 sebagai berikut. 2.6.1 SPM Bidang Pendidikan Penerapan SPM Bidang Pendidikan diselenggarakan dalam rangka pemenuhan 3 (Tiga) jenis pelayanan dasar yakni 1) Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Pelayanan Pendidikan Dasar, dan 3) Pelayanan Pendidikan Kesetaraan. Capaian kinerja penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 dijabarkan menurut jenis pelayanan dasar yang tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.102 Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 Jenis Layanan Capaian Tahun 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%) 2024 (%)
9. a.Pelayanan PAUD 40,10 45,32 46,65 48,65 50,01
10. b.Pelayanan Pendidikan Dasar 96,42 97,03 97,87 98,54 99,01
11. c.Pelayanan Pendidikan Kesetaraan 65,00 75,32 77,54 80,21 83,46 Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 Dalam upaya penerapan SPM Bidang pendidikan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain.
  1. 1.Pelayanan Anak Usia Dini berusia 5-6 tahun masih kurang dikarenakan masih kurangnya ketersediaan TK Negeri, contohnya Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Hoat Sorbay, Manyeuw, Kei Besar Selatan Barat dan Kei Kecil Timur sehingga untuk menampung calon siswa di wilayah-wilayah tersebut belum maksimal, ditambah kualifikasi tenaga pendidik banyak belum memenuhi standar S1 dan bersertifikat. B a b I I - 164 | 202
  2. 2.Pelayanan Anak Sekolah Dasar berusia 7-12 tahun sudah berjalan baik tetapi masih terdapat penduduk yang bersekolah di kabupaten/kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK dan EMIS (aplikasi pendataan Kemenag).
  3. 3.Pelayanan Anak Sekolah Menengah Pertama berusia 13-15 tahun masih kurang dikarenakan siswa yang berhenti sekolah karena bekerja dan perkawinan dini, serta masih adanya penduduk yang bersekolah di kabupaten/kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK dan EMIS (aplikasi pendataan Kemenag).
  4. 4.Pelayanan Kesetaraan berusia 7-18 tahun masih sangat kurang maksimal, dikarenakan Paket A, B dan C kurang peminat. 2.6.2 SPM Bidang Kesehatan Penerapan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan 12 (Dua belas) jenis pelayanan dasar antara lain 1) pelayanan kesehatan ibu hamil, 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 4) pelayanan kesehatan balita, 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif, 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi, 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan 12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 77,77 persen. Jenis pelayanan dasar dengan nilai rata-rata tertinggi adalah jenis pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yakni sebesar 92,37 persen, sedangkan capaian kinerja dengan nilai rata-rata terendah yakni sebesar 47,68 persen terkoreksi untuk jenis layanan kesehatan penderita hipertensi. Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 menurut jenis pelayanan dasar disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.103 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 Jenis Layanan Capaian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024
12. a.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62,23 96,4 81,74 89,16 73,71
13. b.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81,33 86,4 76,23 90,86 90,16
14. c.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 84,01 94,18 81 96,44 92,80
15. d.Pelayanan Kesehatan Balita 86,24 97,3 75,29 92,46 69,70
16. e.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 93,78 68,34 99,71 100 100
17. f.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 31 76,5 74,15 55,52 69,60
18. g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 84,01 82,9 78,98 74,15 75,80 B a b I I - 165 | 202 Jenis Layanan Capaian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024
19. h.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 11,29 6,99 30,57 90,72 98,84
20. i.Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 85,51 65,5 90,45 91,11 97,90
21. j.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 76,14 57,8 100 100 100
22. k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 54,75 23,79 75,88 100 100
23. l.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 31,48 60,33 70,08 100 85,06 Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan antara lain.
  1. 1.Akses internet pada beberapa puskesmas yang tidak maksimal sehingga menghambat dalam penginputan data.
  2. 2.Keterbatasan sumberdaya kesehatan berupa SDM, peralatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) mengakibatkan standarisasi pelayanan kesehatan belum terpenuhi dengan baik.
  3. 3.Beberapa perencanaan belum berbasis data yang akurat sehingga pembiayaan belum sesuai dengan kebutuhan sasaran program.
  4. 4.Kendala pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara masih didominasi oleh karakteristik wilayah (wilayah kepulauan) sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih terbatas. 2.6.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum SPM Bidang Pekerjaan Umum terbagi atas 2 (dua) bidang yaitu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat. Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat diuraikan sebagai berikut.
24. a.SPM Bidang Pekerjaan Umum SPM Bidang Pekerjaan Umum diarahkan dalam rangka pemenuhan 2 (dua) jenis pelayanan dasar yakni pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pengolahan air limbah domestik. Nilai rata-rata capaian kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebesar 68,20 persen. Rincian capaian kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2020-2024 menurut jenis pelayanan dasar disajikan dalam Tabel berikut. B a b I I - 166 | 202 Tabel 2.104 Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 Jenis Layanan Capaian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024
25. a.Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari - 71,88 70,82 100 71,34
26. b.Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik 1,18 42,13 67 100 79,17 Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024. Adapun permasalahan dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum terkait pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pelayanan pengolahan air limbah domestik antara lain.
  1. 1.Kurangnya tenaga SDM yang berkualitas untuk proses pengumpulan data di lapangan.
  2. 2.Tidak tersedianya data base jumlah kebutuhan rill sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
  3. 3.Kurangnya dukungan alokasi anggaran baik APBD, DAU, DAK maupun anggaran dari APBN.
  4. 4.Kendala pelaksanaan di lapangan lebih disebabkan oleh kurangnya evaluasi dan pengendalian proses pelaksanaan pekerjaan proyek. selain itu, kendala akibat faktor cuaca, faktor sosial, kelalaian SDM yang disebabkan oleh kurangnya fungsi pengendalian dan pengawasan.
27. b.SPM Bidang Perumahan Rakyat Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat diselenggarakan dalam rangka pemenuhan 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dan fasilitasi penyedian rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Nilai rata-rata capaian kinerja penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah sebesar 90,61 persen. Selanjutnya, rincian capaian kinerja penerapan SPM bidang perumahan rakyat tahun 2020-2024 menurut jenis pelayanan dasar tersaji pada Tabel berikut. B a b I I - 167 | 202 Tabel 2.105 Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 Jenis Layanan Capaian Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024
28. a.Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota - - 97 46,63 100
29. b.Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat antara lain:
  1. 1.Terbatasnya anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
  2. 2.Kurangnnya tenaga teknis dalam penanganan dan penerapan SPM.
  3. 3.Lambatnya penanganan bagi korban bencana dari pihak terkait mengakibatkan masyarakat lebih memilih memperbaiki rumah mereka sendiri secara swadaya.
  4. 4.Pada tahun 2020-2024 tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 2.6.4 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan dalam rangka pemenuhan 5 (Lima) jenis pelayanan dasar antara lain: 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, 2) pelayanan informasi rawan bencana, 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020-2024 yang dijabarkan menurut jenis pelayanan dasar yang tersaji pada Tabel berikut. B a b I I - 168 | 202 Tabel 2.106 Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024 Jenis Layanan Capaian Tahun 2020 (%) 2021 (Orang) 2022 (Orang) 2023 (Orang) 2024 (Orang)
30. a.Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum - - 100 100 100
31. b.Pelayanan Informasi Rawan Bencana. 99,27 316 37,775 37.775 37.775
32. c.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 98,89 1.000 40 40 30
33. d.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 97,75 107 151 151 871
34. e.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. 100 45 7 99 100 Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024, diolah Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain.
  1. 1.Satpol PP Maluku Tenggara belum dapat memenuhi sarana prasarana minimal yang diharapkan berdasarkan amanat Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja (Satpol PP)
  2. 2.Permasalahan lain yang ditemui dalam pelayanan terkait bencana adalah keterbatasan anggaran, terbatasnya aparatur sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam pelayanan informasi rawan bencana.
  3. 3.Permasalahan yang ditemui dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah masih minimnya Alat Pelindung Diri (APD) yang dimiliki oleh petugas lapangan, kendaraan/mobil pemadam kebakaran hanya 1, belum adanya bak penampung air, belum tersedianya mobil penyuplai air, dan kompetensi personil yang belum memadai dan perlu ditingkatkan. 2.6.5 SPM Bidang Sosial Penerapan SPM Bidang Sosial dilaksanakan dalam rangka pemenuhan 5 (Lima) jenis pelayanan dasar antara lain 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Rata-rata nilai capaian kinerja penerapan SPM Bidang Sosial B a b I I - 169 | 202 Tahun 2020-2024 adalah sebesar 100 persen. Rincian capaian kinerja SPM Bidang Sosial menurut jenis pelayanan dasar disajikan pada Tabel berikut Tabel 2.107 Caiapan Kinerja Penerapan SPM Bidang Sosial Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024 Jenis Layanan Capaian Tahun 2020 (Orang) 2021 (Orang) 2022 (Orang) 2023 (Orang) 2024 (%)
35. a.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti 40 86 725 117 100
36. b.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 50 100 500 87 100
37. c.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 50 80 464 853 100
38. d.Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti - 20 20 10 100
39. e.Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota 685 54 1.627 988 100 Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024, diolah Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya memaksimalkan penerapan SPM Bidang Sosial antara lain.
  1. 1.Kurangnya Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya pada wilayah Kei Besar.
  2. 2.Kurangnya sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi sosial.
  3. 3.Kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti belum dimiliki oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia.
  4. 4.Kurangnya tenaga penyuluh sosial dan pekerja sosial.
  5. 5.Data penyandang disabilitas, anak lanjut usia serta gelandangan dan pengemis di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum terdata secara baik.
  6. 6.Pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana pasca bencana belum dilaksanakan secara baik dikarenakan kurangnya koordinasi penanganan lanjut di bidang kesehatan. B a b I I - 170 | 202 2.7 Kerja Sama Wajib Pemerintah Daerah Kerja sama dimaknai sebagai sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Di dalam RPJMD, kerja sama daerah dapat diintegrasikan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan, seperti: ▪ Pembangunan infrastruktur yang bersifat regional (misalnya, jembatan, jalan, bandara); ▪ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan penelitian yang kolaboratif; ▪ Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah (UMKM) yang melibatkan berbagai daerah; ▪ Pengembangan pariwisata yang terintegrasi di berbagai wilayah. Selain itu kerja sama daerah juga membantu daerah untuk memanfaatkan potensi masing-masing secara lebih optimal, mempercepat pembangunan, dan mengurangi disparitas antar wilayah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka daerah yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi, diamanatkan untuk melaksanakan kerja sama wajib antar daerah. Sehubungan dengan itu, posisi Kabupaten Maluku Tenggara yang berbatasan dengan Kota Tual dalam wilayah provinsi Maluku melaksanakan kerja sama wajib antar daerah, yang berfokus pada:
  7. 1.Mendukung pelaksanaan dan implementasi Kawasan Nasional TCT (Tuna- Cakalang-Tongkol) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara bertindak selaku daerah pemasok;
  8. 2.Kerja sama dalam bidang perdagangan, komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka memenuhi permintaan pasar, serta dalam upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk pengedalian inflasi.
  9. 3.Kerja sama dalam pengelolaan potensi Rumput Laut sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN di wilayah Kepulauan Kei.
  10. 4.Kerja sama wajib dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020-2024 telah melakukan beberapa kerjasama baik itu kerja sama dengan akademisi, investor, instansi vertikal maupun dengan pemerintah dari daerah lain. Kerja sama dan jenis Kerja sama selama tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut. B a b I I - 171 | 202 Tabel 2.108 Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 No Bidang Kerja Sama Instansi/Daerah/ Akademisi yang Bekerjasama Nomor MoU OPD Pelaksana
  11. 1.Pendidikan, Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Universitas Pattimura Ambon Tahun 2022 - 71/UN13/DN/2022 - 420/1086.A/SETDA Bappelitbangda
  12. 2.Pendidikan, Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2023 - 423.4/1649/SETDA - 5657/UN1.P/Dit- KAUI/HK.08.00/2023 Bappelitbangda
  13. 3.Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Keluarga Tidak Mampu/Miskin Dinas Kesehatan Kota Tual dengan RSUD Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 5 Maret 203 - 440/12 - 460/69.c/Setda Dinkes/RSUD Karel Sadsuitubun
  14. 4.Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan data Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara - 400.8.1/131/2023 - 543/PKS- 81.02.UP.04.05/IV/2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  15. 5.Sinergitas dalam Pelayanan antar Instansi melalui Kegiatan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Tual, Kementerian Agama Maluku Tenggara dan Pemerintah Maluku Tenggara - W24- A3/923/HM.00/IX/2023 - 1017/KK.25.01/I/BA.04/0 9/2023 - 480.8.1/418/Capil/2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  16. 6.Tridharma (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) Politeknik Perikanan Negeri Tual - 16/PL26.R/MoU/VIII/202 2 - 423.4/2771/Setda Pemerintah Daerah
  17. 7.Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana dan Profesi Program Studi Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar - HK.03.01/1.1/2154/2023 - 800/207/2023 Dinas Kesehatan
  18. 8.Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Keluarga Tidak Mampu/Miskin Dinas Kesehatan Kota Tual dengan RSUD Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 8 Januari 2024 - 440/31 - 400.7.1/45 Dinkes/RSUD Karel Sadsuitubun
  19. 9.Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Dinas Kesehatan Kota Tual dengan RSUD Karel - 400/1513.a - 400.7/3798.J Dinkes/RSUD Karel Sadsuitubun B a b I I - 172 | 202 No Bidang Kerja Sama Instansi/Daerah/ Akademisi yang Bekerjasama Nomor MoU OPD Pelaksana Keluarga Tidak Mampu/Miskin Sadsuitubun Langgur 23 Desember Tahun 2024
  20. 10.Distribusi Komoditas Pangan Unggulan Pemerintah Daerah Maluku Tengah - 510/05/NK/2024 - 500.2.1/1141 Dinas Ketahanan Pangan
  21. 11.Pengembangan Modeling Budi Daya Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan - 03/DJPB/KKP/PKS/IX/20 24 - 523/2474 Dinas Perikanan
  22. 12.Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2029 Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH YGM) Yogyakarta - 050/43.a - 406-02/UN1/PSLH/ TU/PT/2024 Bappelitbangda Sumber: https://elppd.kemendagri.go.id Berdasarkan data kerja sama diatas tergambar bahwa sebagian besar kerja sama berada pada bidang pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan perikanan dan olehnya itu perlu juga adanya revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah terutama pada sektor-sektor perekonomian dan kerja sama dalam hal pengembangan SDM. 2.8 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, maka berikut diuraikan kebijakan pemerintah untuk Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2025–2029 sebagai berikut.
40. a.Kebijakan RPJMN untuk Lokasi Prioritas Kabupaten Maluku Tenggara a) Sentra produksi untuk mendukung pengembangan kawasan komoditas unggulan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT); b) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau; c) Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan; d) Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiaan Strategis Nasional (PKSN) serta kecamatan perbatasan prioritas; e) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka; B a b I I - 173 | 202 f) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daeah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services); g) Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (Penanganan Penyakit TBC); h) Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya; i) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi.
41. b.Highlight Rencana Intervensi Tabel 2.109 Highlight Kebijakan dan Lokasi Prioritas serta Rencana Bentuk Intervensi No Kebijakan dan Lokasi Prioritas Rencana Bentuk Intervensi 1 Sentra Produksi Perikanan untuk mendukung Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT): Kabupaten Maluku Tenggara • Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan; • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output: - pengembangan kampung nelayan - desa perikanan - penguatan kelembagaan ekonomi nelayan. • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses intenet cepat; 2 Pengembangan Aksesibilitas dan Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau Pulau Kei Besar • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan Jalan 3T, dengan output pembangunan Jalan Trans Buru, Seram, Moa, dan Yamdena. serta Penanganan jalan daerah dan Jalan 3T d: - Pulau Kei Besar, - Kepulauan Aru. 3 Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan Kabupaten Maluku Tenggara Kawasan Potensial Swasembada Pangan, di Kabupaten Maluku Tenggara dengan fokus Ubi-ubian dan rumput laut. • Penguatan produksi, dengan output optimasi kawasai pertanian padi, kedelai, dan ubi, - Optimasi lahan, termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan - Penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, - Pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan - Penyaluran bibit rumput laut. B a b I I - 174 | 202 No Kebijakan dan Lokasi Prioritas Rencana Bentuk Intervensi • Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Sarana dan Prasrana Pendukung: - Jalan Usaha Tani - Embung Pertanian - Jaringan Irigasi - Akses Sentra Pangan Lokal - Penyediaan Sarana Pra, Pasca dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan - Pembangunan Lumbung Pangan - Sarana dan Parasarana Penangkapan Ikan dan akuakultur • Penguatan Kapasitas SDM - Penguatan dan pelatihan kelompok tani, berbasis GAP (Good Agricuture Practices), GHP (Cood Handling Practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu). - Penyuluhan Perikanan dan Kelautan - Mendorong ownership petani, nelayan, dan pembudidaya ikan - pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Nelayan: - Inkubator Koperasi - Sistem Logistik Pangan Lokal 4 Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiaan Strategis Nasional (PKSN) serta kecamatan perbatasan prioritas: • Kec. Kei Besar Selatan, • Kei Besar, • Kei Besar Utara Timur, • Kei Besar Selatan Barat Pemenuhan layanan dasar, dengan output: • penyediaan rumah layak huni, • pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, • peningkatan SPAM, SPAL, dan pengelolaan sampah berbasis 3R, • peningkatan akses intenet dan listrik, serta • pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dengan output: • penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, • pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, • peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, • fasilitasi sosielisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis Penataan ruang dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku B a b I I - 175 | 202 No Kebijakan dan Lokasi Prioritas Rencana Bentuk Intervensi 5 Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka Kabupaten Maluku Tenggara – Penguatan Sekolah Terbuka • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan • Pemberian Insentif, jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output: - Program Indonesia Pintar - Beasiswa Afirmasi (pendidikan menengah) - Fsilitasi perbaikan Gizi - Pembinaan anak usia sekolah • Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu untuk meningkatkan tata kelola pendidikan. • Penyediaan sarana dan pra sarana, fasilitas pendidikan - Rehabilitasi dan renovasi sekolah - Pembangunan asrama dan kelengkapan - Akses Internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh • Peningkatan penyelengaraan prograrm pendidikan kesetaraan, dengan output pembinaan, peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan Literasi, dengan output - pembinaan program literasi pada generasi muda, - fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan - peningkatan literasi digital 6 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daeah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) Kabupaten Maluku Tenggara Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Premier dan Rujukan, dengan output: • Sarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Posbindu dan Poskesdes. • Pengembangan Layanan Unggulan: kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit • Penyediaan sarana dan prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak • Peningkatan Infrastruktur TIK guna mendukung pelaksanaan Telemedicine • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting. • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan. B a b I I - 176 | 202 No Kebijakan dan Lokasi Prioritas Rencana Bentuk Intervensi 7 Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan Kabupaten Maluku Tenggara – Penanganan Penyakit TBC Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: • penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, • peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, • layanan penemuan aktif TBC, • bantuan 176timulant perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak 8 Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya Kabupaten Maluku Tenggara Peningkatan Gizi: • Deteksi dini • Pemberian Makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita • Implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (emak-emak dan Anak-anak Minum Susu) serta penambahan Vitamin Peningkatan akses rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak • Rumah Layak Huni • SPAM • SPAL Peningkatan Sosialisasi dan Informasi pencegahan dan penanggulangan Stunting serta peningkatan fasilitas pelayanan Ibu dan Anak 9 Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi Kabupaten Maluku Tenggara • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi • Tata Kelola kawasan konservasi • Pelsertarian habitat, ekosistem dan spesies • Peran serta masyarakat 2.9 BUMD yang mendukung pelayanan PEMDA Salah satu upaya dalam mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah dengan mengukur Kinerja PDAM yaitu dengan mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan profitabilitas dari BUMD adalah Return on Asset (ROA). Semakin besar nilai ROA mengindikasikan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh aset suatu perusahaan yang semakin besar atau dengan kata lain, pemanfaatan aset perusahaan tersebut menjadi semakin produktif. B a b I I - 177 | 202 Gambar 2.51 Rasio Pendapatan terhadap Aset PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: PDAM Kabupaten Maluku Tenggara 2025, diolah Return on Assets (ROA) menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Berdasarkan data dari 2020 hingga 2024, tren ROA PDAM cenderung fluktuatif, dengan penurunan tajam dari -10.84% namun mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 3,98 %. Dari data diatas menunjukkan bahwa nilai Pendapatan di tahun 2020 mengalami defisit sebesar (Rp. 1.553.446.741) dan Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 766.416.437 atau mengalami Tren Positif seiring dengan meningkatnya nilai Aset yaitu di Tahun 2020 sebesar Rp. 14.334.958.082 menjadi 19.280.495.740 di Tahun 2024. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan namun perlu dilakukan strategi pengelolaan yang lebih baik sehingga Pendapatan PDAM terus dapat ditingkatkan sehingga nilai ROA terus meningkat. 2.10 Permasalahan dan Isu Strategis Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa yang akan datang. Salah satu urgensi perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan adalah untuk menjamin konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan. 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan -1,553,446,7 -539,227,885 2,712,538,59 -1,134,328,6 766,416,437 Aset 14,334,958, 16,217,826, 19,880,365, 18,585,480, 19,280,495, ROA (%) (10.84) (3.32) 13.64 (6.10) 3.98 (10.84) (3.32) 13.64 (6.10) 3.98 (15.00) (10.00) (5.00) - 5.00 10.00 15.00 -5,000,000,000 0 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 Pendapatan Aset ROA (%) B a b I I - 178 | 202 2.10.1 Permasalahan Daerah 2.10.1.1 Permasalahan sesuai Aspek Pembangunan Daerah Permasalahan daerah merupakan gambaran kondisi yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia atau yang sudah direncanakan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh aspek pembangunan daerah, dan termasuk kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah sesuai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  1. 1.Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut.
42. a.Permasalahan Aspek Geografis Secara umum permasalahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada aspek geografis berhubungan dengan kondisi karakteristik Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah berciri kepulauan, pulau-pulau kecil dan tersusun di atas batuan karang.
  1. 1.Letak geografis dan kondisi karakteristik daerah sebagai pulau–pulau kecil cukup rentan terhadap ancaman bencana alam. Hal ini sebagaimana tergambar dari Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 172,06. IRB Maluku Tenggara berada pada kategori tinggi, dengan analisis kapasitas daerah berada pada kategori rendah. Secara peringkat, IRB Maluku Tenggara berada pada posisi tertinggi keempat dibanding 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, dan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (2024=144). Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan dan potensi dampak bencana yang cukup tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara.
  2. 2.Rendahnya wilayah tangkapan air dan potensi sumber daya air yang terbatas, serta deforestasi yang mengakibatkan ancaman bencana kekeringan cukup tinggi, terlebih khusus di Pulau Kei Kecil. Data IRB Tahun 2024 menunjukkan tingkat kerentanan bencana kekeringan mencapai 100 persen. B a b I I - 179 | 202
  3. 3.Berdasarkan peta tektonik wilayah Indonesia dari data geodetik tahun 2016, Kepulauan Kei terletak pada jalur tumbukkan lempeng tektonik, yaitu: lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Posisi Kepulauan Kei pada zona aktif ini rentan terhadap patahan yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Data IRB Tahun 2023 menunjukkan tingkat kerentanan bencana gempa bumi mencapai 98 persen.
