(1)PNS Tugas Belajar dan Mahasiswa/Siswa Ikatan belajar yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa karena kelalaiannya wajib mengembalikan seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah, kecuali diberhentikan karena gangguan kesehatan permanen.
(2)PNS dan Mahasiswa/i serta siswa/i yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu pengembalian dua kali lipat atau 2 x 100 persen dari seluruh biaya pendidikan selama masa tugas belajar.
(3)PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu pengembalian Lima kali lipat atau 5 x 100 persen dari seluruh biaya pendidikan selama masa tugas belajar dan dilarang membuka prakter profesi sesuai keahlian di dalam wilayah Daerah Manggarai Barat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal, 12 Juli 2018 BUPATI MANGGARAI BARAT, AGUSTINUS CH. DULA Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal, 24 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, MBON ROFINUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 11 TAHUN 2018. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR
1.UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara optimal, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam bidang tugasnya.
Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar merupakan bagian dari Pembinaan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Apartur dan Mahasiswa /i, Siswa/i yang berkualitas dan profesional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka kewenangan untuk melakukan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten menjadi Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 197