DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manokwari

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyeJengga,rMn Pemerintah Daerah khususnya dalam iuewujudkan Oumumi Daerah yang nyata, luas dan bcrranggungjawab, maka diperlukan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bkonomi!;, Efisieu, Cfektif, Tertib, Transparan, Akuiabcl dan Bcrtanggungjawab;
h.bnhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Pcraturan Pcrnerintah Nomor 58 Tahun 2005 t.r.nrAng Pengelolaan Keuangan Dacrah, maka dipcrlukan pengaturan d.i Bidang Pengelolaan Keungan Daerah; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menotapkan Perarul'lUl Oaerah Kabupaten Manokwari temang Pengelolaan Keuangan Dacrah, BUPATI MANOKWARI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAII DENGA:'oII<AHMATTUHAN YANG MAIIA ESA TENTANG Mengingat Merurnbang PF,RATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 3 TAHUN 2016 BUPATI MANOKWARI PROVTNSI PAPUA I3ARAT [ SALINAN Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua rnenjadi Undung- Undang (Lembruan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4884):
1. 5.Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L<'mbaran I\eglll'a Rcpublik Indonesia Tahun 200:\ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468):

Mengingat

6.Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 rontang Perbenduharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia NomoI'4355);
7.Undnng-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangglmg .Iawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 'rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1'1. Undang-Undang Nomor 25 'rahun 2004 tentang Sist(lm Perancanaan Pembangunan Natlional [Lembaran Negsl'El Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang NomoI' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah [l.embaran NegArn Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LemIJIU'R.ONegara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan b1etribusi Dncrnh [Lembaran Ncgaru Republik Indonesia Tuhun 2009 Nemer 130, Tambahan Lcmbarun Ncgara Repuhlik Indonesia Nomor 5049);
11.Vndnng Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-tjndangan [Lembaran Negal"3 Rcpublik Indonesia Tahun 2()11 NomoI' 112, Tambahan Lembaran JIIegom Republik Indoncsin Nomor 5234);
12.Onoang-l,)n(lang Nomur 2:'1 Tahuu 2014 tentang Pemerintah Daerah (~mharrl1l Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Noruor 55B7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor q Tahuri 2015 tentang Perubnhan Kedua Alas Uodang-Undang Nomor 23 TahUJ1 2014 tentang Pcmcrintah Daerah [Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Talrun 2015 Numor 5B, Tambahan Lembaran Nc:g-clfBRepublik Indonesia NomoI' 5(79);
13.Peraturan Pemerintuh Numor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudulcan Protokoler dan Keuanglln Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraruran Pemeritah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiua Alas Peraturan Pcmerirnah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fLembaran Ne~a Republik Indonesia Tahurr ?,006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691; 14, Peraturan Pemerinrah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Sedan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia NomoI'4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Ulang Daerah (Lcmbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lemharan Ncgara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tenrang Dana Perimbangan [Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.37, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kcuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 200::; Nornor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 1.8.Peraturan Pemerintah NomoI' 57 Tahun 2005 teniang Hibah Kepad a Daerah Jumll'lh KumulAtif llt::mg Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nemer 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talmn 2005 tentang Pe'Jlgelolaan l{tua~n Daerah (Lernbarnn Negai'lI Republik Indonesia Tabun 2005 NomoI' 140, Tambahan Lembaran !IIega1'a t-1epublikindonesia Nomor 4571:1');
20.Peraturan Pemerintah NomoI' 79 Tabun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nogara Republik indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pcmcrintah Nomor 6 Tahun 2006 tcntang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nornor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI" 4609);
22.Peraturan Pemerintah Noma. 8 Tabun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pcmcrintah [Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 NomOI' 25. Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peml'riniahan (Lembaran Negara Io1cpublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia NomOI"4614); 24, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daorah [Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun :2011 Nomor 59. Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia NOroOT5219);
25.Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272}; PERATURAN DAERAH TENT1\NG PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN'. ., Dengan Persetuj uan Bersama DEW1\NPERWAKILANRAKYATDAERAH KA13UPATEN MANOI<WARI dan BUPATI MANOKWARI