  4. 4.Karakteristik sebagai wilayah pulau–pulau kecil yang dihimpit oleh 3 (tiga) lautan, laut Banda, laut Arafura dan Samudera Indonesia, serta dengan pengaruh iklim continental Benua Australia menyebabkan wilayah pesisir timur dan barat Pulau Kei Besar serta Wilayah Pesisir Barat Pulau Kei Kecil, termasuk pulau–pulau kecil di wilayah barat Kepulauan Kei sangat rentan terhadap bencana cuaca ekstrim, yang meliputi tiupan angin kencang, gelombang pasang, banjir rob dan abrasi pantai. Potensi kerentanan terhadap bencana cuaca ekstrim mencapai 66 persen.
  5. 5.Topografi Pulau Kei Besar yang berbukit dengan kemiringan rata–rata mencapai 45 persen, pada beberapa bagian (tengah dan utara Pulau Kei Besar) memiliki tekstur tanah liat (podzolik) dengan sumber air tanah yang cukup banyak, memiliki kerentanan longsor dan banjir bandang.
  6. 6.Kondisi tanah di Kabupaten Maluku Tenggara didominasi jenis tanah litosol, podzolik dan redzina (rendah unsur hara dan cenderung kurang subur), hanya di beberapa wilayah yang memiliki jenis tanah dengan kandungan unsur hara tinggi dan subur.
  7. 7.Di sebagian besar wilayah Maluku Tenggara, kondisi tanah kurang cocok untuk pertanian. Jenis pertanian yang dapat dikembangkan adalah pertanian lahan kering yang apabila dikelola secara tradisional (kurang sentuhan teknologi) maka produktivitas cenderung rendah, sehingga dalam jangka panjang berisiko terjadinya kelangkaan produk hasil pertanian.
  8. 8.Karakteristik sebagai daerah kepulauan menyebabkan aktivitas, mobilitas serta arus transportasi orang dan barang antarpulau cukup dominan dalam rangka distribusi pelayanan publik dan ekonomi. Pelayanan transportasi perairan antarpulau masih terkendala dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
  9. 9.Letak geografis Kabupaten Maluku Tenggara berada pada perbatasan langsung wilayah laut dengan Australia. Lokasi perbatasan di Pulau Kei Besar dengan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 adalah Ohoi Weduar Fer. Infrastruktur wilayah untuk pelayanan publik, pelayanan dasar dan perekonomian di wilayah perbatasan masih sangat terbatas. B a b I I - 180 | 202
43. b.Pemasalahan Aspek Demografi Permasalahan pembangunan daerah dalam aspek demografi diuraikan sebagai berikut.
  1. 1.Sebaran penduduk tidak merata, berdasarkan perhitungan coefficient variant (CV) terhadap data sebaran penduduk Maluku Tenggara menurut kecamatan tahun 2024, ditemukan angka CV sebesar 0,70 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,73. CV sebesar 0,70 menunjukkan tingkat disparitas sebaran penduduk yang berada di kategori Sangat Tinggi. Ini juga ditunjukkan dengan angka riil persebaran penduduk. Tahun 2024, lebih dari 26 persen penduduk atau sebanyak 34.573 jiwa mendiami Kecamatan Kei Kecil, diikuti Kecamatan Kei Besar yang didiami 19.897 jiwa atau 15,40 persen. Sementara itu, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya didiami sebanyak 3.895 jiwa atau sebesar 3,01 persen.
  2. 2.Perbandingan antar Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil juga menunjukkan adanya disparitas. Pulau Kei Besar didiami sebanyak 54.733 jiwa atau sebesar 42,35 persen dan Pulau Kei Kecil didiami sebanyak 74.502 jiwa atau sebesar 57,65 persen.
  3. 3.Tingkat pendidikan penduduk tergolong rendah, data ketenagakerjaan sesuai rilis BPS menujukkan, angkatan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 berjumlah 95.131 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi lulusan SD dan SMA, diuraikan sebagai berikut. - lulusan SD sebanyak 23.351 orang, atau sebesar 24,55 persen; - lulusan SMP sebanyak 21.048 orang, atau sebesar 22,13 persen; - lulusan SMA sebanyak 36.600 orang, atau sebesar 38,47 persen; - lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 14.132 orang, atau sebesar 14,86 persen.
  4. 4.Penuaan penduduk (Ageing Population) Ageing population atau penuaan penduduk menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation) adalah fenomena yang terjadi ketika umur median penduduk dari suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas. Usia Harapan Hidup Maluku Tenggara Tahun 2024 mencapai 70,93 tahun. Meningkat dari tahun 2020 sebesar 70,08 tahun (meningkat sebesar 0,85 tahun). Sedangkan laju pertumbuhan penduduk (menggambarkan tingkat fertilitas) tahun 2022–2024 sebesar 1,02 persen. Indikasi Ageing population di suatu negara atau daerah ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: B a b I I - 181 | 202 1) Rasio Ketergantungan (RK) penduduk usia lanjut lebih besar dari 10 persen dan RK penduduk usia muda kurang dari 30 persen 2) Jumlah Penduduk Usia Lanjut (> 65 tahun) mencapai 7 persen atau lebih 3) Umur Median Penduduk lebih dari 20 tahun Kajian demografi Maluku Tenggara Tahun 2024 menujukkan bahwa: 1) RK penduduk usia lanjut sebesar 10,8 persen (lebih dari 10 persen), dan RK penduduk usia muda sebesar 36,6 persen; 2) Jumlah penduduk usia lanjut (>65 tahun) sebanyak 9.023 jiwa atau sebesar 7,22 persen (lebih dari 7%) dari total jumlah penduduk. 3) Umur Median penduduk sebesar 28,6 Tahun, yang artinya umur median penduduk sebentar lagi mencapai 30 tahun yang dikategorikan sebagai komposisi penduduk tua. Kajian di atas menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator yang mengukur Ageing population di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024, 2 (dua) indikator sudah terpenuhi dan 1 (satu) indikator hanya berjarak 1,4 poin dari kondisi umur median penduduk tua. Hal ini bermakna, Kabupaten Maluku Tenggara akan segera melewati periode bonus demografi dan bergeser pada periode Ageing population. Di mana penduduk usia produktif yang semula mendominasi pasar kerja, otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua (tidak lagi produktif).
  5. 2.Permasalahan Aspek Kesejahteraan Sosial Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat diuraikan menurut fokus pembangunan yaitu fokus kesejahteraan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.
44. a.Fokus Kesejahteraan Ekonomi Fokus kesejahteraan ekonomi menguraikan permasalahan daerah yang berkaitan dengan capaian indikator kinerja perekonomian daerah.
  1. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi cenderung stagnan, dengan sektor-sektor dominan yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan. LPE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, namun demikian pertumbuhan dari sisi lapangan usaha menujukkan bahwa lapangan usaha yang dominan (yang banyak digeluti masyarakat) dalam struktur ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara, mengalami pertumbuhan yang cenderung lambat. Ini B a b I I - 182 | 202 berimplikasi pada usaha masyarakat yang mengalami kondisi relatif stagnan dengan aktivitas ekonomi yang berkembang lambat.
  2. 2.Harga – harga barang dan Jasa Rentan Mengalami Perubahan Perhitungan Laju inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara masih menggunakan data perhitungan inflasi Kota Tual. Dalam periode 2020–2024, Inflasi di Kabupaten relatif terkendali pada kisaran 2,06 persen sampai dengan 4,52 persen. Permasalahan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain: 1) Pasokan serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting yang kadang terganggu, diakibatkan sebagian besar dipasok dari luar daerah. Di samping itu produk hasil usaha masyarakat (pertanian dan perikanan) masih dikelola secara tradisional, sehingga sangat bergantung pada kondisi alam. 2) Distribusi barang kebutuhan pokok dan penting kurang merata khususnya di wilayah pulau Kei Besar. Aksesibilitas dan konektivitas terbatas. 3) Salah satu penyumbang inflasi terbesar adalah harga tiket pesawat, yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Kabupaten Maluku Tenggara bukanlah daerah sampel perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Naik–turunnya harga barang–barang di Kabupaten Maluku Tenggara digambarkan dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menjadi proxi perhitungan inflasi. Tren IPH yang berfluktuasi pada tahun 2024 menunjukkan indikasi kerentanan perubahan harga barang–barang yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.
  3. 3.Melemahnya Daya Beli Masyarakat Laju inflasi yang rendah pada Tahun 2024 sebesar 0,16 persen, menyisahkan suatu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu Daya Beli Masyarakat yang cenderung melemah. Beberapa asumsi terhadap hal ini diuraikan sebagai berikut:
45. a.Sektor ekonomi yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren perlambatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. a) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 30 persen, mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, yaitu: Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 12,16 persen, turun pada tahun 2023 menjadi 11,52 persen, dan turun menjadi 5,81 persen pada Tahun 2024. b) Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 23,66 persen. Menunjukan tren perlambatan jika dibandingkan Tahun 2022. Fluktuasinya B a b I I - 183 | 202 sebagai berikut: Tahun 2022 bertumbuh sebesar 9,13 persen, dan Tahun 2024 bertumbuh sebesar 6,79 persen. c) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 12,93 persen, menujukkan tren pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 11,20 persen, mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 10,84 persen.
46. b.Pertumbuhan yang cenderung melambat pada sektor–sektor dominan tersebut mengakibatkan: a) Meningkatnya tingkat pengangguran karena perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja, yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesenjangan ekonomi. b) Berkurangnya penciptaan lapangan kerja baru, karena pengusaha cenderung mengurangi biaya produksi dan termasuk mengurangi investasi dan ekspansi usaha. Sehingga meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan atau lapangan kerja menjadi terbatas. c) Meningkatnya kemiskinan, penurunan standar hidup masyarakat dan potensi peningkatan masalah sosial seperti kriminalitas. d) Pengetatan anggaran belanja pemerintah, menyebabkan uang beredar relatif terbatas. Hal ini kemudian mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa, di mana dengan penawaran yang relatif tidak berubah maka, kecendrungan yang terjadi adalah laju inflasi yang rendah. e) Faktor psikologis: Ketidakpastian ekonomi mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi.
  1. 4.Ketimpangan Pembangunan dan Pendapatan yang Masih Berada di Kategori Sedang. Ketimpangan Pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara diukur menggunakan Indeks Gini (IG). IG Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini berarti tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk semakin menuju pemerataan. Tahun 2024 IG Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 0,248 dan berada pada kategori relatif merata.
47. b.Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus kesejahteraan sosial menguraikan permasalahan daerah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.
  1. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Relatif Rendah B a b I I - 184 | 202 IPM Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimensi pendidikan merupakan salah satu instrumen terhadap pertumbuhan IPM melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di Tahun 2020 menunjukan angka sebesar 12,81 tahun, meningkat menjadi 12,91 tahun pada 2024. Angka HLS Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2024 berada di peringkat keenam, jika dibandingkan dengan HLS Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, HLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 sampai dengan 2024 mengalami pertumbuhan dengan rata–rata sebesar 0,23 persen. Dimensi pendidikan yang diukur dengan indikator Rata–Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020 sebesar 9,73 tahun, meningkat menjadi 9,84 tahun pada 2024. RLS Maluku Tenggara sebesar 9,84 tahun masih berada di peringkat keempat dibanding RLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, RLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d 2024 tumbuh dengan rata-rata sebesar 0,21 persen. Laju partumbuhan RLS Maluku Tenggara berada di peringkat 11 atau yang terendah di antara 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2020 sebesar 70,08 tahun, meningkat menjadi 70,93 tahun pada 2024. UHH Maluku Tenggara sebesar 70,93 tahun masih berada di peringkat kelima dibanding UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d 2024 tumbuh dengan rata-rata sebesar 0,30 persen. Laju partumbuhan UHH Maluku Tenggara berada di peringkat ke-delapan dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita (PRP) Tahun 2020 sebesar Rp7.545.0000, meningkat menjadi Rp8.553.000 pada 2024. PRP Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp8.553.000 masih berada di peringkat keenam dibanding PRP Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, PRP Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d 2024 tumbuh dengan rata-rata sebesar 2,72 persen. Laju partumbuhan PRP Maluku Tenggara sebesar 2,72 persen menjadi yang tertinggi (tumbun paling cepat) dibanding 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Pengeluran Riil Perkapita mengindikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur sebagai proxi daya beli masyarakat. Selain dipengaruhi harga barang, daya beli masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang menggambarkan jumlah uang beredar. B a b I I - 185 | 202
  2. 2.Tingkat Kemiskinan yang Reatif Tinggi Tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d. 2024 menujukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Artinya dalam periode tersebut, terjadi tren pengentasan penduduk miskin. Namun demikian tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 21,22 persen masih jauh lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Maluku (15,78%) dan tingkat kemiskinan nasional (8,57 persen). Kabupaten Maluku Tenggara juga masih terdata sebagai lokasi fokus penanganan kemiskinan ekstrim. Sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prevalensi Penduduk Miskin Ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 1,85 persen. Meskipun mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 (3,29%), namun angka kemiskinan ekstrim sebesar 1,85 persen perlu untuk dihapus guna mencapai target nol persen.
  3. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka Cenderung Meningkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menjadi masalah di Kabupaten Maluku Tenggara sejak pandemi Covid–19. TPT menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2020. Tahun 2024 TPT Kabupaten Maluku Tenggara mencapai angka 5,68 persen. Jumlah penganggur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2024 masih cukup banyak, mencapai 3.650 jiwa.
  4. 3.Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.
48. a.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Permasalahan terkait aspek daya saing daerah yang berfokus pada kemampuan ekonomi daerah, diantaranya:
  1. 1.Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi untuk total pendapatan daerah hanya berkisar 5–7 persen.
  2. 2.Rendahnya kesempatan kerja disebabkan kompetensi pencari kerja rendah dan tidak link and match dengan pasar tenaga kerja.
  3. 3.Pendapatan petani dan nelayan masih rendah karena komoditas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dipasarkan masih dalam bentuk B a b I I - 186 | 202 bahan mentah (raw material). Hilirisasi sektor hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk menambah nilai tambah produk belum dilakukan secara baik dengan dukungan rantai pasok yang efektif dan efisien.
  4. 4.Tingkat kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal masih rendah karena persoalan akses, amenitas dan atraksi yang masih perlu dibenahi. Masalah lainnya adalah pengembangan objek wisata tidak terfokus pada skala kawasan yang menjadi lokasi prioritas dan pengembangan Kawasan pariwisata ekslusif yang selalu diperhadapkan dengan masalah tanah hak ulayat adat.
  5. 5.Rendahnya investasi, dari sisi jumlah dan nilai investasi terus menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2021 sampai 2024, meskipun demikian realisasi jumlah dan nilai investasi belum mampu mencapai kondisi sebelum pandemi Covid–19. Investasi belum menyasar sektor potensial daerah, perikanan dan pariwisata, mengakibatkan investasi yang dilakukan tidak banyak menyerap tenaga kerja. Masalah investasi juga dipengaruhi oleh kesulitan akses lahan.
49. b.Fokus Infrastruktur Kewilayahan Permasalahan terkait aspek daya saing daerah yang berfokus pada aspek infrastruktur kewilayahan, di antaranya:
  1. 1.Kawasan Kumuh dan Perumahan 1) Masih terdapat kawasan permukiman yang dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh baik di Perkotaan Langgur, maupun di perkotaan Elat. Penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi belum mencakup wilayah kumuh di sekitar pesisir Watdek – Ohoijang – Langgur dan Elat. Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar 19,5 Ha. 2) Sampai dengan Tahun 2023, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendiami rumah milik sendiri sebanyak 16.772 KK, sisanya 11.691 KK masih tinggal di rumah yang bukan milik sendiri. Dari aspek kelayakan, jumlah rumah tangga yang mendiami rumah dengan kategori tidak layak huni sebanyak 15.473 rumah tangga atau sebesar 60,37 persen (Regsosek).
  2. 2.Infrastruktur Pelayanan Publik Permasalah yang dihadapi sebagai dampak tidak tersedianya infrastruktur pelayanan publik yang memadai adalah pelayanan publik berjalan tidak efektif. Hal ini terjadi karena: 1) Gedung Kantor Bupati dan Kawasan Pemerintahan. Kebutuhan untuk penyelesaian gedung Kantor Bupati Maluku Tenggara (lantai 2) dan penataan B a b I I - 187 | 202 kawasan pemerintahan yang belum tertata secara estetik dengan fungsi keruangan yang memadai. 2) Masih terdapat sedikitnya 10 OPD yang belum memiliki gedung kantor, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas PMDPPPA, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah. Termasuk beberapa OPD yang perlu rehabilitasi gedung kantor serta relokasi gedung perkantoran pemerintah daerah untuk dibangun di kawasan pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 3) Gedung kantor kecamatan mengalami kerusakan terlebih di wilayah Pulau Kei Besar, di antaranya: Kantor Camat Kei Besar Utara Timur, Kantor Camat Kei Besar Selatan, dan Kantor Camat Kei Besar Selatan Barat. 4) Prasarana Pelayanan Pendidikan, kebutuhan rehabilitasi bangunan sekolah dan fasilitas pendukungnya meliputi: Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang UKS, Ruang Laboratorium, Toilet/Jamban, Rumah Dinas Guru. 5) Prasarana Pelayanan Kesehatan, kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi bangunan Puskesmas Pembantu.
  3. 3.Cakupan Pelayanan Air minum/Air bersih belum mencapai 100 persen penduduk Sampai dengan Tahun 2024, rumah tangga berakses air minum layak di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 71,62 persen. Adapun sesuai data Regsosesk, masih terdapat 13.994 rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak. Termasuk dalam hal ini, 5 (lima) Ohoi/Desa di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang tidak memiliki akses air minum layak.
  4. 4.Cakupan Pelayanan Sanitasi Layak belum Optimal Sampai dengan Tahun 2024, rumah tangga berakses sanitasi layak di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 79,17 persen. Masih terdapat 6.683 rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak.
  5. 5.Cakupan Pelayanan Listrik belum menjangkau 100 persen Rumah Tangga Masih terdapat 10 ohoi yang tersebar di beberapa kecamatan yang belum teraliri listrik. Di antaranya 1 ohoi di Kecamatan Kei Besar Selatan, 2 ohoi di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, 4 ohoi di Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan 3 ohoi di Kecamatan Kei Kecil Barat.
  6. 6.Masih ada ohoi yang tidak terhubung jalan dalam kondisi baik. Kondisi kemantapan jalan tahun 2024 sebesar 43,38 persen atau sepanjang 329,98 Kilo meter dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 740km. Masih terdapat jalan sepanjang 410,02Kilo meter yang berstatus jalan tidak mantap (rusak ringan-rusak berat). B a b I I - 188 | 202 Selain itu, jalan strategis desa, jalan lingkungan perdesaan dan jalan untuk mendukung aksesibilitas produksi masih sangat terbatas.
  7. 7.Dermaga dan teminal belum tersedia secara merata pada lokasi simpul konektivitas, terutama di Pulau Kei Besar.
  8. 8.Ruang Terbuka Publik (RTP) yang sudah dibangun masih sebantas hiasan kota, belum memberikan fungsi dan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. RTP perlu dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana untuk menunjang aktivitas masyarakat. Hal ini memungkinkan RTP akan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan Langgur yang memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM dan masyarakat luas.
  9. 9.Infrastruktur penanggulangan bencana meliputi aspek pencegahan, rekonstruksi dan rehabilitasi masih sangat terbatas, terutama infrastruktur pengaman pantai pada lokasi yang berisiko abrasi.
  10. 10.Infrastruktur ekonomi belum tersedia dan terkelola secara baik. Gedung Pasar Langgur sebagai pusat perbelanjaan masyarakat setempat belum tertata dengan baik dan ketidaktersediaan jaringan pembuangan air limbah menjadi masalah lingkungan yang cukup serius. Gedung Pasar Elat yang berkontribusi kepada PAD belum ditata dan dikelola secara baik. Selain itu, di 9 kecamatan lainnya belum tersedia gedung pasar sebagai pusat perbelanjaan masyarakat. Infrastruktur perekonomian berupa pusat layanan usaha terpadu, dan pusat pengolahan pasca panen, perlu dibangun dan dikembangkan terlebih khusus pada wilayah potensial sesuai keunggulan wilayah, yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan/atau pusat ekonomi baru.
50. c.Fokus Iklim Investasi Pertumbuhan nilai investasi yang sangat kecil pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,8 persen mengindikasikan rendahnya daya tarik investasi. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Maluku Tenggara adalah
  1. 1.Masih sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tawuran antarpemuda yang dipicu oleh penyebaran informasi sesat dan berita bohong serta pengaruh minuman keras. Tingkat kriminalitas yang juga masih cukup tinggi. Dalam periode 2019–2024 terjadi 607 kasus kriminal yang ditangani pihak kepolisian Resort Maluku Tenggara.
  2. 2.Konflik kepemilikan lahan masih terjadi yang seringkali menjadi penghambat investasi; B a b I I - 189 | 202
  3. 3.Tingkat kemahalan transportasi yang memengaruhi biaya logistik, distribusi dan pemasaran menjadi kendala investor enggan masuk untuk berinvestasi.
  4. 4.Belum memadainya infrastruktur pendukung daya tarik investasi yaitu listrik, air dan parasaran jalan. Aspek keruangan yang memiliki legalitas. Rencana Tata Ruang Wilayah perlu diikuti dengan penyediaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang secara eksplisit menguraikan peruntukan lahan terutama di Kota Langgur dan Elat serta ibu kota kecamatan lainnya.
51. d.Fokus Sumber Daya Manusia Permasalahan terkait aspek daya saing daerah yang berfokus pada aspek sumber daya manusia, di antaranya:
  1. 1.Prevalensi Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan Tahun 2024 sebesar 15,60 persen menurut data EPPGBM dan sebesar 22,00 persen sesuai data SGI Kemenkes Republik Indonesia. Jumlah balita stunting 1.106 balita yang tersebar di 11 Kecamatan.
  2. 2.Rasio Ketergantungan tahun 2024 mencapai angka 47,04 persen. Artinya hampir setengah penduduk Maluku Tenggara pada tahun 2024 tidak termasuk dalam kategori penduduk usia produktif.
  3. 3.Rasio Penduduk yang menamatkan pendidikan dengan kualifikasi sarjana (S1/S2/S3) pada tahun 2024 sebesar 14,86 persen. Artinya dalam 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 15 orang yang berkualifikasi pendidikan diploma atau sarjana. Sisanya 85 orang dengan kualfikasi pendidikan paling tinggi setingkat SMA/SMK.
  4. 4.Fasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi pencari kerja masih terbatas. Pengelolaan informasi ketenagakerjaan kurang optimal. Informasi pelatihan, magang maupun pasar kerja relatif sulit diakses dan kurang tersebar luas kepada pada pencari kerja. 2.10.1.2 Permasalahan Utama dan Permasalahan Daerah Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada permasalahan aspek pembangunan di atas, maka permasalahan utama dan permasalahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 sebagai berikut.
