DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Landasan, Asas dan Prinsip; III. Maksud dan Tujuan; IV. Pembinaan dan Pengembangan; V. Kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil; VI. Bentuk Kegiatan, Jaringan Usaha dan Kemitraan; VII. Pembiayaan dan Pengembangan; VIII. Koodinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; IX. Monitoring dan Evaluasi; X. Penyidikan; XI. Ketentuan Pidana; XII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Denpn Penetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN IIANGGAR.AI BARAT clan BUPATI MAlfOGARAI BARAT MEMUTUSKAII: PERATURAR DAERAH TE PENGEIIBAIIGAN USAHA IONKRTAlfO G PEMBINA.AN DAN DAN USAHA KECIL

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12.Monitoring dan Evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah daerah Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Perindagkop dan UKM dalam rangka memantau dan menilai hasil
11.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
10.Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan mernenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
9.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar usaha mikro dan usaha kecil memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang rnenjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyo.rakat dalam bentuk pcnumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia 'usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mencngah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

Pasal 2

(1)Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

19.Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
18.BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang Modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.
17.BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
16.Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan usaha kecil berupa Modal, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia serta informasi jaringan pemasaran.
15.Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha mikro dengan usaha kecil dan atau dengan usaha lainnya, usaha kecil dengan usaha menengah dan / atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14.Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha dari Usaha mikro dan usaha kecil
13.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

c.Meningkatkan peranan usaha mikro dan usaha kecil dalam Pembentukan Prociuk Domestik Regional Bruto Daerah maupun Nasional serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga rnampu berperan dalam pembangunan Ekonomi Daerah serta memperkokoh struktur Perekonomian Nasional.
b.Meningkatkan Kemampuan usaha mikro dan usaha kecil menjadi usaha yang semakin kuat, maju, tangguh dan mandiri sehingga mampu berperan dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat;
a.Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro dan usaha kecil;

(2)Pembinaan dan Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil bertujuan:

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 3

( 1) Pembinaan dan Pengembangan usaha rnikro dan usaha kecil dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi, rnanajemen usaha Mikro dan usaha Kecil.

(3)Pembinaan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan prinsip:
1. a.Kemandirian;
2. b.Transparansi;
3. c.Akuntabilitas ;
4. d.Profesionalisme ;
5. e.Efisiensi dan efektifitas;
6. f.Kompetitif; clan
7. g.Responsibilitas. berdasarkan asas kemitraan dan profesionalisme. usaha mikro dan usaha kecil(2) Pembinaan dan pengembangan
(2)Tata cara Pembinaan dan Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (l} diatur dengan Peraturan Bupati
1. e.Mefasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
2. d.Menerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi usaha mikro dan usaha kecil;
3. c.Mengembangan sarana dan prasarana produksi bagi usaha mikro dan usaha kecil;
4. b.Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk unggulan usaha mikro dan usaha kecil;
5. a.Meningkatkan Sumber daya manusia; ( 1) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil meliputi:

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(3)Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
1. b.Pembentukan jaringan pemasaran;
2. c.Fasilitasi pembiayaan/permodalan.
3. a.Pengembangan sumber daya manusia;
4. c.Perlindungan usaha.
(2)Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil meliputi:

Pasal 4

( 1) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil didasarkan pada Prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Pemberdayaan;
b.Pemberian kesempatan berusaha;
a.Persaingan;
b.Prasarana;
c.Informasi;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Menumbuhkan iklim usaha kondusif kepada usaha mikro clan usaha kecil, melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

Pasal 8

(2)Pemer:intah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, bimbingan manajernen serta janngan pemasaran.
(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan bimbingan teknis beror:ientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro dan usaha kecil

Pasal 7

(5)Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang dilakukan BUMN atau BUMD dan atau Pemangku kepentingan lainnya berkoordinasi dengan pemerintah Daerah.
(4)Pembinaan dan pengembangan kelembagaan clan keusahaan usaha mikro dan usaha kecil dilakukan oleh pemerin tah Daerah clan Pemangku Kepentingan lainnya.
(3)Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar usaha mikro dan usaha kecil
(2)Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah kabupaten memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada usaha mikro dan usaha kecil, dengan suatu kepastian berusaha, ketenangan berusaha dan keun tungan berusaha.
(1)Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh usaha mikro dan usaha kecil guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha kondusif.

