DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas : a. Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023; b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023; c. Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023; d. Laporan operasional Tahun Anggaran 2023; e. Laporan arus kas Tahun Anggaran 2023; f. Laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

(1)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023;
3. c.Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. d.Laporan operasional Tahun Anggaran 2023;
5. e.Laporan arus kas Tahun Anggaran 2023;
6. f.Laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp970.299.102.605,85 (sembilan ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu enam ratus lima rupiah koma delapan puluh lima sen) yang berarti 96,67% (sembilan puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.003.763.409.026,00 (satu triliun tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu dua puluh enam rupiah);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp943.496.155.358,07 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh Sen) yang berarti 78,67% (tujuh puluh delapan koma enam puluh tujuh persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.199.296.646.305,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.802.947.247,78 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh delapan sen) yang berarti -13,71% (minus tiga belas koma tujuh puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar – Rp195.533.237.279,00 (minus seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
d.pembiayaan netto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar –Rp23.856.061.810,01 (minus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma nol satu sen); dan
e.berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp2.946.885.437,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp723.598.494,99 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
b.berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp727.341.353,99 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
c.SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp2.946.885.437,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen); dan
d.terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.946.885.437,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rp1.633.221.132.447,20 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp243.968.857.263,16 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma enam belas sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp1.389.252.275.184,04 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma nol empat sen).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.pendapatan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp832.339.011.095,66 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen);
b.beban operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp816.239.760.713,99 (delapan ratus enam belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
c.berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp16.099.250.381,70 (enam belas miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima pulu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen);
d.beban luar biasa sebesar Rp13.545.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah); dan
e.berdasarkan surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.554.250.381,70 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp153.259.529.998,60 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma enam puluh sen);
b.jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus -Rp126.456.582.750,82 (minus seratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma delapan puluh dua sen);
c.jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar –Rp24.583.403.164,00 (minus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
d.jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp50.898.857,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
e.saldo awal kas di BUD Rp904.237.085,99 (sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh sembilan sen); dan
f.saldo akhir kas di BUD Rp3.178.422.885,77 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.ekuitas awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.388.298.301.622,73 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
b.tidak terdapat penyesuaian ekuitas awal tahun anggaran 2023;
c.berdasarkan ekuitas awal tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian ekuitas ewal tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat ekuitas awal tahun anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar Rp1.388.298.301.622,73 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen));
d.surplus/defisit laporan operasional tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebesar Rp2.554.250.381,70 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen);
e.koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar –Rp1.600.276.820,39 (minus satu miliar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma tiga puluh sembilan sen); dan
f.berdasarkan ekuitas awal tahun anggaran 2023 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus/defisit laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.389.252.275.184,04 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma nol empat sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…