DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga lain, dan Staf Ahli.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya peningkatan efisinsi dan efektifitas kelembagaan Pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintah maka di pandang perlu penataan ulang Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah.
c.bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12, 13, 14, 15, dan 16 Tahun 2008 perlu adanya penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa;
2.Bupati adalah Bupati Mamasa selaku pejabat pembina kepegawaian kabupaten mamasa;
3.Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
4.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusn Pemerintahan Dalam sistim Negara kesatuan
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perturan perundang-undangan;
6.Daerah otonom,selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Daerah, serta Staf Ahli Bupati;
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9.Sekertariat Daerah adalah Sekertariat Daerah Kabupaten mamasa;
10.Sekertaris DPRD adalah Sekertaris DPRD sebagai unsur pelayanan DPRD;
11.Sekertariat Daerah adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati;
12.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yang merupakan unsur Pengawas, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah; Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Fungsional Auditorpada Lingkup Inspektrorat Daerah Kabupaten Mamasa
14.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan;
16.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam hal penyusunan,perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;
17.Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan di lapangan;
18.Lembaga Lain adalah Lembaga Daerah sebagai unsur perangkat daerah yang memiliki struktur organisasi lain;
19.Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati sesuai dangan keahliannya;
20.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Pasal 2

(1)Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan;
  3. 3.Dinas Kehutanan;
  4. 4.Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura;
  5. 5.Dinas Peternakan dan Perikanan;
  6. 6.Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
  7. 7.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  10. 10.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  11. 11.Dinas Pendapatan Daerah;
  12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. 13.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  14. 14.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  15. 15.Dinas Pertambangan dan Energi.
5. e.Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. 2.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
  3. 3.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  4. 4.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;
  5. 5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  6. 6.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan;
  7. 7.Badan Ketahanan Pangan Daerah;
  8. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. 9.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  10. 10.Rumah Sakit Umum Daerah.
  11. 11.Satuan Polisi Pamong Praja
  12. 12.Kantor Pemuda dan Olahraga
6. f.Kecamatan;
7. g.Kelurahan;
8. h.Lembaga lain:
  1. 1.Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
  2. 2.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
  3. 3.Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu
9. i.Staf Ahli;
  1. 1.Staf Ahli bidang hukum dan politik
  2. 2.Staf ahli bidang pemerintahan
  3. 3.Staf ahli bidang pembangunan
  4. 4.Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia
  5. 5.Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan
(2)Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

BAB II

SEKRETARIAT

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah adalah penunjang pemerintah daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati
(2)Sekretariat Daerah Mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati Dalam menyusun Kebijakan dan Mengkoordinasi Seluruh Perangkat Daerah.
(3)Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud pada Ayat (2), mempunyai Fungsi:
1. a.Menyusun kebijakan pemerintah;
2. b.Pengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Seluruh Perangkat Daerah;
3. c.Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
4. d.Pembinaan Administarsi Aparatur Pemerintahan Daerah; dan
5. e.Malaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri :
1. a.Asisten Bidang Pemerintahan:
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan; a) Sub bagian administrasi pemerintahan umum dan pelaporan; b) Sub bagian administrasi pemerintahan desa/kelurahan; c) Sub bagian administrasi pembinaan wilayah pertanahan, dan kerja sama antar daerah
  2. 2.Bagian Hukum dan HAM; a) Sub bagian Bantuan Hukum dan HAM; b) Sub bagian Pengkajian Produk Hukum; c) Sub bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
  3. 3.Bagian Humas dan Protokoler; a) Sub bagian Protokoler b) Sub bagian Pemberitaan dan dokumentasi c) Sub bagian informasi dan pengaduan masyarakat
2. b.Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  1. 1.Bagian Administasi Perekonomian; a) Sub bagian analisis dan perekonomian; b) Sub bagian kerja sama perekonomian; c) Sub bagian penanaman modal daerah;
  2. 2.Bagian Adminitrasi Pembangunan; a) Sub bagian administrasi dan pembianaan pembangunan; b) Sub bagian Evaluasi dan pelaporan; c) Sub bagian program dan pengendalian pembangunan
  3. 3.Bagian Kesejahtraan Rakyat; a) Sub Bagian Kesejahteraan rakyat; b) Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Keagamaan; c) Sub Bagian Data, Evaluasi dan Monitoring;
3. c.Asistan Bidang Administrasi Umum:
  1. 1.Bagian Organisasi dan Tatalaksana: a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Tatalaksana; c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur
  2. 2.Bagian Umum dan Perlengkapan: a) Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan; b) Sub bagian tatausaha dan kearsipan; c) Sub bagian Urusan Dalam dan Perwakilan
  3. 3.Bagian Keuangan: a) Sub bagian anggaran; b) Sub bagian Verivikasi; c) Sub bagian pembukuan.
(2)Asisten masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang Dalam Melaksanakan tugasnya, Berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah;
(3)Bagan stuktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagai mana tercantum pada lampiran I, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara adminitrastif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2)Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelengarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
(3)Sekretariat DPRD dalam menyalenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2), mempunyai fungsi:
1. a.Penyelenggaraan Administrasi kesektretariatan DPRD;
2. b.Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. c.Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
1. a.Bagian Umum:
  1. 1.Sub Bagian Tata usaha dan kearsipan;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian
  3. 3.Sub bagian rumah tangga.
2. b.Bagian Persidangan:
  1. 1.Sub bagian Persidangan
  2. 2.Sub bagian Risalah
3. c.Bagian Humas:
  1. 1.Sub Bagian Pemberitaan, pers dan Dokumentasi
  2. 2.Sub Bagian protokoler.
4. d.Bagian keuangan:
  1. 1.Sub bagian anggaran;
  2. 2.Sub bagian pembukuan dan perbendaharaan;
  3. 3.Sub bagian verifikasi
5. e.Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
  1. 1.Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
  2. 2.Sub Bagian Perpustakaan dan Arsip
(2)Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

BAB III

INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 7

(1)Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3)Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
1. a.Perencanaan Program Pengawasan;
2. b.Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. c.Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan;
4. d.Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan;
5. e.Penyelenggaraan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan;
6. f.Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK-RI.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa terdiri dari :
1. a.Inspektur
2. b.Sekretaris membawakan:
  1. 1.Sub Bagian Administrasi & Umum;
  2. 2.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Evaluasi & Tindak Lanjut;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini

BAB IV

DINAS DAERAH

Pasal 9

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
(3)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Sejarah dan Pengenalan Nilai Kebudayaan, Kesenian dan Perfilman, Arkeologi, Kepurbakalaan dan Museum;
4. d.Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
5. e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perencanaan & Teknologi Informasi
  1. 1.Seksi Program dan Perencanaan;
  2. 2.Seksi Data dan Teknologi Informasi;
  3. 3.Seksi Evaluasi, dan Pelaporan.
4. d.Bidang Pendidikan Dasar:
  1. 1.Seksi Sarana & Prasaranan
  2. 2.Seksi Kurikulum & Kesiswaan
  3. 3.Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar.
5. e.Bidang Pendidikan Menengah:
  1. 1.Seksi Sarana & Prasarana
  2. 2.Seksi Kerikulum & Kesiswaan
  3. 3.Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah.
6. f.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI):
  1. 1.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  2. 2.Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
  3. 3.Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana.
7. g.Bidang Kebudayaan:
  1. 1.Seksi Arkeologi, Kepurbakalaan, dan Museum;
  2. 2.Seksi Sejarah dan Pengenalan Nilai Budaya;
  3. 3.Seksi Pengembangan adat, Bahasa dan Sastra
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…