1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
6.Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penetapan untuk mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.
7.Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak Masyarakat Adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
8.Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
10.Wilayah adat yang dipersamakan dengan wilayah hak ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum dan aturan adat.
11.Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat, hutan adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
12.Hukum adat adalah seperangkat norma yang hidup dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan antar-manusia yang bersumber pada nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum.
13.Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional.
14.Peta wilayah adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.
15.Hak tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
16.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
17.Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat.
18.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
19.Komisi Masyarakat Adat adalah Komisi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Adat, penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Masyarakat Adat.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.