  5. 1.Belum optimalnya kinerja perekonomian daerah yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun demikian dari sisi pertumbuhan sektoral lapangan usaha, B a b I I - 190 | 202 beberapa sektor lapangan usahan dominan seperti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 30,40 persen bagi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 3,26 persen, berada pada urutan ke-15 dari 17 lapangan usaha. Kinerja perekonomian daerah yang belum optimal juga tergambar dari permasalahan: 1) Produktivitas daerah yang masih rendah, yaitu PDRB Perkapita yang baru mencapai 34,92 juta rupiah. Dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang relatif lambat dengan kisaran pertumbuhan 6,82 persen. Adapun perbandingan dengan Kabupaten dan Kota Lainnya di Provinsi Maluku, tingkat PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara masih berada di urutan ke– 5 di antara 11 Kabupaten/Kota. 2) Usaha Industri pengolahan masih sangat terbatas di Kabupaten Maluku Tenggara. Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Industri Pengolahan pada Tahun 2024 sebesar 1,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Industri Pengolahan belum optimal dilaksanakan, sehingga asumsinya, produk hasil pengelolaan SDA di Maluku Tenggara diperdagangan dalam bentuk bahan mentah yang bernilai ekonomi rendah. 3) Kinerja Usaha Mikro belum optimal dalam kerangka mendorong pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 8.027 usaha mikro. 4) Usaha Sektor Pariwisata yang potensial di Kabupaten Maluku Tenggara belum secara optimal memberikan manfaat ekonomi bagi pendapatan masyarakat dan termasuk kontribusi bagi perekonomian daerah serta penerimaan daerah. 5) Perubahan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang rentan terjadi karena ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah masih sangat tinggi. 6) Realisasi Investasi masih relatif belum memberikan dampak optimal untuk penyerapan tenaga kerja, dan termasuk untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Meskipun dari sisi jumlah dan nilai investasi menunjukka kenaikan, namun investasi yang terealisasi belum menyentuh sektor potensial perikanan dan pariwisata yang dapat dikembangkan dalam skema padat karya, guna menurunkan angka pengangguran. 7) Penduduk Miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 menurut data BPS masih sebesar 22,19 persen. Di samping itu, Menurut Data Satgas P3KE Kemenko PMK Tahun 2023, masih terdapat pula penduduk miskin ekstrim sebanyak 3.330 jiwa. B a b I I - 191 | 202 8) Pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren kenaikan dalam periode 2020–2023, tahun 2024 menunjukkan penurunan tipis menjadi 5,68 persen dari sebelumnya 5,73 persen (2023). Meskipun menunjukkan penurunan, namun dari sisi penduduk menganggur menunjukkan adanya kenaikan dari 3.301 penganggur pada Tahun 2023, naik menjadi 3.650 penganggur di Tahun 2024.
  6. 2.Rendahnya kualitas hidup manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Permasalahan ini tergambar dari nilai IPM Maluku Tenggara yang relatif masih rendah. Tahun 2024 IPM Maluku Tenggara sebesar 70,58. Capaian IPM ini berada di peringkat ke-389 dari total 514 Kabupaten/Kota yang diukur. Sedangkan perbandingan dengan Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Maluku, IPM Maluku Tenggara berada di peringkat ke-6 dari 11 Kabupaten/Kota. Adapun Nilai IPM Maluku Tenggara sebesar 70,58 masih lebih rendah dibanding rata–rata IPM 11 Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2024 sebesar 71,80. Kondisi kualitas hidup masyarakat yang rendah, juga disebabkan oleh permasalahan: 1) Rendahnya Akses dan Kualitas pelayanan Pendidikan, pelayanan pendidikan sebagai salah satu Stadar Pelayanan Minimal yang wajib bagi seluruh masyarakat belum terpenuhi. Angka Partisipasi Sekolah Paud, SD dan SMP belum mencapai 100 persen. Termasuk juga kapasitas Infrastruktur Pendidikan yang relatif terbatas, dengan persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada Tahun 2024 sebesar 50,28 persen untuk jenjang SD dan 72,90 persen untuk jenjang SMP. Dari sisi kualitas, nilai kelulusan SD dan SMP di Maluku Tenggara rata-rata sebesar 70,00 untuk SD dan 80,23 untuk SMP. Capaian ini masih di bawah target minimal rata-rata kelulusan SD sebesar 75,00 dan SMP 85,00. Terkait dengan aspek kualitas pendidikan yang masih rendah, juga dipengaruhi oleh standar dan kualifikasi guru yang belum optimal. Guru SD dan SMP dengan kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S1 belum mencapai 100 persen. 2) Rendahnya Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu Stadar Pelayanan Minimal yang wajib bagi seluruh masyarakat belum terpenuhi. Akses pelayanan terbatas diakibatkan kapasitas infrastruktur, sarana dan prasarana belum memadai.
  7. 1.Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskemas pada Tahun 2024 baru mencapai 60,86 persen. Di mana 7 puskesmas atau 33,3 persen, belum mencapai standar keterpenuhan minimal 60 persen. B a b I I - 192 | 202
  8. 2.Keterpenuhan sarana, pra-sarana dan alat kesehatan di RSUD pada Tahun 2024 baru mencapai 62,77 persen. Khusus untuk pengukuran keterpenuhan Alat Kesehatan di RSUD masih sangat rendah di angka 33,13 persen dari standar minimal 60 persen.
  9. 3.Kondisi Bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah. Terdapat 12 unit Bangunan Puskesmas mengalami kerusakan dari total 21 Puskesmas. Bangunan Pustu dari total 34 unit, terdapat 28 unit yang mengalami kerusakan, termasuk 15 unit yang dalam kondisi rusak berat.
  10. 4.Keterpenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan belum memadai. Di RSUD, dari total kebutuhan sebanyak 670 baru terpenuhi sebanyak 307 atau sebesar 45,82 persen. Di Puskesmas, dari total 21 unit, Dokter Gigi hanya tersedia di 1 puskesmas.
  11. 5.Sebaran tenaga kesehatan di Puskesmas relatif tidak merata. Terjadi kelangkaan/kekosongan di sejumlah Puskesmas, tetapi terjadi penumpukkan di sejumlah puskesmas lainnya.
  12. 6.Pelayanan rujukan belum memadai, disebabkan masalah akses dan konektivitas wilayah, khususnya di wilayah Pulau Kei Besar dan pulau-pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat. 3) Rendahnya kualitas Literasi Masyarakat, Indeks Pembangunan Literasi sesuai rilis BPS menunjukkan Literasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 29,41. Mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 sebesar 48,01. Perbandingan dengan Kabupaten dan Kota lainnya menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Maluku Tenggara yang terendah di Provinsi Maluku. 4) Tingkat Pendapatan Masyarakat relatif rendah Permasalahan ketenagakerjaan yang tergambar dari Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,68 persen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat kurang lebih 3.650 orang penduduk yang tergolong penganggur terbuka. Selain itu, dengan data tingkat pendidikan pencari kerja yang rata-rata didominasi lulusan SD, mengindikasikan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah karena skill dan kompetensi yang terbatas. Akumulasi dari berbagai kondisi ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi dapat tergambar dari PDRB Per Kapita. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara relatif stagnan. Dalam 5 (lima) Tahun trakhir, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara hanya tumbuh sebesar Rp8.090.000,00 atau rata-rata per–tahun tumbuh sebesar Rp1.600.000,00. Perbandingan dengan Kabupaten dan Kota lainnya menunjukkan PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara berada di urutan ke-5 tertinggi di Provinsi Maluku. Meskipun demikian, B a b I I - 193 | 202 perbandingan dengan Kota Ambon sebagai Daerah dengan PDRB Per Kapita tertinggi di Maluku, masih cukup besar mencapai Rp19.778.740.
  13. 3.Belum optimalnya kondisi kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, dan demokratis. Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah pra-syarat untuk pertumbuhan dan kemajuan daerah. Stabilitas keamanan yang tidak terjaga memberikan dampak buruk, baik untuk kenyamanan aktivitas masyarakat, tetapi juga bagi pelayanan publik, penyelenggaraan pemeritahan dan pelaksanaan pembangunan termasuk upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Gangguan keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara masih menjadi permasalahan yang harus dituntaskan. Jumlah tindak pidana dan gangguan kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara menurut data Polres Maluku Tenggara tahun 2020 sebanyak 129 kasus, dan meningkat menjadi 212 kasus pada Tahun 2024.
  14. 4.Kualitas Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, Didukung Lingkungan Hidup yang Resiliens Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Belum Optimal. Permasalahan ini dapat tergambar dari rendahnya Kapasitas Infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik. Infrastruktur konektivitas masih sagat terbatas, ditunjukkan dari kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024 sebesar 43,38 persen dari total Jalan Kabupaten sepanjang 800Km. Artinya, masih terdapat 452,96Km jalan dalam kondisi tidak mantap di Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk dalam hal ini, masih terdapat 54 Desa di Pulau Kei Besar yang belum terhubung jalan dengan kondisi baik. Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 71,62 persen. Artinya masih terdapat 7.257 Rumah Tangga yang belum berakses air minum layak. Termasuk dalam hal ini, 5 (lima) desa di Pulau Kei Besar yang belum memiliki akses air bersih secara layak dan berkelanjutan. Cakupan pelayanan sanitasi di Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2024 sebesar 79,17 persen. Artinya masih terdapat 5.326 rumah tangga yang belum memiliki akses sanitas layak. Masih terdapat 4.549 unit Rumah Tidak Layak Huni atau sebesar 17,79 persen dari total 25.571 unit rumah di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil analisa dari Regsosek yang dilakukan oleh Dinas PKP Provinsi Maluku yaitu RTLH Desil 1 – 10 adalah 6.250 KK sedangkan Backlog 2.265 dan untuk Desil 1 – 2 yaitu RTLH 1.901 KK dan Backlog 696 KK. B a b I I - 194 | 202 Rendahnya Ketahanan Pangan Daerah, bahan pangan konsumsi masyarakat sebagian besar dipasok dari luar daerah. Produksi pangan lokal relatif terbatas, dengan distribusi yang kurang merata. Hal ini tergambar dari tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara yang pada tahun 2024 masih berada di kategori rentan rawan pangan. Di mana masih terdapat 3 desa yang dikategorikan desa rawan pangan (Prioritas1), dan sisanya 13 desa pada Prioritas 2 dan 18 desa pada Prioritas 3. Ketahanan bencana daerah rendah, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 sebesar 169,00 manik menjadi 172,06 pada Tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan tingkat kerentanan dan risiko yang meningkat, seiring dengan turunnya kapasitas serta ketahanan daerah terhadap bencana.
  15. 5.Kualitas Birokrasi yang Bersih, Melayani, Inovatif dan Berdaya Saing Masih Perlu Ditingkatkan. Kualitas penyelenggaraan birokrasi harus terus didorong untuk ditingkatkan termasuk mendorong penciptaan inovasi dalam pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021 sebesar 53,08 turun menjadi 49,28 pada Tahun 2024. Capaian ini masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar 59,32. Sementara itu Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2024 hanya berada pada angka 18,68 poin dengan kategori kurang inovatif. Angka ini turun dari tahun 2022 yang sebesar 42,65 dengan kategori inovatif. Dalam aspek pelayanan publik, penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap kinerja pelayanan publik Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar 74,61 berada pada Zona Kuning dengan Ketegori C serta Kualitas Penilaian Sedang. Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) pada tahun 2024 sebesar 2,64 dengan kategori sedang. 2.10.2 Isu Strategis Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis RPJMD menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah. Isu strategis Daerah B a b I I - 195 | 202 menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.
52. a.Isu Strategis Global (Megatren) Megatren Global yang diidentifikasi sebanyak 10 (sepuluh) isu, diselaraskan ke dalam kondisi Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 5 (lima) isu, sebagai berikut: 1) Demografi Global Isu global terkait aspek demografi di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya pemerataan distribusi penduduk antarkecamatan, peningkatan kualitas penduduk sebagai modal pembangunan, serta penguatan jati diri dan karakter penduduk guna meningkatkan harmoni sosial masyarakat. 2) Persaingan Sumber Daya Alam Isu Global terkait sumber daya alam di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya pengelolaan potensi perikanan dan pariwisata yang harus dilakukan dalam skala industri dan hilirisasi guna akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. 3) Perubahan Iklim Isu Global terkait perubahan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan upaya-upaya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara khusus pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi sorotan adalah air bersih (termasuk pengelolaan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air), lahan pertanian dan perlindungan pesisir. 4) Urbanisasi Isu Global terkait urbanisasi di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya-upaya pemerataan pembangunan di wilayah desa dan kecamatan guna menghambat urbanisasi. Persoalan di Kabupaten Maluku Tenggara, desa dan kecamatan relatif kurang berkembang. Hal ini mengakibatkan penduduk usia produktif cenderung meninggalkan desa dan mencari penghidupan di wilayah perkotaan. Di mana dengan kapasitas dan keterampilan yang terbatas, penduduk pelaku urbanisasi cenderung tidak terserap lapangan kerja di perkotaan, dan berakibat pada tingginya pengangguran. hal ini kemudian berdampak pada masih tingginya angka kriminalitas, gangguan kamtibmas dan masalah sosial lainnya di wilayah perkotaan Langgur dan sekitarnya. 5) Perkembangan Teknologi Isu Global terkait Perkembangan Teknologi di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya-upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di daerah. B a b I I - 196 | 202
53. b.Isu Strategis Nasional 1) Pemenuhan pelayanan dasar, pendidikan, dan perlindungan sosial Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih, Sanitasi, Perumahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelayanan serta perlindungan Sosial, adalah aspek–aspek penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Pelayanan dasar yang mampu disalurkan kepada masyarakat juga berimplikasi pada meningkatnya akses masyarakat miskin untuk mencapain standar hidup layak. Di Kabupaten Maluku Tenggara, terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM masih menjadi masalah yang menghambat kemajuan daerah. SDM yang terbatas juga memiliki keterkaitan dan korelasi dengan kemiskinan. Warga masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan termasuk infrastruktur dasar serta perlindungan sosial sangat rentan menjadi masyarakat miskin. 2) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja Hilirasi SDA menjadi salah satu strategi konkret guna akselerasi pertumbuhan ekonomi, pendapatan serta kemajuan bangsa maupun daerah. Di Kabupaten Maluku Tenggara, dengan potensi yang besar di sektor perikanan, maka komoditi unggulan yang diprioritaskan guna meningkatkan pendapatan masyarakat adalah budi daya rumput laut. Dengan luas areal budidaya mencapai 8.000 hektar, maka pengelolaan rumput laut Maluku Tenggara harus dikelola dalam skala industri. Hilirisasi produk rumput laut menjadi target kongkrit Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. 3) Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Isu strategis ini dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi tata Kelola pemerintahan daerah berupa evaluasi kelembagaan, penguatan kapasitas ASN, penataan regulasi, serta peningkatan cakupan digitalisasi pelayanan publik menjadi kebijakan yang didorong guna meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4) Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi. Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis ini diterjemahkan dalam penguatan wilayah perbatasan. Sesuai RPJMN 2025–2029, empat kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara ditetapkan menjadi Kecamatan Prioritas Perbatasan Negara. B a b I I - 197 | 202 5) Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Ketahanan sosial dan ekologi sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan bentuk dari implementasi kearfian lokal budaya Kei. Masyarakat Kei memiliki nilai-nilai luhur budaya yang sangat erat dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat, serta hubungan yang erat dengan alam (lingkungan).
54. c.Isu Strategis Provinsi Maluku 1) Tingkat Perekonomian Daerah Rendah Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku tingkat perekonomian daerah rendah berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup lambatnya pertumbuhan pada lapangan usaha dominan dalam struktur ekonomi daerah, serta menurunnya daya beli masyarakat. 2) Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Terbatas Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku sumber daya manusia berdaya saing terbatas berkaitan dengan rendahnya kualitas manusia di Kabupaten Maluku Tenggara. Nilai IPM Tahun 2024 sebesar 70,58 masih berada di urutan ke-6 dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Selain itu, isu ini juga menggambarkan pentingnya peningkatan kualitas manusia Maluku Tenggara yang mana di tahun 2024 sesuai rilis BPS, angkatan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 95.131 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi lulusan SD dan SMA, diuraikan sebagai berikut. - lulusan SD sebanyak 23.351 orang, atau sebesar 24,55 persen; - lulusan SMP sebanyak 21.048 orang, atau sebesar 22,13 persen; - lulusan SMA sebanyak 36.600 orang, atau sebesar 38,47 persen; - lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 14.132 orang, atau sebesar 14,86 persen 3) Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah Persoalan infrastruktur dan literasi digital di Kabupaten Maluku Tenggara tergambar dari capaian nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 yang masih berada di angka 1,97 dengan kategori CUKUP. Nilai ini masih cukup jauh untuk mencapai standar maksimal Indeks SPBE 5. 4) Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial berkaitan dengan tergerusnya nilai-nilai budaya Kei, di antaranya jumlah penutur Bahasa B a b I I - 198 | 202 Kei yang mengalami penurunan sangat signifikan secara khusus pada rentang usia penduduk muda. 5) Kesenjangan Antar Wilayah Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Kesenjangan Antar Wilayah berkaitan dengan kesenjangan kapasitas infrastruktur wilayah, pelayanan publik dan distribusi perekonomian antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar. 6) IPTEKIN dan Riset Lemah Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Kesenjangan Antar Wilayah berkaitan dengan tingkat pemanfaatan Iptekin dan Riset dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang kurang optimal. 7) Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal berkaitan dengan tidak optimalnya dukungan pendanaan di luar APBD terhadap upaya pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan. 8) Risiko Bencana Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang terletak dalam posisi daerah tumbukkan antar lempeng tektonik memiliki tingkat kerentanan dan risiko bencana yang cukup tinggi. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana perlu untuk ditingkatkan.
