DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, dan subyek retribusi, golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta wilayah pemungutan retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa, Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
6.Dinas Adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa.
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pertanian adalah Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
11.Benih adalah biji dari tanamanyang berkualitas yang telah mengalami perlakukan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman untuk memperoleh hasil produksi pertanian yang maksimal.
12.Balai Benih Tanaman adalah tempat untuk menyiapkan benih yang berbentuk biji sehingga menjadi bibit atau tanaman muda yang siap ditanam di lahan.
13.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14.Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 4
20.Petugas Pengawas/pemantau lapangan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan retribusi dan harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
23.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa dilakukan berdasarkan asaz demokrasi Ekonomi, Keadilan, keseimbangan, kemanfaatan umum, Keterpaduan, keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa untuk mempertegas, menjamin pelaksanaan penjualan Produksi pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penjualan hasil produksi balai benih hortikultura.

Pasal 5

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa yang meliputi :

a.Benih/Bibit tanaman yang berkualitas;
b.Hasil produksi tanaman Hortikultura.

Pasal 6

Tidak termasuk objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa adalah penjualan produksi yang dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 5

Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 8

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

(1)Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
(2)Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual.

BAB V

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Retribusi dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…