DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup Ketertiban Umum; IV. Tertib Sarana, Prasarana dan Utiltas Umum; V. Tertib Sosial; VI. Tertib Peran Serta Masyarakat; VII. Tanggung Jawab Sosial; VIII. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban; IX. Ketentuan Penyidikan; X. Ketentuan Pidana; XI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM MBMUTUSK.Al'f : Menetaplam : PBRATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM. Denpn Penetu.juaa Bonama DBW.AN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATBN MANOOARAI BARAT clan BUPATl MANGGARAI BARA.T

12.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang mertjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dcngan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditcntukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/ atau dibongkar pasang.
13.Blok PKL adalah lokasi / area berjualan bagi PKL yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan waktu berjualan yang telah ditentukan.
14.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga , atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
15.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakuka.n kegiatan usaha dengan modal dasar yang selurunya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
16.Tertib Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Tertib Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Tertib Utilitas Umum adalah faedah untuk orang banyak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Tertib Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Ketertiban umum adalah keadaan keteraturan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Tanggung .Jawab Sosial adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan berkenaan dengan masyarakat,
22.Penyiclik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan lingkungan.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ruang lingkup ~enyelenggaraan ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a.tertib sarana,prasarana dan utilitas umum;
b.tertib sosial; dan
c.tertib peran serta masyarakat. Pual4 Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketentraman Umum, Ketentraman Masyarakat dan lingkungan di Daerah. Paaal 3

(2)Tl..tjuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Lingkungan di Daerah.
(1)Makaud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan peran serta. masyarakat dalam menjaga ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Lingkungan di Daerah. Pual2 MAKSUD DAN TUJUAN BABU

24.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, penzolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. Setiap orang dan/atau badan wajib:

a.menjaga kebersihan lingkungan; dan
b.Mengubur bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang mencemarkan .. lingkungan.

BAB ILL

RUA.NG LINGKUP KETERTIBA.N UMUM

Pasal 8

Setiap orang dan/ atau badan yang mendiami atau menguasai bangunan wajib memelihara estetika atau keserasian dan kebersihan bangunan serta halaman- halaman bangunan tersebut. Paaal 7

a.merawat dengan baik dan memasang patok batas;
b.memelihara saluran/ parit yang ada di atasnya dan/ atau pada batas lahan agar tidak menimbulkan gangguan;
c.membersihkan lahan dari tumbuhan belukar yang dapat mengganggu estetika kota wisata serta dapat menyebabkan genangan air di lokasi tersebut. Pemilik dan/ atau pemakai lahan diwajibkan : Paul6 ( 1) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan wajib menggunakan sarana penyebrangan yang tersedia.

(2)Pcngguna sarana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
(3)Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi ' pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang cliperuntukkan bagi pejalan kaki. Pau15 Baglan Ke•tu Kewajlban Parac:raf 1 Kewltjiban Muyarakat BABIV TBRTIB BARA?f~ PRASARANA DAN UTIUTA.8 UIIUII Setiap orang dan/ atau badan dilarang :
1. a.mengotori dan / atau merusak jalur hijau , taman , tempat umum, serta fasilitas umwn lainnya;
2. b.melakukan penjemuran ikan atau bahan makanan lainnya di jalur hijau, taman, tempat umurn;
3. c.menumpuk, menaruh bahan bangunan dan / atau barang- barang bekas bangunan di jalan dan trotoar;
4. d.membuang air besar (hajat besar ) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum;
5. e.memasang, menempelkan atau menggantungkan benda -benda, barang di jalur hijau, taman dan tempat umum;
6. f.membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di trotoar, jalur hijau, t.aman dan tempat-tempat umum lainnya;
7. g.merusak tanaman, menginjak taman atau kebun, memetik bunga yang ada di taman-taman dan kebun bunga dan di jalan umum:
8. h.menggembala dan I atau melepas hewan piaraan di ta.man -taman, kebun- kebun bunga di tempat umum;

Pasal 11

Paaal 10 Paragraf2 Kewenanpn Pemertntah Daerah

(1)Setiap pemilik kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah bagi para penumpangnya.
(2)Bagi pemilik kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran tinja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan baik. PaN19 '-.... .. Setiap orang dan/ atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
1. a.melalrukan pengaturan lalulintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; atau
2. b.melalrukan pungutan uang terhadap kendaraan wnum maupun angkutan barang.