55. d.Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara Atas dasar analisis permasalahan pembangunan daerah yang sudah diuraikan sebelumnya, serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis global, nasional dan regional, maka dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tantangan perubahan lingkungan strategis Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025–2029, ditetapkan isu strategis yang memuat kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung di masa datang yaitu. 1) Perekonomian daerah yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing Pembangunan ekonomi diharapkan dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Perkonomian tumbuh akan tetapi kesenjangan pendapatan juga masih tinggi. Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah masih dijual secara mentah, belum adanya hilirisasi untuk memberi nilai tambah. Di sisi perikanan tangkap, produksinya masih rendah, karena B a b I I - 199 | 202 keterbatasan sarana dan prasarana serta etos kerja nelayan. Sistem rantai dingin belum terbangun dengan baik sehingga hasil tangkapan nelayan terjual dengan harga murah karena mutu ikan menurun akibat jarak lokasi produksi tangkap dengan pusat pasar yang relatif jauh. Di bidang pertanian, dilakukan pengembangan, pengelolaan dan hilirisasi pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis klaster, penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengelolaan pertanian lahan kering dan perkebunan. Di bidang industri, pengembangan industri berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya (rumput laut), pertanian dan perkebunan. Di bidang Parisiwata, Pengembangan industri pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), seni pahat dan ukir kayu serta peningkatan kapasitas pengelola dan pelaku usaha wisata inklusif. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi. Di bidang ketenagakerjaan, peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasional yang link and match dengan pasar tenaga kerja dan pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling terutama di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. Peningkatan nilai investasi dilakukan melalui penciptaan iklim investasi daerah yang kondusif termasuk penerapan insentif fiskal yaitu tax holiday dan penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi. Untuk pengendalian inflasi, ditingkatkan ketersediaan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, serta standarisasi dan perlindungan konsumen. Di bidang koperasi dan UMKM, didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian koperasi, serta menumbuhkembangkan usaha mikro. 2) Penanggulangan kemiskinan Kemiskinan masih tinggi. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara masih tinggi yaitu 21,22 persen, dengan kemiskinan ekstrem di atas 3.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Kabupaten Maluku Tenggara ada di kecamatan kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat dan Kei Kecil Barat. 3) Peningkatan kualitas manusia Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia, baik di bidang Pendidikan maupun Kesehatan. Angka numerasi dan literasi serta partisipasi yang masih rendah dengan kondisi Kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan seperti jumlah penduduk stunting yang masih tinggi. B a b I I - 200 | 202 4) Pelestarian budaya dan ketahanan sosial Peningkatan Ketahahan sosial dan budaya merupakan upaya penanaman nilai- nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya kei sebagai modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Penanaman Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dilakukan melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerohanian serta pelestarian budaya dan adat-istiadat Kei sehingga terbentuknya manusia Maluku Tenggara yang memiliki karakter religius kultural. 5) Stabilitas dan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hidup Rukun dan Damai Penyelenggaraan pemerintahan yang menghadirkan rasa aman bagi semua, harmonis dalam pergaulan dan demokratis dalam berpendapat. Penyelesaikan konflik antar warga dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta pentingnya deteksi dini potensi konflik dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik, gangguan keamanan, ketertiban umum dan tindakan kriminal. Rasa nasionalisme dan kesadaran hidup bersama dalam suasana aman dan damai dalam bingkai kekeluargaan sesuai falsafah ain ni ain (satu keluarga) yang didukung dengan peningkatan dan pelestarian nilai-nilai toleransi dalam kehidupan generasi muda serta literasi politik dan demokrasi substansial. 6) Pembangunan infrastruktur yang merata Pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang secara merata di seluruh kecamatan, mengurangi angka kecelakaan lalulintas angkutan darat dan perairan, serta meningkatkan akses air minum, listrik dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur lainnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka akses perekonomian dan mengurai permukiman kumuh perkotaan. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus diatas lahan yang legal dan pengisian ruang yang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah. 7) Pelestarian lingkungan hidup dan Ketahanan pangan Pelestarian potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekologi, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dengan memanfaatkan kearifan lokal dan norma adat setempat. Pelestarian lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga kualitas air, meredam polusi udara termasuk kualitas penanganan sampah, menjaga kualitas tutupan lahan melalui upaya eliminasi tindakan deforestasi dan penambangan liar serta antisipasi kerusakan biota laut akibat pengeboman dan penggunaan alat bantu tangkap tidak ramah lingkungan. B a b I I - 201 | 202 Di sisi lain, dalam rangka menciptakan lingkungann hidup yang aman dari bencana, maka diperlukan upaya pencegahan dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola resiko dan mitigasi bencana yang didukung sistem peringatan dini kebencanaan. Lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat menjamin ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyediaan pangan keluarga berbasis pangan lokal ditujukan untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan publik yang masih rendah dan belum didukung dengan sistem digitalisasi yang memadai menjadikan tingkat kepuasan masyarakat masih rendah. Selain itu kinerja pemerintahan yang masih jauh dari harapan. Alokasi anggaran pembangunan yang belum selaras dengan perencanaan pembangunan menjadikan pelaksanaan pembangunan tidak efektif dan efisen. Sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang belum berjalan dengan baik, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih sangat rendah, dan belum optimalnya penataan aset daerah. B a b I I - 202 | 202 BAB III - 1 | 66 3.1. Visi dan Misi 3.1.1. Visi “Setara Mensejahterakan Negeri”, adalah tagline pembangunan daerah yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Tagline ini memberikan pesan moral bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2025-2029 harus memiliki prinsip kesetaraan, yaitu setara lintas generasi dalam proses perencanaan, setara dalam pelaksanaan maupun setara dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Tidak boleh ada seorangpun tertinggal dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan (no one left behind). Mendasari tagline pembangunan tersebut diatas, dan memperhatikan karakteristik daerah, potensi, isu strategis, permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan nasional dan kewenangan yang dimiliki daerah, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025- 2029 adalah. “Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat” Makna visi: Maluku Tenggara Mandiri. Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Maluku Tenggara Cerdas. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas, dan memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup serta berbudaya. Maluku Tenggara Demokratis. Masyarakat Maluku Tenggara yang hidup dalam suasana aman, damai, harmonis, demokratis serta saling menghargai dan penuh BAB III - 2 | 66 toleransi. Masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam bingkai Vu'ut Ain Mehe Ni Ngifun, Manut Ain Mehe Ni Tilur (satu orang punya anak cucu). Maluku Tenggara Berkeadilan. Pembangunan yang bersifat inklusif, yang hasilnya dinikmati secara adil dan merata bagi semua orang. Kondisi yang diharapkan dari pembangunan yang berkeadilan adalah meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat. Maluku Tenggara Hebat adalah kondisi Kabupaten Maluku Tenggara yang diharapkan terwujud sesuai visi yang ditetapkan, sebagai hasil pelaksanaan misi dan program unggulan. Kondisi Maluku Tenggara Hebat ditandai dengan tercapainya kinerja indikator tujuan pembangunan >90 persen. Gambar 3.1 Indikator Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 3.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029 mengusung 5 (lima) Misi Pembangunan yang disebut dengan Misi Maluku Tenggara Hebat (MTH) yaitu. MTH 1. Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri pengolahan. Beberapa janji politik yang harus dicapai melalui misi ini adalah pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen, pendapatan perkapita pada kisaran 42 juta rupiah, inflasi stabil 2,5-3,0 persen, dan pertumbuhan nilai investasi diatas 2,00 persen. MTH 2. Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas dan akses pendidikan, daya beli masyarakat serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Beberapa janji politik yang harus dicapai melalui BAB III - 3 | 66 misi ini adalah prevalensi stunting dibawah 10 persen, usia harapan hidup diatas 72 tahun, rata-rata lama sekolah diatas 10 tahun, dan pelestarian budaya diatas 60 persen. MTH 3. Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerukunan hidup masyarakat serta keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. MTH 4. Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Misi ini merupakan upaya untuk menurunkan penduduk miskin, meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penataan ruang, meningkatkan ketahanan pangan daerah, dan menurunkan angka pengangguran. Beberapa janji politik yang harus dicapai melalui misi ini adalah Ohoi Terang 100 persen, Ohoi Terhubung jalan ke Ibukota Kecamatan 100 persen, Ohoi Bertelepon 100 persen, Ohoi Berair Bersih 100 persen, Rumah Layak Huni 1000 Unit, Pengangguran Dibawah 4 persen, Penduduk Miskin Dibawah 13 persen, Pangan Murah dan terjangkau (dengan target Indeks Ketahanan pangan pada tahun 2029 sebesar 58,00/ kategori tahan pangan rendah serta Lingkungan Hidup berkualitas dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 80,00 poin. MTH 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik, serta meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih. Ada 2 janji politik yang harus dicapai melalui misi ini adalah mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Inovasi Daerah 45,00/Inovatif. 3.1.3. Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Dengan RPJMD Provinsi Maluku dan RPJMN 3.1.3.1. Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah adalah visi antara menuju visi dan misi jangka panjang. Untuk itu perlu diselaraskan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2029 sebagai implementasi dari visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 tahap I digambarkan sebagai berikut. Misi 1 RPJPD, mewujudkan manusia Maluku Tenggara yang berdaya saing, diimpelementasikan melalui Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas dan Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan. Misi 2 RPJPD, mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif, diimplementasikan melalui Misi MTH 1, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri dan Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan. Misi 3 RPJPD, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diimplementasikan melalui Misi MTH 5, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing. Misi 4 RPJPD, mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan, diimplementasikan melalui Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan. Misi 5 RPJPD, mewujudkan Maluku Tenggara yang aman, damai, harmonis dan demokratis, diimplementasikan melalui Misi MTH 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis. Misi 6 RPJPD, mewujudkan ketahanan sosial dan budaya, diimplementasikan melalui Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas, dan misi 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis. Misi 7 RPJPD, mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas, diimplementasikan melalui Misi 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2025-2029 yang dituangkan didalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 adalah gambaran mengenai kondisi ideal yang diharapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapainya. Oleh karenanya, penyelarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku mutlak dilakukan untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan daerah yang harmonis. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2025-2029, yang ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 yaitu “Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”. Transformasi adalah peralihan ekonomi maritim yang maju, inklusif dan berkelanjutan, melalui optimalisasi sumberdaya kelautan, penguatan konektivitas pulau, serta peningkatan kapasitas manusia dan teknologi. Sejahtera diartikan sebagai suatu kondisi terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, lapangan kerja yang luas dan pemberdayaan ekonomi berbasis Komunitas, Koperasi dan UMKM. Hubungan Visi RPJMD Provinsi Maluku dengan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara digambarkan sebagai berikut. Gambar 3.4 Hubungan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 s.d. 2029 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2025-2029 tersebut diatas, diupayakan pencapaiannya melalui 7 (tujuh) Misi yang disebut dengan Sapta Cita yaitu.
  1. 1.Peningkatan tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel.
  2. 2.Pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif.
  3. 3.Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
  4. 4.Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta btransportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah BAB III - 7 | 66
  5. 5.Pengelolaan lingkungan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya alam yang berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis, responsif dan akuntabel).
  6. 6.Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah.
  7. 7.Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Hubungan antara Misi MTH dengan Sapta Cita/Misi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut. ▪ Misi MTH 1, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri berhubungan dengan Sapta Cita 6, Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah. ▪ Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas berhubungan dengan Sapta Cita 3, Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dan Sapta Cita 7, Penataan dan Refitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. ▪ Misi MTH 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis berhubungan dengan Sapta Cita 7, Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. ▪ Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan berhubungan dengan Sapta Cita 2, Pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif. Sapta Cita 3, Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Sapta Cita 4, Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah, dan Sapta Cita 5, Pengelolaan lingkungan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya alam yang berkelanjutan, BAB III - 8 | 66 adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis, responsif dan akuntabel). ▪ Misi MTH 5, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing berhubungan dengan Sapta Cita 1, Peningkatan tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel serta Sapta Cita 3, Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Gambar 3.5 Hubungan Misi MTH dengan Sapta Cita/Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 s.d. 2029 3.1.3.3. Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menetapkan Visi dan Misi/Asta Cita RPJMN yang menjadi pijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Visi dan Asta Cita ini juga menjadi rujukkan bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Visi Pembangunan Nasional yang ditetapkan didalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga BAB III - 9 | 66 berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2025 dan mencapai cita- cita Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya pencapaian visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Asta Cita sebagai Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 sebagai berikut. Gambar 3.6 Asta Cita RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029 Selain mensinergikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, Pemerintah Daerah juga wajib mensinergikan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMN. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional berjalan menuju arah yang sama yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hubungan antara Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut. ▪ Misi MTH 1, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri berhubungan dengan Asta Cita 2, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Asta Cita 3, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, serta Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. ▪ Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas berhubungan dengan Asta Cita 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, Asta Cita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. ▪ Misi MTH 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis berhubungan dengan Asta Cita 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) BAB III - 11 | 66 dan Asta Cita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. ▪ Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan berhubungan dengan Asta Cita 2, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Asta Cita 3, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, Asta Cita 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Asta Cita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. ▪ Misi MTH 5, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing berhubungan dengan Asta Cita 7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Gambar 3.8 Hubungan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029 BAB III - 12 | 66 3.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Penentuan tujuan ini paling tidak harus mencakup empat kriteria yaitu. 1) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah; 2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah; 3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah; dan 4) Tujuan harus menjadi arah perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara Spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan bersifat kontekstual. Lima Kriteria sasaran strategis ini secara umum disebut dengan SMART-C yaitu.
  8. 1.Specific. Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
  9. 2.Measurable. Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
  10. 3.Achievable. Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
  11. 4.Relevant. Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
  12. 5.Time Bond. Waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.
  13. 6.Contextual. Sasaran harus sesuai dengan konteks dan situasi organisasi Berdasarkan pemahaman dasar diatas, maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam 5 (lima) tujuan dan 14 (Empat belas) Sasaran Strategis Daerah. Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur yang merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan sebanyak 5 (lima) indikator yaitu Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan indikator kinerja sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan ditetapkan 17 (tujuhbelas) indikator. Tujuan dan Sasaran BAB III - 13 | 66 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025- 2029 berdasarkan misi diuraikan sebagai berikut. Umum Nilai 74,00 75,00 77,00 78,50 81,50 83,50 Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Indeks Kerukunan Umat Beragama % 100 100 100 100 100 100 Keamanan, Ketentraman dan Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Nilai 68,0 69,0 71,0 73,0 78,0 80,00 BAB III - 17 | 66 No Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Base Line 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ketertiban Umum meningkat 4 Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Tingkat kesejahteraan penduduk meningkat Tingkat Kemiskinanan % 20,17 19,11 18,06 17,00 15,95 14,89 Penduduk miskin menurun Persentase penurunan penduduk miskin % 4,97 5,23 5,52 5,84 6,21 6,62 Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 Ketahanan Pangan Daerah meningkat Indeks Ketahanan Pangan Nilai 49,53 49,63 49,73 49,83 50,38 50,78 Pengangguran Menurun Tingkat Pengangguran Terbuka Angka 5,18 4,68 4,18 3,68 3,18 2,68 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan Tata kelola birokrasi meningkat Indeks Reformasi Birokrasi Nilai/ Kategori 51,10/ CC 55,15/ CC 60,05/ B 65,25/ B 70,50/ BB 73,25/ BB BAB III - 18 | 66 No Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Base Line 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yang baik, bersih dan melayani Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) % 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nilai/ Kategori 3,10/ B- 3,25/ B- 3,51/ B- 3,60/ B 4,10/ A- 4,25/ A- Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Nilai 72,01 74,12 76.73 78.21 79.32 79.41 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Angka 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 BAB III - 19 | 66 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi digunakan sebagai sarana melakukan transformasi dari kondisi saat ini ke kondisi ideal yang diharapkan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. 3.3.1. Strategi Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan sebagai berikut. Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan. Sasaran 1.1. Produktivitas Ekonomi daerah meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
56. a.Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat;
57. b.Membangun simpul-simpul ekonomi baru, diantaranya pengembangan landmark sebagai Griya UMKM, dan Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur;
58. c.Memfasilitasi Usaha Mikro dan penguatan Koperasi Merah Putih;
59. d.Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas serta mendukung penataan objek wisata eksisting. Sasaran 1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
60. a.Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut;
61. b.Memberikan kemudahan berinvestasi. Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Sasaran 2.1. Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
62. a.Mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan, Pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan;
63. b.Memperluas Jangkauan Layanan Pendidikan gratis termasuk pendidikan Kejar Paket;
64. c.Menempatkan guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah;
65. d.Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Sasaran 2.2. Kualitas Kesehatan Meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
66. a.Memperkuat promosi dan pencegahan;
67. b.Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan;
68. c.Memperluas layanan kesehatan yang berkualitas;
69. d.Memfasilitasi penyediaan jaringan IT untuk pelayanan Kesehatan;
70. e.Melakukan pencegahan dan penanganan penyakit TB, DBD, Malaria, dan penyakit menular serta tidak menular;
71. f.Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
72. g.Kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting;
73. h.Memberikan Asupan Gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, Bayi dan anak Baduta;
74. i.Memperluas pemanfaatan Jaminan Kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda). Sasaran 2.3. Daya Beli Masyarakat meningkat. Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan pasar murah. Pasar murah bukan hanya berkaitan dengan pangan non lokal, akan tetapi termasuk didalamnya adalah pangan lokal, termasuk Pasar Murah Ikan dan Sayur Segar yang dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan. Sasaran 2.4. Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
75. a.Menyelenggarakan Festival Budaya Kei;
76. b.Kolaborasi penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar serta Merawat Situs Warisan Leluhur;
77. c.Membangun Harmoni ain ni ain melalui gelar Tea Bel (Pela); dan BAB III - 21 | 66
78. d.Berbahasa Kei Setiap Hari Jumat. Tujuan 3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis. Sasaran 3.1. Kerukunan Hidup masyarakat meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah memfasilitasi urusan keagamaan. Strategi ini dilakukan melalui bantuan sarana dan prasarana ibadah dan dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Sasaran 3.2. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
79. a.Antisipasi dan cegah dini potensi konflik;
80. b.Membina masyarakat untuk memiliki karakter dan jati diri kebangsaan;
81. c.Memantapkan peran partai politik dalam pembangunan;
82. d.Kolaborasi AKA-TNI-POLRI dalam Penangananan Konflik;
83. e.Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif. Tujuan 4. Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sasaran 4.1. Penduduk miskin menurun. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
84. a.Memberikan bantuan sosial adaptif;
85. b.Menangani PMKS secara adaptif;
86. c.Menyediakan rumah layak huni;
87. d.Memberdayakan Nelayan kecil dan Pembudidaya;
88. e.Memberdayakan Petani dan Peternak;
89. f.Meremajakan kelapa dan Pala. Sasaran 4.2. Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
90. a.Membangun dan memelihara Infrastruktur dasar, Infrastruktur pemerintah dan infrastruktur ekonomi secara merata sesuai kebutuhan;
91. b.Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dokumen penataan ruang. Sasaran 4.3. Ketahanan Pangan Daerah meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
92. a.Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, termasuk pemberian dukungan bibit BAB III - 22 | 66 tanaman pangan dan penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan
93. b.Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air, terutama sumber air kebutuhan masyarakat seperti air Evu dan lainnya;
94. c.Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) sesuai potensi ohoi melalui kolabarasi dengan ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal;
95. d.Menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal. Kualitas air, udara dan tutupan lahan yang baik akan mendorong peningkatan kesuburan lahan pertanian dan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian. Sasaran 4.4. Pengangguran Menurun. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
96. a.Memberikan pelatihan vokasional bagi pencari kerja melalui kerjasama antar daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK). Lulusan BLK dapat difasilitasi untuk menciptakan lapangan kerja baru;
97. b.Memperluas cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuan 5. Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Sasaran 5.1. Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
98. a.Melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif;
99. b.Membangun Infrastruktur TIK yang memadai;
100. c.Meningkatkan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik;
101. d.Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem Jemput Bola;
102. e.Mendorong PD berinovasi. Sasaran 5.2. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
103. a.Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
104. b.Mengelola informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar;
105. c.Mempertahankan Opini BPK WTP;
106. d.Memantapkan tatakelola anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah;
107. e.Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
108. f.Membangun Kemitraan pembangunan daerah;
109. g.Membangun kemitraan pembiayaan pembangunan;
110. h.Membangun Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 3.3.1.1. Penahapan Pembangunan Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penahapan pembangunan merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan pada akhir periode RPJMD yang sekaligus menjadi fondasi awal pencapaian tahap I RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045. Gambar. 3.9 Penahapan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 s.d. 2030 Tahap I (2026). Perekonomian Daerah yang Produktif, Inklusif, dan Berkelanjutan, serta Manusia Berkualitas dan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal. Pada tahapan ini, pembangunan diprioritaskan pada:
  1. 1.Peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penataan pasar langgur dan terminal langgur, penataan landmark Kota Langgur sebagai Pusat Gerai UMKM;
  2. 2.Peningkatan kemudahan berinvestasi;
  3. 3.Pembangunan Pantai Ngiar Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting;
  4. 4.Pelestarian Budaya Kei dan penguatan nilai-nilai keagamaan;
  5. 5.Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal, pemberdayaan nelayan, pembudidaya, petani dan peternak;
  6. 6.Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar;
  7. 7.Pembangunan pusat pelelangan rumput laut yang didukung fasilitas gudang penyimpanan yang memadai;
  8. 8.Pengendalian harga barang kebutuhan pokok danbarang penting lainnya;
  9. 9.Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi merah putih dan pelaku UMKM serta peningkatan kualitas pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal;
  10. 10.Peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk pendidikan karakter yang inklusif dengan melibatkan multipihak;
  11. 11.Penyediaan sekolah rakyat yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun;
  12. 12.Peningkatan pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis serta perilaku hidup bersih dan sehat;
  13. 13.Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular;
  14. 14.Peningkatan upaya keselamatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
  15. 15.Pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis serta peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu;
  16. 16.Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting;
  17. 17.Peningkatan kualitas cabang olahraga unggulan;
  18. 18.Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
  19. 19.Penyediaan kawasan swasembada pangan dengan komuditi pertanian (Ubi) yang difokuskan pada 5 Kecamatan di Pulau Kei Besar dan di Pulau Kei Kecil pada Kecamatan Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, dan Kei Kecil Barat. Untuk komuditi perikanan (rumput laut) lokus pengembangan berbasis kluster.
  20. 20.Penyediaan pangan berbasis tanaman pangan lokal yang didukung dengan sistem pertanian pangan berkelanjutan;
  21. 21.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung ketersediaan pangan diantaranya melalui perlindungan wilayah tangkapan air serta penyediaan Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) sesuai potensi ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal, termasuk pemeliharaan kualitas air, udara dan tutupan lahan;
  22. 22.Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik;
  23. 23.Pembangunan kawasan pemerintahan bundaran Maluku Tenggara Hebat (MTH);
  24. 24.Penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana;
  25. 25.Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi;
  26. 26.Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Nasional dan Provinsi;
  27. 27.Penguatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  28. 28.Peningkatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik;
  29. 29.Penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif;
  30. 30.Peningkatan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik;
  31. 31.Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem jemput bola;
  32. 32.Peningkatan daya inovasi perangkat daerah;
  33. 33.Peningkatan kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan; dan
  34. 34.Peningkatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tahap II (2027). Pengembangan Perekonomian yang inklusif berbasis potensi lokal, Pelayanan Dasar yang merata, SDM yang kuat, dan ketercukupan pangan. Pada tahun ini, pembangunan diprioritaskan pada:
  35. 1.Pembangunan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai simpul pertumbuhan UMKM eksisting di kawasan Kota Langgur;
  36. 2.Peningkatan kemudahan berinfestasi;
  37. 3.Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
  38. 4.Pemantapan pembangunan Pantai Ngiar Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting;
  39. 5.Pelestarian Budaya Kei dan Penguatan nilai-nilai keagamaan;
  40. 6.Pembangunan jalan menuju kawasan industri Uf-Maar;
  41. 7.Peningkatan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak berkelanjutan;
  42. 8.Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa berkelanjutan di Pulau Kei Besar;
  43. 9.Percepatan pengembangan industri perikanan terpadu dari hulu ke hilir, mendukung pengembangan kawasan komuditas unggulan TCT, udang dan lobster di Namar;
  44. 10.Peningkatan penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana;
  45. 11.Penyelesaian pembangunan kawasan pemerintahan Bundaran Maluku Tenggara Hebat (MTH);
  46. 12.Percepatan upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk pendidikan karakter yang inklusif dan kolaboratif;
  47. 13.Pengembangan kapasitas sekolah rakyat guna mewujudkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun;
  48. 14.Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis serta perilaku hidup bersih dan sehat;
  49. 15.Peningkatan Impelementasi Posyandu integrasi 6 bidang SPM;
  50. 16.Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular;
  51. 17.Peningkatan upaya keselamatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
  52. 18.Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu;
  53. 19.Pemantapan pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting;
  54. 20.Peningkatan kualitas cabang olahraga unggulan;
  55. 21.Pemutakhiran berkelanjutan data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
  56. 22.Peningkatan upaya diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, termasuk pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan;
  57. 23.Peningkatan pengembangan kawasan swasembada pangan dengan komuditi pertanian (Ubi) yang difokuskan pada 5 Kecamatan di Pulau Kei Besar dan di Pulau Kei Kecil pada Kecamatan Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, dan Kei BAB III - 27 | 66 Kecil Barat. Untuk komuditi perikanan (rumput laut) lokus pengembangan berbasis kluster.
  58. 24.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung ketersediaan pangan diantaranya melalui perlindungan wilayah tangkapan air serta perluasan Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) sesuai potensi ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal, termasuk pemeliharaan kualitas air, udara dan tutupan lahan;
  59. 25.Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik;
  60. 26.Penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana alam;
  61. 27.Penguatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  62. 28.Pemantapan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi;
  63. 29.Penguatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik;
  64. 30.Pemantapan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem jemput bola;
  65. 31.Penguatan daya inovasi perangkat daerah;
  66. 32.Penguatan kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan; dan
  67. 33.Penguatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tahap III (2028). Percepatan Perekonomian Daerah yang inklusif, Pelayanan Dasar yang merata, dan SDM yang berdaya saing. Pada tahap ini, pembangunan diprioritaskan pada:
  68. 1.Percepatan penyelesaian pembangunan Objek Wisata Ngiar Varat;
  69. 2.Peningkatan kemudahan berinvestasi;
  70. 3.Pelestarian Budaya Kei dan Penguatan nilai-nilai keagamaan;
  71. 4.Percepatan peningkatan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak berkelanjutan;
  72. 5.Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
  73. 6.Pemantapan pelayanan pendidikan wajib belajar 13 tahun dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat;
  74. 7.Percepatan penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana;
  75. 8.Pemantapan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis;
  76. 9.Percepatan upaya keselamatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
  77. 10.Percepatan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu;
  78. 11.Pemantapan pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting;
  79. 12.Peningkatan kualitas cabang olahraga unggulan;
  80. 13.Pemutakhiran berkelanjutan data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
  81. 14.Peningkatan pengembangan kawasan swasembada pangan dengan komuditi pertanian (Ubi) yang difokuskan pada 5 Kecamatan di Pulau Kei Besar dan di Pulau Kei Kecil pada Kecamatan Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, dan Kei Kecil Barat. Untuk komuditi perikanan (rumput laut) lokus pengembangan berbasis kluster;
  82. 15.Percepatan upaya diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, termasuk pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan;
  83. 16.Penguatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  84. 17.Percepatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik;
  85. 18.Percepatan daya inovasi perangkat daerah; dan
  86. 19.Percepatan penguatan kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan. Tahap IV (2029). Pemantapan Pembangunan untuk Mewujudkan Kinerja Pembangunan Daerah dan Penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, pembangunan diprioritaskan untuk memantapkan pencapaian visi pembangunan yaitu menurunnya kesenjangan pembangunan, meningkatnya kualitas hidup manusia, menurunnya penduduk miskin, terjaganya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahapan ini pula 19 Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati akan terwujud. 19 janji kerja dimaksud antara lain.