Pasal 10

(1)Kriteria khusus usaha mikro dan usaha kecil per Sektor Usaha:
1. a.Sektor Pertanian :
  1. 1.Lahan Basah / Sawah: a) Usaha Mikro: 1) Memilikiluas lahan minimal 2 ha; 2) Memilikibasil panen minimal 20.000 kg Gabah KeringPanen; 3) Menggunakan tenaga harian lepas dan atau tenaga kerja keluarga; Bagi.an Kedua Kriteria khusus usaha mikro dan usaha kecil
(2)Kriteria umum usaha kecil, adalah:
1. a.Memilikikaryawan/tcnaga kerja kbih dari 5 orang;
2. b.Menggunakan kemasan/pengamanan barang-barang jualan/produk yang masih sederhana;
3. c.MemilikiSDMyang masih relatif rendah;
4. d.Sudah memiliki pemahaman ten tang jiwa kewirausahaan;
5. e.Sudah memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana;

Pasal 9

(1)Kriteria umum usaha mikro, adalah:
1. a.memilikikaryawan/tenaga kerja minimal 5 orang
2. b.Tidak menggunakan kemasan/pengamanan barang-barang jualan produk;
3. c.MemilikiSDMyang masih rendah;
4. d.Jiwa kewirausahaannya masih rendah;
5. e.Belum memilikitempat usaha sendiri/kontrak;
6. d.Kemitraan;
7. e.Perizinan;
8. f.Perlindungan usaha;
9. g.Produksi;
10. h.Pendanaan.
11. b.Sektor Perkebunan Tanaman Perdagangan:
  1. 1.U saha Mikro : a) Memiliki luas lahan minimal 5 ha; b) Memiliki hasil panen skala ekonomi mikro; c) Menggunakan tenaga harian dalam keluarga; d] Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran yang terbatas; b) Usaha Kecil : 1) Mcmiliki luas lahan tidak lebih dari 10 ha; 2) Memiliki Hasil panen skala ekonomi kecil; 3) Menggunakan tenaga harian ; 4) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran relative terbatas; 5) Pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen bersifat sederhana.
  2. 2.Lahan Kering : a) Usaha Mikro : 1) Memiliki luas lahan minimal 5 ha; 2) Memiliki hasil panen skala ekonomi mikro; 3) Menggunakan tenaga harian dalam keluarga; 4) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran yang terbatas; 5) Pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen bersifat tradisional. 4) Memiliki Pengetahuan agribisnis dan pemasaran masih rendah; 5) Memiliki Teknologi pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen masih sederhana; b) Usaha Kecil : 1) Memiliki luas lahan tidak lebih dari 7 ha; 2) Memiliki hasil panen minimal 70.000 kg Gabah Kering Panen; 3) Menggunakan tenaga harian dan alat sewa pertanian; 4) Memilikipengetahuan agribisnis dan pemasaran; 5) Menggunakan teknologi pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen walaupun masih sederhana.
12. d.Sektor Perikanan:
  1. 1.Usaha Mikro : a) Memiliki karyawan/ tenaga kerja dalam keluarga; b} Memahami manajemen bisnis yang terbatas;
  2. 2.Usaha Kecil : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang; b) Memiliki SDM yang masih rendah; c} Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan relative terbatas; d) Memiliki kandang sendiri walaupun masih sederhana; e) Memiliki ternak besar sampai ctengan 3 ekor pejantan, 15 ekor betina; f) Memiliki ternak sedang sampai dengan 100 ekor; g) Memiliki ternak unggas sampai dengan 1000 ekor. f) Memiliki ternak sedang sampai dengan 50 ekor; g) Memiliki ternak unggas 200 ekor. betina;
13. d.Sektor Peternakan :
  1. 1.Usaha Mikro: a) Memiliki karyawan/ tenaga kerja dalam keluarga; b) Memiliki SDM yang masih rendah; c) Memiliki jiwa kewirausahaan yang terbatas; d) Memiliki kandang yang bersifat tradisional; e) Memiliki Ternak besar paling banyak 2 ekor pejantan, 10 ekor
  2. 2.Usaha Kecil : a) Memiliki luas lahan tidak lebih dari 10 ha; b) Memiliki hasili panen skala ekonomi kecil; c) Menggunakan tenaga harian dan alat sewa pertanian; d) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran relatife terbatas; e) Menggunakan teknologi pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen walaupun masih sederhana. e) Menggunakan teknologi pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen yang bersifat tradisional;
14. f.Sektor Industri Pengolahan
  1. 1.Usaha Mikro: a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang; b) Menggunakan kemasan/ pengamanan barang-barang jualan/produk yang masih sederhana; c) Memiliki SDM yang masih rendah; d) Memiliki pemahaman ten tang jiwa kewirausahaan tetapi masih rendah; e) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
  2. 2.Usaha Kecil : a) Memiliki karyawanj tenaga kerja lebih dari 5 orang; b) Memiliki jiwa kewirausahaan yang relative terbatas; c) Memiliki SOM yang relative masih rendah; d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
15. e.Sektor Pertambangan dan Penggalian
  1. 1.Usaha Mikro: a) Memiliki karyawan/ tenaga kerja minimal 5 orang; b) Memiliki SDM yang masih rendah; c) Belum merniliki jiwa kewirausahaan: d) Belum memiliki tempat usaha sendiri.
