DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pemilihan Kepala Desa; III. Pemilihan Kepala Desa Serentak; IV. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; V. Kepala Desa, Perangkat Desa,BPD dan PNS sebagai Calon Kepala Desa; VI. Pemberhentian Kepala Desa; VII. Pembiayaan; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan m.aka Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Ment, pemilihan Kepala Desa; bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka perlu mengatur tahapan dan proses - Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemilihan Kepala Desa yang langsung, urnurn, . BUPATI MANGGARAI BARAT, DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTAN'G NOMOR 9 TAHUN 2015 PE~~TURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR BUPATIMANGGARAIBARAT Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, ten tang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambalu..; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Pertaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2092);
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Indonesia ,. Mengingat: BABI KETEN'TUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Menetapkan

Menetapkan : PER'-lTURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Deugau Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT clan BUPATI MANGGARAI ABARAT MEMUTUSKAN:

9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Pennusyawaratan Desayang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan · oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i4. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak .. dipilih menjadi Kep~a Desa.
15.Calon Terpilih adalah · calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. l ?· Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa.
18.Panitia pemilihan Kepala Desatingkat Kabupaten yang selanjutnya disebutpanitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Pernilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. ..

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi desa berdasarkan waktu akhir masa jabatan Kepala Desa dan melakukan pengelompokan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang untuk pelaksanaan pemillhan Kepala Desa.
(2)Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

lP~milihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa di daerah. BABII PEMILIHAlfKEPALA· !lESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi: a.. Pemilihan Kepala Desa serentak:;

b.Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.pemilihan Kepala Desa satu kali; b: pemilihan Kepala Desa bergelombang.
1. 20.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih barn.
2. 21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. ~22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
3. 23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
4. 24.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah ternpat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pasal 9

I[ 1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa ten tang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. {2) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa Jabatan. 1[3} Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. 1[4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 8

( 1) Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. {2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3)Panitia dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa. BABm PBMILIIIAlf KEPALA DBSA SBRENTAK

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 10

( 1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati rnelalui camat dalam jang.ka wakru 30 (tiga puluh] Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

(2)Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 · (tiga puluh) Harl sejak diajukan oleh panitia. {5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang susunannya terdiri dari :
1. a.Ketua, merangkap anggota;
2. b.Wakil Ketua, merangkap anggota;
3. c.Sekretaris, merangkap anggota;
4. d.Bendahara, merangkap anggota;
5. e.Anggot.a 16) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pem.ilihan ditetapkan dengan musyawarah at.au melalui mekanisme pemilihan oleh anggota Panitia Pemilihan. f7) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…