  87. 1.Pendapatan Perkapita Rp42.000.000;
  88. 2.Pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen;
  89. 3.Inflasi Stabil pada angka 2,5 – 3 persen;
  90. 4.Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah diatas 2 persen;
  91. 5.Stunting Dibawah 10 persen;
  92. 6.Usia Harapan Hidup diatas 72 tahun;
  93. 7.Rata-rata Lama Sekolah diatas 10 tahun;
  94. 8.Pelestarian Budaya diatas 60 persen;
  95. 9.Ohoi Terang 100 persen;
  96. 10.Ohoi Terhubung jalan ke Ibukota Kecamatan 100 persen;
  97. 11.Ohoi Bertelepon 100 persen;
  98. 12.Ohoi Berair Bersih 100 persen;
  99. 13.Rumah Layak Huni 1000 Unit;
  100. 14.Pengangguran Dibawah 4 persen;
  101. 15.Penduduk Miskin Dibawah 13 persen;
  102. 16.Lingkungan Hidup berkualitas (dengan target IKLH 80,00 poin);
  103. 17.Pangan Murah dan terjangkau (dengan target Indeks Ketahanan pangan pada tahun 2029 sebesar 58,00/ kategori tahan pangan rendah);
  104. 18.Mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian; dan
  105. 19.Inovasi Daerah 45,00/Inovatif. Tahap V (2030). Penguatan Kinerja Pembangunan Daerah Menuju Akselerasi Pembangunan. Tahap ini merupakan tahap transisi menuju RPJMD tahap kedua RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:
  106. 1.Perekonomian daerah yang merata, inklusif dan berkelanjutan;
  107. 2.Obyek Wisata Pariwisata Ngiar Varat berdaya saing dan Berkelanjutan;;
  108. 3.Industri dan perdangan rumput laut yang berdaya saing
  109. 4.Akses Pendidikan yang merata dan layanan pendidikan yang berkualitas;
  110. 5.Pelayanan kesehatan yang berkualitas di rumah sakit dan puskesmas sesuai standar berbasis digitalisasi;
  111. 6.Kepuasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
  112. 7.Infrastruktur yang mantap;
  113. 8.Industrialisasi rumput laut sebagai prime mover perekonomian daerah; dan
  114. 9.Ketahanan pangan berbasis ubi dan rumput laut untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah. 3.3.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran BAB III - 30 | 66 RPJMD. Arah kebijakan dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.
  115. 1.Penguatan daya saing ekonomi, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan eksisting dan pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru, Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha, Peningkatan kapasitas koperasi sebagai Lembaga ekonomi rakyat yang bergerak disektor industri pengolahan komoditas unggulan daerah termasuk peningkatan akses dan inklusi keuangan koperasi, Pembangunan Objek Wisata baru dan pengembangan objek wisata eksisting, yang memenuhi kriteria kemudahan akses, atraksi, amenitas, akomodasi dan aktivitas, Pengembangan Industri rumput laut, Pemberian kemudahan investasi termasuk pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak dan kemudahan perizinan yang didukung teknolologi informasi investasi dan penyediaan prasarana pendukung investasi pada kawasan industri;
  116. 2.Penguatan daya saing pendidikan, melalui peningkatan manajemen dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Peningkatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar), Pemenuhan kebutuhan guru dan kompetensi tenaga kependidikan, Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, kurikulum budaya daerah, Literasi digital, termasuk kondisi kebencanaan daerah;
  117. 3.Penguatan Daya Saing Kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas, pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan angka stunting dan eliminasi TBC, penurunan incident rate DBD serta perwujudan Universal Health Coverage (UHC) dan Penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental;
  118. 4.Penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  119. 5.Penciptaan kehidupan sosial dan budaya yang tangguh melalui penguatan nilai- nilai kearifan lokal dan pelestarian warisan budaya daerah, serta pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat;
  120. 6.Pemantapan kondisi daerah yang aman, damai, harmonis dan demokratis melalui penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dini potensi konflik, penguatan karakter dan jati diri bangsa serta peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal melalui kerjasama tokoh adat, pemerintah dan pemuka agama serta TNI-POLRI dalam penangananan konflik sosial. Patroli penegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif;
  121. 7.Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, peningkatan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan, pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk penduduk miskin ekstrem, peningkatan pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan terutama rumput laut berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, peningkatan pendapatan petani dan peternak berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, dan peningkatan produksi kelapa dan pala di Pulau Kei Besar melalui peremajaan tanaman kelapa dan pala berbasis riset dan inovasi;
  122. 8.Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas trans Maluku, dan trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan, pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur pemerintahan;
  123. 9.Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusi;
  124. 10.Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur, dan ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana;
  125. 11.Penguatan kemandirian pangan, dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan yang didukung perencanaan lahan pangan berkelanjutan;
  126. 12.Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasional yang link and match dengan pasar tenaga kerja terutama di bidang industri perikanan, dan pariwisata serta perluasan cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  127. 13.Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Penciptaan smart government yang didukung penguatan kapasitas aparatur daerah serta manajemen data dan informasi berbasis IT yang aman;
  128. 14.Penguatan penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran;
  129. 15.Penguatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user, perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan kualitas tatakelola keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  130. 16.Peningkatan kualitas pengelolaan aset sesuai standar dan pengembangan serta penggalian sumber-sumber PAD yang telah ada;
  131. 17.Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan antarlembaga dalam rangka membangun kemitraan pembangunan daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan blended finance;
  132. 18.Mewujudkan daerah bebas korupsi melalui penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tabel 3.2 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026-2030 No Misi Arah Kebijakan Keterangan 1 2 3 4 1 Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri Penguatan daya saing ekonomi, melalui pengembangan pusat- pusat pertumbuhan eksisting dan pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang bergerak disektor industri pengolahan komoditas unggulan daerah termasuk peningkatan akses dan inklusi keuangan koperasi, pembangunan objek wisata baru dan pengembangan objek wisata eksisting, yang memenuhi kriteria kemudahan akses, atraksi, amenitas, akomodasi dan aktivitas, pengembangan industri rumput laut, pemberian kemudahan investasi termasuk pemberian insentif dalam bentuk keringanan pajak dan kemudahan perizinan yang didukung teknolologi informasi investasi dan penyediaan prasarana pendukung investasi pada kawasan industri. Penguatan daya saing kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun, Rumah Sakit Pratama Elat dan Puskesmas, pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan angka stunting dan eliminasi TBC, penurunan incident rate DBD serta perwujudan Universal Health Coverage (UHC) dan penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Penciptaan kehidupan sosial dan budaya yang tangguh melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian warisan budaya daerah serta norma hukum adat masyarakat. 3 Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis Pemantapan kondisi daerah yang aman, damai, harmonis dan demokratis melalui penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dini potensi konflik, penguatan karakter dan jati diri bangsa serta peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal melalui kerjasama tokoh adat, pemerintah dan pemuka agama serta TNI-POLRI dalam penangananan konflik sosial. Patroli penegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif. 4 Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, peningkatan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan, pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk penduduk miskin ekstrem, peningkatan pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan terutama rumput BAB III - 34 | 66 No Misi Arah Kebijakan Keterangan 1 2 3 4 laut berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, peningkatan pendapatan petani dan peternak berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, dan peningkatan produksi kelapa dan pala di Pulau Kei Besar melalui peremajaan tanaman kelapa dan pala berbasis riset dan inovasi Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku, dan Trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan, pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur pemerintahan Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur, dan ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana Penguatan kemandirian pangan, dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan yang didukung perencanaan lahan pangan berkelanjutan Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasional yang link and match dengan pasar tenaga kerja terutama di bidang industri perikanan, dan pariwisata serta perluasan cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan., Penciptaan smart government yang didukung penguatan kapasitas aparatur daerah serta manajemen data dan informasi berbasis IT yang aman. Penguatan penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran BAB III - 35 | 66 No Misi Arah Kebijakan Keterangan 1 2 3 4 Penguatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user, perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan kualitas tatakelola keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan aset sesuai standar dan pengembangan serta penggalian sumber-sumber PAD yang telah ada Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan antar lembaga dalam rangka membangun kemitraan pembangunan daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Mewujudkan daerah bebas korupsi melalui penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital dan peningkatan kulitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3.3.3. Program Prioritas Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi, tujuan, sasaran dan outcome, yang dilaksanakan untuk mencapai visi RPJMD. Program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan 19 JANJI KERJA Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses PILKADA. Penjabaran 47 Program Prioritas RPJMD yang dijabarkan menurut kinerja visi, tujuan dan sasaran sebagai berikut.
  133. 1.Penataan Bangunan dan Lingkungan Meningkatnya pertumbuhan usaha UMKM Pertumbuhan wirausaha mikro
  134. 2.Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Meningkatnya produktivitas koperasi Persentase koperasi yang meningkat usahanya
  135. 3.Pemberdayaan dan perlindungan koperasi Meningkatnya Daya Tarik destinasi wisata Pertumbuhan kunjungan wisatawan
  136. 4.Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata Usaha Industri pengolahan meningkat Meningkatnya realisasi pembangunan industri Pertumbuhan investasi sektor industri
  137. 5.Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatnya Produksi Pengolahan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Produksi Pengolahan Perikanan Tangkap
  138. 6.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan BAB III - 38 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Produksi Pengolahan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Produksi Pengolahan Perikanan Budidaya Meningkatnya kemudahan berinvestasi Realisasi total terhadap target investasi
  139. 7.Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2 Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Indeks Pemerataan Guru 8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah APS anak usia 7-15 tahun 9. Pengelolaan Pendidikan APS anak penyandang disabilitas usia 4-15 tahun Kualitas Kesehatan Meningkat Meningkatnya kiualitas kesehatan perorangan dan masyarakat AKI Prevalensi Stunting
  140. 10.Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan
  141. 11.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ▪ Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) TFR
  142. 12.Pengendalian penduduk BAB III - 39 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 ▪ Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate) ASFR 15-19 tahun Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga
  143. 13.Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam berolahraga Persentase Atlit yang masuk Pelatda
  144. 14.Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Daya Beli Masyarakat meningkat Meningkatnya kelancaran idstribusi dan stabilitas harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting Indeks Harga Implisit (IHI) 15. Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
  145. 16.Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan Persentase cagar budaya yang dilestarikan
  146. 17.Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3 Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Efektifitas pelaksanaan kesejahteraan rakyat
  147. 18.Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BAB III - 40 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 aman, damai, harmonis, demokratis Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan
  148. 19.Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase konflik sosial yang diselesaikan
  149. 20.Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 4 Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Penduduk miskin menurun Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan
  150. 21.Perlindungan Dan Jaminan Sosial Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial Presentase PPKS tertangani
  151. 22.Rehabilitasi Sosial Terpenuhinya rumah layak huni bagi penduduk miskin/korban bencana/ terkena relokasi program pemda Persentase rumah tangga yang mendapat rumah layak huni
  152. 23.Pengembangan Perumahan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya ▪ Jumlah Produksi Rumput Laut ▪ Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Non Rumput Laut
  153. 24.Pengelolaan Perikanan Budidaya BAB III - 41 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
  154. 25.Pengelolaan Perikanan Tangkap Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Peningkatan Produksi Hortikultura ▪ Peningkatan Produksi Komoditas peternakan
  155. 26.Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Persentase Ohoi Terhubung jalan kondisi baik
  156. 27.Penyelenggaraan Jalan Meningkatnya akses mayarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase RT akses air bersih
  157. 28.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase bangunan Gedung pemerintah tertata dengan baik
  158. 29.Penataan Bangunan Gedung Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Angka kecelakaan lalu lintas darat
  159. 30.Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya kualitas layanan transportasi perairan Angka kecelakaan lalu lintas perairan
  160. 31.Pengelolaan Perairan BAB III - 42 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase pengendalian Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
  161. 32.Penyelenggaraan Penataan Ruang Ketahanan Pangan Daerah meningkat Meningkatnya Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan
  162. 33.Peningkatan Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ▪ IKA ▪ IKU ▪ IKTL
  163. 34.Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pengangguran Menurun Meningkatnya Kualitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja yang dilatih yang menciptakan lapangan kerja atau terserap di lapangan kerja
  164. 35.Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Meningkatnya kualitas pengelolaan informatika Indeks SPBE 36. Aplikasi Informatika Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian Persentase Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu
  165. 37.Kepegawaian Daerah Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Indeks Kualitas Layanan Pencatatan Sipil
  166. 38.Pencatatan Sipil Persentase penduduk usia KTP yang memiliki
  167. 39.Pendaftaran Penduduk BAB III - 43 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi public pemerintah daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public Pemerintah Daaerah
  168. 40.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
  169. 41.Pelayanan Penanaman Modal 1) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah ▪ Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD ▪ Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra
  170. 42.Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Persentase keselarasan RKPD dengan Renja bidang PPM
  171. 43.Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah BAB III - 44 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan (INWIL) Persentase keselarasan RKPD dengan Renja bidang INWIL Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam (EKOSDA) Persentase keselarasan RKPD dengan Renja bidang EKOSDA Meningkatnya tata Kelola perbendaharaan ▪ Persentase penurunan SILPA ▪ Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar
  172. 44.Pengelolaaan Keuangan Daerah Meningkatnya tata kelola Akuntansi dan Pelaporan Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Meningkatnya tata kelola asset daerah Persentase penambahan nilai asset tetap
  173. 45.Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
  174. 46.Pengelolaan Pendapatan Daerah BAB III - 45 | 66 No Visi/ Misi Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Meningkatnya Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital Persentase Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran, maupun proses dan kewenangan Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun n
  175. 47.Penyelenggaraan Pengawasan BAB III - 46 | 66 BAB III - 47 | 66 Program prioritas RPJMD diatas, pada hakekatnya merupakan penjabaran dari 9 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang diusung pada saat Pilkada untuk merealisasikan janji kerja 2025-2029. Program prioritas RPJMD tersebut dikelompokan menurut 9 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2025-2029 sebagai berikut. Tabel 3.4 Program Prioritas RPJMD Dijabarkan Menurut Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 No Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Program Prioritas RPJMD 1 2 3 1 Peningkatan Investasi dan Stabilisasi Harga
  176. 1.Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
  177. 2.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  178. 3.Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  179. 4.Perencanaan dan Pembangunan Industri
  180. 5.Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan
  181. 6.Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  182. 7.Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Daerah
  183. 8.Pengelolaan Perikanan Tangkap
  184. 9.Pengelolaan Perikanan Budidaya
  185. 10.Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3 Peningkatan Kualitas Manusia 11. Pengelolaan Pendidikan
  186. 12.Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  187. 13.Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  188. 14.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  189. 15.Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  190. 16.Pengendalian penduduk
  191. 17.Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 4 Ketahanan Sosial Dan Budaya 18. Perlindungan dan Jaminan Sosial
  192. 19.Rehabilitasi sosial
  193. 20.Pengembangan Kebudayaan
  194. 21.Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya BAB III - 48 | 66 No Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Program Prioritas RPJMD 1 2 3 5 Program Maluku Tenggara Aman, Tertib, Demokratis
  195. 22.Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  196. 23.Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  197. 24.Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 6 Program Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkualitas
  198. 25.Penyelenggaraan Jalan
  199. 26.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  200. 27.Penataan Bangunan dan Lingkungan
  201. 28.Penataan Bangunan Gedung
  202. 29.Pengembangan Perumahan
  203. 30.Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  204. 31.Pengelolaan Pelayaran
  205. 32.Penyelenggaraan Penataan Ruang 7 Program Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
  206. 33.Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  207. 34.Peningkatan, Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat 8 Program Peningkatan Kualitas SDM 35. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 9 Program Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Baik Bersih dan Melayani
  208. 36.Pengelolaan Aplikasi Informatika
  209. 37.Kepegawaian Daerah
  210. 38.Pencatatan Sipil
  211. 39.Pendaftaran Penduduk
  212. 40.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  213. 41.Pelayanan Penanaman Modal
  214. 42.Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  215. 43.Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  216. 44.Pengelolaaan Keuangan Daerah
  217. 45.Pengelolaan Barang Milik Daerah
  218. 46.Pengelolaan Pendapatan Daerah
  219. 47.Penyelenggaraan Pengawasan BAB III - 49 | 66 3.3.4 Proyek Strategis Daerah (PSD) Proyek Strategis Daerah (PSD) adalah proyek strategis yang memiliki output yang berdampak besar terhadap perekonomian dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. PSD dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan multi pihak. Pada tahun 2026-2029, dilaksanakan 6 PSD yaitu.
  220. 1.Pembangunan Taman Kawasan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara. Taman Kawasan Pemerintahan direncanakan dibangun pada tahun 2026 yang perencanaannya disiapkan pada tahun 2025. Pembangunan Taman Kawasan Pemerintahan meliputi pembangunan fisik taman kawasan, penyediaan tempat sampah, dan penyediaan dukungan Wifi untuk ruang publik. Perangkat Daerah yang berperan dalam pembangunan Taman Kawasan Pemerintahan adalah Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kominfo. Gambar 3.10 Peta Pembangunan Kawasan Pemerintahan Bundaran Maluku Tenggara Hebat
  221. 2.Pembangunan Obyek Wisata Ngiar Varat. Objek Wisata Ngiar Varat dibangun secara kolaboratif. Perangkat Daerah yang terlibat secara langsung dalam pembangunan Obyek Wisata Ngiar Varat adalah Bappelitbangda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUTR, Dinas ▪ Pembangunan Taman Kawasan Pemerintahan Bundaran MTH ▪ Pemasangan Rambu-rambu lalulintas ▪ Penyediaan Tempat Sampah 3R BAB III - 50 | 66 PERKIMTAN, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kominfo. Gambar 3.11 Peta Pembangunan Obyek Wisata Ngiar Varat Beberapa kegiatan non fisik indikatif untuk mendukung Daya Tarik Wisata di Obyek Wisata Ngiar Varat antara lain. ▪ Penetapan Trayek Angkutan Umum Wisata ▪ Pembentukkan POKDARWIS NGIAR VARAT ▪ Pelatihan Pemandu Wisata ▪ Pelatihan Ekonomi Kreatif berbasis sumberdaya lokal ▪ Penyelenggaraan Gelar Budaya Kei, Ngel-ngel, dan Tarian Adat (Lagu dan Tarian Adat) ▪ Pelatihan Pemandu Snorkeling dan Diving untuk wisata bawah laut ▪ Kemudahan Pelayanan Perijinan bagi investor ▪ Pembangunan Portal pada Pintu Masuk Objek Wisata Ngiar Varat ▪ Pembangunan Tempat Parkir ▪ Pembangunan Pos Informasi ▪ Pembangunan Kedai Kopi, Kedai Makanan, Kedai Soevenir, dan kedai Jasa pijat berciri Khas Kei ▪ Pembangunan Musholah Ngiar Varat ▪ Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Tandon Air ▪ Penyediaan Jaringan Pembuangan Limbah ▪ Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah ▪ Penyediaan Toilet dan Kamar Mandi ▪ Pembangunan Panggung Gelar Seni dan Budaya Daerah ▪ Penyediaan Rambu-rambu Lalu lintas menuju Ngiarvarat ▪ Pembangunan Pos Pelayanan Kesehatan Wisatawan (POSYANKESWIS) ▪ Penyediaan Mobil Ambulance Pariwisata ▪ Pembuatan Fish Apartement (Apartemen Ikan) di Perairan Pantai Ngiar Varat Kegiatan Indikatif ▪ Pembangunan Gazebo Ngiar Varat berciri khas Kei BAB III - 51 | 66
  222. 3.Pembangunan Jalan Alternatif Kota Langgur Pembangunan jalan alternatif kota langgur sebagai upaya mengembangkan dan memperlancar arus lalu lintas kota langgur dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan daerah. Pembangunan jalan alternatif kota Langgur dilakukan oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Perhubungan. Gambar 3.12 Peta Pembangunan Jalan Alternatif Kota Langgur
  223. 4.Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut dan Gudang Penyimpanan. Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut dan Gudang Penyimpanan Rumput Laut sebagai salah satu sumber baru pendapatan asli daerah. Pembangunan dilakukan oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan.
  224. 5.Pembangunan Simpang Tiga (S3) Kolser Pembangunan S3 Kolser sebagai simpul pertumbuhan UMKM di Kawasan Kota Langgur. Pembangunan lokasi UMKM S3 Kolser dilakukan oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan ▪ Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut ▪ Pembangunan Gudang Penyimpanan Lumput Laut ▪ Penyediaan Rambu2-rambu lalu Lintas ▪ Penyediaan IPAL BAB III - 53 | 66 Gambar 3.14 Peta Pembangunan Simpang 3 Kolser
  225. 6.Pembangunan Jalan Kawasan Industri Danar - Uf-Maar. Jalan menuju Kawasan Industri Uf-Maar Kei Kecil Timur Selatan dibangun dalam rangka mendukung industri berbasis komoditi unggulan daerah, termasuk upaya mewujudkan pelabuhan kontainer untuk mendukung rantai penyediaan (supply chain) kebutuhan penduduk Kawasan Blok Masela. Jalan menuju Kawasan Industri Uf-Maar Kei Kecil Timur Selatan dibangun oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Perhubungan.
