DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.999.366.239.026,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 4.397.170.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi SALINAN Peraturan Perpajakan ( Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
13.Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2023. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.999.366.239.026,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 4.397.170.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1.Pendapatan : a. b. Semula bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 999.366.239.026,00 4.397.170.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.003.763.409.026,00
2.Belanja

a.Semula bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 1.197.567.941.637,00 1.728.704.668,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. Rp. 1.199.296.646.305,00 195.533.237.279,00
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 231.701.702.611,00 (9.650.853.499,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 222.050.849.112,00
b.Pengeluaran
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang Rp. Rp. 33.500.000.000,00 (6.982.388.167,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. 26.517.611.833,00 195.533.237.279,00 ,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah :
2. a.Semula
3. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 45.126.047.483,00 10.000.000 ,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 45.136.047.483,00
4. b.Pendapatan Transfer :
5. a.Semula
6. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 938.790.191.543,00 4.387.170.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 943.177.361.543,0 0
7. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
8. a.Semula
9. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 15.450.000.000,00 ,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 15.450.000.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah :
2. a.Semula
3. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 14.091.777.500,00 ,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 14.091.777.500,00
4. b.Retribusi Daerah :
5. a.Semula
6. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 18.472.000.000,00 ,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 18.472.000.000,00
7. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :
8. a.Semula
9. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 4.500.000.000,00 ,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00
10. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :
11. a.Semula
12. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 8.062.269.983,00 10.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Rp. 8.072.269.983,00
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil :
2. a.Semula
3. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 3.630.659.000,00 ,00 Jumlah Dana Bai Hasil setelah Perubahan Rp. 3.630.659.000,00
4. b.Dana Alokasi Umum :
5. a.Semula
6. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 507.206.087.000,00 ,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 507.206.087.000,00
7. c.Dana Alokasi Khusu Fisik :
8. c.Semula
9. d.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 150.068.449.793,00 ,00 Jumlah Dana Alokasi Khusu Fisik setelah Perubahan Rp. 150.068.449.793,00
10. d.Dana Alokasi Khusus Non Fisik :
11. a.Semula
12. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 127.063.371.750,00 ,00 Jumlah Dana Alokasi Khusu Non Fisik setelah Perubahan Rp. 127.063.371.750,00
13. e.Dana Insentif Daerah (DID) :
14. a.Semula
15. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. ,00 ,00 Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah Perubahan Rp. ,00
16. f.Dana Desa :
17. a.Semula
18. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 134.821.624.000,00 4.387.170.000,00 Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp. 139.208.794.000,00
19. g.Pendapatan Bagi Hasil Provinsi :
20. a.Semula
21. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 16.000.000.000,00 ,00 Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Perubahan Rp. 16.000.000.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah :
2. a.Semula
3. b.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 2.450.000.000,00 ,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 2.450.000.000,00
4. b.Pendapatan Lainnya :
5. a.Semula
6. b.Bertambah/(berkurang Rp. Rp. 13.000.000.000,00 ,00 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 13.000.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
1. a.Belanja Oprasional :
2. a.Semula
3. b.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 783.579.086.950,00 13.314.186.792,00 Jumlah Belanja Oprasional Hibah setelah Perubahan Rp. 796.893.273.742,00
4. b.Belanja Modal :
5. a.Semula
6. b.Bertambah/(berkurang Rp. Rp. 206.097.749.887,00 (5.882.652.124,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 200.275.097.763,00
7. c.Belanja Tidak Terduga :
8. a.Semula
9. b.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 12.000.000.000,00 1.550.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 13.550.000.000,00
10. d.Belanja Tranfer :
11. a.Semula
12. b.Bertambah/(berkurang Rp. Rp. 195.891.104.800,00 (7.312.830.000,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 188.578.274.800,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Belanja Pegawai :
2. a.Semula
3. b.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 415.884.328.462,00 (30.678.194.953,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 385.206.133.509,00
4. b.Belanja Barang dan Jasa :
5. a.Semula
6. b.Bertambah/(berkurang Rp. Rp. 295.823.535.188,00 33.300.795.245,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 329.124.330.433,00
7. c.Belanja Bunga :
8. a.Semula
9. b.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 7.5.8.270.000,00 (1.550.000.000,00) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 6.008.270.000,00
10. d.Belanja Hibah :
11. a.Semula
12. b.Bertambah/(berkurang Rp. Rp. 31.992.007.000,00 20.948.230.000,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 52.940.237.000,00
13. e.Belanja Bantuan Sosial
14. a.Semula
15. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 32.370.946.300,00 (8.756.643.500,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 23.614.302.800,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Belanja Modal Tanah :
2. a.Semula
3. b.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 3.173.000.000,00 (2.320.100.000,00) Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp. 852.900.000,00
4. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
5. a.Semula
6. b.Bertambah/(berkurang Rp. Rp. 45.263.062.508,0 0 (5.275.538.958,00) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp. 39.987.523.550,00
7. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan :
8. a.Semula
9. b.Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 41.041.119.395,0 0 4.987.882.056,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp. 46.029.001.451,00
10. d.Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi (JIJ) :
11. a.Semula Rp. 104.745.059.172,
12. b.Bertambah/(berkurang Rp. 00 (2.202.317.960,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 102.542.741.212,00
13. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :
14. a.Semula
15. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 11.875.508.812,00 (1.012.577.262,00) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya setelah Perubahan Rp. 10.862.931.550,00
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Belanja Tidak Terduga :
2. a.Semula
3. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 12.000.000.000,00 1.550.000.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 13.550.000.000,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Belanja Bantuan Keuangan :
2. a.Semula
3. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 195.891.104.800,00 4.387.170.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 200.278.274.800,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan :
2. a.Semula
3. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 231.701.702.611,00 (9.650.853.499,00) Jumlah Belanja Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 222.050.849.112,00
4. b.Pengeluaran Pembiayaan :
5. a.Semula
6. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 33.500.000.000,00 (6.982.388.167,00) Jumlah Belanja Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 26.517.611.833,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya :
2. a.Semula
3. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. ,00 ,00 Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. ,00
4. b.Pencairan Dana Cadangan :
5. a.Semula
6. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. ,00 ,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. ,00
7. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan :
8. a.Semula
9. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. ,00 ,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah Perubahan Rp. ,00
10. d.Penerimaan Pinjaman daerah :
11. a.Semula
12. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 224.212.016.542,00 (2.884.765.925,00) Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 221.327.250.617,00
13. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah :
14. a.Semula
15. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. ,00 ,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. ,00
16. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah :
17. a.Semula
18. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. ,00 ,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. ,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan :
2. a.Semula
3. c.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. ,00 ,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. ,00
4. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah :
5. a.Semula
6. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
7. c.Pembayaran Pokok Utang :
8. a.Semula
9. b.bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 32.000.000.000,00 (5.482.388.167,00) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 26.517.611.833,00
10. d.Pembayaran Pinjaman Daerah
11. a.Semula
12. b.bertambah/(berkurang) : Rp. Rp. 10.000.000.000,00 (5.482.388.167,00) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 4.517.611.833,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 04 Desember 2023 Pj.BUPATI MAMASA, ttd YAKUB F. SOLON Diundangkan di Mamasa pada tanggal 04 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd MUHAMMAD SYUKUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 08 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA KABAG. HUKUM dan HAM, VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19810609 200003 1 001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…