DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang a. desain geometrik jalan; b. karakteristik lalu lintas; c. kelengkapan bagian konstruksi jalan; d. kondisi struktur tanah; e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang; f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penempatan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas tersebut dilakukan secara tepat perlu adanya pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa.
4.Rambu Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Rambu adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
5.Marka Jalan yang selanjutnya disebut Marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
6.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan, yang terdiri atas cahaya berwarna merah, cahaya berwarna kuning dan cahaya berwarna hijau.
7.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8.Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
9.Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10.Jalan lokal atau jalan kelas III adalah jalan yang menghubungkan desa ke desa, desa ke ibu kota kecamatan dan jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
11.Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
13.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas Jalan.
14.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

BAB II

LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN

Pasal 2

(1)Penempatan dan pemasangan Rambu harus memperhatikan :
1. a.desain geometrik jalan;
2. b.karakteristik lalu lintas;
3. c.kelengkapan bagian konstruksi jalan;
4. d.kondisi struktur tanah;
5. e.perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
6. f.konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
7. g.fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
(2)Penempatan dan pemasangan Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
(3)Penempatan dan pemasangan Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis Rambu, ukuran daun Rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.
(2)Lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL adalah di jalan yang dianggap rawan kecelakaan.

Pasal 4

(1)Selain di jalan rawan kecelakaan, lokasi pemasangan atau peletakan Rambu, Marka dan APILL dapat juga di jalan lainnya yang ada di wilayah Daerah yaitu :
1. a.jalan nasional;
2. b.jalan provinsi;
3. c.jalan kabupaten; dan
4. d.jalan lokal.
(2)Jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang berada di dalam kawasan :
1. a.pariwisata;
2. b.pemukiman; dan
3. c.perdagangan dan jasa.

Pasal 5

Ketentuan pemasangan atau peletakan Rambu, Marka dan APILL :

a.di jalan nasional dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat;
b.di jalan provinsi dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi;
c.di jalan kabupaten dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten; dan
d.di jalan lokal dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan dan atau Desa.

Pasal 6

(1)Penunjuk titik lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penunjuk titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan hasil survey dinas/instansi yang menangani sarana dan prasarana jalan.

Pasal 7

(1)Rambu, Marka dan APILL dipasang/diletakkan secara tetap.
(2)Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat dipasang Rambu yang bersifat sementara oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 8

(1)Rambu berdasarkan jenisnya terdiri atas :
1. a.rambu Peringatan;
2. b.rambu Larangan;
3. c.rambu Perintah; dan
4. d.rambu Petunjuk.
(2)Marka berdasarkan jenisnya terdiri atas :
1. a.marka Membujur;
2. b.marka Melintang;
3. c.marka Serong;
4. d.marka Lambang; dan
5. e.marka Lainnya.
(3)APILL berdasarkan jenisnya terdiri atas :
1. a.lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
2. b.lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
3. c.lampu satu warna untuk memberi peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.

BAB IV

FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 9

(1)Fasilitas pendukung meliputi :
1. a.pejalan kaki;
2. b.parkir pada badan jalan;
3. c.halte;
4. d.tempat istirahat; dan
5. e.penerangan jalan.
(2)Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari :
1. a.trotoar;
2. b.tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka dan/atau Rambu;
3. c.jembatan penyeberangan.

BAB V

KEKUATAN HUKUM

Pasal 10

(1)Pengaturan lalu lintas yang dinyatakan Rambu, Marka dan APILL bersifat perintah dan/atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal selesainya pemasangan.
(2)Tanggal penyelesaian pemasangan Rambu, Marka dan APILL berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Pengguna Jalan oleh dinas/instansi yang menangani sarana dan prasarana jalan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…