DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang IKetentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Penamaan; IV. Objek Penamaan; V. Penamaan; VI. Kewenngan dan Prosedur Penamaan; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa fasilitas umum merupakan bagian dari aset daerah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah untuk kegiatan umum kemasyarakatan;
b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap fasilitas umum, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, harus dilakukan penamaan terhadap fasilitas umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Fasilitas Umum; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI BARAT, PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGOARAI BARAT NOMOR 3 TAHUN2015 TENTANG PENAMAAN FASILITAS UMUM BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetaplran : PERATURAN DAERAH TENT.ANG PENAMAAlf FASILITAS UMUM. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAJI KABUPATBII' MAil'GGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT Dengan Persetujuan Bel'88.ma 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);
5.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi; 7_ /

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Manggarai Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
4.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
5.Penamaan adalah pemberian nama pada fasilitas umum.
6.Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga masyarakat di daerah.
8.Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir clan bertindak untuk penamaan fasilitas umum.
9.Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
10.Fasilitas umum adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan umum kemasyarakatan.
11.Obyek adalah bangunan fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
12.Flora adalah dunia tumbuhan yang terdapat dimuka bumi baik tumbuhan besar seperti pohon, semak belukar dan mikroflora seperti jamur.

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam penamaan fasilitas umum meliputi:

b.satu fasilitas umum satu nama;
c.penggunaan nama lokal;
d.menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
e.menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
f.menggunakan bahasa Indonesia dan/ atau bahasa daerah;
g.paling banyak tiga kata; dan
h.berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum sebagai aset daerah; dan
2. b.memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

BAB ILL

PRINSIP PENAMAAN ( 1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menertibkan penamaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

13.Fauna adalah dunia hewan atau binatang yang hidup di muka bumi, baik di darat maupun di laut.
14.Nama lokal yaitu nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat.

a.jalan umum;
b.jembatan;
c.gedung fasilitas bersama;
d.gedung olahraga;
e.ternpat rekreasi;
f.tarn.an;
g.pasar;
h.lapangan;
1. 1.rumah sakit umum daerah; J. Puskesmas;
k.sekolah;
1. 1.terminal kendaraan umum;
m.rumah ibadah;
n.asrama;
1. 0.ingasi;
p.Tugu;
q.areal pemakaman;
r.bandar udara;
s.pelabuhan. {l) Fasilitas umum yang telah ada penamaannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

OBYEK PENAMAAN Pasal 4 Obyek penamaan adalah fasiltas umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang terdiri dari:

Pasal 7

(1)Warga masyarakat dapat mengusulkan penamaan fasilitas umum kepada Bupati atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(2)Prosedur pengusulan penamaan fasilitas umum oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan secara tertulis maupun lisan. ( 1) Penamaan fasilitas um um merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABVI KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENAMAAN

Pasal 6

a.nama pahlawan nasional;
b.nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerahnya;
c.nama yang mencerminkan semangat membangun, persatuan dan kesatuan;
d.nama flora atau fauna; dan
e.nama lain yang tidak bertentangan norma sosial dan norma agama. Penamaan fasilitas umum diambil dari: BABV PENAMAAN

Pasal 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSATENGGARA TIMUR: 03 TAHUN 2015. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 NOMOR3 MBON ROFINUS Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal 6 Maret 2015 j BUPATI MANGGARAI BARAT, I... r c?[} - (AGUSTINUS CH. DULA Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 6 Maret 2015 Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 9

(3)Penamaan fasilitas umum yang telah ada clan tidak sesuai dengan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diganti dan disesuai dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Bupati dapat mengganti nama fasilitas umum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. I. UMUM Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan maka harus diberikan penamaan terhadap fasilitas umum yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah. Dengan adanya penamaan tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap fasilitas umum dimaksud. Beberapa hal mengenai penamaan fasilitas umum di Kabupaten Manggarai Barat antara lain yaitu masih ada fasilitas umum yang belum mempunyai nama, adanya fasilitas umum yang menggunak.an nama beraneka ragam dan tidak baku dalam penulisan dan ucapannya, ditemukan juga banyak nama fasilitas umum yang berganti dari bahasa lokal menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh masyarak.at setempat. Secara filosofis bahwa nama geografis atau nama yang ada clan digunakan untuk penamaan terhadap unsur rupabumi alami seperti gunung, bukit dan sungai maupun unsur buatan manusia di antaranya fasilitas umum seperti jalan, tugu, tempat pemukiman, tempat rekreasi, lapangan dan pasar, dalam ucapan/penyebutan dan tulisan lahir dari sejarah kebudayaan sejak masyarakat mulai bertempat tinggal dan menetap di daerah tersebut. Sejak masyarakat rnulai rnenetap di suatu kawasan tertentu, rnereka mulai membangun dan rnenamai unsur-unsur rupabumi di sekitamya sebagai sarana komunikasi dan transportasi atau perdagangan, yang hingga saat ini nama tersebut masih digunakan dan tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMAAN FASILITAS UMUM II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 Hurufa Yang dimaksud dengan penggunaan abjad romawi adalah untuk mempermudah komunikasi. Contoh: jl. Ahmad Yani, jl. Sudirman; Gedung Kartini dan lain-lain. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan penggunaan nama lokal adalah untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat Nama-nama yang digunakan umumnya dinamai oleh masyarakat setempat dengan menggunakan bahasa daerah dimana mencerminkan bagian dari sejarah dan kebudayaan suku yang pertama kali datang atau suku yang mendiami wilayah tersebut, baik itu berdasarkan suatu legenda, peristiwa maupun mitos-rnitos pada masa lalu. Secara sosiologis bahwa mengingat nama-nama rupabumi buatan manusia merupakan bagian dari perjalanan sejarah budaya masyarakat, harus tetap dipertahankan dan dilestarikan, oleh karenanya dalam penamaan terhadap fasilitas umum sebagai bagian dari unsur buatan manusia harus menginventarisasi dan merefleksikan nama-nama unsur rupabumi buatan dalam bahasa daerah setempat sebagai bagian dari sejarah budaya yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi, kecenderungan dan harapan masyarakat, menjadikan ukuran apakah nama-nama yang ditetapkan dapat diterima atau mendapat penolakan dari masyarakat. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN' MAN'GGARAI BARAT NOMOR 153. Cukupjelas

Pasal 5

CukupJelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…