DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai barat tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan mekanisme sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; BAB IV Peran Serta Masyarakat; BAB V KP2HPD; BAB VI Koordinasi; BAB VII Kerja Sama; BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan; BAB IX Penghargaan; BAB X Pembiayaan; BAB XI Larangan; BAB XII Sanksi Administratif; BAB XIII Ketentuan Lain-Lain; BAB XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian dari masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan, sehingga perlu adanya upaya peningkatan pelindungan dan pemenuhan hak;
c.bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah -Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia
8.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
9.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
10.Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
11.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12.Masyarakat adalah masyarakat Manggarai Barat.
13.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
14.Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15.Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
16.Koordinasi adalah suatu bentuk kerja sama antara Bupati/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
17.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
18.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
19.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
21.Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan.
22.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hokum Koperasi, denganpemisah an kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23.Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi.
24.Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
25.Tanda atau Signage adalah alat untuk aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
26.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
27.Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
28.Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.
29.Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
30.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
31.Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
32.Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medic agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
33.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
34.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
35.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
36.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
37.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
38.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
39.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengara pelayanan publik.
40.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
41.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
42.Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak penyandang diasbilitas di Daerah.

Pasal 2

(1)Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
1. a.penghormatan terhadap martabat;
2. b.otonomi individu;
3. c.tanpa diskriminasi;
4. d.partisipasi penuh;
5. e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. f.kesamaan kesempatan;
7. g.kesetaraan;
8. h.aksesibilitas;
9. i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. j.inklusif; dan
11. k.perlakuan khusus dan pelindungan lebih.
(2)Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
(3)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. b.menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. e.memastikan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
2. b.Peran Serta Masyarakat;
3. c.KP2HPD;
4. d.Koordinasi;
5. e.Kerjasama
6. f.pembinaan dan pengawasan;
7. g.penghargaan;
8. h.pembiayaan;
9. i.larangan; dan
10. j.ketentuan lain-lain.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.pekerjaan, kewirausahaan, dan Koperasi;
6. f.Kesehatan;
7. g.Politik;
8. h.keolahragaan;
9. i.kebudayaan dan pariwisata;
10. j.Kesejahteraan Sosial;
11. k.Aksesibilitas;
12. l.Pelayanan Publik;
13. m.Pelindungan dari bencana;
14. n.pendataan; dan
15. o.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB III

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
(2)Hak hidup sebagaimana dimaskud pada ayat (1) meliputi hak :
1. a.atas penghormatan integritas;
2. b.tidak dirampas nyawanya;
3. c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
4. d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
5. e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
6. f.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
(3)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
(2)Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
1. a.bebas dari pelecehan;
2. b.bebas dari penghinaan; dan
3. c.bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
(3)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau badan hukum wajib mengh ormati Privasi Penyandang Disabilitas.
(2)Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak :
1. a.diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
2. b.membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
3. c.penghormatan rumah dan keluarga;
4. d.mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
5. e.dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
(3)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak keadilan dan pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
1. a.atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
2. b.diakui sebagai subjek hukum;
3. c.memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. d.mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. e.memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
6. f.memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. g.atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. h.memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
9. i.dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
(3)Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Bupati bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu un tuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
(2)Ketentuan mengenai pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban untuk :
1. a.menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
2. b.memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
3. c.melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;
4. d.memberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat masalah hukum;
5. e.memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami permasalahan hukum;
(2)Sosialisasi dan edukasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh hukum.

Pasal 10

( 1 ) Penyandang Disabilitas berhak untuk :

a.memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
b.memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
c.mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya; dan
d.memperoleh pelindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.

(2)Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada Intansi pemerintahan maupun pihak swasta.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
1. a.jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja;
2. b.usia kerja dan klasifikasi; dan
3. c.jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…