25.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 rentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20] 1 tcntang Pcmbcntukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27.Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
28.Peraruran Menter) Dalarn Negeri Nomor 13 'I'ahuri 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diuhah dcngan Poraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 21 'l'ahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31,01;
29.Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor SOTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20~e;);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1'1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sckrclurial Dacrah Kabuputcn MU.I1okwuri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari [l.ernbaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun ~OOHNomor 11);
31.Peraturan Daerah Kabu paten Manokwari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgarusasi Lembaga Teknis Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari [l.embaran Daeruh Kabupaten Manokwari Tahun 200S Nomor 13);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Darrah di Lingkungan Pernerintah Kabuparen Manokwari [Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Manokwari Tahun 2008 NomOI 11); Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : J. Pemerintah adalah Pernerintah Pusat;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerinrah Prnvinai Papua Barat;
3.Daerah adalah Kabupaten Manokwari;
4.Pemerintah Daerah adaJah Bupati Manokwari dan Perangkat Daerah scbagai Unsur Pcnyclcnggara Pemerintahan Daerah Kabupatcn Manokwari;
5.Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilari Rakyat Daerah Kabupaten. Manokwari;
6.Bupati adalah Bupati Manokwari;
7.Keuangao Daerah adaJah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan ·hak dan kewajiban daerah tersebu t;
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kogiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah; .
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjurnya disingkar APBD adalah rencana Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemcrintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; to.Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karcna jabatannya mempunyai kewenangan. menyelenggarakan kescluruhan.pcngelolaan keuangan daerah; Ll.Pejabat Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat l'I'K!ill adalah Kopala Satu an Kinerja PengelolaKeuangan; 12.Bendahru-a Umurn Daerah yang selanjutnya ctisingkat BUD adalah PPKI\D yang bertindak dalam kapasitas sebagai llendahara Umurn Daerah; 13.Kuasa BuD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah: 14.Saturul Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKl'O adalah perangkat daerah pads Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran /barang: t 5. Unit Kerja adalah bagian SKPDyang melaksanakan satu atau beberapa program; 16.I'engguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 17.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuaaa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD; 18.Pengguna Barang adalah pejabar pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah: 19.Pejabat Penatausahaan Kcuangan .Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK·SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha kcuangan pada SKPD; 20.Pejabat Pelaksana Tcknis Kcgiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan suatu atau beberapa kegiaran dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; P;)lS<il 1 BAH 1 KETENTUAN UMUM
25.Penerirnaan Daerah adalah lJang yang masuk kc Kas Daerah;
26.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dati Kas Daerah; Q7.PendaparM Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah:
28.Surplus Anggaran Decrah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 29.Dcfisit Anggaran Daorah AclAIAh selisih IrurAng antara pcndapatan daerah dan belanja dacrah:
30.Pembiayaan Daerah adalah scmua pcncrimaan yang pcrlu dibayar kembali dan/ateu pcngeluaran yang akan diterim ... kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pad-a iahun anggaran berikutnya;
31.Sisa Lebih Perhitungan Angg.U-ClJl yang selanjuinya disingkat SlLP/\ adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu period e anggaran.
32.pinjam,m Daerah adalah scrnua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atnu mcnerima manfaat yang hernilai uang dari pihak lein sehingga daerah dibebani kewnjiban untuk membuyar kembali;
33.Kcrangka Pengeluaran Jangkn Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebiiakan tersebut dilakukan dalarn perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan memperrimbangkan irnplikasi biaya akibat kepurusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
34.Prakiraan Maju [forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari rabun yang direncanakan guna mcmastikan kesinambungan program dan kegiatan yang tclah disetujui dan rnenjadi dasar penyusunan anggaran tahuu berikutnya; 35.Kinerja adalah keluaranj hasil dari kegiatan/program yang ak.1Jl dicapai sehllbungan dengan kuanlila:s dall kualitas yang terlll<ur;
36.Penganggaran Tcrpadu (unified budgeting) adalah penyusunanrencana keuangan tahu.nan yang dilakukan 8e('.ara terintegrasi untuk selurllh jenis hel8nj.FI guna melaksrulaknn kcgiatan pemerintaban yang didasal'kan pada pFihsip pencapaiari efisicnsi alokasi drula;
37.Wungsi.ad81ahperwujudan tugas kepemelintail di hidang ~ertentu yang dilaksanakan dalam rangka meneapai tujuaii. pembA.ngunllnc111emh; Iungsional yang dirunjuk .!'Irt.'.r.f::rnrff.!fMMM1. if~ri .a&!·'";1·/', dp.!p/.?> .r.P.WKP 21.Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditenrukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pcnerimaan daerah dan mernbayur seluruh pengeluaran daerah; .
22.Rekening Kas Daerah adalah rekening tcmpat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerunaan daerah dan metnbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
23.Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyirnpan, menyetorkan, rnenatausahakan, dan mcmpertanggungjawabkan nang pendapatan daerah dalam rangka pclaksanaun APBDpada S){PD; 24.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat {1c<'!IemlI<(, rICer{.Vlifl)'fllTf. rrwmrlq.cr..Jl?utf ..m:-::1~·.,<t(V~~~r-®i??..w.p.hb..!,>2~qsr ..h!.::J~~.~'p pelaksanaan Al-'tJDpada SKPD;
49.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disigkat SPD adalah dokumen yang rnenyatakan tersediunya dana untuk meaksannkan kegiutan sebagai .dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran; 50.Surat Permintaan Pembayara yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumcn yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab· atas pelaksanaan kcgiatan/bendahara pengeluaran untuk rueugajukan permintaan pembayaran: 5l.Surat Pcrintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang cJ iterbitka.ll oleh BUD ber.dasarkru't.surat Perint.ah Pencairan Membayar;
52.Surat Pelintah Mcmbayar yang selanjumya disingkat SPM adalah dokumen y'8Jlg digunakan Idit~rbil.k<trJoleh lle.ngguna anggaran/kl.lasa untuk menerllitk~ SP"2D alas beban penge1uaran DPA-SKPO kepada pihflk kctiga; 53.Sur.at Perint:ah Membayar Langsung yang sclaI).jutl1Ya.disingkat SPM-LS . adalii:b· dokUnieh yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran: 38:l:'rogmm. adalah Penjabaran kehijakan SUD dalam bentuk upaya yang berisi sam atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur scsuai dengan isi SKPD.;
39.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksariakan oleh satu atau Iebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pcncapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 'tindakan pcngcrahan sumbcr daya baik yang berupa personal (sumber daya Manusia], barang modal termasuk peralatan dan. teknologi, dana, atau kombinasi dari beberap atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa: 40.Target adalah basil yang diharapkan dati suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
41.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan: ·12.Hasil (outcome] adalah segala scsuatu yang rnencerminkan berfungsinya keluaran dad kegiatan-kcgiatan dalam satu program; 43.Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah yang selanjutnya disingkat RP.JMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (luna) tahun; . 44.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selaniutnya disebut rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPDJ.adalah dokuruen perencanaan daerah unLuk pcriodc 1 (satu] tahun: 45.Rcncana Kcrja dan Anggaran SKPD yang sclanjunya disingkat RIS"A-SKPO adalah dokumcn percncanaan dan penganggaran yang bcrisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya: 46.Kebijakan Umurn APBD yang selanjutnya disingkar KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan hidang pendapatan, belanja.. dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 'untuk poriode 1 [satn] rahun: 47.Ptioritas dan Plafin Anggaran Sementara. yang selanjutnya disingkat PPA,."l merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada !:;Kl'D untuk setiap program sebagai acuan dalam p.enyusunan RKA-SKPD; 48.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oloh pcngguna pengguna anggaran untuk penerbiian SP2D atas beban pengeluaran DPA~SKPDkepada pihak ketiga; S4..l:Jang Persediaan adalah sejumlah. uang tunai yang disediakan untuk satuan keija dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari; 55.Surat Perintah Mcmbayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumcn yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D .atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari: 56.Surat Perintah Membayar Ganti Rugi Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pcngguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran UIiLUk mencrbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti nang persediaan yang telah dibelanjakan; 57.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranj'kuasa peng_~na anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran f)PA-SKPDkarcna kebutuhan dananya rnelebihi duri jumlah batas pagu uang perscdiaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 58.Piutang Daerah adalah jurnlah uang yarrg wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah ·dan/atau Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya. berdasarkan peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah; 59.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 'arau diperoleh etas beban APBD,atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
60.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dun/ainu kewajiban Pernerintohan Daerah yang dapat dinilai dengan uang bcrdasarkan Pcraturan Pcrundang-Undangan, pcrjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 6LDana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang -memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 62.Sist.em Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkcsinambungan yang dilakukan oleh lembaga/hidangfunit yang mempunyai dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi , untuk menjamin agar pelakasaan kcbijakan pengeloaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang- Undangan; 63.Kerugiru1.Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akihat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai: 64.Badan Layanan Umum Daerah yang <S<ilWljU(:Il'y<t <Ii»ingkHt. BLVDaduluh SKPDjUnit kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk unruk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan menc~ui keuntungan, dan da1am mclakukan kegiatannya didasat'kan pada prinsip efisiensi dan produktifitas; 65.Investasi adalah pcnggunaan aset untuk mempenileh manfaat ekonomis seperci buriga, divide.n, r.oyalti,manfaar. s081a1dan/atau manfaat Ia.innya sehingga dapat meningkatkan kmnapuan I:'cmerintah dalam rangk·a. pelaya.nan kepada masyarakat; peraturan akuntabel, keadilan, Keuangan Daerah dikelolah secara tertib, taat pada perundang-undangan, cfisicn, ckonomis; efektif, transparan, dan ·hel'1:anggi.uigjawabdengan mempcrhatikan asas kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat,

