DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengukuhan Masyarakat Adat dan wilayah adat, pengakuan lembaga adat, hukum adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta perlindungan hak tradisional dan hak lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 SALINAN Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
17.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
19.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
20.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
6.Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penetapan untuk mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.
7.Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak Masyarakat Adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
8.Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
10.Wilayah adat yang dipersamakan dengan wilayah hak ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum dan aturan adat.
11.Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat, hutan adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
12.Hukum adat adalah seperangkat norma yang hidup dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan antar-manusia yang bersumber pada nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum.
13.Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional.
14.Peta wilayah adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.
15.Hak tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
16.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
17.Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat.
18.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
19.Komisi Masyarakat Adat adalah Komisi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Adat, penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Masyarakat Adat.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan masyarakat adat dan hak tradisionalnya berazaskan :

a.pengakuan;
b.bhineka tunggal ika;
c.keadilan sosial;
d.kepastian hukum;
e.kesetaraan dan non-diskriminasi;
f.keberlanjutan lingkungan;
g.partisipasi; dan
h.transparansi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya adalah :

a.mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya;
b.memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat adat;
c.melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat adat terhadap tanah dan kekayaan alam;
d.mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, anak- anak dan kelompok rentan lainnya di dalam masyarakat adat;
e.mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari masyarakat adat; dan
f.mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat adat.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup pengukuhan Masyarakat Adat dan wilayah adat, pengakuan lembaga adat, hukum adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta perlindungan hak tradisional dan hak lainnya.

BAB III

PENGAKUAN, PENETAPAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa mengakui Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya masing-masing di wilayah Kabupaten Mamasa.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pengukuhan terhadap keberadaan Masyarakat Adat yang terbentuk atas dasar genealogis, teritorial maupun fungsional dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
2. b.memiliki wilayah tertentu;
3. c.memiliki lembaga adat; dan
4. d.memiliki norma hukum adat.

Pasal 6

(1)Masyarakat Adat berkedudukan sebagai subyek hukum.
(2)Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat dijalankan oleh Lembaga Adat yang hidup di masing- masing Masyarakat Adat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa menetapkan Masyarakat Adat Pitu Ulunna Salu Kondosapata’ Wai Sapalelean sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Mamasa beserta wilayah adatnya masing-masing.
(2)Masyarakat Hukum Adat sebagaimna dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang tata caranya diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Masyarakat Adat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditetapkan sebagai Desa Adat.
(2)Pengaturan mengenai Desa Adat dan penetapan Masyarakat Adat sebagai Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

KOMISI MASYARAKAT ADAT

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa membentuk Komisi Masyarakat Adat yang bersifat independen dan permanen;
(2)Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. a.menyediakan formulir pengisian identifikasi masyarakat adat dan wilayah adat untuk masyarakat adat yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
2. b.menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya;
3. c.menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
4. d.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dengan pihak ketiga; dan
5. e.melakukan penelitian terkait masyarakat adat, hukum adat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masyarakat adat dan pembangunan.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…