Pasal 12

i.mendirikan warung, mengadakan tcmpat pcnimbunan atau gudang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum tampa izin Bupati atau Pejabat yang clitunjuk/ berwenang;
j.menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu -rambu lalulintas , lampu-lampu penerangan jalan , taman-taman rekreasi, telcpon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah di tetapkan;
k.memasang reklame atau sejenisnya di daerah milik jalan, trotoar dan/ atau tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan;
1. 1.menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjangjalur hijau, taman -taman rekreasi umum, kecuali atas izin Bupati;
m.mencoret atau menggambar pada dinding bangunan Pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
n.mcngangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
o.mengotori dan / atau merusak jalan Umum;
p.membuang sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas wnwn lainya serta membongkar sampah pada TPS;
q.membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman;
r.berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
s.mencuci mobil dan Sepeda motor, menyimpan dan menjadikan garasi di jalan, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak dijalan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
t.Merusak, membakar atau rnenghilangkan tempat sampah yang telah clisediakan; dan
u.Memasang iklan, spanduk dan sejenisnya pada fasilitas milik pemerintah daerah, tanpa ijin. Setiap orang dan/ atau badan dilarang :
a.mengotori, merusak sungai, saluran air dan surnber air;
b.melakukan pengrusakan hutan mangrove;
c.membuat pagar atau tembok pembatas di atas got, danau atau kali dan kali kering;
d.membuat .pagar atau tangga rumah yang penempatannya melintasi got,trotoar atau saluran air hingga ke daerah milik jalan;
e.membangun rumah, kios, kos, bengkel, jasa tambal ban, warung atau usaha lain di atas got/ selokan dan jalur irigasi;
f.membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
g.membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta. limbah lainnya pada sumber mata air , kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;

Pasal 15

Sctiap orang dan/ atau badan tan pa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :

a.menutup atau menutup sementara saluran air I got;
b.membuat bangunan guna menutup saluran air I got ;
c.mengadakan perubahan pada saluran air/ got;
d.membuang lumpur dan atau kotoran -kotoran lain yang berasal dari saluran air ke atas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
e.menutup saluran air dengan jalan memasukkan benda at.au membuang kotoran atau sampah ke dalamnya; dan
f.Mengalih fungsikan Bangunan Rumah dan Toko milik Pemerinta.h daerah ke Fungsi lainnya. Pual 14 Setiap orang dan/ atau badan dilarang :
a.merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa; dan
b.membuang benda-benda atau mengotori sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa a tau pengerahan massa di jalan dan tempat umum Iainnye,.. Pual 13 Setiap orang atau badan dilarang :
a.menutup jalan kecuali atas ijin pejabat yang berwenang;
b.menutup saluran drainase;
c.membuat atau memasang portal kecuali atas ijin pejabat yang berwenang;
d.membuat atau memasang tanggul jalan.
e.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
f.membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah , rambu -rambu lalu lintas clan sejenisnya;
g.menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
h.Melakukan perbuatan yang berakibat merusk sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;

Pasal 17

Setiap PKL dilarang :

a.melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan / atau fasilitas wnwn kecuali pada tempat -ternpat yang ditetapkan oleh Bupati;
b.melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
c.melakukan kegiat:an usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Paaal 16
h.mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya , kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum; i, memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air atau sungai, kecuali mendapatkan izin Bupati a tau Pejabat yang ditunjuk/ berwenang;
j.membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir; k, memelihara ternak babi, ayam, kambing atau sejenisnya di atas jalur selokan Irigasi maupun tepi yang kotorannya di buang langsung ke selokan irigasi;
1. 1.membangun reklamasi atau melakukan penimbunan pantai,danau atau sejenisnya untuk kepentingan peribadi;
m.mengantarpulaukan BBM, temak dan satwa langka tanpa disertai ,. Dokumen, baik dalam wilayah daerah, maupun yang masuk dan yang keluar wilayah daerah; )~,. Setiap orang dan/ atau badan dilarang :
a.meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta atau mengemis di muka umum baik di jalan, taman dan tempat -tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
c.Menerima dan menampung pekerja seks komersial. Paw 19 Bagiau Kedua Larangan

