DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :hak dan kewajiban; tata cara pemberian Bantuan Hukum; penyaluran dana Bantuan Hukum; pelaporan;larangan; pengawasan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
4.Bupati adalah Bupati Mamasa.
5.Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
6.Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah/desa atau dokumen sejenisnya.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
15.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah Alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

a.mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
b.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1.hak dan kewajiban;
2.tata cara pemberian Bantuan Hukum;
3.penyaluran dana Bantuan Hukum;
4.pelaporan;
5.larangan;
6.pengawasan; dan
7.pendanaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
(5)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan :
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.
(6)Fasilitasi anggaran bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum;
b.melakukan pelayanan bantuan hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
d.menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan bantuan hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf a;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan- undangan; dan
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

a.menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.identitas pemohon bantuan hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
1. a.surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 11

(1)Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…