  2. 2.U saha Kecil : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang; b) memahami manajemen bisnis walaupun masih terbatas; c) Memiliki SOM yang masih rendah; d) Memiliki pemahaman tentangjiwa kewirausahaan yang relative terbatas; e) Memiliki fasilitas penangkapan ikan sendiri walaupun masih sederhana. c) Memiliki SOM yang masih rendah; d) Memiliki jiwa kewirausahaan yang terbatas; e) Belum memiliki fasilitas penangkapan ikan sendiri sehingga melaut secara berkelompok clan atau fasilitas penangkapan yang sederhana dengan volume produksi yang terbatas. a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang; b) Memiliki SDM yang cukup; c) Memiliki jiwa kewirausahaan; d) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.
  3. 1.Sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant
  4. 1.Usaha Mikro : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang;
  5. 2.Usaha Kecil : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 3 orang; b) Memiliki SOM yang cukup; c) Memiliki jiwa kewirausahaan ; d} Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.
16. h.Sektor Bangunan
  1. 1.Usaha Mikro: a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang; b) Memiliki SDM yang masih rendah; c) Memiliki pemahaman ten tang jiwa kewirausahaan yang masih rendah; d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
  2. 2.Usal1a Keen .
17. g.Sektor Listrik dan Air Bersih
  1. 1.Usaha Mikro : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 3 orang; b} Memiliki SOM yang masih rendah; c) Memiliki pemahaman ten tang jiwa kewirausahaan yang masih rendah; d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
  2. 2.Usaha Kecil : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang; b) Menggunakan kemasan/pengamanan barang-barang jualan/produk yang sudah modem; c) Memiliki SDM yang cukup; d) Memiliki jiwa kewirausahaan; e) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.
  3. 2.U saha Kecil :
18. a.Memilikikaryawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang
19. k.Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan I. Usaha Mikro : a) Memilikikaryawan/tenaga kerja minimal 5 orang; b) MemilikiSDMyang masih rendah; c] Memilikipemahaman tentangjiwa kewirausahaan tetapi masih rendah; d) Memilikitempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
  1. 2.Usaha Kecil: a) Memilikikaryawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang; b) MemilikiSDM yang cukup; c) Memilikijiwa kewirausahaan namun masih terbatas; d) Memilikitempat usaha sendiri yang layak dan permanen. J. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
  2. 1.Usaha Mikro : a) Memilikikaryawan/tenaga kerja minimal 5 orang; b) MemilikiSDM yang masih rendah; c) Memilikipemahaman ten tang jiwa kewirausahaan tetapi masih terbatas; d) Memilikitempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
  3. 2.U saha Kecil: a) Memilikikaryawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang; b) MemilikiSDM yang cukup; c) Memiliki jiwa kewirausahaan; d) Memilikitempat usaha sendiri yang layak dan permanen. b) Menggunakan kemasan/ pengamanan barang-barang jualan/produk yang masih sederhana; c) Memiliki SDM yang masih rendah; d) Memiliki pemahaman ten tang jiwa kewirausahaan tetapi masih terbatas; e) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menggunakan produk tambahan yang menimbulkan gangguan kesehatan.
(2)Usaha mikro dan usaha kecil dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat produksi, konsumsi, simpan pin jam dan jasa. ( 1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam usaha mikro dan usaha kecil adalah kegiatan sektor usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kebutuhan pasar.

Pasal 11

1.Sektor Jasa - jasa
1.Usaha Mikro : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang; b) Memiliki SOM yang masih rendah; c) Memiliki pemahaman ten tang jiwa kewirausahaan tetapi masih rendah; d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.
2.Usaha Kecil : a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang; b) Memiliki SOM yang cukup; c] Memiliki jiwa kewirausahaan namun masih terbatas; d) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.

b.Memiliki SOM yang cukup
c.Memilikijiwa kewirausahaan namun masih terbatas
d.Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, Sumber Daya Manusia dan Teknologi.

(4)Hubungan Kemitraan dituangkan dalam bentuk per.JanJ1antertulis dan dilakukan berdasarkan pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan. pembina.a.n da.n pengemba.nga.n da.la.m sa.la.h ea.tu a.ta.u lcbih bida.ng

BAB VI

BENTUK KEGIATAN, JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

(1)Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh usaha mikro dan usaha kecil, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada keterrtuari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Usaha mikro dan usaha kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk hubungan kemitraan untuk mewujudkan keterkaitan usaha dengan memperhatikan asas kesetaraan.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan disertai

Pasal 13

(1)Usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2)Pengembangan kegiatan usaha sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan/ a tau kemitraan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…