DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perpustakaan, dengan sistematika sebagai beikut: I. Ketentuan Umum; II. hak, Kewajiban dan Wewenang; III. Pembentukan, penyelenggaraan dan Jenis Perpustakaan; IV. Pengelolaan Perpustakaan; V. Tenaga Perpustakaan; VI. Kerjasama dan Serta Masyarakat; VII. Sanksi Administratif; VIII. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT dan BUPATI MANGGARAI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.
5.Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status social (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
9.Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.
10.Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
11.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan;
12.Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
13.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
14.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan.
15.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
16.Pengelolaan Perpustakaan adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
17.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam.
18.Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Pasar, obyek rekreasi, Terminal dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
19.Naskah Kuno adalah dokumen dari berbagai jenis yang ditulis dengan tangan tetapi lebih mengkhususkan kepada bentuk yang asli sebelum di cetak.

Pasal 2

Pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat; dan
h.kemitraan.

Pasal 3

Pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mengembangkan perpustakaan di Daerah; dan
c.meningkatkan dan membudayakan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Masyarakat berhak untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/ atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perpustakaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban :
1. a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
2. b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
4. d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
5. e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
6. f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemustaka berhak untuk :

a.memperoleh layanan perpustakaan yang baik, efisien dalam kecepatan dan kebenaran, ramah dan nyaman ;
b.memperoleh informasi yang berkualitas;
c.meminjam koleksi perpustakaan, memperoleh bimbingan pemakai dalam pemanfataan dan pencarian informasi yang dibutuhkan;
d.memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada, seperti layanan WIFI, internet, ruang baca, dan fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki perpustakaan.
e.memberikan masukan kepada tenaga perpustakaan dalam pengembangan perpustakaan secara umum maupun perbaikan- perbaikan dalam perpustakaan.
f.berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan koleksi dan fasilitas yang ada di perpustakaan.

Pasal 8

Pemustaka berkewajiban :

a.mengembalikan koleksi yang dipinjam tepat pada waktunya;
b.memeliharan dan merawat koleksi yang dipinjam agar tidak rusak;
c.menyerahkan buku yang selesai dibaca kepada petugas perpustakaan;
d.menggunakan kartu anggota perpustakaan milik sendiri saat meminjam buku;
e.tidak meminjamkan kartu anggota kepada siapapun dengan alasan apapun;
f.menghormati dan menghargai pemustaka lain yag sedang melakukan aktifitas di perpustakaan;
g.menjaga dan tidak merusak fasilitas yang tersedia di perpustakaan, misalnya meja, kursi belajar, Komputer, toilet dan fasilitas-fasilitas lain agar bisa dimanfaatkan secara tepat guna oleh seluruh anggota perpustakaan;
h.menjaga suasana ruang perpustakaan agar tetap kondusif dan nyaman untuk membaca;
i.mematuhi seluruh tata tertib yang ada di perpustakaan; dan
j.mengganti dengan produk atau bahan pustaka lain dengan kualitas yang sama atas bahan pustaka yang hilang dan rusak.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan di daerah;
3. c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
5. e.membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945