(1)Penguatan sentra produksi perikanan Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI) Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan Pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan Pembentukkan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDES, serta revitalisasi pasar rakyat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
(2)Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan Pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (Smart Fisheries Village) serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan Pengelolaan Perikanan Tangkap BAB III - 56 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6 2 Provinsi Maluku Lokasi: Kabupaten Maluku Tenggara Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegian ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau
(1)Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans dan jalan 3T Penanganan jalan daerah dan jalan 3 T di Pulau Kei Besar Penyelenggaraan Jalan
(2)Pengembangan Pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran Peningkatan fasilitas pelabuhan Banda Eli Penyelenggaraan Jalan Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara
(3)Pengembangan Bandara dan optimalisasi layanan bandara Pengembangan Bandara Langgur - 3 Kawasan Potensial Swasambada Pangan ▪ Kabupaten Maluku Tenggara (Ubi dan Rumput Laut) Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik/ bluefood berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap
(1)Penguatan Produksi Optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Optimasi lahan termasuk revitatisasi lahan rusak menjadi produktif Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPl) tanaman pangan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, Pengelolaan Perikanan Budidaya BAB III - 57 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6 Pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut Pengelolaan Perikanan Budidaya
(2)Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pangan, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pembangunan Embung Pertanian Dan Jaringan Irigasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Penyediaan Dan Peningkatan Jalan Akses Menuju Sentra Pangan Lokal Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Penyediaan Sarana Prasarana Pascapanen, Dan Sarana Pengolaha Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Pengadaan Gudang Lumbung Pangan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Dan Akuakultur Pengelolaan Perikanan Budidaya BAB III - 58 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6
(3)Penguatan Kapasitas SDM (Petani nelayan dan Pembudidaya ikan Penguatan dan Pelatihan kelompok Tani Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong ownership petani, dan pembudidaya ikan pada asset dan Lembaga yangb telah dibentuk Penyuluhan Pertanian Pendampingan dan digitalisasi pertanian. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4 Kecamatan Perbatasan: Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Penguatan kacamatan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki dan Ilwaki, serta Kecamatan perbatasan prioritas,
(1)Pemenuhan layanan dasar Penyediaan rumah layak huni, Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan Prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan Penyelenggaraan Jalan Peningkatan SPAM, SPAL Pengelolaan Sumberdaya Air BAB III - 59 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6 Timur, Kei Besar Selatan Barat Pengelolaan dan pengembangan sistem Limbah Pengelolaan sampah berbasis 3R, Pengelolaan Persampahan Peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting
(2)Penguatan tata kelola pemerintahan Piloting pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN Pengembangan Sumberdaya Manusia 5 Penguatan Sekolah Terbuka Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka
(1)Peningkatan tatakelola Pendidikan, Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP dan SMA Pengelolaan Pendidikan
(2)Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan Rehabilitasi Dan Renovasi Sekolah Dasar Dan Menengah Pengelolaan Pendidikan Pembangunan Gedung Asrama Beserta Kelengkapannya Pengelolaan Pendidikan BAB III - 60 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6 Peningkatan Akses Internet Untuk Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh Pengelolaan Pendidikan
(3)Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan Pengelolaan Pendidikan
(4)Peningkatan literasi pembinaan program literasi pada generasi muda Pembinaan Perpustakaan fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Literasi Digital
(5)Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat Pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual Pengembangan Kurikulum
(6)Peningkatan pengelolaan kepegawaian Penyediaan ASN (pendidik dan tenaga kependidikan) Kepegawaian Daerah 6 Penanganan Penyakit TBC Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan
(1)Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC Penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan BAB III - 61 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6 Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Layanan pencegahan dan pcngendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bantuan stimulan perumahan swadaya Pengembangan Perumahan Peningkatan kualitas hunian tidak layak Pengembangan Perumahan Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam berolahraga Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
(2)Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria Penyediaan alat dan bahan kesehatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Pencegahan dan pengendalian malaria Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan BAB III - 62 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6 Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Pengelolaan sumberdaya air Pengelolaan dan pengembangan system limbah 7 Provinsi Maluku Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya
(1)Peningkatan gizi Pelaksanaan Deteksi Dini Masalah Gizi Sebelum Stunting Terjadi Serta Pemberian Tata Laksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Pemberian Makaaan Tambahan Bagi Ibu Hamil Dan Balita Dari Bufer Stock Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Implementasi Program Gizi Seimbang Dan Gerakan EMAS (Emak-Emak Dan Anak- Anak Minum Susu, Serta Penambahan Vitamin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman BAB III - 63 | 66 No Lokasi Prioritas Aspek Intervensi Highlight Indikasi Intervensi Output Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional 1 2 3 4 5 6
(2)Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, Peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL Pengelolaan sumberdaya air Pengelolaan dan pengembangan system limbah
(3)Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
(4)Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak Penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Penguatan implementasi program KB Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Sumber: RPJMN 2025-2029, disesuaikan BAB III - 64 | 66 BAB III - 65 | 66 Disamping program dan kegiatan nasional yang disebutkan diatas, Pemerintah menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dilaksanakan secara nasional. PHTC tersebut harus didukung dengan program daerah yang bersinergi untuk mewujudkan tujuan pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional. Dari kedelapan PHTC yang ditetapkan, 5 (lima) diantaranya dapat didukung oleh daerah sesuai kewenangan. Program Daerah Penunjang pelaksanaan PHTC di Kabupaten Maluku Tenggara diuraikan sebagai berikut. Tabel 3.6 PHTC dan Program Daerah Penunjang Tahun 2025 s.d. 2029 No 8 Program Hasil Terbaik Cepat Program Daerah Penunjang Program Nasional Sesuai Kewenangan 1 2 3 1 Memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil dan anak balita Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 2 Menyelenggarakan pemeriksaaan Kesehatan gratis, menuntaskan status TBC, dan membangun rumah sakit lengkap Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; • Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Pengolahan Perikanan Budidaya; dan • Program Pengolahan Perikanan Tangkap 4 Mengembangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi Program Pengelolaan Pendidikan 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut - 6 Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri dan pejabat negara) - 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, Program pengembangan perumahan BAB III - 66 | 66 Sumber: RPJMN 2025-2029 No 8 Program Hasil Terbaik Cepat Program Daerah Penunjang Program Nasional Sesuai Kewenangan 1 2 3 terutama generasi melinial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkat rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke PDB ke 23% - B a b I V - 1 | 60 Program Perangkat Daerah ini meliputi 47 program prioritas Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk menjalankan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan program perangkat daerah lainnya yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Selain diselenggarakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran, 47 program prioritas pemerintah daerah dan program perangkat daerah lainnya juga laksanakan untuk mendukung implementasi kegiatan prioritas utama RPJMN Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan di Provinsi Maluku. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 ditetapkan sebagai berikut. B a b I V - 2 | 60 B a b I V - 3 | 60 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 23.493.795.838 24.668.485.629 25.901.909.911 27.197.005.406 28.556.855.677

1.Dinas Pendidikan 23.493.795.838 24.668.485.629 25.901.909.911 27.197.005.406 28.556.855.677 1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indeks Pemerataan Guru 0,69 0,79 1.250.000.000 0,80 1.312.500.000 0,80 1.378.125.000 0,84 1.447.031.250 0,85 1.519.382.813 Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik 0,74 0,67 1.500.000.000 0,6 1.575.000.000 00.54 1.653.750.000 0,49 1.736.437.500 0,44 1.823.259.375 2) Pengelolaan Pendidikan Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B 59,49 65,46 550.000.000 70,81 577.500.000 75,81 606.375.000 80,81 636.693.750 85,81 668.528.438 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 33,68 43,66 350.000.000 45,16 367.500.000 46,66 385.875.000 48,16 405.168.750 49,66 425.427.188 APS PAUD (5-6 Tahun) 68,96 74,89 550.000.000 77,86 577.500.000 80,83 606.375.000 83,8 636.693.750 86,77 668.528.438 Kemampuan Literasi SD 43,71 48,71 2.650.000.000 53,80 2.782.500.000 56,21 2.921.625.000 58,72 3.067.706.250 60,72 3.221.091.563 Kemampuan Numerasi SD 41,20 47,00 2.650.000.000 52,80 2.782.500.000 55,70 2.921.625.000 58,60 3.067.706.250 60,60 3.221.091.563 Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS SD/SMP) 98,30 98,60 3.500.000.000 98,75 3.675.000.000 98,90 3.858.750.000 99,05 4.051.687.500 99,20 4.254.271.875 Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SD 65,50 67,30 350.000.000 68,20 367.500.000 69,10 385.875.000 70,00 405.168.750 70,90 425.427.188 B a b I V - 4 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Iklim Kebhinekaan SD 68,29 70,29 550.000.000 71,29 577.500.000 72,29 606.375.000 73,29 636.693.750 74,29 668.528.438 Iklim Inklusivitas SD 51,97 56,99 450.000.000 59,47 472.500.000 61,97 496.125.000 64,47 520.931.250 66,97 546.977.813 Kemampuan Literasi SMP 61,47 63,67 2.650.000.000 64,77 2.782.500.000 65,87 2.921.625.000 66,97 3.067.706.250 68,07 3.221.091.563 Kemampuan Numerasi SMP 56,29 59,29 2.650.000.000 60,79 2.782.500.000 62,29 2.921.625.000 63,79 3.067.706.250 65,79 3.221.091.563 Iklim Keamanan SMP 68,92 71,92 350.000.000 73,42 367.500.000 74,92 385.875.000 76,42 405.168.750 77,92 425.427.188 Iklim Kebhinekaan SMP 73,96 75,96 350.000.000 76,96 367.500.000 77,96 385.875.000 78,96 405.168.750 79,96 425.427.188 Iklim Inklusivitas SMP 56,96 61,76 750.000.000 64,16 787.500.000 66,56 826.875.000 68,96 868.218.750 71,36 911.629.688 Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 22,89 32,85 350.000.000 37,82 367.500.000 42,8 385.875.000 47,78 405.168.750 52,76 425.427.188 3) Pengembanga n Kurikulum Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal 95 95 1.318.800.000 98 1.384.740.000 100 1.453.977.000 100 1.526.675.850 100 1.603.009.643 4) Pengendalian Perizinan Pendidikan Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperba harui 3 4 253.157.825 4 265.815.716 4 279.106.502 4 293.061.827 4 307.714.919 5) Pengembanga n Bahasa dan Sastra Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Persentase pengembangan bahasa dan sastra 80 90 471.838.013 95 495.429.913 95 520.201.409 100 546.211.479 100 573.522.053 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 24.106.484.669 25.311.808.902 26.577.399.347 27.906.269.315 29.301.582.780
2.Dinas Kesehatan 24.106.484.669 25.311.808.902 26.577.399.347 27.906.269.315 29.301.582.780 B a b I V - 5 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun 1,4 1,4 3.500.000.000 1,4 3.675.000.000 1,4 3.858.750.000 1,4 4.051.687.500 1,4 4.254.271.875 Desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat 80,00 85,00 5.500.000.000 87,00 5.775.000.000 90,00 6.063.750.000 90,00 6.366.937.500 95,00 6.685.284.375 Prevalensi Obesitas > 18 Tahun 23,4 23,4 3.500.000.000 23,4 3.675.000.000 23,4 3.858.750.000 23,4 4.051.687.500 23,4 4.254.271.875 Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar 84 85 3.500.000.000 87 3.675.000.000 89 3.858.750.000 91 4.051.687.500 92 4.254.271.875 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 76,61 77 1.235.000.000 78 1.296.750.000 79 1.361.587.500 79,5 1.429.666.875 80 1.501.150.219 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat - 100 3.500.000.000 100 3.675.000.000 100 3.858.750.000 100 4.051.687.500 100 4.254.271.875 Proporsi Fasyankes terintegrasi SIKN 40 50 110.000.000 55 115.500.000 60 121.275.000 65 127.338.750 70 133.705.688 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Rasio Naked dan Named terhadap populasi 5,2: 1.000 5,3: 1.000 1.535.927.794 5,3: 1.000 1.612.724.183 5,4: 1.000 1.693.360.393 5,4: 1.000 1.778.028.412 5,5: 1.000 1.866.929.833 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan Proporsi Fasyankes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar 80 83 755.771.625 86 793.560.206 89 833.238.217 92 874.900.127 95 918.645.134 B a b I V - 6 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 makanan minuman 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat bidang kesehatan Persentase masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan 100 100 181.707.750 100 190.793.138 100 200.332.794 100 210.349.434 100 220.866.906 5) Akreditasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kualitas Pelayanan pada fasilitas Kesehatan Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna 32,5 35 788.077.500 36,5 827.481.375 44 868.855.444 62,5 912.298.216 75,25 957.913.127 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 88.128.144.828 92.534.552.070 97.161.279.673 102.019.343.657 107.120.310.840
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 88.128.144.828 92.534.552.070 97.161.279.673 102.019.343.657 107.120.310.840 1) Penyelenggara an Jalan Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang nyaman dan aman Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik 60,00 65,00 27.513.051.892 70,00 28.888.704.486 75,00 30.333.139.711 80,00 31.849.796.696 85,00 33.442.286.531 2) Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air minum Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kecamatan dan ohoi 71,62 77,3 22.323.999.479 80,14 23.440.199.453 85,81 24.612.209.426 88,65 25.842.819.897 90,34 27.134.960.892 3) Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata Persentasi penataan bangunan dan lingkungan 45 46 10.378.104.825 48 10.897.010.066 50 11.441.860.569 53 12.013.953.598 56 12.614.651.278 4) Penataan Bangunan Gedung Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase bangunan gedung pemerintah tertata dengan baik 76,09 80,43 8.189.052.412 82,6 8.598.505.033 86,94 9.028.430.285 89,11 9.479.851.799 92,13 9.953.844.389 B a b I V - 7 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5) Penyelenggara an Penataan Ruang Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase pengendalian Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan 61,39 65,93 540.420.861 66, 567.441.904 68 595.813.999 69 625.604.699 73 656.884.934 6) Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir 45 46 3.648.631.552 48 3.831.063.129 53 4.022.616.286 56 4.223.747.100 58 4.434.934.455 Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob 41,56 47,27 778.357.862 40,13 817.275.755 55,84 858.139.543 58,69 901.046.520 60,65 946.098.846 Persentase luas layananan irigasi multi komuditas 46,68 48,42 1.518.905.241 50,16 1.594.850.503 53,74 1.674.593.028 55,48 1.758.322.680 58,20 1.846.238.814 9) Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Meningkatnya Layanan Persampahan Regional Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST Regional - 100 1.297.263.103 100 1.362.126.258 100 1.430.232.571 100 1.501.744.200 100 1.576.831.410 10) Pengelolaan dan Pengembanga n Sistim Air Limbah Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) 79,17 79,69 5.243.157.758 79,95 5.505.315.646 80,48 5.780.581.428 85,32 6.069.610.499 89,76 6.373.091.024 11) Pengelolaan dan Pengembanga Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik 60 61,05 1.583.768.396 61,85 1.662.956.816 63,45 1.746.104.657 64,25 1.833.409.890 64,25 1.925.080.384 B a b I V - 8 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 n Sistem Drainase 12) Pengembanga n Permukiman Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik N/A 60 2.843.221.017 63 2.985.382.068 65 3.134.651.171 69 3.291.383.730 73 3.455.952.916 13) Pengembanga n Jasa Kontruksi Meningkatnya Kompotensi Tenaga kontruksi Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli 75 85 324.315.776 90 340.531.565 95 357.558.143 100 375.436.050 100 394.207.852 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 32.431.577.577 34.572.003.094 36.809.721.802 39.149.747.041 41.341.167.145 1) Pengembanga n Perumahan Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase Rumah tangga yang mendapat Rumah Layak Huni 80.35.0 0 81.86 28.080.525.425 86 29.484.551.696 90 30.958.779.281 95 32.506.718.245 100 34.132.054.158 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 100 1.945.894.655 100 2.043.189.387 100 2.145.348.857 100 2.252.616.300 100 2.365.247.115 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 100 486.473.664 100 510.797.347 100 536.337.214 100 563.154.075 100 591.311.779 2) Kawasan Permukiman Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentase luas kawasan kumuh 10 12 3.843.157.758 13 4.035.315.646 14 4.237.081.428 15 4.448.935.499 16 4.671.382.274 B a b I V - 9 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 - 15 ha yang ditangani 3) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) 4 5 3.197.231.474 5 3.357.093.047 5 3.524.947.700 6 3.701.195.084 6 3.886.254.839 4) Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase sertifikasi dan Registrasi bidang Perumahan bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) 33 35 2.918.841.982 37 3.064.784.081 39 3.218.023.285 41 3.378.924.449 43 3.547.870.672 5) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Berkurangnya kawasan permukiman kumuh Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh 10 12 1.370.242.060 14 1.438.754.163 16 1.510.691.871 18 1.586.226.465 20 1.665.537.788 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.Satuan Polisi Pamong Praja 2.547.500.000 2.674.875.000 2.808.618.750 2.949.049.688 3.096.502.172 1) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan 100 100 752.000.000 100 789.600.000 100 829.080.000 100 870.534.000 100 914.060.700 B a b I V - 10 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Tibumtransmas 100 100 1.300.500.000 100 1.365.525.000 100 1.433.801.250 100 1.505.491.313 100 1.580.765.878 Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Perentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 100 100 320.000.000 100 336.000.000 100 352.800.000 100 370.440.000 100 388.962.000 Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Persentas PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya 100 100 175.000.000 100 183.750.000 100 192.937.500 100 202.584.375 100 212.713.594
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.370.550.000 2.489.077.500 2.613.531.375 2.744.207.944 2.881.418.341 1) Penanggulanga n Bencana Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 60 70 370.050.000 74 388.552.500 78 407.980.125 81 428.379.131 85 449.798.088 Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat Persentase penanganan tanggap darurat bencana 60 70 850.500.000 74 893.025.000 78 937.676.250 81 984.560.063 85 1.033.788.066 Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase penanganan pasca bencana 70 75 1.150.000.000 79 1.207.500.000 83 1.267.875.000 87 1.331.268.750 91 1.397.832.188
7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.915.500.000 2.011.275.000 2.111.838.750 2.217.430.688 2.328.302.222 1) Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran 100 100 285.500.000 100 299.775.000 100 314.763.750 100 330.501.938 100 347.027.034 B a b I V - 11 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyelematan Non Kebakaran Meningkanya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 100 255.000.000 100 267.750.000 100 281.137.500 100 295.194.375 100 309.954.094 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
8.Dinas Sosial Daerah 2.951.675.000 3.099.258.750 3.254.221.688 3.416.932.772 3.587.779.410 1) Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 80 100 520.000.000 100 546.000.000 100 573.300.000 100 601.965.000 100 632.063.250 Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi 80 85 450.500.000 87 473.025.000 89 496.676.250 91 521.510.063 92 547.585.566 Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya 100 100 235.000.000 100 246.750.000 100 259.087.500 100 272.041.875 100 285.643.969 Peningkatan Indeks Kebutuhan dasar 25 25 120.000.000 26 126.000.000 27 132.300.000 28 138.915.000 30 145.860.750 Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional 68.80 68.80 75.000.000 74.99 78.750.000 81.74 82.687.500 89.10.00 86.821.875 97.12.0 0 91.162.969 Peningkatan Indeks 25 25 65.000.000 26 68.250.000 27 71.662.500 28 75.245.625 30 79.007.906 B a b I V - 12 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Keberdayaan Ekonomi 2) Rehabilitasi Sosial Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 100 430.500.000 100 452.025.000 100 474.626.250 100 498.357.563 100 523.275.441 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 100 65.000.000 100 68.250.000 100 71.662.500 100 75.245.625 100 79.007.906 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 65 100 60.000.000 100 63.000.000 100 66.150.000 100 69.457.500 100 72.930.375 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 65 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 65 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 Indeks Kesejahteraan NA 100 60.000.000 100 63.000.000 100 66.150.000 100 69.457.500 100 72.930.375 B a b I V - 13 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sosial Penyandang disabilitas Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NA 100 60.000.000 100 63.000.000 100 66.150.000 100 69.457.500 100 72.930.375 Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut usia NA 100 60.000.000 100 63.000.000 100 66.150.000 100 69.457.500 100 72.930.375 Persentase penduduk korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang terlayani NA 100 60.000.000 100 63.000.000 100 66.150.000 100 69.457.500 100 72.930.375 3) Pemberdayaan Sosial Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti rehabilitasi sosial NA 100 99.607.500 100 104.587.875 100 109.817.269 100 115.308.132 100 121.073.539 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan NA 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 B a b I V - 14 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar NA 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 100 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 4) Penanganan Bencana Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Persentase Lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial 100 100 120.000.000 100 126.000.000 100 132.300.000 100 138.915.000 100 145.860.750 Persentase masyarakat didaerah rawan NA 100 75.000.000 100 78.750.000 100 82.687.500 100 86.821.875 100 91.162.969 B a b I V - 15 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bencana yang meningkat kesiapsiagaannya Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial NA 100 85.000.000 100 89.250.000 100 93.712.500 100 98.398.125 100 103.318.031 5) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Meningkatnya kualitas taman makam pahlawan Persentase pemanfaatan taman makam pahlawan dalam setahun 90 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 6) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Terlayaninya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terlayani NA 100 11.067.500 100 11.620.875 100 12.201.919 100 12.812.015 100 13.452.615 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 895.000.000 939.750.000 986.737.500 1.036.074.375 1.087.878.094 1) Perencanaan Tenaga Kerja 95.000.000 124.125.000 154.706.250 186.816.562 220.532.390 2) Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat 160 80 487.500.000 80 511.875.000 82 537.468.750 85 564.342.188 90 592.559.297 3) Penempatan Tenaga Kerja Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja 47 25 150.000.000 25 157.500.000 25 165.375.000 25 173.643.750 25 182.325.938 4) Hubungan Industrial Meningkatnya Pekerja Tingkat Penanganan 100 100 162.500.000 100 170.625.000 100 179.156.250 100 188.114.063 100 197.519.766 B a b I V - 16 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hubungan Idustrialisasi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 765.000.000 803.250.000 843.412.500 885.583.125 929.862.281 1) Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran responsif Gender (ARG) NA 100 345.000.000 100 362.250.000 100 380.362.500 100 399.380.625 100 419.349.656 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan n.a 26,5 45.000.000 30,475 47.250.000 35,05 49.612.500 40,3 52.093.125 46,35 54.697.781 2) Perlindungan Perempuan Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif n.a 30 75.000.000 34,5 78.750.000 39,68 82.687.500 45,63 86.821.875 52,47 91.162.969 3) Peningkatan Kualitas Keluarga Menigkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar NA - 55.000.000 - 57.750.000 - 60.637.500 - 63.669.375 - 66.852.844 4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan anak dalam pembangunan Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan atau NA - 50.000.000 - 52.500.000 - 55.125.000 - 57.881.250 - 60.775.313 B a b I V - 17 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 penyusunan kebijakan 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA) Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak NA - 50.000.000 - 52.500.000 - 55.125.000 - 57.881.250 - 60.775.313 Indeks Perlindungan Anak 59,31 60,5 45.000.000 61,71 47.250.000 62,94 49.612.500 64,2 52.093.125 65,48 54.697.781 6) Perlindungan Khusus Anak Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 60 60 50.000.000 60 52.500.000 60 55.125.000 60 57.881.250 60 60.775.313 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) NA - 50.000.000 - 52.500.000 - 55.125.000 - 57.881.250 - 60.775.313 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