(1)Pasal 4 I3agian Ketiga Asas Umum Pengclolaan Kcuangan Daerah Kcuangan daerah yatlg diatur- dalam Pcraturan Dacrah rni moliputi :
1. a.Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Pejabat-pejahat yang mengelolahkeuangan daerah:
3. c.Struktur APED;
4. d.Penyusunan RKPD, KUA, PPA$ dan RKA-S.KPD;
5. e.Pen~'Usunandanpenetapan APHD;
6. f.Pelaksanaan dan perubahan APED;
7. g.Penatausahaan keuangan daerah:
8. h.Perranggungiawahan pelaksanaan APRD;
  1. 1.Pengembalian defisit dan penggllnaan SUll1Jl1S APBD;
9. j.Pengelolaan kas.daerah:
10. k.Pcngclolaan piutang daerah: I. Pcngclolaau invcstasi daerah; rn.Pengelolaan barang milik daerah;
11. n.Pengelolaan dana cadangan;
12. o.Pengelolaan pinjaman daerah;
13. p.Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah:
14. q.PenyeJesaiankerugian daerah; r, Pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
15. a.Hal daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman:
16. b.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan mernbayar tagihan pada pihak keriga;
17. c.Penerirnaan daerah:
18. d.Pengeluaran daerah: e, Kekayaan daerah yang dikelolah sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dcngan uang, tcrmasuk kckayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
19. f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan tugas Pcmerintahan Daerah. Pasal Z
(1)Sekreraris Daerah Selaku Koordinatorpengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (4) mempunyai tugas koordinasi dibidang : 11_ Penyu;sunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ,'\PBD;
1. b.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
2. c.Penyusunan r3ncal)gan APBDdan rancangan perubahan APBD;
3. d.P.enyusunan Rapcrda APED., Peruhahan APRD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. c.1'ugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKAD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan Pasal () Bagint)Ked1l,) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (1 i Kep,~la dacrah selaku kcpala Pcmcrmtah Daerah adalah pemegang kckuasaan pcngelolaan kcuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat. (1) mempunyai kewenangan : R. menetapkan kebijakan lenlang pelaksanaan APBD;
1. b.menetapkan kebijakan rentang pengelolaan barang daerah:
2. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran(barang;
3. d.mcnetapkan bendabara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran daerah: e.. menetapkan peiabat yang bertugas melakukan 'pemungutan penerimaan daerah;
4. f.menetapkan pejahat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
5. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.dan
6. h.menetapkan pejabat yang bertugas .melakukan penguiian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Satuan Keija Pengelolah Keuangan dan Asct Daerah selaku PPKAD;
2. b.Kopala SKPD sclaku pcjabat pcngguna anggaran/barang daerah. ('I) Dalum pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sckrctaris Dacrah bcrtindak sclaku koordinaror pcngclolaan keuangan daerah,
(5)Pelimpahankekuasaan sebagaimana dimakeud pada ayat (2)/ayat (3), dan avat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan perundang-undangan, Pasal 5

BAB II

KEKUA!'lAAN PENGELQ[,AAN KEUANGAN DA.F:RAH

Pasal 8

(1)PPKAOmempunyai tugas sehagal herikut:
1. a.Menyusun dan melaksanakan kehijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Menyusun rancangan APDDdan rancangan Perubahan APBD;
3. e.Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Pernturan Oaernh;
4. d.Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. e.Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APnn;dan
6. f.Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpuhkan oleh Bupati.
(2)Pt'KAJ.)selaku BUI) berwenang : fl. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
1. h.Mengesahkan DPA-SKPD;
2. c.Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. d.Memberiknn perunjuk Teknis I"p.I'IkSMAAn sisrem penerimaan dan pengeluaran Kas uaerah:
4. e.Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
5. f.Mernantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran .'\PBI) olch bank darr/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk:
6. g.McnguMhakA11 dan mengstur dSIIl<l. yA.ng diperlukan dalam pelaksanaan J\PSI);
7. h.Menyimpan uang daerah;
8. t.Menctapkan SPO;
9. j.Melaksanakan penempatan uang daerah dan mcngclolah/menatausahakan Investasi;
10. k.Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Daerah; I. Mcnyiapkan polaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas mulls Pemerintah Daerah;
11. m.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
12. n.Melakukan pengelolaan pinjaman dan piutang daerah;
13. o.Melakukan penagihan piutang daerah:
14. p.Mclakaanekan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q, Menyajikan informasi keuangan daerah;
15. r.Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloJaan .serta penghapusan barang milik dar-rah.

