DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kewenangan; III. Perencanaan dan Penetapan; IV. Pengembangan; V. Penelitian; VI. Pemanfaatan; VII. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; VIII. Alih Fungsi Lahan; IX. Insentif; X, Koordinasi; XI. Kerjasama; XII. SIstem Informasi; XIII. Peran Serta Masyarakat; XIV. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; XV. Sanksi Administratif; XVI. Penyidikan; XVII. Ketentuan Pidana; XVIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h'ur-uf a, huruf b dan huruf c perlu m,embentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
a.bahwa Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah , agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan nasional, bahan balm industri sekaligus menjadi mata pencaharian pokok dan sumber penyediaan lapangan kerja;
b.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
c.bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI BARAT, BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN -~ Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesi Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); ,
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan ) Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); ten tang3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Dinas Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistern Informasi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nornor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); ) ' atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum.
21.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat. '.20. Setiap orang adalah Orang Perseorangan, Kelompok orang
13.lrigasi adalah usaha penyediaan, pernberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, mgasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14.Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
15.Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah mgasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
16.Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
17.Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan clan keberuntungan.
18.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19.Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui pemberian insentif kepada petani. melaksanakan pembinaan, pengawasan BerkelanjutanPanganPertanianPerlindungan Lahan dimaksudkan untuk

Pasal 3

J Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.berkelanjutan dan konsistensi;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipauf;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
1. 1.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; J. desentralisasi;
k.tanggungjawab negara;
1. 1.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 2

23.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah 1 (satu) tahun.
24.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pcmbangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

a.lahan sawah beririgasi;
b.lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan; dan
b.lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut.

Pasal 6

1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan

m.larangan dan sanksi.
a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.perlindungan dan pemberdayaan petani;
f.alih fungsi lahan;
g.insentif;
h.koordinasi;
1. 1.kerjasama; '
j.sistem informasi;
k.peranserta masyarakat; j Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi: '

Pasal 5

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

a.mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
b.mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah;
c.melindungi dan mernberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
d.meningkatkan kesejahteraan petani; dan
e.mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Pasal 4

( 1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. )

Pasal 8

c.penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
d.pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
e.pengaturan clan penerapan kawasan pertanian terpadu;
f.penetapan sentra komoditas pertanian;
g.penetapan sasaran areal tanam; dan
h.penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada. bimbingan, optimasi dan
a.penetapan kebijakan, pedoman dan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, pengendalian lahan pertanian;
b.penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, Dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN ' optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

Pasal 7

(2)Penyusunan rencana Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi :
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 10

(3)Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah.
(1)Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.

Pasal 9

(2)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
2. b.perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
3. c.perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tariam clan scbaran, sorta kcbijakan dan pembiayaan.
(2)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
(1)Penetapan rencana Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RPJMD dan RKPD.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

PERENCANAAN DAN PENETAPAN ' optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

Pasal 7

KEWENANGAN

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

PERENCANAAN DAN PENETAPAN ' optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

Pasal 7

KEWENANGAN

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 6 Tahun 2016