DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, dengan sistematika sebagai berikut; BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas Dan Tujuan; BAB III Tanggung Jawab; BAB IV Hak-Hak Korban; Bab V Penyelenggaraan Dan Pelayanan; BAB VI Pendampingan; BAB VII Pendanaan; BAB VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Mengingat : 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ; www.jdih.manggaraibaratkab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin yang dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
6.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
7.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.
8.Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
9.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
10.Kekerasan ekonomi adalah penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan pemeliharaan secara layak.
11.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. www.jdih.manggaraibaratkab.go.id
12.Pelayanan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang harus segera dilakukan termasuk perlindungan yang diberikan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
13.Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Masyarakat, pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
14.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
16.Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
17.Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
18.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
19.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. www.jdih.manggaraibaratkab.go.id
20.Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, keponakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini adalah :

a.Penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama dan sederajat;
b.Penghormatan terhadap hak-hak korban;
c.Keadilan dan kesetaraan gender;
d.Tidak diskriminatif; dan
e.Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini adalah memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk :
1. a.Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Peraturan Perundang - undangan; www.jdih.manggaraibaratkab.go.id
2. b.Melakukan pendidikan tentang nilai - nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. c.Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
4. d.Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
(2)Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
1. a.Mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
2. b.Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
(3)Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB IV

HAK - HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun Bukan Pemerintah. www.jdih.manggaraibaratkab.go.id

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan, baik secara medis, psikologis maupun hukum, serta mendapatkan jaminan atas hak- haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 7

(1)Bupati membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai fasilitator P3A.
(2)P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanganan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat melakukan kemitraan dengan lembaga- lembaga sosial kemasyarakatan dan fungsionaris adat yang bergerak dalam bidang pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan P3A diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bentuk-bentuk pelayanan dan perlindungan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P3A terdiri dari : www.jdih.manggaraibaratkab.go.id
1. a.Pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan para medis;
2. b.Pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
3. c.Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatir korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
4. d.Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
5. e.Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standard Operational Procedure ( SOP ) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelayanan dan Perlindungan terhadap korban dilakukan dengan tidak pungut biaya, cepat, aman, empati, tidak diskriminatif, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan. www.jdih.manggaraibaratkab.go.id

Pasal 10

Pengelola P3A berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI

PENDAMPINGAN

Pasal 11

Pendampingan dilakukan oleh orang atau badan/lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P3A.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…