DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Bab I. Ketentuan Umum; II. Pengelolaan Pertambangan Rakyat; III. Wilayah Pertambangan Rakyat; IV. Izin Pertambangan Rakyat; V. Larangan; VI. Sanksi Administratif; VII. Ketentuan Penyidikan; VIII. Ketentuan Pidana; IX. Ketentuan Peralihan; X. Katentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa usaha pertambangan perlu dikelola secara efe.ktif, efisien, berkelanjutan dan l>erwawasan lingkungan agar dapat mencapai kemakn ruran, kesejahteraan bagi masyarakat clan meningka,kan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertamba.ngan Mineral dan Batubara, Daerah Kabupa ten diberikan kewenangan mei nbentuk Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertaro l- ingan Rakyat serta. tata. ca.ra pemberian Izin Pertarnbangan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertarnbangan Rakyat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor B Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Baro I di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undanz-Undanz Nomor :~2 Tn.hun 2004 tcnlu.J."1.5 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia ... omor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Unclang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-l ndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik DENGAN RAHMAT TUHAN YA.NU MAHA ESA BUJ•ATI MANGGARAI BAR.AT, PENGgLOLAAN PERTAMBANGAN IMKYAT TENTAN(r Mengingat Menimbang PERATURAN DAEJRAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 BUFATI MANGGARAI BARA1' PROVIMSI NUSA TENGGARA TIMUR 2 Setiap pengelolaan Usaha pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat IPR. PaaaJ. 2 BAB l(I PENGELO. ..A.AN PBRTAHIBAllGAN RAKYAT Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud der.gan :
1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat,
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat.
7.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP ternpat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat. _
8.Izin Pertambangan Rakyat, yang aelanjutnya cliaingkat IPR, adala.1 izin untuk melaksanakan usaha pertamb angan dalam wilayah pertambangan rakyat nengan ruas wuayan nan tnvestasi terbatas,
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandankan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menctapkan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAJ BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARA'f Der .gan persetujuan Ber sama Indone-", Tahun 2010 Nornor 28t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110};

6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 3 Rencana Penetapan WPR sebelum dikonsultasikan ke DPRO dan dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bupati wajib menyampaikan rencana tersebut kepada rnasyarakat setempat dirnana WPR direncanakan.

Pasal 9

11) Rencana WPR sebelum ditetapkan oleh Bupati, dikonsultasikan dengan DPRD dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi. 12) Bupati melakukan Konsultasi ke DPRD dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unruk mendapatkan pertimbangan atas rencana penetapan WPR.

Pasal 8

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

PenetapanWPR han.s berada diluar Wilayah Usaha Pertambangan clan Wilayah Pertambangan Negara ~etapi masih dalam Wilayah Pertambangan.

Pasal 6

a.endapan teras, data ran banjir, dan endapan sungai purba;
b.luas rnaksimal wilayah pertambangan raky at adalah 25 (dua puluh lima] hektar;
c.menyebutkanjenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
d.merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang - kurangnya 15 (li: ..... .ielas] tahun. Kriteria untuk menetapkan WPR adalah. sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemberian atau yang mene-bitkan IPR adalr 11 Bupati.
(2)Pemberian IPR oleh Bupati sebagaimana di:naksud p~da ayat_ (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Cumat setempat dimana wilayah IPR berada.
(3)Pelimpahan kewenangan penerbitan izin aebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pas al 4 IPR hanya dapat diterbitkan pada WPR yang tela h ditctapkan oleh Bupati.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGANRAKYAT

Pasal 3

. ~ . 4 Jenis komoditas pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meli puti;

a.Komoditas pertambangan mineral bu kan logam terdiri dari: Kuarsa,Asbes,Talk, Mika, Ball Clay, Fire 1 .lay, Zeolit, Marmer, Zirkon, Kaolin, Feldspar, Gipsum, Dolomit, Ka.sit, Oniks, Rijang, dan mineral bukan logam lainnya.
b.Komoditas pertambangan batuan terdiri: Tras, Gabro, Peridotit, Basalt, Manner, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil srv: gai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerik:il berpauir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan t-nah setempat, tanah merah (latent), batu gamping, Tanah liat, Pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral

Pasal 14

bgian Pertama Jenis Komodit.aAYang Dapat Diberikau I.zin. Pertambau.gau. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB IV

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 13

(1)WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat;
2. b.Luas Wilayah Pertambangan Rakyat;
3. c.Jenis Komoditas yang ditambang;
4. d.Gambar Peta Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat;
5. e.Daftar Koordinat Lokasi.

Pasal 12

Maieri Pengumuman Rencana Penetapan WPR sekurang-kurangnya memuat:

a.peta situasi yang menggambarkan lokasi;
b.luas rencana Wilayah i >ertambangan Rakya.t;
c.batas dan daftar koor- !inat ;
d.jenis komoditas tambang; dan
e.daftar pemegang hak a.tas tanah yang berada dalam rencana WPR.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2017