DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung dan Peran Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan, administratif dan teknis bangunan gedung;
c.bahwa agar bangunan gedung dapat diselenggarakan secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2 2
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri; 3 3
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Teknis Peyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
22.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
23.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
24.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
2.Daerah adalah daerah Kabupaten Mamasa.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa.
6.Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa.
7.Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat Kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Fungsi bangunan gedung adalah ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya.
10.Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
11.Bangun-Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak pelengkap bangunan gedung; 4 4
12.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
13.Bangunan Gedung Berderet adalah Bangunan gedung yang terdiri dari lebih dari 2 (dua) dan paling banyak 20 (dua puluh) induk bangunan yang bergandengan dan/atau sepanjang 60 m (enam puluh meter);
14.Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
15.Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
16.Bangunan sementara/darurat adalah yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
17.Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan- satuan yang sesuai dengan rencana kota.
18.Kapling/pekarangan adalah suatu petakan tanah, yang menurut kepentingan pemerintah Daerah dapat dipergunakan untruk tempat mendirikan bangunan.
19.Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20.Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik ditinjau dari segi fungsi bangunan dan /atau konstruksi.
21.Garis sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling / pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
22.Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis yang merupakan batas ruang milik jalan.
23.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar.
24.Koefisien Lantai Bangunan (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai Bangunan dengan luas Kapling/pekarangan.
25.Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas Kapling/pekarangan.
26.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
27.Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
28.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan
29.Tinggi Bangunan adalah yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan puncak dari bangunan.
30.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan dalam mendirikan/ mengubah bangunan.
31.Tim ahli bangunan adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tersebut.
32.Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. 5 5
33.Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
34.Pemugaran Bangunan Gedung Yang Dilindungi dan Dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
35.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
36.Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
37.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
38.Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakanPemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
39.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
40.Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
41.Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
42.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundangundangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
43.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
44.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar mutu nasional yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

(1)Fungsi bangunan gedung meliputi:
1. a.fungsi hunian,
2. b.fungsi usaha,
3. c.fungsi sosial dan budaya, dan
4. d.fungsi keagamaan 6 6
(2)Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.rumah tinggal tunggal,
2. b.rumah tinggal deret,
3. c.rumah tinggal susun, dan
4. d.rumah tinggal sementara.
(3)Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bangunan gedung perkantoran,
2. b.bangunan gedung perdagangan,
3. c.bangunan gedung perindustrian,
4. d.bangunan gedung perhotelan,
5. e.bangunan gedung wisata dan rekreasi,
6. f.bangunan gedung terminal, dan
7. g.bangunan gedung tempat penyimpanan.
(4)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.bangunan pelayanan pendidikan,
2. b.bangunan gedung pelayanan kesehatan,
3. c.bangunan gedung kebudayaan,
4. d.bangunan gedung laboratorium, dan
5. e.bangunan gedung pelayanan umum.
(5)Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.bangunan gedung masjid termasuk mushallah,
2. b.bangunan gedung gereja termasuk kapel,
3. c.bangunan gedung pura,
4. d.bangunan gedung vihara, dan
5. e.bangunan gedung kelenteng.

Pasal 4

(1)Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diubah.
(2)Bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan perubahan fungsi bangunan gedung diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Menurut fungsinya, bangunan di wilayah Kabupaten Mamasa diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya;
2. b.Bangunan keagamaan;
3. c.Bangunan perdagangan dan jasa;
4. d.Bangunan industri;
5. e.Bangunan pergudangan;
6. f.Bangunan perkantoran;
7. g.Bangunan transportasi;
8. h.Bangunan pelayanan umum;
9. i.Bangunan khusus
(2)Menurut umurnya, bangunan di wilayah Kabupaten Mamasa diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan permanen;
2. b.Bangunan semi permanen;
3. c.Bangunan sementara;
(3)Menurut wilayahnya, bangunan di wilayah Kabupaten Mamasa diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.Bangunan di kota klasifikasi I;
2. b.Bangunan di kota klasifikasi II; 7 7
3. c.Bangunan di kota klasifikasi III;
4. d.Bangunan di kawasan khusus/tertentu;
5. e.Bangunan di pedesaan.
(4)Menurut lokasinya, bangunan di wilayah Kabupaten Mamasa diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.Bangunan di tepi jalan utama;
2. b.Bangunan di tepi jalan arteri;
3. c.Bangunan di tepi jalan kolektor;
4. d.Bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal);;
5. e.Bangunan di tepi jalan lingkungan;
6. f.Bangunan di tepi jalan desa;
7. g.Bangunan di tepi jalan setapak;
8. h.Bangunan di tepi sungai dan bantaran sungai;
(5)Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Kabupaten Mamasa diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.Bangunan bertingkat rendah (satu s.d. dua lantai);
2. b.Bangunan bertingkat sedang (tiga s.d. lima lantai);
3. c.Bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas);
(6)Menurut luasnya, bangunan di wilayah Kabupaten Mamasa diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Bangunan dengan luas kurang dari 50 M2.
2. b.Bangunan dengan luas kurang dari 100 M2
3. c.Bangunan dengan luas 100 - 500 M2
4. d.Bangunan dengan luas 500 - 1000 M2
5. e.Bangunan dengan luas diatas 1000 M2 7) Menurut statusnya, bangunan di wilayah Kabupaten Mamasa diklasifikasikan sebagai berikut :
6. a.Bangunan pemerintah;
7. b.Bangunan swasta;

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

(1)Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
(2)Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan.
(3)Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan gedung.

Pasal 7

(1)Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung meliputi :
1. a.status, hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. b.status kepemilikan bangunan gedung; dan
3. c.Izin mendirikan bangunan gedung;
(2)Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung;
(3)Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan gedung. 8 8

Pasal 8

Status hak atas tanah, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) butir a, adalah penguasaan tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, HGB, HGU, HPL, dan hak pakai, atau status hak atas tanah lainnya yang berupa girik, pethuk, akta jual beli, dan akta/bukti kepemilikan lainnya.

Pasal 9

(1)Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) butir b, merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan gedung.
(2)Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan secara periodik, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung dan sistem informasi bangunan gedung.
(3)Berdasarkan pendataan bangunan gedung, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat kepemilikan bangunan gedung dari pemerintah daerah.
(4)Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Orang, badan/lembaga sebelum mendirikan bangunan gedung, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati Mamasa melalui dinas terkait untuk mendapatkan IMB.
(2)Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) butir c, adalah surat bukti dari pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(3)IMB dimaksudkan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung di Kabupaten Mamasa, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan.

Pasal 11

Peruntukan Lokasi

(1)Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
2. b.Rencana Rinci Tata Ruang Kota;
3. c.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan;
(2)Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan dinas terkait.
(3)Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperoleh secara cuma-cuma pada dinas terkait;
(4)Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun diatas sungai/saluran/selokan/parit jalan pengairan dan drainase. 9 9

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…