Pasal 7

(2)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat (l) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas
1. a.momimpin tim anggaran pemcrintah daerah:
2. b.mcnyiapkan pccloman pdaksanaan APED;
3. c.menyiapkan pedornan pengclolaan barang daerah;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;dan.
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya bcrdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(1).Pejabat pcngguna anggaranj'pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebegaimana. dimaksud dalarn Pasal IO dapat melimpahkan .scbagian .kewenangannya 'kepada kcpala unit kerja pada SKPD selah.....l kuasa pengguna .anggaran.Zkuasapengguna barang. Pasalll Pengguna Angl!;atan/Peng.,"1lJI8 13arang dan Kuasa Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Barang Pejabat pengguna anggamnjpenl".,gunaharang daerah rnempunyal rugas clan wewenang: 'a. Menvusun RKA·SKPD;
1. b.Mcnyusun DPA-SKPD;
2. c.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran bclanja;
3. d.Melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya:
4. e.MeJakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran:
5. f.Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. g.Mcngadakan ikatanj peijanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan:
7. h.Menandatangani $PM;
8. i.Mengololahutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya; .
9. j.Mengelolah barang rnilik daerah Zkekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnyat
10. k.Menyusun dan menyampaikan laporan kcuangan SKPD yang dipirnpinnya;
  1. 1.Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
11. m.Melaksanakan rugas-rugas peng.,"1ll\a anggaranj'pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olch Bupati; dan
12. n.Bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekrctaris Dacrah. PasaliO

Pasal 0

(2)Pcnunjukan kuasa BUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diretapkan dcngan Keputusan Bupari. -
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.Menyiapkan anggaran kas
2. b.Menyiapkan SPD;
3. c.MenerbitkanSP2D;dan
4. d.Menyimpan selurub bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
(4)Kuasa BUD selain melaksanakan tugas scbagairnana dirnaksud pada ayat (3) juga rnelaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal ? ayat (2), hurulf, g, h,j, k, m, n , dan o.
(5)Kuasa Bun bertanggungjawab kepada PPKAD. [1) Untuk mclaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA·SKPD,Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi rata usaha keuangan pada SKPOsebagai PPK-~KPD.
(2)'PPK-SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : PaAAl 1.4
(1)Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hcrdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, danj atau rcntang kcndali dan pcrtirnbangan objckrif lainnya.
(2)PPTK bertanggungiawab kepada pojabat pcngguna anggaraj'kuasa pengguna anggaran. PU::I<U 13

3.Mengendalikan pelaksauaan kegiatan;

b.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiAtan;
c.Menyiapkan dokumcn flnggflran AtAIl heban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

(1)Pejabat. pengguna anggaran/kuMa pengguns anggaran dalam mclaksanaken program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unti kerja SKf'Dselaku 1'1'1'K.
(2)P1'1'1{sebagalmana dimaksud pada eyat (1) mempunya! tugas mencakup

Pasal 12

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

(2)Pelirnpahan sebagian kewenangannya sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelolah, beban kcrja, lokasi, kompetensi, rentang kendall, danj atau pertimbangan objektif lainnva.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagairnana dimaksud pada uyat (1) ditctapkan olch Bupati atas usul kcpala SKl'D.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mcJiputi :
1. a.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran aras heban anggaran belanja;
2. h.Melakaanakan anggaran unit. kerja .yang €lipimpinnya.;
3. c.Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.Mengadakan ikatari/ perjanjian kerjasama dengan pihak Jain dalam batas anggaranyang telah ditetapkan; e.. rnenandatangani SPM-V:;,SPM-UP,SPM-GU€lan SPM-'f'U;
5. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit. kerja yang dipimpinnya: dan
6. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pcngguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggararij kuasa .pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pcngguna anggaran/pengguna barang.
(1)Semua penerimaan dan penge1uaran daerah balk dalam bentuk uang, barang dan} atau jasa dianggarkan dalam APBD.

Pasal 17

(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelcnggaraan pemcrintahan dan kcmampuan pendapatan daerah,
(2)PellY1.ISUnaAPllD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada J<KPn dalarn rangka mewujudkan pelayanana kepada masyarakat unruk tercapainya tujuan bernegara.
(3)APBD mcmpunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawusan, dan alokasi, distribusi, dan atabilitaai,
(4)APBD, Pcrubahan APED, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun diterapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

BAH ill ASAS UMUM DAN STRUKTURAPBD Bagian Pertama Asss Umum APTlD bendahara penerimaan untuk dalaro rangka pelaksanaan

(1)Bupati alas usul PPKAD mengangkat melaksanakan rugas kebendaharaan anggarnn pendapatan, pada SKPD. (::1.) Bupati aras usul PPKAn mengaogkst bendahara pengeluaran unmk melaksanakan tugas kobcndaharaan dalam rangka pelaksanaan unggumn belunja pada SKPD.
(3)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran scbagaimana diroaksud pada ayat (1) pada a.val (1) dan ayat (2) adalah pejabat I\.lngsional.
(4)Oendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, balk sccara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagui penjamin atas kegiatan/pekerjaan/pcmjualan tersebut, serta rnenyirnpan uang pada suatu bank atau lcmbaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(5)Flt>:nnAhA"Apenerimaen dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tu.gasnya kepada PPKAD selaku BUD.

Pasal 15

b.Menyiapkan SPM;
c.Melakuka verifikasi harlan atas penerimaan;
d.Me1aksanakan akuntansi SKPD;dan
e.MenyiapkfUllaporan keuangan SI<PO.

(3)PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bend ahara, darr/atau PPTK.
(1)APBDmerupakan satu kesatuan yang terdiri dan :
1. a.Pendapatan daerah;
2. b.Belanjfl daerah;dan
3. c.Pembiayaan daerah
(2)Pendapatan daerah scbagaimarra dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi selima penerimaan nang molalui Rekening Kas Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kernbali oleh daerah.
(3)J:jelanjadaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran, dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana 1Ell1('<l1', yang mcrupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dipcroleh pembayarannya kembali oleh daerah.
(4)Pembiayaan daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c melipuri semua penerimaan yang pcrlu dibayar kembali daa/atau pengcluaran yang akah diterima kcmbali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran bcrikutnya.

Pasal 20

(1)Tahun anggaran APBD melipuli rnasa 1 (salu) Lahun mulai tanggal 1 Janual·j sampai dengan S'l Desernber, [2) Pcnyusunan APBD dilakukan melalui jadwal yang tersusun derigan sisternatis, dengan tahapan sebagai benkut :
1. a.Penyusunan RKPD;
2. b.Penyampaian KUAdan PPASoleh TAl'Dkepada KHD;
3. e.Penyampaian KUAdan PPASoleh KDHke DPRD;
4. d.KUAdan {'PASdiscpakari antara KDHdan DPRD;
5. e.SE·KDHperihal Pedoman J:.tKA-SKPJ.);
6. f.Penyusunan RK/I.-SKPD& RKA-PPJ{_I\l);
7. g.Penyampaian RAPBDkepada DPRD;
8. h.Pengambilan Keputusan Bersama(DPRDdan KOIl);
9. i.Hasil Evaluasi RAPBD; dan .i. Penetapan Perda ten tang APB]')dan Rapcrkada tcntang Pcnjabaran APRDsesuai dengan hasil evaluasi, .

