DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Isi Dan Sistematika RPJMD; BAB III Pengendalian Dan Evaluasi; BAB IV Ketentuan Peralihan; BAB V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026; Menimbang BUPATI MANGGARAIBARAT, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENMANGGARAIBARATTAHUN 2021 - 2026 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN MANGGARAIBARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR I SALINAN I Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 - 2026. MEMUTUSKAN: BUPATI MANGGARAIBARAT Dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT Dengan Persetuj uan Bersama

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima)tahunan.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
7.lsu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan a tau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. & Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)tahunan.
11.Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian basil program perangkat daerah.
12.Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13.Arab kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

Pasal 1

14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16.lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
17.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayab.
19.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, rnenyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. 2:>. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonornis, efisien dan efektif.
21.Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi. Z2. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
23.Bupati adalah Bupati ManggaraiBarat.
24.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.Bab I pendahuluan;
2. b.Bab II gambaran umum kondisi daerah;
3. c.Bab III Oambaran Keuangan Daerah:
4. d.Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;
5. e.Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.Bab VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
7. g.Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
8. h.Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
9. i.Bab IX penutup.

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Pasal 3

(1)Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021- 2026 adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, kemampuan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
(2)Tujuan RPJMD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Manggarai Barat periode 2021-2026;
2. b.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
3. c.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4. d.Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini memberikan gambaran umum Kabupaten Manggarai Barat dari aspek geografi dan demografinya, daya saing serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ini menunjukkan potensi dasar yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi sumber daya bagi pembangunan daerah pada masa datang. Bab ini juga memberikan gambaran dasar tentang kekuatan dan kelemahan yang perlu diatasi pada masa yang akan datang.

Pasal 2

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(1)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 5

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 4

(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah im. RIUS MADIN SH NI . 19651231 199402 I O 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2021 cngan aslinya AN HUKUM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 02 FRANSISKUS SALES SODO TTD SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal 2-'3 ')u,.; 202·1 EDISTASIUS END! TTD BUPATI MANGGARAI BARAT, Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal ~ 3 j4n; 2021 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB ini berisi hasil analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode ke depan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Data dan informasi yang digunakan dalam bab ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019.

Pasal 7

BABV KETENTUAN PENUTUP I. UMUM Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah Provinai, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah. Pelaksanaan desentralisasi menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan dan sinergi melalui perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Barat serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umurn, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Manggarai Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan "sistem perencanaan pembangunan nasional", melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta segmentasi dari RPJPD Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAl BARATTAHUN 2021 -2026 IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 memuat: "Mahar Bangkit Menuju Mahar Man tap" dengan penjabaran misi; ( 1) Mengembangkan Pariwisata secara berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi;

(2)Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
(3)Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal; (4) Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan; dan (5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani. Mewujudkan visi dan misi di atas, dirumuskan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi dan kebijakan, serta penetapan program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama2021-2026. Penyusunan Rencana Pem bangunan J angka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 adalah pelaksanaan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009. Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam RPJP Daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 telah melalui analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta janji-janji kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang terdiri dari: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi daerah; Bab III gambaran keuangan daerah Bab IV permasalahan dan isu strategis daerah; Bab V visi, rnisi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; MANGOARAITAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARATTAHUN 2021 NOMOR 219

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…