DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok yang diatur adalah Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Standardisasi Pengelolaan dan Penataan Tempat Parkir, Kawasan dan Lokasi Tempat Parkir, Penyelenggaraan Tempat Parkir, Perizinan untuk Badan Usaha, Penggunaan Jasa Parkir, Pembayaran Parkir, Tata Tertib Parkir, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b d an h.uruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
c.bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan penyelenggaraan perparkiran perlu pengaturan penataan parkir yang dapat men jam.in penyelenggaraan perparkiran secara proporsional, efektif dan efisien;
b.bahwa meningkatnya jumlah kendaraan yang dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan prasarana jalan, maka Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan lokasi dan membangun fasilitas parkir untuk umum berdasarkan rencana umum tata ruang, analisisi dampak Ialu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; bahwa dalarn rangka meriingkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, penyelenggaraan perpark:iran di daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu; Menimbang : a. BUPATI MANGGARAI BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas clan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nornor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan pengelolaan clan penataan Parkir.
6.Jalan adalah Prasarana Transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air kecuali jalan kabel.
7.Jalan Umum adalahjalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8.Izin adalah izin pengelolaan dan penataan Parkir terrnasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
9.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
10.Parkir Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir dengan mengkhususkan petak Parkir tertentu untuk kendaraan bemomor polisi tertentu dan orang yang membutuhkan fasilitas khusus.
11.Petugas Parkir adalah setiap orang yang bertugas membantu mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat Parkir yang terdiri dari Koordinator Juru Parkir dan Juru Parkir.
12.Juru Parkir adalah Orang yang bertugas mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat Parkir dan melakukan pungutan retribusi.
13.Tempat Parkir adalah Fasilitas Parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepijalan umum, gedung, taman dan pelataran.
14.Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di

Pasal 1

Menetapkan: MEMUTUSKAN: BUPATIMANGGARAIBARAT clan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 28. 27.

26.Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan Parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna Parkir. Pemilik lahan Parkir adalah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah atau Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Swasta yang memiliki suatu area atau ternpat yang diperuntukan ternpat usaha Parkir. Pengguna Jasa adalah orang yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.
29.Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.
30.Kartu Langganan Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Tempat Khusus Parkir Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha yang meliputi gedung Parkir, taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat Parkir yang dimiliki oleh Swasta yang dikelola oleh badan usaha. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah Tempat Parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan Parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jasa Parkir. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat Parkir yang menunjuk.kancara Parkir. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam halini mobil penumpang, bus/truck, atau sepeda motor, baik Parkir paralel dipinggir jalan, pelataran Parkir ataupun gedung Parkir. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat Parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka Parkir. Parkir Berlangganan adalah suatu cara perparkiran dimana Pengguna Jasa Parkir membayar tarif Parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 15.

(2)Standardisasi pengelolaan dan penataan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
1. a.pemenuhan keperluan Tempat Parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
2. b.pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas;
3. c.estetika, keindahan dan penataan ruang kota;
4. d.sarana dan prasarana pelayanan Tempat Parkir;
5. e.keamanan Parkir;
6. f.manajemen pelayanan pengelolaan Tempat Parkir;
7. g.etika pelayanan oleh Parkir; dan
(1)Standardisasi pengelolaan Tempat Parkir dilakukan agar pengelolaan dan penataan Tempat Parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat. --- PasalS

BAB III

STANDARDISASI PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PARKIR Penyelenggaraan perparkiran bertujuan untuk menjamin ketertiban, keteraturan dan kenyamanan lingkungan sekitar Tempat Parkir.

Pasal 4

Penyelenggaraan perparkiran dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan Tempat Parkir.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.seimbang; dan
e.keamanan dan keselamatan.

Pasal 2

31.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
32.Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah.

(3)Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilaksanakan oleh Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tempat Khusus Parkir Swasta.
(2)Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, meliputi:
1. a.tempat parkir di tepi jalan umum; dan
2. b.tempat khusus parkir. { 1) PenyelenggaraTempat Parkir adalah:
3. a.Pemerintah Daerah; dan
4. b.Swasta.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir berlangganan pada waktu tertentu.

Pasal 7

BABV PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR

(3)Ketentuan mengenai penetapan Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dibedakan menjadi:
1. a.tempat parkir di tepi jalan umum, yang meliputi:
  1. 1.di bahu jalan; dan
  2. 2.badan jalan.
2. b.tempat khusus parkir;
3. c.tempat khusus parkirswasta; dan
4. d.tempat parkir ticlak tetap. ( 1) Penetapan kawasan clan lokasi Tempat Parkir harus memperhatikan:
5. a.rencana tata ruang kota;
6. b.keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
7. c.pcnataan clan kclcstarian lingkungan; clan cl. kemudahan, keamanan clan keselamatan pengguna Tempat Parkir.

Pasal 6

(3)Ketentuan mengenai standardisasi pengelolaan Tempat Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
1. h.nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan. (I) Parkir Kendaraan Bermotor pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

BAB IV

KAWASAN DAN LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 10

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir, Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan cara Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Dinas dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha, untuk mengelola Parkir di Tepi Jalan Umum.
(4)Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Kepala Dinas.
(3)Dinas dapat melakukan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara Parkir Berlangganan.
(1)Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dinas mengangkat Juru Parkir pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasa19
1. a.Pengaturan;
2. b.Penataan / penempatan;
3. c.Penertiban; dan
4. d.Pemudahan inforrnasi.

Pasal 8

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir oleh Badan Usaha melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha melalui perjanjian kerjasama.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Izin kepada pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha untuk mengelola Tempat
(2)Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib:
1. a.bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, pemehharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
2. b.bertanggungjawab atas keamanan kendaraan;
3. c.memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
4. d.mencetak Karcis Parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk yang kemudian diporporasi; dan
5. e.MemilikiNomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
(1)Pemerintah Daerah dapat menunjuk serta memberi Izin pada Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir.

Pasal 12

(4)Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi · dan awak kendaraan, ternpat ibadah, kamar mandi, kios, los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.
(3)Taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir harus memiliki batas-batas tertentu. memenuhi Perun dang-
(2)Tempat Khusus Parkir berupa gedung Parkir harus persyaratan konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Undangan.
(1)Penyelenggaraan Ternpat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
1. a.menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
2. b.mudah dijangkau oleh Pengguna .Jasa; dan
3. c.memiliki sirkulasi dan posisi Park.ir Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan Marka Jalan.

Pasal 11

(2)Pada ruas Jalan tertentu Tempat Park.ir Kendaraan Bermotor ditepi Jalan Umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi. ( 1) Koordinator Juru Parkir wajib:
1. a.menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang telah ditentukan; dan
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan.
(2)Juru Parkir wajib:
1. a.menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang telah ditentukan;
2. b.menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
3. c.menyerahkan Karcis Parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir pada saat memasuki lokasi Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. d.menggunakan Karcis Parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali Parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
5. e.menyerahkan hasil retribusi kepada Dinas;
6. f.menata dengan tertib Kendaraan Bermotor yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak melebihi satu baris.
7. g.memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan bermotor; dan
8. h.menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas Parkir sesuai tarif yang berlaku.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…