Pasal 19

(1)Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran hIU\IS didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup,
(2)Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyeJengga,rMn Pemerintah Daerah khususnya dalam iuewujudkan Oumumi Daerah yang nyata, luas dan bcrranggungjawab, maka diperlukan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bkonomi!;, Efisieu, Cfektif, Tertib, Transparan, Akuiabcl dan Bcrtanggungjawab;
h.bnhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Pcraturan Pcrnerintah Nomor 58 Tahun 2005 t.r.nrAng Pengelolaan Keuangan Dacrah, maka dipcrlukan pengaturan d.i Bidang Pengelolaan Keungan Daerah; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menotapkan Perarul'lUl Oaerah Kabupaten Manokwari temang Pengelolaan Keuangan Dacrah, BUPATI MANOKWARI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAII DENGA:'oII<AHMATTUHAN YANG MAIIA ESA TENTANG Mengingat Merurnbang PF,RATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 3 TAHUN 2016 BUPATI MANOKWARI PROVTNSI PAPUA I3ARAT [ SALINAN Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua rnenjadi Undung- Undang (Lembruan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4884):
1. 5.Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L<'mbaran I\eglll'a Rcpublik Indonesia Tahun 200:\ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468):

Mengingat

6.Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 rontang Perbenduharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia NomoI'4355);
7.Undnng-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangglmg .Iawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 'rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1'1. Undang-Undang Nomor 25 'rahun 2004 tentang Sist(lm Perancanaan Pembangunan Natlional [Lembaran Negsl'El Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang NomoI' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah [l.embaran NegArn Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LemIJIU'R.ONegara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan b1etribusi Dncrnh [Lembaran Ncgaru Republik Indonesia Tuhun 2009 Nemer 130, Tambahan Lcmbarun Ncgara Repuhlik Indonesia Nomor 5049);
11.Vndnng Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-tjndangan [Lembaran Negal"3 Rcpublik Indonesia Tahun 2()11 NomoI' 112, Tambahan Lembaran JIIegom Republik Indoncsin Nomor 5234);
12.Onoang-l,)n(lang Nomur 2:'1 Tahuu 2014 tentang Pemerintah Daerah (~mharrl1l Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Noruor 55B7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor q Tahuri 2015 tentang Perubnhan Kedua Alas Uodang-Undang Nomor 23 TahUJ1 2014 tentang Pcmcrintah Daerah [Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Talrun 2015 Numor 5B, Tambahan Lembaran Nc:g-clfBRepublik Indonesia NomoI' 5(79);
13.Peraturan Pemerintuh Numor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudulcan Protokoler dan Keuanglln Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraruran Pemeritah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiua Alas Peraturan Pcmerirnah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fLembaran Ne~a Republik Indonesia Tahurr ?,006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691; 14, Peraturan Pemerinrah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Sedan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia NomoI'4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Ulang Daerah (Lcmbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lemharan Ncgara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tenrang Dana Perimbangan [Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.37, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kcuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 200::; Nornor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 1.8.Peraturan Pemerintah NomoI' 57 Tahun 2005 teniang Hibah Kepad a Daerah Jumll'lh KumulAtif llt::mg Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nemer 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talmn 2005 tentang Pe'Jlgelolaan l{tua~n Daerah (Lernbarnn Negai'lI Republik Indonesia Tabun 2005 NomoI' 140, Tambahan Lembaran !IIega1'a t-1epublikindonesia Nomor 4571:1');
20.Peraturan Pemerintah NomoI' 79 Tabun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nogara Republik indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pcmcrintah Nomor 6 Tahun 2006 tcntang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nornor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI" 4609);
22.Peraturan Pemerintah Noma. 8 Tabun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pcmcrintah [Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 NomOI' 25. Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peml'riniahan (Lembaran Negara Io1cpublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia NomOI"4614); 24, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daorah [Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun :2011 Nomor 59. Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia NOroOT5219);
25.Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272}; PERATURAN DAERAH TENT1\NG PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN'. ., Dengan Persetuj uan Bersama DEW1\NPERWAKILANRAKYATDAERAH KA13UPATEN MANOI<WARI dan BUPATI MANOKWARI

