DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN; Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 112) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf c dan huruf g disempurnakan menjadi :

Pasal 3

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
1. a.Tontonan Film;
2. b.Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.Pameran;
5. e.Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
6. f.Sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.Permainan bilyar dan boling;
8. h.Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
9. i.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre); dan
10. j.Pertandingan olahraga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 huruf d, huruf i dan huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif pajak Hiburan sebagai berikut :

a.Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
b.Pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
c.Pagelaran kesenian tradisional sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen);
d.Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
e.Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
f.Karaoke sebesar 20% (dua puluh persen);
g.Diskotik, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
h.Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
i.Permainan bilyar dan boling sebesar 20% (dua puluh persen);
j.Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
k.Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 10% (sepuluh persen);
l.Pertandingan olahraga sebesar 5% (lima persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa Pada tanggal 1 Maret 2018 Plt. BUPATI MAMASA, Ttd/cap BONGGALANGI Diundangkan di Mamasa Pada tanggal 2 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, Ttd/cap BENYAMIN YD. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 172 REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012