DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat maka, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAHTAHUN2016-2021. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerah iniyangdimaksud dengan: 1.Daerah adalah KabupatenMandailingNatal. 2.PemerintahDaerahadalah penyelengaraanurusanpemerintahan olehpemerintahandaerah dandewan perwakilan rakyatdaerah menurutasasotonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuan RepublikIndonesiasebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945. 3.PemerintahDaerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara PemerintahDaerahyang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahyangmenjadi kewenangan daerahotonom. 4.BupatiadalahBupatiMandailing Natal.

5.Dewan PerwakilanRakyat Daerahyangselanjutnya disingkat DPRD berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah. adalah lembaga perwakilan rakyatdaerahyang
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi Daerah.
10.Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15.Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
17.Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016-2021

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
2. b.tujuan , sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perencanaan Penganggaran.
(3)RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponcn pelaku pembangunan daerah berkesinambungan.
(4)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan. dalam mewujudkan pembangunan daerah yang

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 3

Sistcmatika RPJMD terdiri atas: Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan; Isu-isu strategis; Visi, misi, tujuan dan sasaran; Strategi dan arah kebijakan; Kebijakan pembangunan daerah; Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan; Penetapan indikator kinerja daerah; Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Penutup

a.BAB I
b.BAB II
c.BAB III
d.BAB IV
e.BAB V f . BAB VI
g.BAB VII danumum program
h.BAB VIII :
i.BAB IX :
j.BAB X :
k.BAB XI :

Pasal 4

( 1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB VII dan BAB VIII dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan stxategis daerah.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempumakan RPJMD.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 2 ^ Januari 2017 BUPATI MANDAILING NATAL. DAHLAN HASAN NASUTION Diundangkan di Panyabungan pada tanggal Januari 2017 MHD. SYAFE’l LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2017 NOMOR i.. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL: (1/ 2017)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…