Peraturan ini berisi tentang Pertanggung jawaban APBD Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk Tahun anggaran 2019
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa. 2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dankejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 4. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporanfinansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaananggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul,nomor dan tanggal efektif. 6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktikspesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturandan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangandalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antarentitas. 8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksisampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkandengan peraturan daerah. 10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 11. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 12. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporankeuangan. 13. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasipendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikaninformasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi danSAL akhir. 16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utangdan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 17. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruhkegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas padatanggal pelaporan. 19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenaiperubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasitentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahdaerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharaumum daerah. 23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitaspelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebihdalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayarkembali oleh pemerintah daerah. 26. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahunanggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 27. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebihdalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintahdaerah. 28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akanditerima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 30. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dariperistiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber dayanonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yangdipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 31. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluarsumber daya ekonomi pemerintah daerah. 32. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 33. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuanganentitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 34. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belumdicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 35. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksikeuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milikdaerah/perusahan daerah. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP).
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagaiberikut :a. Pendapatan Rp. 1.007.726.906.417,83 b. Belanja Rp. 999.518.995.212,00 Surplus/ (Defisit) Rp. 8.207.911.205,83 c. Pembiayaan- Penerimaan Rp. 7.905.320.841,52 - Pengeluaran Rp. 500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 7.450.320.841,52Pasal 4 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :a. Selisih anggaran dengan pendapatan sejumlah Rp 24.576.714.306,17 dengan rincian sebagai berikut :- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.032.303.620.724,00 - Realisasi Rp. 1.007.726.906.417,83 Selisih lebih (/kurang) Rp. 24.576.714.306,17 b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 38.848.721.143,00 dengan rincian sebagai berikut:- Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.038.367.716.355,00 - Realisasi Rp. 999.518.995.212,00 Selisih lebih (/kurang) Rp. 38.848.721.143,00 c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 14.272.006.836,83 dengan rinciansebagai berikut :- Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (6.064.095.631,00) - Realisasi Rp. 8.207.991.205,83 Selisih lebih (/kurang) Rp. 14.272.006.836,83 d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 113.774.789,48 dengan rincian sebagaiberikut :- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.064.095.631,00 - Realisasi Rp. 7.950.320.841,52 Selisih lebih (/kurang) Rp. 113.774.789,48 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00 - Realisasi Rp. 500.000.000,00 Selisih lebih (/kurang) Rp. 1.500.000.000,00 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1.386.225.210,52) dengan rincian sebagaiberikut :- Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 6.046.095.631,00 - Realisasi Rp. 7.450.320.841,52 Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.386.225.210,52)
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember2019 sebagai berikut :a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Rp. 8.064.095.631,52 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 7.950.320.841,52 Sub Total Rp. 113.774.790,00 c. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Rp. 15.658.232.047,35 Sub Total Rp. 15.772.006.837,35 d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (113.774.790,00) Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Rp. 15.658.232.047,35
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :a. Jumlah aset Rp. 1.436.300.079.313,93 b. Jumlah kewajiban Rp. 21.049.916.581,07 c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.415.250.162.732,86
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :a. Pendapatan – LO Rp. 866.489.698.143,35 b. Beban Rp. 840.098.255.992,64 Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 26.391.442.150,71 c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00 d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa…………. Rp 26.391.442.150,71 e. Pendapatan Luar Biasa Rp. 0,00 f. Beban Luar Biasa Rp. 2.446.000.000,00 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp. (2.446.000.000,00) Surplus/Defisit – LO Rp 23.945.442.150,71
Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :a. Saldo kas awal per 01 Januari 2019 Rp. 7.902.005.529,55 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 169.570.643.809,83 c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (161.862.732.604,00) d. Arus Kas dari Aktivasi Pendanaan Rp. 0,00 e. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. 173.000.895,00 Kenaikan/(Penurunan) Kas Rp. 7.880.912.100,83 f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BendaharaPengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 15.669.142.840,38 g. Kas Lainnya ................................. Rp. 66.001,97 Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp. 15.669.208.842,35
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :a. Ekuitas Awal Rp. 1.404.332.540.967,92 b. Surplus / Defisit - LO Rp. 23.945.442.150,71 c. Koreksi Nilai Persediaan Rp. 25.600,00 d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. (13. 027.845.985,77) Ekuitas Akhir Rp. 1.415.250.162.732,86
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019memuat informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai tentang penjelasan atas nilai suatu pos laporankeuangan yang disajikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara b. Lampiran II : Neraca c. Lampiran III : Laporan Arus Kas d. Lampiran IV : Laporan Operasional e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah l. Lampiran XII : Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Direalisasikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa Ikhtisar laporan keuangan badanusaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaiamana tercantum dalam lampiran XX sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasapada tanggal, 31 Agustus 2020BUPATI MAMASA, ttd. RAMLAN BADAWI Diundangkan di Mamasapada tanggal, 31 Agustus 2020SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd. ARDIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT 10 Tahun 2020
Membuka PDF…