DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberi Bantuan Hukum; BAB III Alokasi Anggaran Bantuan Hukum; BAB IV Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum; BAB V Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; BAB VI Besaran Bantuan Hukum; BAB VII Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Ligitasi; BAB VIII Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi; BAB IX Standar Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; BAB X Pertanggungjawaban; BAB XI Pemantauaan Dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; BAB XII Ketentuan Lain-Lain; BAB XIII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI BARAT, Mengingat: Menirnbang: PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAl BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR BAB l KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai Undang- Undang Bantuan Hukum.
4.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Akreditasi adalah pangakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAANBANTUAN HUKUM. Menetapkan: MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATIMANGGARAIBARAT
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98,Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Pasal 4

( 1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan proposal rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui kepala unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2)Isi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:

BAB IV

TATACARAPENGAJUANRENCANAANGGARANBANTUANHUKUM

Pasal 3

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum dibebankan padaAPBD.
(2)Selain pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
1. a.hibah atau sumbangan; dan/atau
2. b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dibebankan pada anggaran unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. BABIII AWKASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di daerah yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri dari:
1. a.berbadan hukum;
2. b.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
3. c.memiliki pengurus;
4. d.memiliki program Bantuan Hukum; dan
5. e.lolos Verifikasidan Akreditasi.
  1. 14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
(1)Kepala unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan persyaratan.
(2)Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan pencairan anggaran dan persyaratan, Kepala unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum memberikan jawaban hasil pemeriksaan.

BAB II

PEMBERIBANTUANHUKUM disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui kepala unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 6

( l) Anggaran Bantuan Hukum disalurkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang rnernberikan Bantuan Hukum sesuai:

a.standar Bantuan Hukum Litigasidan Non Litigasi;
b.standar pelaksana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; dan
c.standar pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

(2)Standar pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyaluran anggaran Bantuan Hukum melalui tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.persetujuan permohonan; dan
3. c.pencairan anggaran penanganan perkara dan/ atau kegiatan. BABV TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

a.identitas Pemberi Bantuan Hukum;
b.nama program;
c.tujuan program;
d.deskripsi program;
e.target pelaksanaan;
f.output yang diharapkan;
g.jadwal pelaksanaan; dan
h.rincian biaya program.

(3)Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dokumen yang disyaratkan untuk pencairan anggaran Bantuan Hukum

(1)Besaran biaya Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi batasan tertinggi besaran biaya Bantuan Hukum.
(3)Bupati berwenang menetapkan perubahan besaran biaya Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantun Hukum.
(4)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DOKUMEN SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM LIGITASI

Pasal 10

Pasa.19 Permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penyampaian jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui:

a.pos;
b.faksimile; dan/atau
c.surat elektronik lainnya.

BAB VI

BESARAN BIAVA BANTUAN HUKUM Pencairan angggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat (3) c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(3)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan berkas pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, kepala unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum menyampaikan jawaban kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai petunjuk teknis untuk melengkapi berkas. Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3 terdiri dari:

Pasal 13

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2 terdiri dari:

a.surat kuasa;
b.pendapat hukum (legal opinion);
c.somasi;
d.gugatan atau jawaban gugatan;
e.tawaran mediasi atau jawaban; f eksepsi atau replik;
g.kesimpulan;
h.memori banding atau kontra memori banding;
1. 1.memori kasasi atau kontra memori kasasi;
j.memori peninjauan kembali atau kontra memon penmJauan kembali; dan/atau
k.pu tusan pada setiap tingkatan peradilan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…