DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mamasa

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah memberi wewenang kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dibuah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. 7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. 9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Bupati adalah Bupati Mamasa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa yang membidangi Pengelolaan Sampah.
5.Sampah adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7.Sampah Organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
8.Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
9.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10.Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
11.Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali timbulan sampah, dan mendaur-ulang sampah.
12.Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan penggunaan produk dan/atau kemasan yang ramah lingkungan.
13.Pemanfaatan kembali sampah adalah serangkaian program untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu.
14.Pendauran ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu.
15.Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
16.Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
17.Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18.Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19.Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau hmpat pengolahan sampah terpadu.
20.Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampunggn sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
21.Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
22.Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan seimpah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
25.Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26.Karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologis.
27.Sifat sampah adalah meliputi sifat fisik (keras, lentur, kaku, lunak), kimia (mudah terbakar dan mudah terurai), dan biologis (mudah terurai).
28.Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
29.Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
30.Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
31.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang dan lingkungan yang terkena dampak negatif yang; ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban
b.penyelenggaraan pengelolaan sampah
c.perizinan
d.pembiayaan dan kompensasi
e.insentif
f.larangan
g.pengawasan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.penyediaan tong sampah dengan sistem pemilahan sampah kepada setiap masyarakat;
2. b.pembangunan TPS berwawasan lingkungan pada setiap pemukiman penduduk dan pengadaan TPST pembangunan yang disesuaikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
3. c.penyediaan sarana angkutan sampah berupa gerobak, motor, tiga roda, mobil, dan/atau mobil ambroll truk sampah serta angkutan sampah sejenis lainnya.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Berpastisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan cara:

a.jaring pendapat aspirasi;
b.kotak saran;
c.media komunikasi; atau
d.media cetak.

Pasal 6

(1)Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melalui penyajian database pada Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah.
(2)Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Sumber Sampah;
2. b.Timbulan Sampah;
3. c.Komposisi Sampah; dan
4. d.Fasilitas Pengelolaan Sampah.
(3)Jika terjadi gangguan operasional pada fasilitas pengelolaan sampah sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf d sehingga mempengaruhi proses pelayanan sampah maka pemberian informasi dilakukan melalui:
1. a.media cetak;
2. b.media eletronik; dan/atau
3. c.papan pengumuman di tempat umum yang strategis

Pasal 7

Perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Setiap Orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan terkait standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
3. c.menggunakan bahan yang dapat diulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
4. d.menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan;
5. e.mengumpulkan sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk ditawarkan kepada Bank Sampah pihak lain yang membutuhkan.
(3)Setiap Orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
3. c.penutupan usaha dengan upaya paksa; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
(2)Tata cara penyediaan fasilitasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
(2)Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah memberi wewenang kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dibuah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. 7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. 9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Bupati adalah Bupati Mamasa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa yang membidangi Pengelolaan Sampah.
5.Sampah adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7.Sampah Organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
8.Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
9.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10.Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
11.Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali timbulan sampah, dan mendaur-ulang sampah.
12.Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan penggunaan produk dan/atau kemasan yang ramah lingkungan.
13.Pemanfaatan kembali sampah adalah serangkaian program untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu.
14.Pendauran ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu.
15.Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
16.Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
17.Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18.Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19.Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau hmpat pengolahan sampah terpadu.
20.Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampunggn sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
21.Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
22.Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan seimpah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
25.Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26.Karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologis.
27.Sifat sampah adalah meliputi sifat fisik (keras, lentur, kaku, lunak), kimia (mudah terbakar dan mudah terurai), dan biologis (mudah terurai).
28.Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
29.Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
30.Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
31.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang dan lingkungan yang terkena dampak negatif yang; ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban
b.penyelenggaraan pengelolaan sampah
c.perizinan
d.pembiayaan dan kompensasi
e.insentif
f.larangan
g.pengawasan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.penyediaan tong sampah dengan sistem pemilahan sampah kepada setiap masyarakat;
2. b.pembangunan TPS berwawasan lingkungan pada setiap pemukiman penduduk dan pengadaan TPST pembangunan yang disesuaikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
3. c.penyediaan sarana angkutan sampah berupa gerobak, motor, tiga roda, mobil, dan/atau mobil ambroll truk sampah serta angkutan sampah sejenis lainnya.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Berpastisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan cara:

a.jaring pendapat aspirasi;
b.kotak saran;
c.media komunikasi; atau
d.media cetak.

Pasal 6

(1)Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melalui penyajian database pada Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah.
(2)Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Sumber Sampah;
2. b.Timbulan Sampah;
3. c.Komposisi Sampah; dan
4. d.Fasilitas Pengelolaan Sampah.
(3)Jika terjadi gangguan operasional pada fasilitas pengelolaan sampah sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf d sehingga mempengaruhi proses pelayanan sampah maka pemberian informasi dilakukan melalui:
1. a.media cetak;
2. b.media eletronik; dan/atau
3. c.papan pengumuman di tempat umum yang strategis

Pasal 7

Perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Setiap Orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan terkait standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
3. c.menggunakan bahan yang dapat diulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
4. d.menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan;
5. e.mengumpulkan sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk ditawarkan kepada Bank Sampah pihak lain yang membutuhkan.
(3)Setiap Orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
3. c.penutupan usaha dengan upaya paksa; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
(2)Tata cara penyediaan fasilitasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
(2)Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.