DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dengan sistematika sebagai berikut: I. ketentuan umum; II. Asas, Peran dan Fungsi; III. Ruang Lingkup; IV. Pengelolaan Kegiatan di Pelabuhan pengumpan Lokal; V. Sistem Informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal; VI. pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya pada sub urusan pelayaran maka Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal merupakan kewenangan Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
6.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi.
7.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8.Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah.
9.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
10.Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola pelabuhan.
11.Unit Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPPel adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang belum diusahakan secara komersial.
12.Kelompok Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut KoPPel adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk tambatan perahu dan/atau dermaga mini di Desa dan/atau Kelurahan.
13.Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
14.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elekronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
15.Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
16.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
17.Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

BAB II

ASAS, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.persaingan sehat;
c.kepentingan umum;
d.keterpaduan;
e.keadilan; dan
f.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelabuhan Pengumpan Lokal memiliki peran sebagai:

a.simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
b.pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c.tempat kegiatan alih moda transportasi;
d.penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e.tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
f.mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan Pengumpan Lokal berfungsi sebagai tempat kegiatan:

a.pemerintahan; dan
b.pengusahaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengelolaan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
b.sistim informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN DI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal.
(2)Penetapan lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit meliputi fungsi:
1. a.pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
2. b.keselamatan dan keamanan pelayaran.
(2)Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pelabuhan Pengumpan Lokal dapat dilakukan fungsi:
1. a.kepabeanan;
2. b.keimigrasian;
3. c.kekarantinaan; dan/atau
4. d.kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 8

(1)Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
(2)Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Syahbandar.
(3)Fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
1. a.UPPel; dan
2. b.KoPPel.
(2)UPPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan berada pada pelabuhan Pengumpan Lokal.
(3)KoPPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di Desa/Kelurahan yang terdapat tambatan perahu.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…