DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi satuan polisi pamong praja, wewenang, hak dan kewajiban, serta susunan organisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2.Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Npmor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7.Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
2.Bupati adalah Bupati Mamasa;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
6.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur pembantu Bupati;
10.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11.Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya;
12.Ketentraman dan ketertiban umum serta adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
13.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan becana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
14.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Untuk membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, dalam wilayah hukum Kabupaten Mamasa dibentuk Satuan Polisi Pamomg Praja

Pasal 3

(1)Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menengakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
1. a.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di daerah;
4. d.Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaraan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati berdasarkan laporan kejadian dan / atau karena tertangkap tangan;
5. e.Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan / atau aparatur lainnya;
6. f.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati; dan
7. g.Pelaksanaan tugas lainnya.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
3. c.Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
4. d.Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaran keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. f.Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan Pasal (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

WEWENANG, HAK & KEWAJIBAN

Pasal 7

Polisi Pamong Praja berwenang :

a.Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati;
b.Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Perturan Bupati; dan
e.Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa mempunyai hak memakai dan menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
(3)Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai hak-hak kepegawaian sama dengan pegawai negeri lainnya;

Pasal 9

Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a.Menjunjung tinggi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asasi Manusia dan Norma Sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b.Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
c.Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e.Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
(2)Polisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…