3.Dinas Ketahanan Pangan 2.200.000.000 2.310.000.000 2.425.500.000 2.546.775.000 2.674.113.750 1) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan 72 75 210.000.000 78 220.500.000 80 231.525.000 82 243.101.250 85 255.256.313 2) Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Pertumbuhan produk pangan olahan untuk kemandirian pangan (%) 5 5 1.750.000.000 50 1.837.500.000 75 1.929.375.000 100 2.025.843.750 120 2.127.135.938 3) Penanganan Kerawanan Pangan Meningkatnya Penanganan Persentase Daerah rentan rawan pangan (%) 3,13 2,08 120.000.000 1,56 126.000.000 1,04 132.300.000 0,52 138.915.000 0 145.860.750 B a b I V - 18 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kerawanan pangan 4) Pengawasan keamanan pangan Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Persentase Pangan Aman Konsumsi (%) 100 100 120.000.000 100 126.000.000 100 132.300.000 100 138.915.000 100 145.860.750 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.050.000.000 1.228.500.000 1.289.925.000 1.354.421.250 1.422.142.315 3) Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 100 100 450.000.000 105 472.500.000 110 496.125.000 116 520.931.250 122 546.977.813 5) Pengelolaan Tanah Kosong Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase tanah kosong yang dikelola 10 15 50.000.000 16 52.500.000 17 55.125.000 17 57.881.250 18 60.775.313 6) Penatagunaan Tanah Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase luas lokasi dan konsolidasi tanah 12 15 50.000.000 16 52.500.000 17 55.125.000 17 57.881.250 18 60.775.313 12) Penyelesaian sengketa tanah garapan Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase penyelesaian Kasus Tanah Garapan NA 100 120.000.000 100 126.000.000 100 132.300.000 100 138.915.000 100 145.860.750 13) Redistribusi tanah dan Ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Luasan tanah obyek Landreform (TOL) yang diredistribusikan NA 100 450.000.000 105 472.500.000 110 496.125.000 116 520.931.250 122 546.977.813 B a b I V - 19 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14) Pengelolaan ijin membuka tanah Tertatanya pengelolaan pembukaan tanah Jumlah Izin membuka tanah diterbitkan NA 73 50.000.000 77 52.500.000 80 55.125.000 85 57.881.250 89 60.775.313 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5.Dinas Lingkungan Hidup 6.145.000.000 6.452.250.000 6.774.862.500 7.113.605.625 7.469.285.906 1) Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup Menurunnya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup Indeks kualitas air 60 60,2 110.000.000 60,4 115.500.000 60,5 121.275.000 60,6 127.338.750 60,7 133.705.688 Indeks Kualitas Udara 93,39 93,4 70.000.000 93,41 73.500.000 93,42 77.175.000 93,43 81.033.750 93,44 85.085.438 Indeks Kualitas Tanah 66 66,72 110.000.000 66,73 115.500.000 66,74 121.275.000 66,75 127.338.750 66,76 133.705.688 2) Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (KEHATI) Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau terkelola dengan baik 100 100 75.000.000 100 78.750.000 100 82.687.500 100 86.821.875 100 91.162.969 3) Perencanaan Lingkungan Hidup Meningkatnya aktifitas kajian lingkungan mitigasi dampak KRP Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindak lanjuti 100 100 85.000.000 100 89.250.000 100 93.712.500 100 98.398.125 100 103.318.031 4) Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Persentase limbah B3 terkelola 10 15 85.000.000 16 89.250.000 17 93.712.500 17 98.398.125 18 103.318.031 5) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, 60 65 50.000.000 68 52.500.000 72 55.125.000 75 57.881.250 79 60.775.313 B a b I V - 20 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) lingkungan yang diterbitkan izin PPLH, dan PUU LH 6) Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHa), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya 100 100 85.000.000 100 89.250.000 100 93.712.500 100 98.398.125 100 103.318.031 7) Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya 2 50 50.000.000 50 52.500.000 50 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 8) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 5 50.000.000 10 52.500.000 15 55.125.000 20 57.881.250 25 60.775.313 9) Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana Persentase penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana 80 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 10) Pengelolaan Persampahan Meningkatnya tata kelola persampahan Indeks kinerja pengelolaan sampah 30 33 5.325.000.000 35 5.591.250.000 36 5.870.812.500 38 6.164.353.125 40 6.472.570.781 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 740.500.000 777.525.000 816.401.250 857.221.313 900.082.378 B a b I V - 21 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) Pencacatan Sipil Meningkatnya kualitas administrasi pencatatan sipil Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan 90 100 55.000.000 100 57.750.000 100 60.637.500 100 63.669.375 100 66.852.844 Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 90 100 55.000.000 100 57.750.000 100 60.637.500 100 63.669.375 100 66.852.844 Persentase Akta Pernikahan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 85 100 55.000.000 100 57.750.000 100 60.637.500 100 63.669.375 100 66.852.844 Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 85 100 55.000.000 100 57.750.000 100 60.637.500 100 63.669.375 100 66.852.844 2) Pendaftaran Penduduk Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan masyarakat Persentase penduduk usia KTP yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) 85 100 375.000.000 100 393.750.000 100 413.437.500 100 434.109.375 100 455.814.844 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 80 100 35.500.000 100 37.275.000 100 39.138.750 100 41.095.688 100 43.150.472 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan 100 100 65.000.000 100 68.250.000 100 71.662.500 100 75.245.625 100 79.007.906 4) Pengelolaan Profil Kependudukan Meningkatnya kualitas profil kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan - 100 45.000.000 100 47.250.000 100 49.612.500 100 52.093.125 100 54.697.781 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa B a b I V - 22 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 1.059.200.000 1.112.160.000 1.167.768.000 1.226.156.400 1.287.464.220 1) Penataan Desa Meningkatnya Kualitas Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa 24,96 25,01 55.000.000 28,76 57.750.000 33,08 60.637.500 38,04 63.669.375 43,74 66.852.844 2) Peningkatan Kerjasama Desa Meningkatnya efktifitas kerjasama desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 19,65 20,5 75.000.000 23,57 78.750.000 27,11 82.687.500 31,18 86.821.875 35,85 91.162.969 3) Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 34,44 35,46 576.200.000 40,78 605.010.000 46,9 635.260.500 53,93 667.023.525 62,02 700.374.701 Persentase fasilitasi tata kelola desa 16,34 17,3 238.000.000 19,89 249.900.000 22,88 262.395.000 26,31 275.514.750 30,26 289.290.488 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan masyarakat hukum Adat Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat 38,76 38,76 115.000.000 44,57 120.750.000 51,26 126.787.500 58,95 133.126.875 67,79 139.783.219 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 1.321.000.000 1.387.050.000 1.456.402.500 1.529.222.625 1.605.683.756 1) Pengendalian Penduduk Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) TFR 30 33 150.500.000 36,3 158.025.000 39,93 165.926.250 43,92 174.222.563 48,32 182.933.691 Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate) ASFR 15-19 tahun 30 31,5 120.000.000 33,08 126.000.000 34,73 132.300.000 36,47 138.915.000 38,29 145.860.750 B a b I V - 23 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2) Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga 100 100 550.000.000 100 577.500.000 100 606.375.000 100 636.693.750 100 668.528.438 3) Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana Angka prevalensi kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) 71,04 72,18 475.500.000 72,89 499.275.000 73,58 524.238.750 74,34 550.450.688 75,89 577.973.222 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmed need) 20,1 19,75 25.000.000 19,02 26.250.000 18,5 27.562.500 18,01 28.940.625 17,03 30.387.656 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
9.Dinas Perhubungan 1.460.000.000 1.533.000.000 1.609.650.000 1.690.132.500 1.774.639.125 1) Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektifitas darat 100 100 120.000.000 105 126.000.000 110 132.300.000 116 138.915.000 122 145.860.750 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal 30 33 475.000.000 35 498.750.000 36 523.687.500 38 549.871.875 40 577.365.469 2) Pengelolaan Pelayaran Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Konektifitas laut 100 100 865.000.000 105 908.250.000 110 953.662.500 116 1.001.345.625 122 1.051.412.906 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Iinformtika
10.Dinas Komunikasi dan Informatika 1.020.000.000 1.071.000.000 1.124.550.000 1.180.777.500 1.239.816.375 1) Pengelolaan Informasi Dan Terlaksananya Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan 100 100 550.000.000 105 577.500.000 110 606.375.000 116 636.693.750 122 668.528.438 B a b I V - 24 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Terpublikasi 2) Pengelolaan Aplikasi Informatika Tersedianya Aplikasi Informatika Persentase PD Melakukan Sistem Pelayanan Berbasis Elektonik 10 20 250.000.000 21 262.500.000 22 275.625.000 23 289.406.250 24 303.876.563 Persentase PD Memanfaatkan Jaringan TIK - 75 220.000.000 78.75 231.000.000 83 242.550.000 87 254.677.500 91 267.411.375 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.185.000.000 1.244.250.000 1.306.462.500 1.371.785.625 1.440.374.906 1) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri Pertumbuhan UMKM yang meningkat Akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM (%) 0,75 0.05 230.000.000 0,17 241.500.000 4 253.575.000 4 266.253.750 4 279.566.438 2) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Meningkatnya Produktivitas Koperasi Persentase Koperasi Produktif 10 40 220.000.000 60 231.000.000 70 242.550.000 80 254.677.500 90 267.411.375 3) Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Jumlah Koperasi aktif (Unit) 50 10 150.000.000 10.50 157.500.000 11 165.375.000 12 173.643.750 12 182.325.938 4) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi Jumlah Koperasi yang memiliki Omzet Tahunan (Unit) 5 8 150.000.000 08.40 157.500.000 9 165.375.000 9 173.643.750 10 182.325.938 5) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian Jumlah Koperasi yang memiliki SDM bersertifikasi kompetensi (Unit) 120 10 210.000.000 10.50 220.500.000 11 231.525.000 12 243.101.250 12 255.256.313 B a b I V - 25 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6) Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase Koperasi/USP yang mendapatkan rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam (%) 0 100 75.000.000 100 78.750.000 100 82.687.500 100 86.821.875 100 91.162.969 7) Pengembanga n UMKM Meningkatnya Daya Saing UMKM Persentase Daya Saing UMKM (%) 9 100 75.000.000 100 78.750.000 100 82.687.500 100 86.821.875 100 91.162.969 8) Penguatan Badan Hukum Koperasi Meningkatnya Legalitas Koperasi Jumlah Koperasi Legal (Unit) 0 10 75.000.000 10.50 78.750.000 11 82.687.500 12 86.821.875 12 91.162.969 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
12.Dinas Penanaman Modal dan PTSP 760.000.000 798.000.000 837.900.000 879.795.000 923.784.750 1) Pengembanga n Iklim Penanaman Modal Meningkatnya Kemudahan Berinvetasi Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%) 105 106,7 175.000.000 110 183.750.000 113,3 192.937.500 116,7 202.584.375 120 212.713.594 2) Pelayanan Penanaman Modal Meningkatnya Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan 100 85 250.000.000 100 262.500.000 100 275.625.000 100 289.406.250 100 303.876.563 3) Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha 0 100 150.000.000 100 157.500.000 100 165.375.000 100 173.643.750 100 182.325.938 4) Promosi Penanaman Modal Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor Baru (Investor) 2 2 100.000.000 2 105.000.000 2 110.250.000 2 115.762.500 2 121.550.625 B a b I V - 26 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%) 49,1 49,9 85.000.000 53 89.250.000 56,1 93.712.500 59,2 98.398.125 62,3 103.318.031 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
13.Dinas Pemuda dan Olahraga 1.275.000.000 1.338.750.000 1.405.687.500 1.475.971.875 1.549.770.469 1) Pengembanga n Kapasitas daya saing kepemudaan Meningkatnya daya saing kepemudaan Rasio Wirausaha Muda Pemula 40 44 175.000.000 48,4 183.750.000 53,24 192.937.500 58,56 202.584.375 64,42 212.713.594 2) Pengembanga n Kapasitas daya saing keolahragaan Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga Persentase Atlet yang masuk Pelatda 38 39,9 750.000.000 41,9 787.500.000 43,99 826.875.000 46,19 868.218.750 48,5 911.629.688 3) Pengembanga n Kapasitas Kepramukaan Meningkatnya kualitas kepramukaan Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan 30 31,5 350.000.000 33,08 367.500.000 34,73 385.875.000 36,47 405.168.750 38,29 425.427.188 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
13.Dinas Komunikasi dan Informatika 35.000.000 36.750.000 38.587.500 40.516.875 42.542.719 1) Penyelenggara an Statistik Sektoral Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Sesuai Kebutuhan 85 90 35.000.000 94.05.00 36.750.000 99 38.587.500 104 40.516.875 109 42.542.719 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
14.Dinas Komunikasi dan Informatika 75.000.000 78.750.000 82.687.500 86.821.875 91.162.969 1) Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Jumlah PD yang menggunakan Sandi untuk pengamanan data dan informasi 10 20 75.000.000 21 78.750.000 22 82.687.500 23 86.821.875 24 91.162.969 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah 815.000.000 855.750.000 898.537.500 943.464.375 990.637.594 B a b I V - 27 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) Pengembanga n Kebudayaan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan 40 44 375.000.000 48,4 393.750.000 53,24 413.437.500 58,56 434.109.375 64,42 455.814.844 2) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan 30 31,5 120.000.000 33,08 126.000.000 34,73 132.300.000 36,47 138.915.000 38,29 145.860.750 Persentase Cagar Budaya dan Warisan budaya tak benda yang ditetapkan 40 44 75.000.000 48,4 78.750.000 53,24 82.687.500 58,56 86.821.875 64,42 91.162.969 3) Pengembanga n Kesenian Tradisional Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan 38 39,9 75.000.000 41,9 78.750.000 43,99 82.687.500 46,19 86.821.875 48,5 91.162.969 4) Pembinaan Sejarah Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal 100 100 120.000.000 100 126.000.000 100 132.300.000 100 138.915.000 100 145.860.750 5) Pengelolaan Permuseuman Meningkatnya tatakelola museum Persentase Kunjungan wisatawan ke museum 38 39,9 50.000.000 41,9 52.500.000 43,99 55.125.000 46,19 57.881.250 48,5 60.775.313 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 585.000.000 614.250.000 644.962.500 677.210.625 711.071.156 1) Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 85 85 250.000.000 89 262.500.000 94 275.625.000 98 289.406.250 100 303.876.563 Jumlah kunjungan pemustaka 3.833 4024,65 150.000.000 4225,88 157.500.000 4437,18 165.375.000 4659,04 173.643.750 4891,99 182.325.938 B a b I V - 28 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Meningkatnya Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki NA 70 110.000.000 79 115.500.000 82 121.275.000 87 127.338.750 90 133.705.688 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 200.000.000 210.000.000 220.500.000 231.525.000 243.101.250 1) Pengelolaan Arsip Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Persentase OPD menerapkan sistem pengarsipan standar 100 100 50.000.000 100 52.500.000 100 55.125.000 100 57.881.250 100 60.775.313 2) Perlindungan dan Penyelamatan arsip Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK Persentase koleksi naskah kuno daerah 38 39,9 45.000.000 41,9 47.250.000 43,99 49.612.500 46,19 52.093.125 48,5 54.697.781 3) Perizinan penggunaan asrip Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup NA 85 30.000.000 89 31.500.000 94 33.075.000 98 34.728.750 100 36.465.188 Urusan Pilihan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
1.Dinas Perikanan 9.750.000.000 10.237.500.000 10.749.375.000 11.286.843.750 11.851.185.938 1) Pengelolaan Perikanan Tangkap Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap pada KUB yang diberdayakan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada KUB yang diberdayakan (Ton) 97.694, 21 144 2.500.000.000 720 2.625.000.000 1296 2.756.250.000 1872 2.894.062.500 2448 3.038.765.625 2) Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi perikanan budidaya pada Jumlah Produksi perikanan budidaya pada POKDAKAN yang 46.796, 35 299 5.500.000.000 896 5.775.000.000 1494 6.063.750.000 2092 6.366.937.500 2689 6.685.284.375 B a b I V - 29 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POKDAKAN yang diberdayakan diberdayakan (Ton) 3) Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada Poklasar yang diberdayakan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada Poklasar yang diberdayakan (kg) 1302 1302 1.750.000.000 2604 1.837.500.000 3906 1.929.375.000 5208 2.025.843.750 6510 2.127.135.938 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7.050.000.000 7.402.500.000 7.772.625.000 8.161.256.250 8.569.319.063 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Rata - Rata Lama tinggal (Hari) 4 5 hari 5.500.000.000 5 hari 5.775.000.000 5 hari 6.063.750.000 5 hari 6.366.937.500 5 hari 6.685.284.375 2) Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%) 5% >7 % 750.000.000 >7 % 787.500.000 >7 % 826.875.000 >7 % 868.218.750 >7 % 911.629.688 3) Pengembanga n Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif Jumlah Objek HAKI 0 1 500.000.000 1 525.000.000 1 551.250.000 1 578.812.500 1 607.753.125 4) Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Presentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersertifikasi kompetensi Tingkat Dasar 15% 19% 300.000.000 21% 315.000.000 23% 330.750.000 25% 347.287.500 27% 364.651.875 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian B a b I V - 30 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.Dinas Pertanian 3.415.000.000 3.585.750.000 3.765.037.500 3.953.289.375 4.150.953.844 1) Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (%) 2,8 01.07 1.350.000.000 1.79 1.417.500.000 1.87 1.488.375.000 1.97 1.562.793.750 2.07 1.640.933.438 2) Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Produktif Luas Lahan Pertanian Produktif (Ha) 1.983 02.05 1.100.000.000 2.63 1.155.000.000 0,14 1.212.750.000 2.89 1.273.387.500 03.04 1.337.056.875 3) Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Luasan Lahan pertanian terserang bencana hama teratasi (%) 1,5 100 550.000.000 100 577.500.000 100 606.375.000 100 636.693.750 100 668.528.438 4) Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%) 0% 100 250.000.000 100 262.500.000 100 275.625.000 100 289.406.250 100 303.876.563 5) Perizinan Usaha Pertanian Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%) 0% 100 55.000.000 100 57.750.000 100 60.637.500 100 63.669.375 100 66.852.844 6) Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian Presentase Poktan Yang Meningkat Produksi Pertaniannya (%) 27,80% 15 110.000.000 100 115.500.000 100 121.275.000 100 127.338.750 100 133.705.688 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
4.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 955.000.000 1.008.750.000 1.066.687.500 1.129.396.875 1.197.585.471 B a b I V - 31 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) Stabilisasi Harga Barang Pokok Dan Barang Penting Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Presentase Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) 99 85 450.000.000 85 472.500.000 87 496.125.000 87 520.931.250 90 546.977.813 2) Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran usaha Persentase Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Penerbitan Izin dan TDP (%) 100 100 50.000.000 100 52.500.000 87 55.125.000 87 57.881.250 90 60.775.313 3) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya (%) 0 100 350.000.000 100 367.500.000 100 385.875.000 100 405.168.750 100 425.427.188 4) Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Meningkatnya Tertib niaga dan mutu produk Angka Kasus Laporan Konsumen <10 < 10 75.000.000 < 10 78.750.000 < 7 82.687.500 < 5 86.821.875 < 5 91.162.969 5) Pengembanga n Ekspor Maluku Tenggara menjadi Pintu Ekspor Komoditi Persentase Pelayanan Ekspor NA 30 30.000.000 40 37.500.000 50 46.875.000 60 58.593.750 70 73.242.188 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
5.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 325.000.000 341.250.000 358.312.500 376.228.125 395.039.531 1) Perencanaan Dan Pembangunan Industri Meningkatnya realisasi pembangunan industri Presentasi Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri 1 5 250.000.000 50 262.500.000 87 275.625.000 87 289.406.250 90 303.876.563 B a b I V - 32 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2) Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatnya pemanfaatan infomasi industri Tersediannya Informasi Industri secara lengkap, Akurat dan Terkini (%) 100 100 75.000.000 100 78.750.000 100 82.687.500 100 86.821.875 100 91.162.969 3) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 45.000.000 47.250.000 49.612.500 52.093.125 54.697.781 4) Pengendalian Izin Usaha Industri 75.000.000 78.750.000 82.687.500 86.821.875 91.162.969 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Sekretariat Daerah
1.Sekretariat Daerah 28.250.000.000 29.662.500.000 31.145.625.000 32.702.906.250 34.338.051.563 1) Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat 5.750.000.000 6.037.500.000 6.339.375.000 6.656.343.750 6.989.160.938 2) Perekonomian Dan Pembangunan Meningkatnya kinerja perekonomian daerah 2.500.000.000 2.625.000.000 2.756.250.000 2.894.062.500 3.038.765.625 3) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Terpenuhinya pelayanan publik yang berkualitas 20.000.000.000 21.000.000.000 22.050.000.000 23.152.500.000 24.310.125.000
2.Sekretariat DPRD 18.500.000.000 19.425.000.000 20.396.250.000 21.416.062.500 22.486.865.625 1) Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Meningkatnya kualitas dan kinerja Anggota DPRD 18.500.000.000 19.425.000.000 20.396.250.000 21.416.062.500 22.486.865.625 B a b I V - 33 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Perencanaan
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3.300.000.000 3.465.000.000 3.638.250.000 3.820.162.500 4.011.170.625 1) Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Indeks perencanaan 1.500.000.000 1.575.000.000 1.653.750.000 1.736.437.500 1.823.259.375 2) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Tingkat keselarasan antar RPJMD dan RKPD 1.800.000.000 1.890.000.000 1.984.500.000 2.083.725.000 2.187.911.250 Unsur Keuangan
2.Badan Keuangan dan Aset Daerah 12.250.000.000 12.862.500.000 13.505.625.000 14.180.906.250 14.889.951.563 1) Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 6.500.000.000 6.825.000.000 7.166.250.000 7.524.562.500 7.900.790.625 2) Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah 450.000.000 472.500.000 496.125.000 520.931.250 546.977.813 3) Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 100% 100% 4.750.000.000 100% 4.987.500.000 100% 5.236.875.000 100% 5.498.718.750 100% 5.773.654.688 Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000 12 Laporan 315.000.000 12 Laporan 330.750.000 12 Laporan 347.287.500 12 Laporan 364.651.875 B a b I V - 34 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital 100% 100% 250.000.000 100% 262.500.000 100% 275.625.000 100% 289.406.250 100% 303.876.563 Unsur Kepegawaian
1.Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia 1.570.000.000 1.648.500.000 1.730.925.000 1.817.471.250 1.908.344.813 1) Kepegawaian Daerah Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 98% 98% 750.000.000 98% 787.500.000 98% 826.875.000 98% 868.218.750 100% 911.629.688 Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 75% 75% 450.000.000 80% 472.500.000 85% 496.125.000 90% 520.931.250 95% 546.977.813 Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 90% 90% 250.000.000 90% 262.500.000 90% 275.625.000 90% 289.406.250 100% 303.876.563 Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 30% 50% 120.000.000 60% 126.000.000 70% 132.300.000 80% 138.915.000 90% 145.860.750 Unsur Pendidikan dan Pelatihan
1.Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia 1.195.000.000 1.254.750.000 1.317.487.500 1.383.361.875 1.452.529.969 1) Pengembanga n Sumber Daya Manusia Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional 75% 75% 850.000.000 80% 892.500.000 85% 937.125.000 90% 983.981.250 95% 1.033.180.313 B a b I V - 35 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perencanaan, pengambangan dan evaluasi Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan 120.000.000 126.000.000 132.300.000 138.915.000 145.860.750 Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifiasi kompetensi Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi 175.000.000 183.750.000 192.937.500 202.584.375 212.713.594 Meningkatnya Layanan Pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis 50.000.000 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 Unsur Penelitian dan Pengembangan
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 345.000.000 362.250.000 380.362.500 399.380.625 419.349.656 1) Penelitan dan Pengembanga n Daerah Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan 100% 100% 55.000.000 100% 57.750.000 100% 60.637.500 100% 63.669.375 100% 66.852.844 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam Persentase Kajian berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang 100% 100% 55.000.000 100% 57.750.000 100% 60.637.500 100% 63.669.375 100% 66.852.844 B a b I V - 36 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pembangunan potensi unggulan Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah 100% 100% 55.000.000 100% 57.750.000 100% 60.637.500 100% 63.669.375 100% 66.852.844 2) Riset dan Inovasi Daerah Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan 100% 100% 45.000.000 100% 47.250.000 100% 49.612.500 100% 52.093.125 100% 54.697.781 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan potensi unggulan daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 100% 100% 45.000.000 100% 47.250.000 100% 49.612.500 100% 52.093.125 100% 54.697.781 Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah 100% 100% 45.000.000 100% 47.250.000 100% 49.612.500 100% 52.093.125 100% 54.697.781 B a b I V - 37 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah 100% 100% 45.000.000 100% 47.250.000 100% 49.612.500 100% 52.093.125 100% 54.697.781 Unsur Pengelolaan Perbatasan
1.Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah 570.000.000 598.500.000 628.425.000 659.846.250 692.838.563 1) Pengelolaan Perbatasan Meningkatnya pengelolaan wilayah Perbatasan Indeks Pembangunan Wilayah Perbatasan 00.59 0,041666 667 450.000.000 0,04375 472.500.000 0,04583 3333 496.125.000 0,047916 667 520.931.250 0,05069 4444 546.977.813 Pertumbuhan Pembangunan wilayah perbatasan 85 89 120.000.000 93.45.00 126.000.000 98.12.00 132.300.000 103.03.00 138.915.000 108.18. 00 145.860.750 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan
