DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan, dan penetapan terhadapa optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan pada wilayah kabupaten mamasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
c.bahwa untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah perlu pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
d.bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 39);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Bupati adalah Bupati Mamasa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
13.Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
14.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
15.Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
18.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
20.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21.Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
22.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesi yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
25.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD.
27.Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD.
28.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Manfaat;
b.Keberlanjutan dan konsisten;
c.Keterpaduan;
d.Keterbukaan dan akuntabilitas;
e.Kebersamaan dan gotong-royong;
f.Partisipatif;
g.Keadilan;
h.Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i.Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.Desentralisasi;
k.Tanggung jawab;
l.Keragaman; dan
m.Sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

a.Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik Petani;
e.Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

a.Perencanaan dan penetapan;
b.Pengembangan;
c.Penelitian;
d.Pemanfaatan;
e.Pembinaan;
f.Pengendalian;
g.Pengawasan;
h.Sistem informasi;
i.Pembiayaan; dan
j.Peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(4)Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap :
1. a.Tanah Telantar; dan
2. b.Kawasan lahan marginal.
(5)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebijakan;
2. b.Strategi;
3. c.Program;
4. d.Rencana pembiayaan; dan
5. e.Evaluasi.
(6)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Perencanaan jangka panjang;
2. b.Perencanaan jangka menengah; dan
3. c.Perencanaan tahunan.
(7)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait menyusun perencanaan kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
1. a.Inventarisasi data;
2. b.Koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.Sosialisasi kepada Petani; dan
4. d.Koordinasi dengan Pemerintah Desa.
(3)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
1. a.Kondisi sosial Petani;
2. b.Kondisi ekonomi Petani;
3. c.Musyawarah Petani; dan
4. d.Rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
1. a.Unsur Pemerintah Daerah;
2. b.Pemangku kepentingan terkait; dan
3. c.Masyarakat Petani.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah terkait mengajukan usulan perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
(2)Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
1. a.Lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.Upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. d.Target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.Pembiayaan.

Pasal 8

(1)Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Wilayah Daerah.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang luas lahan pertanian tanaman pangan untuk setiap desa dan kecamatan dilengkapi dengan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Kriteria kesesuaian teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari :
1. a.Sawah beririgasi teknis;
2. b.Sawah setengah teknis;
3. c.Sawah sederhana;
4. d.Sawah tadah hujan; dan
5. e.Tegalan.
(4)Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Perangkat daerah terkait atau tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan kepala desa.
(5)Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1)Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
1. a.Berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.Memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
3. c.Didukung infrastruktur dasar; dan/atau
4. d.Telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
(2)Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3)Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
1. a.Kelerengan;
2. b.Iklim; dan
3. c.Sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
(4)Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan :
1. a.Produktivitas;
2. b.Intensitas pertanaman;
3. c.Ketersediaan air;
4. d.Konservasi;
5. e.Berwawasan lingkungan; dan
6. f.Berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…