DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, subjek dan golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta wilayah pemungutan retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan Kabupaten Mamasa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH IKAN KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Mamasa.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Mamasa.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
7.Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamasa.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamasa.
9.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan dengan bentuk dan nama apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11.Perikanan adalah Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
12.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil.
13.Balai Benih Ikan adalah tempat memproduksi benih ikan, calon induk ikan dan induk ikan.
14.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang` selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
16.Benih ikan adalah benih ikan berkualitas yang telah melalui tahapan cara pembenihan ikan yang baik dan benar.
17.Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan untuk induk ikan yang telah melalui tahapan yang baik dan benar.
18.Induk ikan yang tidak produktif adalah induk ikan yang telah melalui 7 (tujuh) kali pembenihan atau usia awal reproduksi 2 tahun dan dapat diperjualbelikan.
19.Harga pasar benih ikan adalah harga rata-rata benih ikan sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Mamasa.
20.Harga pasar calon induk ikan adalah harga ratarata calon induk ikan sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Mamasa.
21.Harga pasar induk ikan yang tidak produktif adalah harga rata-rata induk ikan yang tidak produktif sesuai dengan jenis dan berat yang berlaku di pasar ikan dan pasar umum di Kabupaten Mamasa.
22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Petugas pengawas/pamantau lapangan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan retribusi dan harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
30.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan dilakukan berdasarkan azas demokrasi ekonomi, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan untuk mempertegas, menjamin pelaksanaan Penjualan Produksi Pada Balai Benih Ikan sesuai dengan azas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi pada Balai Benih Ikan.

Pasal 5

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi pada Balai Benih Ikan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tidak termasuk objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan adalah penjualan produksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi pada Balai Benih Ikan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

(1)Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
(2)Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Retribusi dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009