DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan perubahan pada: Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, dan pasal 32

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaen Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 163), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (4) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus;
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
2. b.berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus;
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Berkelakuan baik;
2. b.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah 5 (lima) tahun setelah selesai pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
3. c.Tidak merangkap jabatan/pekerjaan;
4. d.Memahami nilai social budaya setempat;
5. e.Berbadan sehat, bebas narkoba.
6. f.Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d terdiri atas:
1. a.foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
3. c.surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai 6000;
4. d.surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
5. e.foto kopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas dan Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
7. g.surat pernyataan tidak merangkap jabatan/pekerjaan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3.Ketentuan Pasal 23 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

4.Ketentuan Pasal 24 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3)Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
(5)Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

5.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3)Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji.
(4)Jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal, 19 Februari 2018 BUPATI MANGGARAI BARAT, AGUSTINUS CH. DULA Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal, 21 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, MBON ROFINUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR : 05 TAHUN 2018. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Keberadaan perangkat desa menjadi sangat penting dewasa ini dalam membantu Kepala Desa mengelola roda Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka dibutuhkan sumber daya yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia lokal di desa dengan tuntutan profesionalisme dalam bekerja belum semua desa tersedia, sehingga kehadiran warga masyarakat di luar desa untuk menjadi perangkat desa menjadi kebutuhan. Menyadari kondisi dimaksud maka, ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait asas domisili sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga berimplikasi pada berbagai aturan yang sudah ditetapkan di daerah termasuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Atas dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beberapa pasalnya disesuaikan berkaitan dengan: domisili seorang warga masyarakat yang ingin mengabdi di Pemerintah Desa, maka pada proses pengajuan lamaran untuk calon perangkat desa tidak harus warga desa bersangkutan sehingga membuka ruang bagi warga dari desa lain yang memiliki kemampuan dan mau mengabdi di desa dimana melamar jadi perangkat desa. II.PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 10 Ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (4) huruf b diubah, dijelaskan bahwa persyaratan calon perangkat desa terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran tidak digunakan sebagai salah persyaratan, sehingga siapa saja warga masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa diperbolehkan tanpa melihat apakah sebagai penduduk desa atau bukan penduduk desa. Ketentuan pasal 10 ayat (4) huruf b diubah, dijelaskan bahwa persyaratan bagi bakal calon perangkat desa yang semula harus dilengkapi dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat diubah hanya melampirkan Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) bagi pelamar dan boleh pelamar berasal dari luar desa.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 32

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaen Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 32

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaen Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2016