DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral, Wilayah Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah kabupaten/kota berwewenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran 3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
26.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
27.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan penanaman Modal Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Mineral dan Batubara;
28.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009;
29.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
30.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
31.Keputusan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
32.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008 Nomor 87). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
6.Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamasa.
7.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, Pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
9.Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
10.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi teknologi.
11.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
12.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
13.Wilayah Pencadangan Nasional yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.
14.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
15.Mineral Ikutan adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan, pengolahan dan pemurnian.
16.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
17.Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
18.Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineral.
19.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21.Operasi Produksi adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 5
22.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23.Penambangan adalah bagian usaha pertambangan untuk memproduksi dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
24.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
27.Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial menurut kondisi di seluruh wilayah penambang.
28.Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Repoblik indonesia.
29.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, yang terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk melaksanakan usaha pertambangan.
30.Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
31.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk tahapan kegiatan operasi produksi.
32.Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk mekasanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
33.Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan.
34.Reklamasi adalah usaha yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35.Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
37.Iuran Pertambangan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
38.Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari hasil penambangan bahan galian.
39.Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, Eksplorasi, Eksploitasi pada suatu wilayah izin pertambangan.
40.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
41.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
42.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah suatu penataan ruang wilayah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program pembangunan.
43.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 6 direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
44.Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang diajukan oleh pemohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.
45.Tumpang Tindih adalah suatu situasi dimana suatu wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada didalam wilayah/kawasan lainnya.
46.Lokasi Tertutup adalah suatu lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
47.Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
48.Produksi Pertambangan adalah bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan maupun kegiatan lainnya yang menghasilkan bahan galian untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain yang bersifat non komersil serta penjualan bahan galian tersebut.
49.Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
50.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.
51.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
52.Pelaksanaan Inspeksi Tambang yang selanjutnya disingkat PIT adalah Kepala Dinas dan pegawai dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditunjuk/diangkat sebagai Inspektur Tambang di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan .
53.Pengawasan Produksi Pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya disebut Pengawasan Produksi, adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran jumlah maupun kualitas bahan galian pertambangan yang dihasilkan baik melalui pengawasan secara administrasi maupun pengawasan secara teknis.
54.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil yang dilingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengusahaan pertambangan mineral dalam peraturan daerah ini meliputi pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan tidak termasuk panas bumi, radio aktif, minyak dan gas bumi.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pertambangan Mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :

a.manfaat, keadilan dan kesinambungan;
b.keterpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 7

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah :

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 5

(1)Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
1. a.pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. b.pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. c.pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
4. d.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
5. e.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
6. f.penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
7. g.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
8. h.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
9. i.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
10. j.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
11. k.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
12. l.peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
(2)Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1)WP yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2)WP terdiri atas :
1. a.WUP;
2. b.WPR; dan
3. c.WPN. 8

Pasal 8

Bupati melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada wilayah Kabupaten Mamasa.

Pasal 9

(1)Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
(2)Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah menetapkan luas dan batas WIUP;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR;
(2)WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(3)Dalam rangka penetapan WPR, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan eksplorasi.
(4)Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
1. a.peta yang terdiri atas :
  1. 1.Peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
  2. 2.Peta geokimia dan geofisika.
2. b.perkiraan sumber daya dan cadangan.
(5)Data dan informasi hasil eksplorasi diolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral;
(6)Peta potensi / cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat sebaran potensi/ cadangan mineral;
(7)Bupati menyampaikan potensi/ cadangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (4), beserta laporan hasil eksplorasi kepada menteri;
(8)Peta potensi/ cadangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (4), dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital;
(9)Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009