DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD Tahun 20021 - 2026, Sistematika RPJMD Tahun 2021 - 2026, Pengendalian an evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersa.rna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL Dan BUPATI MANDAILING NATAL • •

10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokurnen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaniutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menetukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam rnernbiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
16.Isu Strategis adalah k.ondi::si atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 1 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 1 q. ~tr~tPgi adalah langkah-longlenh bcrisikan program pro~au.u i.m.likalif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tuzas dan furizsi.
22.Bersifat lndikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
23.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggarnbarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pcmbangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)program Perangkat Daerah;
25.Keluaran (output) adalah suatu prod.uk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. • •

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

BAB IV

BABV

Pasal 5

PROGRAMDAN BAB II1 : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; : STRATEGlt ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAE RAH;

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. • (.1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: BABI :PENDAHULUAN;

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 3

•

b.Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2)RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD,Renstra dan Renja Perangkat Daerah .
(1)RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan

BAB II

RUANO LINOKUP RPJMD TAHON 2021-2026

Pasal 2

26.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Ta.hun 2006-2025 clan target Kinerja RPJMD 2016-2021 yang belum tercapai, sebelurn RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}, menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati clan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
(4)RPJMD dijadikan daaar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ZOZl :xuup~ ueugan iOZO,

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalarn peraturan perundang-undangan;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup anta.ra lain terja.dinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
4. d.Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pedoman RKPD dan Peru bahan Renstra Perangkat Daerah BABV PERUBAHANRPJMD Pasal 6 • • NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAlLING NATAL, PROVINS! SUMATERA UTARA: z - 5 lt / z o .2. z. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR .f?.~. Diundangkan di Panyabungan pada tanggal z.s f\ Ptil 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAlLING NATAL, r: G3ALI Ditetapkan di Panyabungan Pada tanggal :t8 Af'ri t.. 2022 BUPATIMAN~LINGNATAL, MUHAMMAD JAFAR SUKHAlRI NASUTION l~ TA F KASUBBAG/&ID KABID SEKRETARIS AS!STEN II KE PALA St:KDA WAKIL BUPATI I PARAF PENAGGUNG I JAWAB Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

" NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINS! SUMATERA UTARA: :t - 5'4 J zo z l. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR .9.~ Diundangkan di Panyabungan pada tanggal ;l.8 Aftl l 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, • MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION Ditetapkan di Panyabungan Pada tanggal a8 f.fri1. 2022 BUPATI MANDAILING NATAL, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk mohon persetujuan dan tandatangan. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mandailing Natal Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing natal Tahun 2021-2026 - Peraturan Daerah ini diusulkan Berdasarkan Nota Dinas Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah No 050.13/502/BPPD/2022 tanggal 26 april 2022 Perihal Penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal - Format pembentukannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Lampi ran Dari Disampaikan dengan hormat Tentang NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Ternpat. Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal di- Kepad a Panyabungan,2cj April 2022 Nomor : 180/ 367 /HK/2022 KOMPLEK P.ERKANTORAN PAYA LOTING, PANYABUNGAN SUMATERA UTARA Kade Pas 22978 · Telp. (0636) 326255, 326258 Fax. (0636) 3262.54 · E-mail: info@madina.ga.id Website: www.madina.go.id PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WALIDAIN, ST Pembi (IV/a) NIP. 19 40508 200212 1 003 Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 untuk mohon ditandatangani dan diundangkan dalam lembaran daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehubungan dengan surat Gubemur Sumatera Utara Nomor 3420/IV /Huk/2022 tanggal 21 April 2022 Perihal Pemberian Nomor Register Rancangan Perda Kabupaten Mandailing Natal. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal 9 (.:. April 2022 050.13/ 9}~ /BPPD/2022 Penting Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 NOTADINAS PEMERINTAH KABUP.ATEN MANDAILING NATAL BADA~P.ERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH KOMPLEK PERKANTORAN PA YALOTING TELP. (0636) 326261 PANYABUNGAN. Tanggal Nomor Sifat Hal Dari Kepada

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…