25.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 rentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20] 1 tcntang Pcmbcntukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27.Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
28.Peraruran Menter) Dalarn Negeri Nomor 13 'I'ahuri 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diuhah dcngan Poraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 21 'l'ahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31,01;
29.Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor SOTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20~e;);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1'1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sckrclurial Dacrah Kabuputcn MU.I1okwuri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari [l.ernbaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun ~OOHNomor 11);
31.Peraturan Daerah Kabu paten Manokwari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgarusasi Lembaga Teknis Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari [l.embaran Daeruh Kabupaten Manokwari Tahun 200S Nomor 13);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Darrah di Lingkungan Pernerintah Kabuparen Manokwari [Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Manokwari Tahun 2008 NomOI 11); Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : J. Pemerintah adalah Pernerintah Pusat;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerinrah Prnvinai Papua Barat;
3.Daerah adalah Kabupaten Manokwari;
4.Pemerintah Daerah adaJah Bupati Manokwari dan Perangkat Daerah scbagai Unsur Pcnyclcnggara Pemerintahan Daerah Kabupatcn Manokwari;
5.Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilari Rakyat Daerah Kabupaten. Manokwari;
6.Bupati adalah Bupati Manokwari;
7.Keuangao Daerah adaJah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan ·hak dan kewajiban daerah tersebu t;
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kogiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah; .
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjurnya disingkar APBD adalah rencana Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemcrintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; to.Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karcna jabatannya mempunyai kewenangan. menyelenggarakan kescluruhan.pcngelolaan keuangan daerah; Ll.Pejabat Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat l'I'K!ill adalah Kopala Satu an Kinerja PengelolaKeuangan; 12.Bendahru-a Umurn Daerah yang selanjutnya ctisingkat BUD adalah PPKI\D yang bertindak dalam kapasitas sebagai llendahara Umurn Daerah; 13.Kuasa BuD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah: 14.Saturul Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKl'O adalah perangkat daerah pads Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran /barang: t 5. Unit Kerja adalah bagian SKPDyang melaksanakan satu atau beberapa program; 16.I'engguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 17.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuaaa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD; 18.Pengguna Barang adalah pejabar pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah: 19.Pejabat Penatausahaan Kcuangan .Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK·SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha kcuangan pada SKPD; 20.Pejabat Pelaksana Tcknis Kcgiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan suatu atau beberapa kegiaran dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; P;)lS<il 1 BAH 1 KETENTUAN UMUM
25.Penerirnaan Daerah adalah lJang yang masuk kc Kas Daerah;
26.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dati Kas Daerah; Q7.PendaparM Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah:
28.Surplus Anggaran Decrah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 29.Dcfisit Anggaran Daorah AclAIAh selisih IrurAng antara pcndapatan daerah dan belanja dacrah:
30.Pembiayaan Daerah adalah scmua pcncrimaan yang pcrlu dibayar kembali dan/ateu pcngeluaran yang akan diterim ... kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pad-a iahun anggaran berikutnya;
31.Sisa Lebih Perhitungan Angg.U-ClJl yang selanjuinya disingkat SlLP/\ adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu period e anggaran.
32.pinjam,m Daerah adalah scrnua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atnu mcnerima manfaat yang hernilai uang dari pihak lein sehingga daerah dibebani kewnjiban untuk membuyar kembali;
33.Kcrangka Pengeluaran Jangkn Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebiiakan tersebut dilakukan dalarn perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan memperrimbangkan irnplikasi biaya akibat kepurusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
34.Prakiraan Maju [forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari rabun yang direncanakan guna mcmastikan kesinambungan program dan kegiatan yang tclah disetujui dan rnenjadi dasar penyusunan anggaran tahuu berikutnya; 35.Kinerja adalah keluaranj hasil dari kegiatan/program yang ak.1Jl dicapai sehllbungan dengan kuanlila:s dall kualitas yang terlll<ur;
36.Penganggaran Tcrpadu (unified budgeting) adalah penyusunanrencana keuangan tahu.nan yang dilakukan 8e('.ara terintegrasi untuk selurllh jenis hel8nj.FI guna melaksrulaknn kcgiatan pemerintaban yang didasal'kan pada pFihsip pencapaiari efisicnsi alokasi drula;
37.Wungsi.ad81ahperwujudan tugas kepemelintail di hidang ~ertentu yang dilaksanakan dalam rangka meneapai tujuaii. pembA.ngunllnc111emh; Iungsional yang dirunjuk .!'Irt.'.r.f::rnrff.!fMMM1. if~ri .a&!·'";1·/', dp.!p/.?> .r.P.WKP 21.Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditenrukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pcnerimaan daerah dan mernbayur seluruh pengeluaran daerah; .
22.Rekening Kas Daerah adalah rekening tcmpat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerunaan daerah dan metnbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
23.Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyirnpan, menyetorkan, rnenatausahakan, dan mcmpertanggungjawabkan nang pendapatan daerah dalam rangka pclaksanaun APBDpada S){PD; 24.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat {1c<'!IemlI<(, rICer{.Vlifl)'fllTf. rrwmrlq.cr..Jl?utf ..m:-::1~·.,<t(V~~~r-®i??..w.p.hb..!,>2~qsr ..h!.::J~~.~'p pelaksanaan Al-'tJDpada SKPD;
49.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disigkat SPD adalah dokumen yang rnenyatakan tersediunya dana untuk meaksannkan kegiutan sebagai .dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran; 50.Surat Permintaan Pembayara yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumcn yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab· atas pelaksanaan kcgiatan/bendahara pengeluaran untuk rueugajukan permintaan pembayaran: 5l.Surat Pcrintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang cJ iterbitka.ll oleh BUD ber.dasarkru't.surat Perint.ah Pencairan Membayar;
52.Surat Pelintah Mcmbayar yang selanjumya disingkat SPM adalah dokumen y'8Jlg digunakan Idit~rbil.k<trJoleh lle.ngguna anggaran/kl.lasa untuk menerllitk~ SP"2D alas beban penge1uaran DPA-SKPO kepada pihflk kctiga; 53.Sur.at Perint:ah Membayar Langsung yang sclaI).jutl1Ya.disingkat SPM-LS . adalii:b· dokUnieh yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran: 38:l:'rogmm. adalah Penjabaran kehijakan SUD dalam bentuk upaya yang berisi sam atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur scsuai dengan isi SKPD.;
39.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksariakan oleh satu atau Iebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pcncapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 'tindakan pcngcrahan sumbcr daya baik yang berupa personal (sumber daya Manusia], barang modal termasuk peralatan dan. teknologi, dana, atau kombinasi dari beberap atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa: 40.Target adalah basil yang diharapkan dati suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
41.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan: ·12.Hasil (outcome] adalah segala scsuatu yang rnencerminkan berfungsinya keluaran dad kegiatan-kcgiatan dalam satu program; 43.Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah yang selanjutnya disingkat RP.JMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (luna) tahun; . 44.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selaniutnya disebut rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPDJ.adalah dokuruen perencanaan daerah unLuk pcriodc 1 (satu] tahun: 45.Rcncana Kcrja dan Anggaran SKPD yang sclanjunya disingkat RIS"A-SKPO adalah dokumcn percncanaan dan penganggaran yang bcrisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya: 46.Kebijakan Umurn APBD yang selanjutnya disingkar KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan hidang pendapatan, belanja.. dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 'untuk poriode 1 [satn] rahun: 47.Ptioritas dan Plafin Anggaran Sementara. yang selanjutnya disingkat PPA,."l merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada !:;Kl'D untuk setiap program sebagai acuan dalam p.enyusunan RKA-SKPD; 48.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oloh pcngguna pengguna anggaran untuk penerbiian SP2D atas beban pengeluaran DPA~SKPDkepada pihak ketiga; S4..l:Jang Persediaan adalah sejumlah. uang tunai yang disediakan untuk satuan keija dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari; 55.Surat Perintah Mcmbayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumcn yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D .atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari: 56.Surat Perintah Membayar Ganti Rugi Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pcngguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran UIiLUk mencrbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti nang persediaan yang telah dibelanjakan; 57.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranj'kuasa peng_~na anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran f)PA-SKPDkarcna kebutuhan dananya rnelebihi duri jumlah batas pagu uang perscdiaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 58.Piutang Daerah adalah jurnlah uang yarrg wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah ·dan/atau Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya. berdasarkan peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah; 59.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 'arau diperoleh etas beban APBD,atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
60.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dun/ainu kewajiban Pernerintohan Daerah yang dapat dinilai dengan uang bcrdasarkan Pcraturan Pcrundang-Undangan, pcrjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 6LDana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang -memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 62.Sist.em Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkcsinambungan yang dilakukan oleh lembaga/hidangfunit yang mempunyai dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi , untuk menjamin agar pelakasaan kcbijakan pengeloaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang- Undangan; 63.Kerugiru1.Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akihat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai: 64.Badan Layanan Umum Daerah yang <S<ilWljU(:Il'y<t <Ii»ingkHt. BLVDaduluh SKPDjUnit kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk unruk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan menc~ui keuntungan, dan da1am mclakukan kegiatannya didasat'kan pada prinsip efisiensi dan produktifitas; 65.Investasi adalah pcnggunaan aset untuk mempenileh manfaat ekonomis seperci buriga, divide.n, r.oyalti,manfaar. s081a1dan/atau manfaat Ia.innya sehingga dapat meningkatkan kmnapuan I:'cmerintah dalam rangk·a. pelaya.nan kepada masyarakat; peraturan akuntabel, keadilan, Keuangan Daerah dikelolah secara tertib, taat pada perundang-undangan, cfisicn, ckonomis; efektif, transparan, dan ·hel'1:anggi.uigjawabdengan mempcrhatikan asas kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat,

