DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Persiapan; BAB III Perencanaan; BAB IV Pelaksanaan; BAB V Pemantauan; BAB VI Evaluasi; BAB VII Pelaporan; BAB VIII Pendanaan; BAB IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan pemenuhan Hak Anak harus dilaksanakan guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sehingga terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamm pemenuhan Hak Anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. BUPATI MANGGARAI BARAT, PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG NOMOR 3 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR BUPATI MANGGARAI BARAT Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah.
6.Kabupaten La.yak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7.Rencana Aksi Daerah Kabupaten La.yak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RADKLAadalah Dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
8.Indikator KLA adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten La.yak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.
9.Anak adalah seeeorang yang belum berusia 18 (delapan belae) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PENYELENGGARAANPERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

4.Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Asas pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan KLAadalah:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 2

10.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau kelurga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ke tiga.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
15.Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DLAadalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak - hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
17.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pclayanan Kesehatan Masyarakat [Puskcsmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang marnpu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
18.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu mernerruhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
19.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/ atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

a.penetapan Kebijakan Dasar KLA;
b.pembentukan Gugus Togas KLA; dan
c.pengumpulan, pengolahan dan analisis data dasar. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari PasalS
a.persiapan;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.pemantauan;
e.evaluasi;
f.pelaporan;
g.pendanaan;dan
h.sanksi administratif Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

( 1) Maksud penyelenggaraan KLA adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak . (2} Tujuan penyelenggaraan KLA adalah :

a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang perduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Toban Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Pasa13 usia 2 tahun atau lebih;
d.peraturan/kebijakan daerah ten tang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
e.peraturan/kebijakan daerah ten tang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
f.peraturan/ kebijakan daerah ten tang penyediaan kawasan tan pa rokok.

(1)Penetapan kebijakan dasar KLA berdasarkan indikator klaster hak anak.
(2)Klaster Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(3)Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari O sampai dengan 17 tahun;
2. b.layanan ILA( Informasi Layak Anak );
3. c.pengawasan atas konten infonnasi yang tidak layak anak; dan
4. d.pembentukan Forum Anak.
(4)Kebijakan dasar KLAdalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
2. b.pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga meliputi: 1) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); 2) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); 3) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);dan 4) Bina Keluarga Balita/ Bina Keluarga Remaja (BKB/BKR); 5) peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif (LPA);
3. c.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak;dan
4. d.peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).
(5)Kebijakan dasar KLAdalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.Kebijakan/ peraturan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
2. b.tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, clan kurus:,
3. c.kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD),ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2)Gugus Togas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari ;
1. a.unsur eksekutif;
2. b.Organisasi kepemudaan;
3. c.Dunia usaha;
4. d.Orang Tua, keluarga;
5. e.DForum Anak atau nama lain yang sejenis;dan
6. f.Tokoh Agama dan Tokoh Adat.
(3)Gugus Togas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerahyang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sekertaris dijabat oleh Kepala Perangkat Daerahyang menangani urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembecdayaan Perempuan

Pasal 7

(6)Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.penyelenggaraan pendidikan anak usia dini - holistic integrative (PAUD- HI);
2. b.penyelenggaraan program belajar 12 tahun;
3. c.penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak;
4. d.penyelenggaraan sekolah inklusi; dan
5. e.kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.
(7)Kebijakan dasar KLA dalam k.lasterperlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
1. a.peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
2. b.peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak (PA) dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);dan
3. c.peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
4. d.peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pomografi;
5. e.peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
6. f.peraturan/kebijakan daerah tent.ang penanganan anak korban bencana;
7. g.peraturan/kebijakan daerah tentang anak korban konflik;
8. h.peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabili tas;
9. i.peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas, terisolasi dan kasus adat; J. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
(1)Pengumpulan,pengolahan dan analisis data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
(3)Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dasar digunakan untuk:
1. a.menetapkan kebijakan;
2. b.menentukan fokus program;
3. c.menyusun kegiatan prioritas;
4. d.meneliti sebaran program/kegiatan anak liritas Perangkat Daerah terkait; dan
5. e.menentukan lokasi percontohan.

Pasal 8

(4)Gugus Togas KLA bert.anggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
(5)Togas pokok Gugus Togas KLAadalah:
1. a.mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. b.menyusun RAD KLA;
3. c.melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. d.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
5. e.melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;dan
6. f.membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
(6)Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
2. b.melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;dan
3. c.membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa. {7) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat
(6).
(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan pada RAD KLA.
(2)RAD KLAdilaksanakan oleh Gugus Togas KLA.

Pasal 12

(1)Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah terintegrasi dengan RAD KLA, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal RAD KLA telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, segera diintegrasikan dalam RPJMD dalam tahun berjalan

Pasal 11

(2)Tahapan penyusunan RAD KLA meliputi :
1. a.persiapan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.pernantauan, evaluasi dan pelaporan.
(3)RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

a.penyusunan RAD KLA; clan
b.pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Pasal 9

BAB III PERENCANAAN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…