DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Penertiban; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Peran Serta Masyarakat; VI. Larangan; VII. Sanksi administratif; VIII. Ketentuan Penyidikan; IX. Ketentuan Pidana; X. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
c.bahwa Kabunaten Manzaarai Barat sebagai destinasi pariwisata perlu menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan wilayahnya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan warga pada umumnya;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat ( l) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan masalah sosial merupakan 'uruean wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah; •
a.bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan masalah sosial yang penertiban dan penanggulangannya harus menyeluruh, ma n u srawr, dan didukung oleh berbagai komponen sehingga menciptakan ketentraman bagi masyarakat; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGRAI BARAT, PEN'CEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHON 2014 BUPATI MANGGARAl BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT. BUPATIMANGGARAIBARAT MEMUTUSKAN: dan KABUPATEN MANGGARAI BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahwn 2004 tentang Pemerintahan DaerPth {Lemh~T"an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4844);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

l.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 3 Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah:
a.Penertiban;
b.Pembinaan dan Pengawasan;
c.Peran eerta rnasyarakat.

Pasal 2

10.Penanggulangan PSK adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap PSK yang terjaring operasi penertiban.
9.Pencegahan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ a tau masyarakat agar kegiatan Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak berkembang dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
8.Pemilik Bangunan adalah perorangan, kelompok dan atau Bad an Usaha pemilik tern pat yang digunakan un tuk menampung PSK dan atau melakukan aktifitas seks komersial.
7.Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seorarig wanita dan seor a ng pria [Iaki-Iaki] dan atau lebih yang melakukan hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipii, selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Tim terpadu yang diberi tugas tertentu oleh Bupati dalam menangani penertiban, pembinaan dan pengawasan Pekerja Seks Komersial.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; 4 ( 1) Para PSK yang terjaring dalam penertiban, dibina oleh Pejabat di suatu tempat pembinaan yang ditentukan Pemerintah Daerah untuk dikembalikan menjadi orang yang bermartabat.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan program:
1. a.birnbingan mental, sosial dan ekonomi;
2. b.pelatihan keterampilan; dan
3. c.penyuluhan dan pendampingan masalah kesehatan.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bentuk dan tata cara pelaksanaan ope ra s i penertiban diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

{ 1) Penertiban PSK dilakukan oleh Pejabat pada tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk praktek kegiatan PSK.

(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

( 1) Setiap orang wajib memberikan dukungan secara nyata terhadap upaya penertiban kegiatan PSK di daerah.

(2)Dalam mem berikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib menjaga kemurnian nilai-nilai agama, adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.
(3)Guna melindungi masyarakat dari berbagai penyakit akibat kegiatan PSK, Pemerintah Daerah melancarkan penertiban PSK di seluruh wilayah daerah.

Pasal 3

(3)Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat Lokalisasi Sementara atau tetap di daerah yang dilaksanakan oleh pihak manapun dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun di daerah. ( 1) Setiap orang dilarang membujuk a tau memikat orang lain dengan perkataan atau isyarat atau perbuatan lainnya dengan maksud mengajak untuk melakukan kegiatan PSK.
(2)Setiap orang dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan kegiatan PSK.

BAB III

PENERTIBAN 5

Pasal 11

(1)Setiap orang dilarang membangun atau menyediakan tempat- tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan PSK.
(2)Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan untuk menampung para PSK.

Pasal 10

LARANGAN

BAB VI

Kegiatan peran serta masyarakat dalam pencegahan berkembangnya kegiatan PSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah melaporkan pada aparat yang berwenang apabila mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya kegiatan PSKdalam wilayah daerah.

Pasal 9

oleh orang-perorangan, lembaga swadaya lembaga keagamaan, Peran serta masyarakat dapat dilakukan lembaga sosial kernasyarakatan, masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha dan media rnassa.

Pasal 8

BABV PERAN SERTA MASYARAKAT ( 1) Pengawasan terhadap kegiatan PSK dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pejabat; (2} Terhadap basil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat dilaporkan kepada Bupati;

(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

{3)

(2)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pcnanggulangan PSK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {l} adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpu1kan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
3. c.merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
(1)

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…