(1)Pasal 4 I3agian Ketiga Asas Umum Pengclolaan Kcuangan Daerah Kcuangan daerah yatlg diatur- dalam Pcraturan Dacrah rni moliputi :
1. a.Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Pejabat-pejahat yang mengelolahkeuangan daerah:
3. c.Struktur APED;
4. d.Penyusunan RKPD, KUA, PPA$ dan RKA-S.KPD;
5. e.Pen~'Usunandanpenetapan APHD;
6. f.Pelaksanaan dan perubahan APED;
7. g.Penatausahaan keuangan daerah:
8. h.Perranggungiawahan pelaksanaan APRD;
  1. 1.Pengembalian defisit dan penggllnaan SUll1Jl1S APBD;
9. j.Pengelolaan kas.daerah:
10. k.Pcngclolaan piutang daerah: I. Pcngclolaau invcstasi daerah; rn.Pengelolaan barang milik daerah;
11. n.Pengelolaan dana cadangan;
12. o.Pengelolaan pinjaman daerah;
13. p.Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah:
14. q.PenyeJesaiankerugian daerah; r, Pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
15. a.Hal daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman:
16. b.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan mernbayar tagihan pada pihak keriga;
17. c.Penerirnaan daerah:
18. d.Pengeluaran daerah: e, Kekayaan daerah yang dikelolah sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dcngan uang, tcrmasuk kckayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
19. f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan tugas Pcmerintahan Daerah. Pasal Z
(1)Sekreraris Daerah Selaku Koordinatorpengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (4) mempunyai tugas koordinasi dibidang : 11_ Penyu;sunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ,'\PBD;
1. b.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
2. c.Penyusunan r3ncal)gan APBDdan rancangan perubahan APBD;
3. d.P.enyusunan Rapcrda APED., Peruhahan APRD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. c.1'ugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKAD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan Pasal () Bagint)Ked1l,) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (1 i Kep,~la dacrah selaku kcpala Pcmcrmtah Daerah adalah pemegang kckuasaan pcngelolaan kcuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat. (1) mempunyai kewenangan : R. menetapkan kebijakan lenlang pelaksanaan APBD;
1. b.menetapkan kebijakan rentang pengelolaan barang daerah:
2. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran(barang;
3. d.mcnetapkan bendabara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran daerah: e.. menetapkan peiabat yang bertugas melakukan 'pemungutan penerimaan daerah;
4. f.menetapkan pejahat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
5. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.dan
6. h.menetapkan pejabat yang bertugas .melakukan penguiian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Satuan Keija Pengelolah Keuangan dan Asct Daerah selaku PPKAD;
2. b.Kopala SKPD sclaku pcjabat pcngguna anggaran/barang daerah. ('I) Dalum pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sckrctaris Dacrah bcrtindak sclaku koordinaror pcngclolaan keuangan daerah,
(5)Pelimpahankekuasaan sebagaimana dimakeud pada ayat (2)/ayat (3), dan avat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan perundang-undangan, Pasal 5

BAB II

KEKUA!'lAAN PENGELQ[,AAN KEUANGAN DA.F:RAH

Pasal 8

(1)PPKAOmempunyai tugas sehagal herikut:
1. a.Menyusun dan melaksanakan kehijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Menyusun rancangan APDDdan rancangan Perubahan APBD;
3. e.Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Pernturan Oaernh;
4. d.Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. e.Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APnn;dan
6. f.Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpuhkan oleh Bupati.
(2)Pt'KAJ.)selaku BUI) berwenang : fl. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
1. h.Mengesahkan DPA-SKPD;
2. c.Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. d.Memberiknn perunjuk Teknis I"p.I'IkSMAAn sisrem penerimaan dan pengeluaran Kas uaerah:
4. e.Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
5. f.Mernantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran .'\PBI) olch bank darr/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk:
6. g.McnguMhakA11 dan mengstur dSIIl<l. yA.ng diperlukan dalam pelaksanaan J\PSI);
7. h.Menyimpan uang daerah;
8. t.Menctapkan SPO;
9. j.Melaksanakan penempatan uang daerah dan mcngclolah/menatausahakan Investasi;
10. k.Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Daerah; I. Mcnyiapkan polaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas mulls Pemerintah Daerah;
11. m.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
12. n.Melakukan pengelolaan pinjaman dan piutang daerah;
13. o.Melakukan penagihan piutang daerah:
14. p.Mclakaanekan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q, Menyajikan informasi keuangan daerah;
15. r.Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloJaan .serta penghapusan barang milik dar-rah.

