DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Ketentuan yang diubah: 1. Pasal 2 terkait Pungutan Retribusi 2. Pasal 3 terkait Objek Retribusi 3. Pasal 6 terkait Tingkat Penggunaan Jasa Menara 4. Pasal 6A terkait Indeks Peruntukan 5. Pasal 6B terkait Indeks Ketinggian 6. Pasal 8 terkait Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 7. Pasal 8A terkait Peninjauan tarif Retribusi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-349/PK/2015 Tanggal 9 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar penghitungan tarif Retribusi Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-749/PK/2015 Tanggal 18 November 2015 perihal Penjelasan Formulasi Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1456);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI; Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 157) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah semua menara telekomunikasi yang berada di Kabupaten Mamasa.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi didasarkan atas indeks peruntukan dan ketinggian menara.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut : Tingkat Penggunaan Jasa = (Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian).

4.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1)Indeks Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
1. a.Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan;
2. b.Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perdesaan;
3. c.Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan; dan
4. d.Peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada kawasan pariwisata.
(2)Angka indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Peruntukan Indeks I 1,0 II 1,2 III 1,4 IV 1,5

Pasal 6B

(1)Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
1. a.Ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) meter;
2. b.Ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;
3. c.Ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter;
4. d.Ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter;
5. e.Ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter; dan
6. f.Ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter.
(2)Angka Indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Ketinggian Indeks Sampai dengan 12 meter 1,0 Lebih dari 12 - 24 meter 1,1 Lebih dari 24 - 36 meter 1,2 Lebih dari 36 - 48 meter 1,3 Lebih dari 48 - 60 meter 1,4 Lebih dari 60 meter 1,5

5.Ketentuan Pasal 8 diubah ditambahkan 2 ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa Pada tanggal 19 November 2018 BUPATI MAMASA, Ttd/cap H. RAMLAN BADAWI Diundangkan di Mamasa Pada tanggal 19 November 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, Ttd/cap FRANS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 176 REGISTRASI PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 20 TAHUN 2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mamasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas Angka 2

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 27

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 27

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009