DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Kewenangan Penyelenggaran dan Dinas, Pendaftaran Penduduk, dan Pembiayaan Penyelenggaraan Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 2
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undnag – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
15.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. Dengan Pesetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a.Dokumen Kependudukan;
b.Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.Perllindungan atas data pribadi;
d.Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya atau keluarganya; dan
f.Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN DINAS

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
1. a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan :
2. b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peratuan Perundang-undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. f.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. g.penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
8. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

(1)Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.
(2)Kewajiban Dinas sebagai berikut :
1. a.pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting.
3. c.menerbitkan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. e.menjamin kerahasiaan dan data atas peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
6. f.melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(3)Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(4)Tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa dan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten Mamasa dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertugas meliputi : 7
1. a.pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.menerbitkan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
6. f.melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
(3)Tata cara dan persyaratan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

a.Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b.Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
d.Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 8

(1)Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas,
2. b.Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil
(2)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(4)Sebelum melaksanakan tugasnya, Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian data pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta – akta Pencatatan Sipil.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat Pencatatan Sipil diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8 UPTD

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak di kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(2)UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Bupati;
(4)Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Eselonisasi UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.
(5)Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta :
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian dan;
5. e.pengakuan Anak.
(6)Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (b) serta pasal 9 ayat (5) diatas dapat dilakukan setelah fasilitas pada UPTD telah tersedia.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 10

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk;
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk. Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

(1)Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
(2)NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah – ubah, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3)NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya. 9 Penerbitan Kartu Keluarga

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…