( 1) Maksud penyelenggaraan KLA adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak . (2} Tujuan penyelenggaraan KLA adalah :
a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang perduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Toban Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
Pasa13 usia 2 tahun atau lebih;
d.peraturan/kebijakan daerah ten tang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
e.peraturan/kebijakan daerah ten tang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
f.peraturan/ kebijakan daerah ten tang penyediaan kawasan tan pa rokok.
(1)Penetapan kebijakan dasar KLA berdasarkan indikator klaster hak anak.
(2)Klaster Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.
(3)Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
a.percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari O sampai dengan 17 tahun;
b.layanan ILA( Informasi Layak Anak );
c.pengawasan atas konten infonnasi yang tidak layak anak; dan
d.pembentukan Forum Anak.
(4)Kebijakan dasar KLAdalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a.pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
b.pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga meliputi:
1) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); 2) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); 3) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);dan 4) Bina Keluarga Balita/ Bina Keluarga Remaja (BKB/BKR); 5) peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif (LPA);
c.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak;dan
d.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).
(5)Kebijakan dasar KLAdalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a.Kebijakan/ peraturan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
b.tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, clan kurus:,
c.kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD),ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai