DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Mamasa yang terdiri atas : a. penyelenggaraan SPAM PDAM Kabupaten Mamasa b. penyelenggaraan SPAM Perdesaan Kabupaten Mamasa

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2021 -2036

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagi Daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Mamasa;
4.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
5.Air Permukaan adalah sumber air yang terdapat dipermukaan tanah seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air hujan, danau.
6.Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7.Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
8.Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Air.
9.Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
10.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
12.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
13.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
14.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.
15.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
16.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara dalam menyediakan Air Minum melalui Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) hingga 15 tahun kedepan yaitu Tahun 2036.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum
2. b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualias dengan harga terjangkau
3. c.tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Mamasa yang terdiri atas :

a.penyelenggaraan SPAM PDAM Kabupaten Mamasa
b.penyelenggaraan SPAM Perdesaan Kabupaten Mamasa

BAB IV

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MAMASA

Pasal 4

(1)Rencana Induk SPAM merupakan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Mamasa Tahun 2021 – 2036;
(2)Rencana Induk SPAM memuat tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.
(3)RISPAM berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Mamasa.

Pasal 5

(1)Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa disusun dalam satu dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Mamasa.
(2)Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa meliputi :
1. a.Pendahuluan;
2. b.gambaran Umum Kabupaten;
3. c.kondisi SPAM Eksisting;
4. d.standar Kriteria Perencanaan;
5. e.proyeksi Kebutuhan Air;
6. f.potensi Air Baku;
7. g.rencana induk dan pras desain penyelenggaraan SPAM;
8. h.analisis keuangan; dan
9. i.Pengembangan Kelembagaan.
(3)Dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1)Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2036;
(2)RISPAM yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Mamasa setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten Mamasa.
(3)Peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Unsur-unsur yang terlihat dalam Kelompok Kerja paling sedikit terdiri atas :
1. a.perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;
2. b.perangkat daerah yang membidangi teknis air minum;
3. c.perangkat daerah yang menangani perumahan dan permukiman;
4. d.penyelenggara spam kabupaten; dan
5. e.unit kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten Mamasa menjadi pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM.
(2)Pemerintah Kabupaten Mamasa menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa sebagai operator pelaksana layanan penyediaan air minum jaringan perpipaan di wilayah perkotaan dan ibukota kecamatan di Kabupaten Mamasa.
(3)Pengelolaan layanan penyediaan air minum perdesaan atau SPAM Perdesaan di bawah koordinasi Dinas PUPR Bidang Cipta Karya.
(4)Pengelolaan dan pemanfaatan SPAM Perdesaan dapat dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
(5)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPAM.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan Evaluasi dan Pemantauan terhadap pelaksanaan Dokumen RISPAM;
(2)Laporan Evaluasi dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaiakan kepada Bupati Mamasa melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal, 28 Desember 2021 BUPATI MAMASA, ttd. RAMLAN BADAWI Diundangkan di Mamasa pada tanggal, 28 Desember 2021 Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd. KAIN LOTONG SEMBE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2021

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…