DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Ketentuan Pasal 1; Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat; Ketentuan Pasal 8 diubah; ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dihapus; Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan Bab VII Ketentuan Pidana diubah Bab VII Ketentuan Administratif; Ketentuan Pasal 31 diubah; Ketentuan Bab VIII Ketentuab Penyidikan dihapus; Ketentuan Pasal 32 dihapus;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Temak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dipandang tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat semakin berkembang maka perlu disempumakan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Temak; Mengi `- -
1. 2.UndangHundang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271) ;

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Perlnentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/ 12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/ 10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Temak (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Temak Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT Dan BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan

Menetapkan `- EE MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENBRTIBAN PEM ELIHARAAN TERNAK Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Temak (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Temak (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrrya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Manggarai Barat.
6.Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Manggaral Barat.
7.Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan se- `- EE
8.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha peternakan.
10.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air dan atau udara yang dipelihara maupun yang hidup dihabitatnya.
11.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12.Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakkan dengan kriteria dan skala tertentu. 13.Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah daerah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
14.Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dibatasi.
15.Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan ternak bibit, ternak potong, telur, susu serta usaha penggemukan termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. 16.Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikotaatau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
17.Sistim pemeliharaan ternak adalah cara peternak yang memenuhi aspek manajemen usaha, makan temak, kesehatan ternak dan pemasaran.
18.Penertiban ternak adalah usaha yang dilakukan oleh pemilik ternak untuk dikandangkan atau diikat sehingga mengganggu kepentingan umum.
19.Buku Kepemilikan ternak adalah buku yang memuat catatan tentang jenis, cirri dan jumlah ternak yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten.
20.Kartu Ternak adalah kartu yang memuat identitas ternak piaraan yang
21.Mutasi Ternak adalah perubahan atas jumlah ternak yang dimiliki oleh pemilik temak.
2.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 3a dan ayat 5 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : - EE

Pasal 3

(1)Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha petemakan wajib memiliki ijin usaha petemakan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenngannya.
(2)|Jenis dan jumlah minimal ternak yang wajib memperoleh ijin usaha petemakan adalah sebagai berikut :
1. a.Jenis ternak besar : sapi 50 ekor, sapi perah 20 ekor, kerbau 50 ekor, kuda 25 ekor;
2. b.Jenis ternak kecil : kambing dan atau domba 200 ekor, babi 125 ekor;
3. c.Jenis aneka ternak : kelinci 500 ekor;
4. d.Jenis temak unggas : induk ayam fas petelur 500 ekor, ayam ras pedaging 500 ekor/siklus/produksi, itik, angsa atau entok 500 ekor, kalkun 250 ekor, burung puyuh dan burung clara 2.500 ekor;
(3)Usaha peternakan yang tidak memerlukan ijin usaha peternakan adalah peternakan rakyat dan atau usaha individu yang jumlalinya tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3a)Setiap orang atau badan usaha yang akan memelihara ternak kecil atau temak unggas dalam jumlah loo ekor lebih atau ternak besar dalam jumlah 10 ekor lebih harus mendapat persetujuan tertulis dari tetangga terdekat/ yang langsung berbatasan dan disahkan oleh RT serta diketahui lurah/ kepala desa.
(4)Jangka waktu berlakunya ijin usaha peternakan adalah 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dan diregistrasi/ daftar ulang setiap tahun.
(5)Ketentuan mengenai tata cara untuk memperoleh ijin usaha peternakan dan persetujuan tertulis dari tetangga terdekat/yang langsung berbataLsan dari disahkan oleh RT serta diketahui lurah/kepala desa sebagaimana diatur pada ayat (3a) diatur melalui Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2)Ternak yang dilepas dikawasan penggembalaan umum wajib digembalakan oleh pemiliknya di siang hari dan dikandangkan pada malam hari.
(3)Kawasan ladang yang berdampingan dengan tempat pengembalaan umum ternak, harus dipagar ladangnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan penggembalaan diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Lokasi pemeliharaan adalah pekarangan, halaman, kebun, ruang terbuka yang dimiliki oleh orang dan/atau badan serta tanah ulayat dengan jarak dari pemukiman penduduk 25 meter dan dilaporkan kepada pemerintah setempat/ terdekat.
(2)Orang atau Badan Hukum yang tidak memiliki lahan cukup maka dibatasi jumlah pemeliharaannya dan diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Kepala Desa/Lurah wajib melakukan pendatan populasi ternak di wilayahnya. Setiap pemilik temak besar diberikan kartu ternak dan ternaknya wajib dipasang anting (ear tag) yang memuat tentang kode kecamatan, kode desa, dan nomor registrasi peternak. Kartu ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti sah kepemilikan temak. Petemak yang ternaknya liar wajib melaporkan kepada pemerintahan Desa/ Kelurahan dan selanjutnya. harus dijinakkan oleh pemiliknya.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu temak dan pemasangan anting (ear tag) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Tanda bukti penegasan hak milik atas ternak dikenal melalui anting (ear tagh .
(2)Temak Kerbau, Kuda dan Sapi wajib diberi anting (ecir tag) selambat- 1ambatnya pada umur 3 (tiga) bulan;

7.Ketentuan pasal 17, hapus
8.Ketentuan pasal 18, hapus
9.Ketentuan pasal 19, hapus
10.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Selain kambing, domba, babi dan unggas pengalihan hak milik atas ternak dianggap sah apabila dibuktikan dengan kartu ternak. V `-

11.Ketentuan BAB VII KE'I`ENTUAN PIDANA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF`

Pasal 31

(1)Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3a), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat 2, dikenakan sansi administratif berupa :
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
4. d.pencabutan ijin usaha dan penutupan tetap kegiatan usaha.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13.Ketentuan BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN, dihapus.
14.Ketentuan Pasal 32, hapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 2020 EE Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 03/2020 -, .L- PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 3 TAHUN2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat maka urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dihadapkan dengan permasalahan petemakan dan kesehatan hewan yang demikian kompleks selaras perkembangan masyarakat. Kebijakan penertiban pemeliharaan ternak pemerintah dituntut senantiasa berupaya memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan jalan mereview peraturan daerah yang mengatur penertiban pemeliharaan temak dalam rangka penyempumaan.

11.PASAL DEMI PASAL Pasal I dan PASAL II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 209

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 20

SANKSI ADMINISTRATIF`

Pasal 31

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 20

SANKSI ADMINISTRATIF`

Pasal 31

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2011