DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); SALINAN
4.Undang-Undang... ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden... ~ 3 ~
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL dan BUPATI MANDAILING NATAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
6.Kabupaten... ~ 4 ~
6.Kabupaten adalah Kabupaten Mandailing Natal;
7.Bupati adalah Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;
8.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mandailing Natal;
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
12.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
13.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
14.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal;
15.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
16.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD... ~ 5 ~
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan ketentuan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, penerangan dan pertamanan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Pertanahan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, subbidang Transmigrasi dan subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. 10.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. 12.Dinas Ketahanan... ~ 6 ~
13. 12.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
14. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Kehutanan, bidang Persampahan dan Kebersihan;
15. 14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan uruan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. 16.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
18. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian;
20. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. 20.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
22. 21.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
23. 22.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
24. 23.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Perkebunan dan Peternakan, serta Kesehatan Hewan;
25. 24.Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Pasar.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Penelitian... ~ 7 ~
4. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
5. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bencana daerah;
7. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kecamatan Panyabungan dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Panyabungan Utara dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Panyabungan Barat dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Panyabungan Selatan dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Panyabungan Timur dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Siabu dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Bukit Malintang dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Naga Juang dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Hutabargot dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Puncak Sorik Marapi dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Lembah Sorik Marapi dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Tambangan dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Kotanopan dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Muarasipongi dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Pakantan dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Ulu Pungkut dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Batang Natal dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Lingga Bayu dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Ranto Baek dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Natal dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Batahan dengan tipe A;
22. v.Kecamatan Sinunukan dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Muara Batang Gadis dengan Tipe A; ~ 8 ~

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit... ~ 9 ~
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah akan ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan setelah ditetapkannya ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan saat ini tetap menjalankan tugasnya sebagaimana yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, dan untuk nomenklatur dan tugas fungsi staf ahli akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); SALINAN
4.Undang-Undang... ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden... ~ 3 ~
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL dan BUPATI MANDAILING NATAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
6.Kabupaten... ~ 4 ~
6.Kabupaten adalah Kabupaten Mandailing Natal;
7.Bupati adalah Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;
8.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mandailing Natal;
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
12.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
13.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
14.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal;
15.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
16.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD... ~ 5 ~
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan ketentuan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, penerangan dan pertamanan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Pertanahan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, subbidang Transmigrasi dan subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. 10.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. 12.Dinas Ketahanan... ~ 6 ~
13. 12.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
14. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Kehutanan, bidang Persampahan dan Kebersihan;
15. 14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan uruan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. 16.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
18. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian;
20. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. 20.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
22. 21.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
23. 22.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
24. 23.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Perkebunan dan Peternakan, serta Kesehatan Hewan;
25. 24.Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Pasar.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Penelitian... ~ 7 ~
4. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
5. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bencana daerah;
7. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kecamatan Panyabungan dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Panyabungan Utara dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Panyabungan Barat dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Panyabungan Selatan dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Panyabungan Timur dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Siabu dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Bukit Malintang dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Naga Juang dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Hutabargot dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Puncak Sorik Marapi dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Lembah Sorik Marapi dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Tambangan dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Kotanopan dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Muarasipongi dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Pakantan dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Ulu Pungkut dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Batang Natal dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Lingga Bayu dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Ranto Baek dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Natal dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Batahan dengan tipe A;
22. v.Kecamatan Sinunukan dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Muara Batang Gadis dengan Tipe A; ~ 8 ~

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit... ~ 9 ~
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah akan ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan setelah ditetapkannya ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan saat ini tetap menjalankan tugasnya sebagaimana yang berlaku.

Pasal 9

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, dan untuk nomenklatur dan tugas fungsi staf ahli akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.