1.Inspektorat 6.627.405.937 6.958.776.234 7.306.715.045 7.672.050.798 8.055.653.338 1) Penyelenggara an Pengawasan Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 80% 90% 4.500.500.000 90% 4.725.525.000 90% 4.961.801.250 95% 5.209.891.313 95% 5.470.385.878 2) Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) 100% 100% 1.420.000.000 100% 1.491.000.000 100% 1.565.550.000 100% 1.643.827.500 100% 1.726.018.875 B a b I V - 38 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 100% 100% 706.905.937 100% 742.251.234 100% 779.363.795 100% 818.331.985 100% 859.248.584 Unsur Pemerintrahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
1.Badan kesatuan Bangsa dan Politik 2.260.000.000 2.373.000.000 2.491.650.000 2.616.232.500 2.747.044.125 1) Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas dan penanganan Konflik Sosial Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 100% 100% 350.000.000 100% 367.500.000 100% 385.875.000 100% 405.168.750 100% 425.427.188 2) Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100% 100% 550.000.000 100% 577.500.000 100% 606.375.000 100% 636.693.750 100% 668.528.438 3) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembanga n Etika serta Budaya Politik Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader partai Politik 80% 80% 650.000.000 80% 682.500.000 80% 716.625.000 80% 752.456.250 80% 790.079.063 4) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif - 100% 135.000.000 100% 141.750.000 100% 148.837.500 100% 156.279.375 100% 164.093.344 B a b I V - 39 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5) Pembinaan dan Pengembanga n Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan - 100% 575.000.000 100% 603.750.000 100% 633.937.500 100% 665.634.375 100% 698.916.094 Unsur Kewilayahan 19) Kecamatan 12.210.000.000 12.820.500.000 13.461.525.000 14.134.601.250 14.841.331.313 1) Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 1.485.000.000 1.559.250.000 1.637.212.500 1.719.073.125 1.805.026.781 2) Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Meningkatnya kualitas masyarakat yang diberdayakan 1.925.000.000 2.021.250.000 2.122.312.500 2.228.428.125 2.339.849.531 3) Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 5.500.000.000 5.775.000.000 6.063.750.000 6.366.937.500 6.685.284.375 4) Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum 1.650.000.000 1.732.500.000 1.819.125.000 1.910.081.250 2.005.585.313 B a b I V - 40 | 60 Bidang Urusan/Program Outcome Indikator Outcome Base Line 2025 Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5) Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 1.650.000.000 1.732.500.000 1.819.125.000 1.910.081.250 2.005.585.313 B a b I V - 41 | 60 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diukur melalui seperangkat indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Pembangunan yang ditetapkan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan RPJMD sebagai IKU dengan target sebagai berikut. Tabel 4.2 IKU Tahun 2026 s.d. 2030 No IKU Satuan Baseline 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeks Gini Nilai 0,248 0,246 0,244 0,242 0,240 0,238 2 IPM Nilai 71,08 71,59 72,09 72,59 73,09 73,60 3 Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Nilai 66,50 68,00 70,00 72,00 75,00 75,37 4 Tingkat Kemiskinanan % 20,17 19,11 18,06 17,00 15,95 14,89 5 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai/ Kategori 51,10/C C 55,15/CC 60,05/B 65,25/B 70,50/BB 73,25/BB 5.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ditetapkan IKD dengan target sebagai berikut. Tabel 4.3 IKD Tahun 2026 s.d. 2030 No Indikator Satuan Baseline 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Nilai 49,53 49,63 49,73 49,83 50,38 50,78 B a b I V - 42 | 60 No Indikator Satuan Baseline 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Persentase Ohoi Akses Listrik % 96 96 98 100 100 100 3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Persen 96 96 98 100 100 100 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 76,63 78,26 79,90 81,54 83,17 84,81 5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persen 70,00 72,00 78,00 80,00 90,00 92,00 6 Indeks Risiko Bencana Nilai 172,11 172,06 172,01 171,96 171,91 171,86 7 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,58 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1.02 1.03 1.03 1.02 1.02 1.03 9 Kepadatan penduduk Orang/km2 124 125 127 129 130 132 10 Indeks Pembangunan Wilayah Perbatasan Nilai 0,5978 0,5979 0,5982 0,5992 0,6101 0,6151 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Persentase Penurunan Penduduk Miskin % 4,97 5,23 5,52 5,84 6,21 6,62 2 Indeks Kesejahteraan Sosial Nilai 55,68 57,79 59,90 62,01 64,12 66,15 3 Indeks Pendidikan Nilai 0,6903 0,6930 0,6956 0,6983 0,7010 0,7036 4 Indeks Kesehatan Nilai 0,7868 0,7901 0,7933 0,7966 0,7999 0,8032 5 Usia Harapan Hidup Tahun 71,14 71,36 71,57 71,78 71,99 72,21 6 Prevalensi Stunting % 14,59 13,57 12,56 11,55 10,53 9,52 7 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Angka 2 1 1 1 1 1 8 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) % 85 100 100 100 100 100 9 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate) % 82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 85,00 10 Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional % 97,72 100 100 100 100 100 11 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,93 9,97 10,01 10,05 10,82 11,48 B a b I V - 43 | 60 No Indikator Satuan Baseline 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,94 12,98 13,03 13,08 13,13 13,18 13 Kemampuan Literasi SD/MI Nilai 43,71 48,71 51,21 53,71 56,21 58,71 14 Kemampuan Numerasi SD/MI Nilai 41,20 47,00 49,90 52,80 55,70 58,60 15 Kemampuan Literasi SMP/MTS Nilai 61,47 63,67 64,77 65,87 66,97 68,07 16 Kemampuan Numerasi SMP/MTS Nilai 56,29 59,29 60,79 62,29 63,79 65,79 17 Tingkat Kemiskinan % 20,17 19,11 18,06 17,00 15,95 14,89 18 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,18 4,68 4,18 3,68 3,18 2,68 19 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota % 45,59 54,68 69,87 78,53 90,00 96,56 20 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Angka 63,88 65,50 66,25 68,10 70,00 71,25 21 Indeks Pembangunan Gender Nilai 96,79 96,84 96,89 96,94 97,10 97,6 22 Indeks Kabupaten Layak Anak Nilai 615,0 627,8 640,6 653,4 666,25 710,15 23 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 62,0 64,0 66,0 68,0 71,0 73,0 24 Indeks Literasi Digital Nilai 66,5 68 70 72 75 75,37 25 Persentase pekerja informal % 60,15 58,00 54,00 52,00 50,00 48,00 26 Indeks Kerukunan Umat Beragama Nilai 100 100 100 100 100 100 27 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nilai 60,0 65,0 67,0 69,0 71,0 72,0 28 Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah Nilai 60,0 65,0 67,0 69,0 71,0 72,0 29 Indeks Perlindungan Anak Nilai 62,0 64,0 66,0 68,0 71,0 73,0 30 Indeks Lansia Berdaya Nilai 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 31 Indeks Ketimpangan Gender Nilai 0,5085 0,495 0,4815 0,468 0,4545 0,441 32 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Nilai 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Ketergantungan % 47,3 47,01 46,75 46,25 45,00 44,75 B a b I V - 44 | 60 No Indikator Satuan Baseline 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan % 1,32 1,66 2,00 2,25 2,57 2,75 3 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,24 4 Kontribusi PDRB Kabupaten % 6,97 6,94 6,94 6,96 7,00 7,05 5 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Angka 1.017 1.120 1.278 1.398 1.512 1.708 6 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) % 1,9 2,10 2,30 2,50 2,80 3,00 7 PDRB Perkapita (Juta) Rp 36,54 38,16 39,77 41,39 42,00 44,13 8 Pertumbuhan Ekonomi % 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 7,00 9 Pertumbuhan Nilai Investasi % 0,9 1,00 1,15 1,25 1,38 1,50 10 Proporsi PDRB sektor Sekunder dan tersier terhadap Total Nilai PDRB (%) % 69,84 70,50 70,75 71,00 71,13 71,25 11 Tingkat Inflasi % 2,0-2,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 12 Indeks Daya Saing Daerah % 3,41 3,47 3,64 3,73 3,97 4,05 13 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai/ Kategori 51,10/CC 55,15/CC 60,05/ B 65,25/B 70,50/B B 73,25/B B 14 Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 15 Luasan Kawasan Pemukiman Sehat Ha 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 16 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 67.58 68 68.75 69,0 70,0 72,0 18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 24,50 26,50 30,47 35,05 40,30 46,35 19 Indeks Inovasi Daerah Nilai 25,18 40,18 42,25 44,15 45,00 46,00 20 Persentase Ohoi Akses Telepon Seluler/Internet Nilai 82 84 86 90 100 100 B a b I V - 45 | 60 No Indikator Satuan Baseline 2025 Target Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 Pembentukan Modal Tetap Bruto Triliun Rp 1,66 1,87 2,08 2.29 2.50 2.72 22 Persentase Desa Mandiri % 6,32 7,89 8,95 13,16 14,74 15,79 23 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 24 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Nilai 4,73 4,74 4,75 4,76 4,78 4,78 25 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nilai > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 26 NTPi Nilai > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 27 Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Tingkat Penataan Hukum Daerah % 70 80 90 90 90 90 2 Indeks SPBE Nilai 2,25 2,50 2,55 2,75 3,00 3,25 3 Indeks Pelayanan Publik Nilai 3,10/ B- 3,25/ B- 3,51/ B- 3,60/ B 4,10/ A- 4,25/ A- 4 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 5 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Nilai 72,01 74,12 76.73 78.21 79.32 79.41 6 Indeks Pengelolaan Aset Daerah Nilai 2 2 2 3 3 3 7 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Nilai 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 8 Persentase Penegakan Perda % 100 100 100 100 100 100 9 Persentase Capaian Aksi HAM % 55,00 65,00 70,00 72,00 73,00 74,00 10 Indeks Rasa Aman Nilai 60,00 63,00 66,00 69,00 72,00 76,00 12 Indeks Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Nilai 68,00 69,00 71,00 73,00 78,00 80,00 13 Opini BPK Kategori WTP WTP WTP WTP WTP WTP 14 Nilai LPPD Nilai 2,64/S 2,75/S 2,95/S 3,40/ST 3,45/ST 3,50/ST 15 Nilai AKIP Nilai 68,55/ B 71,45/ BB 74,35/ BB 77,25/ BB 80,15/ A 83,05/ A 16 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Nilai 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 B a b I V - 46 | 60 6.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan, ditetapkan indikator kinerja kunci sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. B a b I V - 47 | 60 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN Base Line

(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR A PENDIDIKAN 1 Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) % 69.98 74.89 77.86 80.83 83.8 86.77 2 Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS) % 98.40 98.60 98.75 98.90 99.05 99.20 3 Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) % 24.91 32.85 37.82 42.8 47.78 52.76 4 Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional % 45.50 48.71 53.80 56.21 58.72 60.72 5 Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional % 42.15 47.00 52.80 55.70 58.60 60.60 6 Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional % 61.91 63.67 64.77 65.87 66.97 68.07 7 Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional % 57.21 59.29 60.79 62.29 63.79 65.79 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B % 61.49 65.46 70,81 75,81 80,81 85,81 9 Proporsi Guru PAUD Formal Dengan Kualifikasi S1/D IV % 34.71 43.66 45.16 46.66 48.16 49.66 10 Indeks Iklim Keamanan Sekolah Jenjang SD % 65.92 67.30 68.20 69.10 70.00 70.90 11 Indeks Iklim Keamanan Sekolah Jenjang SMP % 69.72 71.92 73.42 74.92 76.42 77.92 12 Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SD % 68.90 70.29 71.29 72.29 73.29 74.29 13 Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SMP % 74.01 75.96 76.96 77.96 78.96 79.96 14 Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SD % 52.97 56.99 59.47 61.97 64.47 66.97 15 Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMP % 59.91 61.76 64.16 66.56 68.96 71.36 B KESEHATAN 1 Jumlah Kematian Ibu Angka 2 2 1 1 1 1 2 Prevalensi Stunting % 14,59 13,57 12,56 11,55 10,53 9,52 B a b I V - 48 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3 Jumlah kematian balita Angka 4 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 9 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 10 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 11 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 12 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 13 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 14 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 15 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 16 Cakupan Penerima Pemeriksaan Gratis % 17 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap % 18 Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup % C PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG % 1 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Kab/Kota % 100 100 100 100 100 100 B a b I V - 49 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi Dan Banjir Rob Kewenangan Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota % 10 10 10 10 10 10 4 Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota % 30 40 50 60 70 80 5 Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota % 10 15 20 25 30 35 6 Persentase Penduduk Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman % 80 85 87 90 90 95 7 Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 8 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota % 60 65 70 75 80 85 9 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Tersertifikasi Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Operator/Teknisi/ Analis % 10 10 10 10 10 10 10 Persentase Pengawasan Penyelenggaran Jasa Konstruksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan % 100 100 100 100 100 100 11 Jumlah Hari Layanan Penerbitan KKPR Berusaha/Non Berusaha (Sesuai Kewenangan) Yang Terbit/Dilayani Pemerintah Daerah Hari 2 2 2 2 2 2 12 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota % 100 100 100 100 100 100 D PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN B a b I V - 50 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani % 10 10 10 10 10 10 4 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani % 4,17 4,35 4,50 5,00 5,60 6,32 5 Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum) % 100 100 100 100 100 100 E KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Yang Dilaksanakan Oleh Satpol PP % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan % 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah PPNS Pada Satpol PP Angka 2 2 2 2 2 2 4 Presentase SOP Yang Tersedia Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penyelenggaraan Tibumtranmas % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal Yang Digunakan Sebagai Penunjang Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Jumlah Anggota Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar % 20 30 40 45 50 60 7 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana % 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Warga Negara Dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana % 100 100 100 100 100 100 B a b I V - 51 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9 Persentase Jumlah Warga Negara Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana % 100 100 100 100 100 100 10 Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal % 100 100 100 100 100 100 11 Persentase Penanganan Pra Bencana % 100 100 100 100 100 100 12 Persentase Penanganan Pasca Bencana % 100 100 100 100 100 100 13 Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana % 100 100 100 100 100 100 14 Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 F SOSIAL 1 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti % 25 25 25 25 25 25 2 Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti % 20 20 20 20 20 20 3 Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti % 10 10 10 10 10 10 4 Persentase Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti % 15 15 15 15 15 15 5 Persentase Sarana Prasarana Yang Disediakan Sesuai Standar Untuk Pelayanan Sosial Di Luar Panti % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Sarana Prasarana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Disediakan Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 B a b I V - 52 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9 Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 10 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/Aids yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti % 60 60 60 60 60 60 11 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 12 Pesentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar % 100 100 100 100 100 100 13 Pesentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi % 60 70 75 80 85 85 14 Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Selama Satu Tahun Bulan 12 12 12 12 12 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR A TENAGA KERJA 1 Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 50 50 100 150 200 250 4 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan). % 2,73 3,27 3,82 4,36 4,91 5,00 5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten % 2,22 3,09 4,08 5,27 6,78 4,08 B PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 96,79 96,84 96,89 96,94 97,1 97,6 2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nilai 0,5085 0,4950 0,4815 0,4680 0,4545 0,4410 B a b I V - 53 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3 Persentase ARG Daerah % 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 4 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 100 100 100 C PANGAN 1 Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota % 0 0 100 100 100 100 2 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota Nilai (0-100) 72 73 75 80 85 90 3 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 16,15 14,58 11,98 10,42 8,33 6,77 4 Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan % 85,71 87,50 88,89 90,91 92,31 93,33 D PERTANAHAN 1 Luas Tanah Yang Ditetapkan Menjadi Tanah Objek Landreform Dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee Dan Jumlah Subjek Yang Ditetapkan Pada Tahun Anggaran ha - - - - - - 2 Luas Tanah Potensi TORA Untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah Dan Jumlah Potensi Subjek Penerima Manfaat Yang Dapat Ditindaklanjuti Dengan Penataan Akses Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun Anggaran ha - - - - - - 3 Luas Tanah Yang Ditetapkan Ganti Kerugian Untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah Pada Tahun Anggaran Ha - - - - - - 4 Jumlah Subjek Penerima Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Subjek Redistribusi Tanah Dan Persentase Realisasi Dari Target Luas Objek Redistribusi Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penetapan Objek Redistribusi Tanah Dalam Tahun Anggaran Ha - - - - - - 5 Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi - - - - - - B a b I V - 54 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6 Terpetakannya Seluruh Bidang Tanah Dalam Satu Desa Atau Kelurahan Lengkap Secara Berkualitas Ha - - - - - - 7 Ditetapkannya Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan Dan Pengelolaan Pemerintah Daerah Ha - - - - - - 8 Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota % - - - - - - 9 Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang Telah Dimanfaatkan Dalam Pelayanan BPHTB % - - - - - - E LINGKUNGAN HIDUP 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Nilai 76,63 78,26 79,90 81,54 83,17 84,81 2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Nilai 45,03 50,01 55,32 59,01 60,02 64,03 3 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota Nilai 100 100 100 100 100 100 F ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan % 80 83 87 90 94 96 3 Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak % 100 100 100 100 100 100 6 Jumlah Data Profil Kependudukan Yang Disusun Angka - - - - - - 7 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital % 100 100 100 100 100 100 G PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase peningkatan status desa mandiri % - - - - - - B a b I V - 55 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2 Persentase Fasilitasi Penataan Desa % - - - - - - 3 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa % - - - - - - 4 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa % - - - - - - 5 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat % - - - - - - H PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/Tfr) Per Wus Usia 15-49 Tahun Angka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mcpr) Angka 71,04 72,18 72,89 73,58 74,34 75,89 3 Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) % 20,00 19,75 19,02 18,50 18,01 17,03 4 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/Asfr 15-19) Angka 2 1 1 1 1 1 5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) % 63,88 65,50 66,25 68,10 70,00 71,25 I PERHUBUNGAN 1 Konektivitas Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota % 70 85 87 93 95 95 3 Persentase Perusahaan Angkutan Umum Yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan % 100 100 100 100 100 100 J KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase Perangkat Daerah (PD) Dan/Atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Perangkat Daerah (PD) Di Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 B a b I V - 56 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3 Persentase Perangkat Dearah Yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) % 100 100 100 100 100 100 K KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % 5 6 7 8 9 10 2 Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal % 30.81 34.86 39.22 43.89 48.87 54.17 3 Pertumbuhan Wirausaha Nilai 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 L PENANAMAN MODAL 1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 1.5 2 2.5 3 3.5 4 M KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Persentase Pemuda Yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training Dan Memperoleh Sertifikat % 10 15 20 25 30 35 2 Persentase Atlet Yang Berasal Dari Kab/Kota Yang Masuk Pelatda Provinsi % 10 12 15 17 20 23 N STATISTIK 1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) % 1,5 2,01 2,8 3,01 3,4 4,0 O PERSANDIAN 1 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah % 50 60 65 75 80 85 P KEBUDAYAAN 1 Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan % 85 90 90 90 90 90 2 Persentase Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Didaftarkan % 20 30 40 50 60 70 3 Persentase Tenaga Kebudayaan Yang Memperoleh Sertifkasi Profesi Dibidang Kebudayaan % 20 20 20 20 20 20 Q PERPUSTAKAAN 1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat % 70 75 80 85 90 95 B a b I V - 57 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat % 0,35 0,37 0,39 0,41 0,49 0,52 R KEARSIPAN 1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Nilai 65 70 75 80 85 90 S PARIWISATA 1 Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum % 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 2 Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) % 3,0 3,8 4,6 6,0 7,5 8,0 3 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual % 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 T PERTANIAN 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan % 3.5 4.5 5.5 6,5 7,5 8,5 2 Peningkatan Produksi Hortikultura % 3.5 4.5 5.5 6,5 7,5 8,5 3 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan % 1.5 1.7 1.79 1.87 1.97 2.07 4 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan % 1.2 1.5 1.7 2,3 2.5 2.7 5 Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan % 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 PHMS) % 100 100 100 100 100 100 T PERDAGANGAN 1 Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah Pada Kab/Kota % 6,5 7 7 7 7 8 2 Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku % 35 40 50 60 70 80 U KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Produksi Perikanan Tangkap Nilai 98.404,91 99.120,78 99.844,36 100.573.23 101.307,41 102.046,95 2 Produksi Perikanan Budidaya Nilai 49.136,17 51.592,98 54.172,62 56.881,26 59.725,32 62.711,58 B a b I V - 58 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) V PERINDUSTRIAN 1 Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: (1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota) Nilai 1,32 1,66 2,00 2,25 2,57 2,75 2 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor % 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 3 Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan. % 3,89 4,08 4,29 4,50 4,73 4,96 4 Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal 'Baik' % 60,31 63,33 66,49 69,82 73,31 76,97 5 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini % 70 70 70 80 90 100 6 Ekspor Barang dan Jasa % W PERENCANAAN 1 Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah % 100 100 100 100 100 100 X KEUANGAN 1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD % 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 2 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah % 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar % 88,00 90,00 92,00 93,00 95,00 95,00 4 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % 2,0 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 5 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik % 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 B a b I V - 59 | 60 NO INDIKATOR SATUAN Base Line
(2025)TARGET TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6 Persentase Penurunan SILPA % 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1 Y KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN Nilai 70,01 73,03 75,06 77,65 80,65 85,00 Z PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah % 100 100 100 100 100 100 2 Rasio Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah Nilai 50 50 50 50 50 50 AA FUNGSI PENGAWASAN 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 3 3 3 3 3 2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 3 3 3 3 3 3 Opini Laporan Keuangan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4 Manajemen Risiko Indeks Nilai 1,5 1,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 % 100 100 100 100 100 100 AB Fungsi Pengadaan 1 Pemanfaatan Sistem Pengadaan % 100 100 100 100 100 100 2 Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ % 100 100 100 100 100 100 3 Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 3 3 3 3 3 AC Sekretariat DPRD 1 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Kategori Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat 2 Persentase Penetapan RanPerda Tahun N % 80 80 80 80 80 80 AD Pelayanan Publik 1 Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N Nilai 80 83 85 87 89 90 B a b I V - 60 | 60 B a b V - 1 | 2 RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selain sebagai pedoman, RPJMD Tahun 2025- 2029 ini juga akan digunakan sebagai bahan untuk mengendalikan sekaligus mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Implementasi RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan baik pada setiap level pemerintahan, pihak swasta, serta seluruh stakeholder lainnya yang ingin membangun Kabupaten Maluku Tenggara sehingga terwujudlah tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diharapkan. Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan daapt diwujudkan dengan baik melalui dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Maluku Tenggara yang semakin hebat dan sejahtera. Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama. BUPATI MALUKU TENGGARA, MUHAMAD THAHER HANUBUN ttd B a b V - 2 | 2