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyediakan tempat penampungan dan/ atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
(2)Pengelolah terripat penampungan dan atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat atau pun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial. Paul 18 BapanKeutu Kewenanpn BABV TERTIB SOSIAL
1. i.Menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya;
2. j.Melakukan kegiatan jual beli di tempat yang tidak diperbolekan; k, mcmasang/ menempel reklame / spanduk pada tembok dan tempat-tempat fasilitas umwn lainnya; dan I. mencmpatkan benda atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan- jalan lingkungan permukiman. " Setiap orang dan/ atau badan dilarang :
3. a.mernbuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan membeli serta menyulut petasan;
4. b.membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
5. c.memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. d.membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
7. e.menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
8. f.memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga sekitarnya dan menimbulkan pencemaran lingkungan;
9. g.membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya: dan/ atau
10. h.menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan;

Pasal 23

Paaal 22 ( 1) Masyaralcat berhak melaporkan kepada· Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentra.man, ketertiban umum dan linglrungan.

(2)Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya lzin. BABVI TERTIB PERAN BERTA MASYARAKAT Baglan KeNtU Kewttjiban Pual20 Setiap orang yang masuk dan menetap semeritara di Wilayah Daerah wajib melaporkan diri dan menunjukan identitas kepada Pemerita.h setempat. Paaal 21 Pada setiap acara pertunjukan/ keramaian umum, Pelaksana kegiatan pertunjukan/ keramaian wnwn we.jib bertanggungjawab atas kebersihan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut. ( l) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan:
1. a.penertiban terhadap tempat-ternpat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan / atau dapat menirnbulkan dampak yang rnerugikan bagi masyarakat;
2. b.penutupan, penutupan sementara, dan / atau mengatur jam operasional tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan;
3. c.penutupan sernentara, menutup / menyegel tempat usaha atau usaha . tertentu yang tidak berijin. . ,
(2)Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari masyarakat ataupun aparat,
(3)Dalam pclaksanaan penertiban sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dan ayat (2), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau perangkat lainnya.

Pasal 26

yang ditunjuk melakukan pengcndalian, pcngawasan dan penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Bupati atau Pejabat penertiban terhadap Lingkungan. BABVID PBNGENDALIAK, PENGAW.ASAN DAN PBNERTIBAM Pua! 26

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta Pcrseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan linglrungan.
(2)Tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
1. i.menjual BBM eceran bersubsidi di bawah radius 1 km dari SPBU dan SPDN.
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pclanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
(2)Pcnyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. {3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1}, berwenang :
1. a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum.
2. b.melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
4. d.melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
5. e.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1), memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5)Apa bila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik "Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Paaal 27 BABIX KBT&NTUAN PBNYJDIKAK NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN IIANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 013 TARUN 2015. TAHmf 2015 KABUPATEN MANGGARAI BARAT , '{ SEKRBTARIS DAERAH Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal 31 Juli 2015- .. - ' Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 31 Juli 2015 BUPATI MANGGARAJ BARAT, A. KETENTUAN PENUTUP Pual 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat. BABX KETEIITUAlf PIDAlfA Paaal 28
(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Paeal 22 dan Pasal 23 diancam dcngan pidana kurungan paling lama 6 (enam } bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. CukupJelas

BAB VII

TAKGGUMG JAWAB SOBIAL Paul24

Pasal 2

CukupJelas Paaal. 1 D. PASAL DBJII PASAL Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata perlu menjaga ketertiban.ketentrarnan dan keindahan Wilayahnya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan warga pada umumnya. Dengan telah diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah maka pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan di lapangan, sehingga ketertiban umum yang diharapkan dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat, maka penanggulangan harus menyeluruh sehingga menciptakan ketentraman bagi masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, maka ketentraman masyarakat dan ketertiban umurn, merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah. I. UIIUII TENTANG KBTERTIBAN VJIUM PBRATURAN DABRAB KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 ATAS Paeal 9 CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…