Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 88
Ringkasan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menotapkan Perarul'lUl Oaerah Kabupaten Manokwari temang Pengelolaan Keuangan Dacrah, BUPATI MANOKWARI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAII DENGA:'oII<AHMATTUHAN YANG MAIIA ESA TENTANG Mengingat Merurnbang PF,RATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 3 TAHUN 2016 BUPATI MANOKWARI PROVTNSI PAPUA I3ARAT [ SALINAN Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua rnenjadi Undung- Undang (Lembruan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4884):
1'1. Undang-Undang Nomor 25 'rahun 2004 tentang Sist(lm Perancanaan Pembangunan Natlional [Lembaran Negsl'El Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4421);
14, Peraturan Pemerinrah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Sedan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia NomoI'4502);
1.8.Peraturan Pemerintah NomoI' 57 Tahun 2005 teniang Hibah Kepad a Daerah Jumll'lh KumulAtif llt::mg Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nemer 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talmn 2005 tentang Pe'Jlgelolaan l{tua~n Daerah (Lernbarnn Negai'lI Republik Indonesia Tabun 2005 NomoI' 140, Tambahan Lembaran !IIega1'a t-1epublikindonesia Nomor 4571:1');
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI" 4609);
24, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daorah [Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun :2011 Nomor 59. Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia NOroOT5219);
PERATURAN DAERAH TENT1\NG PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
MEMUTUSKAN'. ., Dengan Persetuj uan Bersama DEW1\NPERWAKILANRAKYATDAERAH KA13UPATEN MANOI .r.P.WKP 21.Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditenrukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pcnerimaan daerah dan mernbayur seluruh pengeluaran daerah; .
24.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat {1c 2~qsr ..h!.::J~~.~'p pelaksanaan Al-'tJDpada SKPD;
50.Surat Permintaan Pembayara yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumcn yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab· atas pelaksanaan kcgiatan/bendahara pengeluaran untuk rueugajukan permintaan pembayaran: 5l.Surat Pcrintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang cJ iterbitka.ll oleh BUD ber.dasarkru't.surat Perint.ah Pencairan Membayar;
53.Sur.at Perint:ah Membayar Langsung yang sclaI).jutl1Ya.disingkat SPM-LS . adalii:b· dokUnieh yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran: 38:l:'rogmm. adalah Penjabaran kehijakan SUD dalam bentuk upaya yang berisi sam atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur scsuai dengan isi SKPD.;
40.Target adalah basil yang diharapkan dati suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
·12.Hasil (outcome] adalah segala scsuatu yang rnencerminkan berfungsinya keluaran dad kegiatan-kcgiatan dalam satu program; 43.Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah yang selanjutnya disingkat RP.JMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (luna) tahun; . 44.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selaniutnya disebut rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPDJ.adalah dokuruen perencanaan daerah unLuk pcriodc 1 (satu] tahun: 45.Rcncana Kcrja dan Anggaran SKPD yang sclanjunya disingkat RIS"A-SKPO adalah dokumcn percncanaan dan penganggaran yang bcrisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya: 46.Kebijakan Umurn APBD yang selanjutnya disingkar KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan hidang pendapatan, belanja.. dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 'untuk poriode 1 [satn] rahun: 47.Ptioritas dan Plafin Anggaran Sementara. yang selanjutnya disingkat PPA,."l merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada !:;Kl'D untuk setiap program sebagai acuan dalam p.enyusunan RKA-SKPD; 48.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oloh pcngguna pengguna anggaran untuk penerbiian SP2D atas beban pengeluaran DPA~SKPDkepada pihak ketiga; S4..l:Jang Persediaan adalah sejumlah. uang tunai yang disediakan untuk satuan keija dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari; 55.Surat Perintah Mcmbayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumcn yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D .atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari: 56.Surat Perintah Membayar Ganti Rugi Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pcngguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran UIiLUk mencrbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti nang persediaan yang telah dibelanjakan; 57.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranj'kuasa peng_~na anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran f)PA-SKPDkarcna kebutuhan dananya rnelebihi duri jumlah batas pagu uang perscdiaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 58.Piutang Daerah adalah jurnlah uang yarrg wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah ·dan/atau Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya. berdasarkan peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah; 59.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 'arau diperoleh etas beban APBD,atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
6LDana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang -memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 62.Sist.em Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkcsinambungan yang dilakukan oleh lembaga/hidangfunit yang mempunyai dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi , untuk menjamin agar pelakasaan kcbijakan pengeloaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang- Undangan; 63.Kerugiru1.Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akihat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai: 64.Badan Layanan Umum Daerah yang <S<ilWljU(:Il'y<t <Ii»ingkHt. BLVDaduluh SKPDjUnit kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk unruk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan menc~ui keuntungan, dan da1am mclakukan kegiatannya didasat'kan pada prinsip efisiensi dan produktifitas; 65.Investasi adalah pcnggunaan aset untuk mempenileh manfaat ekonomis seperci buriga, divide.n, r.oyalti,manfaar. s081a1dan/atau manfaat Ia.innya sehingga dapat meningkatkan kmnapuan I:'cmerintah dalam rangk·a. pelaya.nan kepada masyarakat; peraturan akuntabel, keadilan, Keuangan Daerah dikelolah secara tertib, taat pada perundang-undangan, cfisicn, ckonomis; efektif, transparan, dan ·hel'1:anggi.uigjawabdengan mempcrhatikan asas kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat,
I. Pcngclolaau invcstasi daerah; rn.Pengelolaan barang milik daerah;
r, Pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
e, Kekayaan daerah yang dikelolah sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dcngan uang, tcrmasuk kckayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
Pasal Z Bagian Kedua }.1uang Lingkup
11_ Penyu;sunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ,'\PBD;
R. menetapkan kebijakan lenlang pelaksanaan APBD;
e.. menetapkan peiabat yang bertugas melakukan 'pemungutan penerimaan daerah;
('I) Dalum pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sckrctaris Dacrah bcrtindak sclaku koordinaror pcngclolaan keuangan daerah,
BAB II
fl. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
I. Mcnyiapkan polaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas mulls Pemerintah Daerah;
q, Menyajikan informasi keuangan daerah;
Bagian Ketiga Pejahat Pengelolah Keuangan Dacrah rangkadalamf. Penyusunan Iaporan keuangan daerah pectanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pasalll Pengguna Angl!;atan/Peng.,"1lJI8 13arang dan Kuasa Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Barang Pejabat pengguna anggamnjpenl".,gunaharang daerah rnempunyal rugas clan wewenang: 'a. Menvusun RKA·SKPD;
PasaliO Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Penggune Barang Daerah Pelimpahan wewenang selairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di Jingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan dacrah.
[1) Untuk mclaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA·SKPD,Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi rata usaha keuangan pada SKPOsebagai PPK-~KPD.
PaAAl 1.4 Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
PU::I<U 13
Bagian KeliDla. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
e.. rnenandatangani SPM-V:;,SPM-UP,SPM-GU€lan SPM-'f'U;
BAH ill ASAS UMUM DAN STRUKTURAPBD Bagian Pertama Asss Umum APTlD bendahara penerimaan untuk dalaro rangka pelaksanaan
(::1.) Bupati aras usul PPKAn mengaogkst bendahara pengeluaran unmk melaksanakan tugas kobcndaharaan dalam rangka pelaksanaan unggumn belunja pada SKPD.
Bagian Ketuju Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran A. Meneliti kelengkapan SPP,U'. SPP-UP, SPP·GU, SPP·TU dan SpP·L-S gaji dan runjangan PNS scrta penghasilan Iainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
Bagian Kedua Struktur APBD
Membuka PDF…