DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II SUB SISTEM DESTINASI PARIWISATA; BAB III SUB SISTEM PEMASARAN PARIWISATA; BAB IV Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; BAB V Sub Sistem Pengembangan Suber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Partisipasi Masyarakat; Bab Viii Pembinaan Dan Pengawasan; BAB IX Penghargaan; BAB X Ketentuan Penyidikan; BAB XI Ketentuan Pidana; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kepariwisataan yang mampu mendorong kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, perlu intervensi terhadap permasalahan penyelenggaraan Kepariwisataan melalui pengaturan mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah yang holistik integratif;
c.bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam implementasi Sistem Kepariwisataan Daerah yang holistik integratif, perlu adany a pengaturan Sistem Kepariwisataan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 SALINAN Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8.Sistem Kepariwisataan Daerah adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, oleh semua komponen bangsa Indonesia khususnya masyarakat Manggarai Barat secara tepadu, terintegrasi dan saling mendukung yang selalu taat pada asas, yang menjadi landasan bagi setiap program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan guna menjamin tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan melalui bidang kepariwisataan yang setinggi - tingginya bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa ke anekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Subsistem Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Subsistem Pemasaran Pariwisata adalah pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membang un citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berday a saing meliputi Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
12.Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.
13.Subsistem pengembangan suber daya pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; dan Pelaksanaan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
14.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu kelompok yang dibentuk dengan penetapan Keputusan Bupati, memiliki tugas tertentu dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisataan Daerah.
15.Perencanaan Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan Fisik di bidang Kepariwisataan.
16.Perencanaan Non Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan Non Fisik untuk memenuhi kebutuhan Non Fisik di bidang Kepariwisataan.
17.Zona kreatif adalah wilayah yang memiliki batas geografis tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat dan komunitas untuk berekspresi, berproduksi melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresisai produk kreatif.

Pasal 2

Asas Sistem Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.Subsistem Destinasi Pariwisata;
b.Subsistem Pemasaran Pariwisata;
c.Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
d.Subsistem pengembangan suber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
e.Pembiayaan;
f.Partisipasi Masyarakat;
g.Pembinaan dan Pengawasan;
h.Ketentuan Penyidikan;
i.Ketentuan Pidana;
j.Ketentuan Peralihan; dan
k.Ketentuan Penutup.

BAB II

SUB SISTEM DESTINASI PARIWISATA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan Daya Tarik Pariwisata.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan desain wisata sesuai potensi daya tarik wisata.
(3)Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

(1)OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berwenang menyusun perencanaan Desain Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan.
(2)Proses penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan tim penyusun perencanaan Deseain Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
2. b.penyusunan perencanan;
3. c.uji sahi perencanaan; dan
4. d.penyerahan hasil perencanaan.
(3)Penyusunan perencanaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Pokja Kepariwisataan Daerah.
(4)Desain Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi daya tarik pariwisata.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling rendah harus memuat:

a.identifikasi potensi pada daya tarik wisata, perencanaan desain daya tarik;
b.aspek Budaya;
c.adat istiadat; dan
d.proyeksi pembangunan ekonomi kreatif.

Pasal 7

(1)Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat dapat mengusulkan perencanaan pembangunan, pengelolaan daya tarik wisata melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
1. a.Fisik; dan/atau
2. b.Non fisik.

Pasal 8

(1)OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berwenang melaksanakan Desain pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan.
(2)Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisatan Daerah.
(3)Keanggotaan Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur:
1. a.OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwista sebagai koordinator;
2. b.OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah sebagai sekretaris;
3. c.OPD terkait sesuai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik pariwisata sebagai anggota;
4. d.Pemerintah Kecamatan sebagai anggota;
5. e.Pemerintah Desa sebagai anggota;
6. f.Pelaku Usaha di bidang Pariwisata sebagai anggota;
7. g.Tokoh Adat sebagai anggota;
8. h.Praktisi Pariwisata;
9. i.Tokoh Agama sebagai anggota; dan
10. j.Tokoh masyarakat sebagai anggota.
(4)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.Pokja Kepariwisataan tingkat Kabupaten;
2. b.Pokja Kepariwisataan tingkat Kecamatan; dan
3. c.Pokja Kepariwisataan Tingkat Desa.

Pasal 9

(1)Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3)Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
1. a.Penataan Sistem Kepariwisataan Daerah;
2. b.pengembangan Kepariwisataan;
3. c.memberikan sentuhan yang mendukung pengembangan daya tarik wisata;
4. d.penataan desain daya tarik wisata;
5. e.penyusunan standar pengelolaan daya tarik pariwisata;
6. f.mendorong kesesuaian daya tarik wisata dengan kearifan lokal;
7. g.pendampingan kepada masyarakat;
8. h.Pemenuhan aksebilitas sarana prasarana kepariwisataan;
9. i.Pemberdayaan Masyarakat;
10. j.penataan struktur adat Daerah sebagai salah satu daya tarik wisata budaya;
11. k.memberikan pemahaman masyarakat terkait esensi adat dan budaya;
12. l.informasi dan komunikasi secara intensif termasuk dengan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat;
13. m.pemberdayaan dan penguatan organisasi serta kelembagaan yang berkaitan dengan sistem kepariwisataan;
14. n.mengatur rekayasa jaringan lalulintas dan angkutan jalan ;
15. o.mengatur pengelolaan parkiran di daya tarik pariwisata;
16. p.mengatur angkutan pariwisata;
17. q.memberikan pertimbangan dalam pembangunan fungsi publik yang berbasis kebudyaan;
18. r.menjaga ekosistem dan lingkungan; dan
19. s.pembangunan infrastruktur pariwisata meliputi:
  1. 1.jalan layak dan ramah lingkungan;
  2. 2.rumah adat;
  3. 3.listrik;
  4. 4.air;
  5. 5.jalan.
(2)Penyusunan standar daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf harus e dilakukan oleh Tim yang holistik, secara berjenjang dan terintegrasi secara bottom up.
(3)Pengelolaan daya tarik pariwisata harus dilakukan secara profesional sesuai dengan desain daya tarik pariwisata pada obyek wisata atau kawasan strategis.

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…