DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6;
11.Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 061/613/SETDA-PB/2022 Perihal: Persetujuan Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, tertanggal 14 Februari 2022; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI Dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Parangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) angka 1, angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 11 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 19, angka 20, dan angka 21, dan ayat (5) angka 1, angka 4 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten dengan susunan sebagai berikut:

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Sekretariat Daerah merupakan perangkat daeerah Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah Tipe C, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksnakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Inspektorat merupakan perangkat daerah Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(4)Dinas Daerah, terdiri atas:

1.Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian;
4.Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
7.Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan;
8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11.Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
12.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
13.Dinas Sosial merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
15.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
18.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan bidang sub urusan kebakaran;
19.Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
20.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan perangkat daerah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
21.Dinas Perikanan merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

(5)Badan terdiri atas:

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
3.Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perangkat daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan.
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang bencana.

(6)Distrik terdiri atas:
1. a.Distrik Manokwari Barat Tipe A:
  1. 1.Kelurahan Amban;
  2. 2.Kelurahan Manokwari Barat;
  3. 3.Kelurahan Manokwari Timur;
  4. 4.Kelurahan Sanggeng;
  5. 5.Kelurahan Padarni; dan
  6. 6.Kelurahan Wosi.
2. b.Distrik Manokwari Timur Tipe A:
  1. 1.Kelurahan Pasir Putih;
3. c.Distrik Manokwari Utara Tipe A;
4. d.Distrik Manokwari Selatan Tipe A:
  1. 1.Kelurahan Anday; dan
  2. 2.Kelurahan Sowi.
5. e.Distrik Masni Tipe A;
6. f.Distrik Prafi Tipe A;
7. g.Distrik Sidey Tipe A;
8. h.Distrik Tanah Rubuh Tipe A; dan
9. i.Distrik Warmare Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 15 Maret 2022 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD HERMUS INDOU Diundangkan di Manokwari, pada tanggal 15 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD HENRI SEMBIRING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT (1/12/2022) Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM NUNING DWI LESTARI PENATA NIP. 19760110 201004 2 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menghendaki adanya perubahan serta penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah yang telah ada, yang dilakukan melalui evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan dalam melakukan perubahan antara lain penataan/pemekaran perangkat daerah. Terdapat beberapa Urusan yang selama ini digabungkan antara lain pengabungan Urusan Pendidikan dengan Urusan Kebudayaan, penggabungan Urusan Pariwisata dengan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, penggabungan Urusan Perindustrian dengan Urusan Perdagangan beserta Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta penggabungan Urusan Perhubungan dengan Urusan Kelautan dan Perikanan, sudah tidak relevan lagi keberadaannya. Hal ini disebabkan karena tugas dan fungsi urusan yang sifatnya teknis dan menyentuh langsung dengan masyarakat tidak optimal realisasinya karena penggabungan urusan tersebut dan perumpunan urusan yang belum sesuai. Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan berpengaruh pada skala prioritas program dan kegiatan yang berbeda, sehingga konsekuensi terjadi konflik kepentingan antara dua urusan tersebut. Dimana penggabungan kedua urusan tersebut, anggaran bidang pendidikan yang berdasarkan amanat undang-undang sebesar 20% APBD tidak dapat tercapai karena terbebani dengan program dan kegiatan bidang kebudayaan sehingga banyak program dan kegiatan bidang pendidikan terpaksa dipangkas. Sementara untuk bidang kebudayaan tidak dapat berkembang dalam realisasi tugas dan fungsinya untuk pengembangan budaya seperti museum, cagar budaya, pembangunan tempat-tempat bersejarah dan pemeliharaan artefak dan barang budaya karena terfokus untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Urusan Pariwisata dengan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan berpengaruh pada skala prioritas program dan kegiatan yang berbeda, sehingga konsekuensi terjadi konflik kepentingan antara dua urusan tersebut. Urusan Perindustrian dengan Urusan Perdagangan beserta Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan berpengaruh pada skala prioritas program dan kegiatan yang berbeda, sehingga konsekuensi terjadi konflik kepentingan antara dua urusan tersebut. Urusan Perhubungan dengan Urusan Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan berpengaruh pada skala prioritas program dan kegiatan yang berbeda, sehingga konsekuensi terjadi konflik kepentingan antara dua urusan tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya bidang perhubungan banyak permasalahan dalam hal sistem transortasi darat antara lain belum maksimalnya pelaksanaan uji kir untuk persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan, peralatan pengujian kendaraan yang masih minim jumlahnya, fasilitas pelengkap jalan yang masih minim, ketersediaan rambu-rambu jalan yang masih kurang dalam mendukung Kabupaten Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat, marka jalan dan kuardiil jalan yang masih kurang ketersediannya, kurangnya ketersedian jaringan jalan karena menurunnya jumlah pelayanan angkutan umum untuk daerah terpencil, perlu meningkatkan keselamatan dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan, para pelajar atau anak sekolah dan bagi para sopir angkutan umum. Sementara permasalahan dalam hal sistem transortasi laut antara lain menurunnya kualitas pelayanan kapal angkutan penyebrangan dan kapal angkutan perintis yang telah tersedia trayeknya, pembangunan terminal angkutan penumpang pada setiap Distrik yang belum maksimal, pembangunan dermaga atau tempat tambat kapal yang melayani penumpang pada feeder angkutan penyebrangan yang belum memadai, kurangnya jumlah halte pada setiap jalur trayek yang dilewati angkutan umum, sarana dan prasarana parkir dan terminal yang belum memadai. Berdasarkan paparan di atas, maka dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk menata kembali perangkat daerah secara khusus 4 (empat) Dinas demi terwujudnya efisiensi tata kelola pemerintahan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal II Cukup Jelas Pasal III Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016