DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome, dengan mekanisme sebagai berikut; BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Penanggulangan HIV Dan AIDS; BAB IV Penyelenggara Penanggulangan HIV DAN AIDS; BAB V Hak Dan Kewajiban; BAB VI Surveilans; BAB VII Mitigasi Dampak; BAB VIII Peran Serta; BAB IX Kerja Sama; BAB X Pembinaan Dan Pengawasan; BAB XI Pembiayaan; BAB XII Larangan; BAB XIII Ketentuan Penyidikan; BAB XIV Ketentuan Pidana; BAB XIV Ketentuan Peralihan; BAB XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kasus Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome di Kabupaten Manggarai Barat setiap tahunnya cenderung meningkat dan meluas, sehingga memerlukan Penanggulangan yang komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5.Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya
8.Human Immunodef iciency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak kekebalan tubuh manusia.
9.Acquired Immunodef iciency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang dibabkan oleh infeksi HIV.
10.Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Manggarai Barat.
11.Orang dengan HIV dan AIDS selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah menunjukan gejala AIDS.
12.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
13.Antiretroviral Therapy selanjutnya disingkat ART adalah tindakan mengobati infeksi HIV dengan menggunakan ARV.
14.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15.Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Daerah.
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di Daerah.
17.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual.
18.Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan data tentang HIV dan AIDS yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS, di mana tes dilakukan secara unlinked anonymous.
19.Konseling dan Tes HIV atas Inisiasi Pemberi layanan kesehatan dan konseling selanjutnya disingkat KTIP adalah proses konseling dan tes HIV yang dianjurkan atau ditawarkan oleh petugas kesehatan kepada pasien pengguna layanan kesehatan sebagai komponen pelayanan standar layanan kesehatan di fasilitas tersebut.
20.Konseling dan Tes Sukarela selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling dan tes HIV atas inisiatif/sukarela individu yang bersangkutan.
21.Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Masyarakat yang menyediakan alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
22.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS.
23.Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
24.Warga Peduli AIDS adalah kelompok pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun/kampung, rukun warga, dan rukun tetangga dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
25.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya di sebut NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Narkotika.
26.Asuhan Antenatal adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, masa nifas, persiapan memberikan ASI, serta pemulihan kesehatan reproduksi wanita.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah :

a.Penanggulangan HIV dan AIDS;
b.penyelenggara Penanggulangan HIV dan AIDS;
c.hak dan kewajiban;
d.Surveilans;
e.mitigasi dampak;
f.peran serta;
g.kerja sama;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pembiayaan;
j.larangan;
k.ketentuan pidana;dan
l.ketentuan peralihan.

BAB III

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 3

(1)Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV;
4. d.pengobatan, perawatan dan dukungan;dan
5. e.rehabilitasi medis.

Pasal 4

(1)Promosi kesehatan bertujuan :
1. a.meningkatkan perilaku hidup sehat;dan
2. b.pengetahuan komprehensif terkait HIV dan AIDS dikalangan masyarakat.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan usia, norma, dan kondisi sosial budaya setempat.
(3)Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi secara kompehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
(4)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
1. a.iklan layanan masyarakat;
2. b.kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko penularan penyakit;
3. c.penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada Masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat;
4. d.penyediaan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh Masyarakat;
5. e.pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV/ dan AIDS yang dimasukan dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu;
6. f.peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan yang terlatih.

Pasal 5

(1)Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan:
1. a.kesehatan peduli remaja;
2. b.kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
3. c.pemeriksaan Asuhan Antenatal;
4. d.IMS;
5. e.rehabilitasi NAPZA; dan
6. f.tuberkulosis.

Pasal 6

(1)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan Masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci.
(3)Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
(4)Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pengguna NAPZA suntik;
2. b.pekerja seks komersial;
3. c.pelanggan/ pasangan seks pekerja seks komersial;dan
4. d.gay, waria, dan laki pelanggan/pasangan seks dengan sesama laki; dan
5. e.warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 7

(1)Kegiatan pencegahan penularan HIV dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
(2)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip pencegahan penularan HIV, yaitu :
1. a.tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
2. b.hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
3. c.menggunakan kondom secara konsisten, bagi :
  1. 1.pasangan sah yang telah terinfeksi dengan HIV dan/atau IMS;dan
  2. 2.penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
4. d.program pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik dilaksanakan oleh Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. e.mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas;dan
6. f.prinsip lainnya yang sesuai dengan aturan dan tata cara pencegahan HIV yang baku dan klinis.

Pasal 8

Pencegahan penularan HIV meliputi :

a.pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
b.pencegahan penularan HIV melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai ODHA;
c.pencegahan penularan HIV melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
d.pencegahan penularan HIV melalui ibu ke anak.

Pasal 9

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.penguatan peran keluarga dalam penerapan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan sebagai upaya pencegahan perilaku seks pranikah dan seks beresiko;
b.pendidikan kesehatan reproduksi kepada Masyarakat;
c.menghindari perilaku hubungan seks beresiko;
d.manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan; dan /atau
e.mendorong dan meningkatkan penatalaksanaan IMS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pencegahan penularan HIV melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a.pengurangan dampak buruk pada pengguna NAPZA suntik; dan/atau
b.tidak menggunakan jarum tato dan jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain yang tidak steril dan berulang.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…