Pasal 7

(2)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat (l) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas
1. a.momimpin tim anggaran pemcrintah daerah:
2. b.mcnyiapkan pccloman pdaksanaan APED;
3. c.menyiapkan pedornan pengclolaan barang daerah;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;dan.
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya bcrdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(1).Pejabat pcngguna anggaranj'pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebegaimana. dimaksud dalarn Pasal IO dapat melimpahkan .scbagian .kewenangannya 'kepada kcpala unit kerja pada SKPD selah.....l kuasa pengguna .anggaran.Zkuasapengguna barang. Pasalll Pengguna Angl!;atan/Peng.,"1lJI8 13arang dan Kuasa Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Barang Pejabat pengguna anggamnjpenl".,gunaharang daerah rnempunyal rugas clan wewenang: 'a. Menvusun RKA·SKPD;
1. b.Mcnyusun DPA-SKPD;
2. c.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran bclanja;
3. d.Melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya:
4. e.MeJakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran:
5. f.Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. g.Mcngadakan ikatanj peijanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan:
7. h.Menandatangani $PM;
8. i.Mengololahutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya; .
9. j.Mengelolah barang rnilik daerah Zkekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnyat
10. k.Menyusun dan menyampaikan laporan kcuangan SKPD yang dipirnpinnya;
  1. 1.Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
11. m.Melaksanakan rugas-rugas peng.,"1ll\a anggaranj'pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olch Bupati; dan
12. n.Bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekrctaris Dacrah. PasaliO

Pasal 0

(2)Pcnunjukan kuasa BUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diretapkan dcngan Keputusan Bupari. -
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.Menyiapkan anggaran kas
2. b.Menyiapkan SPD;
3. c.MenerbitkanSP2D;dan
4. d.Menyimpan selurub bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
(4)Kuasa BUD selain melaksanakan tugas scbagairnana dirnaksud pada ayat (3) juga rnelaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal ? ayat (2), hurulf, g, h,j, k, m, n , dan o.
(5)Kuasa Bun bertanggungjawab kepada PPKAD. [1) Untuk mclaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA·SKPD,Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi rata usaha keuangan pada SKPOsebagai PPK-~KPD.
(2)'PPK-SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : PaAAl 1.4
(1)Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hcrdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, danj atau rcntang kcndali dan pcrtirnbangan objckrif lainnya.
(2)PPTK bertanggungiawab kepada pojabat pcngguna anggaraj'kuasa pengguna anggaran. PU::I<U 13

3.Mengendalikan pelaksauaan kegiatan;

b.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiAtan;
c.Menyiapkan dokumcn flnggflran AtAIl heban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

(1)Pejabat. pengguna anggaran/kuMa pengguns anggaran dalam mclaksanaken program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unti kerja SKf'Dselaku 1'1'1'K.
(2)P1'1'1{sebagalmana dimaksud pada eyat (1) mempunya! tugas mencakup

Pasal 12

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

(2)Pelirnpahan sebagian kewenangannya sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelolah, beban kcrja, lokasi, kompetensi, rentang kendall, danj atau pertimbangan objektif lainnva.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagairnana dimaksud pada uyat (1) ditctapkan olch Bupati atas usul kcpala SKl'D.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mcJiputi :
1. a.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran aras heban anggaran belanja;
2. h.Melakaanakan anggaran unit. kerja .yang €lipimpinnya.;
3. c.Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.Mengadakan ikatari/ perjanjian kerjasama dengan pihak Jain dalam batas anggaranyang telah ditetapkan; e.. rnenandatangani SPM-V:;,SPM-UP,SPM-GU€lan SPM-'f'U;
5. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit. kerja yang dipimpinnya: dan
6. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pcngguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggararij kuasa .pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pcngguna anggaran/pengguna barang.
(1)Semua penerimaan dan penge1uaran daerah balk dalam bentuk uang, barang dan} atau jasa dianggarkan dalam APBD.

Pasal 17

(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelcnggaraan pemcrintahan dan kcmampuan pendapatan daerah,
(2)PellY1.ISUnaAPllD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada J<KPn dalarn rangka mewujudkan pelayanana kepada masyarakat unruk tercapainya tujuan bernegara.
(3)APBD mcmpunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawusan, dan alokasi, distribusi, dan atabilitaai,
(4)APBD, Pcrubahan APED, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun diterapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

BAH ill ASAS UMUM DAN STRUKTURAPBD Bagian Pertama Asss Umum APTlD bendahara penerimaan untuk dalaro rangka pelaksanaan

(1)Bupati alas usul PPKAD mengangkat melaksanakan rugas kebendaharaan anggarnn pendapatan, pada SKPD. (::1.) Bupati aras usul PPKAn mengaogkst bendahara pengeluaran unmk melaksanakan tugas kobcndaharaan dalam rangka pelaksanaan unggumn belunja pada SKPD.
(3)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran scbagaimana diroaksud pada ayat (1) pada a.val (1) dan ayat (2) adalah pejabat I\.lngsional.
(4)Oendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, balk sccara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagui penjamin atas kegiatan/pekerjaan/pcmjualan tersebut, serta rnenyirnpan uang pada suatu bank atau lcmbaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(5)Flt>:nnAhA"Apenerimaen dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tu.gasnya kepada PPKAD selaku BUD.

Pasal 15

b.Menyiapkan SPM;
c.Melakuka verifikasi harlan atas penerimaan;
d.Me1aksanakan akuntansi SKPD;dan
e.MenyiapkfUllaporan keuangan SI<PO.

(3)PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bend ahara, darr/atau PPTK.
(1)APBDmerupakan satu kesatuan yang terdiri dan :
1. a.Pendapatan daerah;
2. b.Belanjfl daerah;dan
3. c.Pembiayaan daerah
(2)Pendapatan daerah scbagaimarra dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi selima penerimaan nang molalui Rekening Kas Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kernbali oleh daerah.
(3)J:jelanjadaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran, dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana 1Ell1('<l1', yang mcrupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dipcroleh pembayarannya kembali oleh daerah.
(4)Pembiayaan daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c melipuri semua penerimaan yang pcrlu dibayar kembali daa/atau pengcluaran yang akah diterima kcmbali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran bcrikutnya.

Pasal 20

(1)Tahun anggaran APBD melipuli rnasa 1 (salu) Lahun mulai tanggal 1 Janual·j sampai dengan S'l Desernber, [2) Pcnyusunan APBD dilakukan melalui jadwal yang tersusun derigan sisternatis, dengan tahapan sebagai benkut :
1. a.Penyusunan RKPD;
2. b.Penyampaian KUAdan PPASoleh TAl'Dkepada KHD;
3. e.Penyampaian KUAdan PPASoleh KDHke DPRD;
4. d.KUAdan {'PASdiscpakari antara KDHdan DPRD;
5. e.SE·KDHperihal Pedoman J:.tKA-SKPJ.);
6. f.Penyusunan RK/I.-SKPD& RKA-PPJ{_I\l);
7. g.Penyampaian RAPBDkepada DPRD;
8. h.Pengambilan Keputusan Bersama(DPRDdan KOIl);
9. i.Hasil Evaluasi RAPBD; dan .i. Penetapan Perda ten tang APB]')dan Rapcrkada tcntang Pcnjabaran APRDsesuai dengan hasil evaluasi, .

Pasal 19

(1)Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran hIU\IS didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup,
(2)Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.