DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah papua

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah atau perusahan lainnya penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerBankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari.
4.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Manokwari pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan.
5.Investasi Pemerintah Daerah adalah penetapan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9.Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
10.Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
11.Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha.
12.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua yang selanjutnya disebut PT. Bank Papua adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perbankan.
13.Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD serta diangkat/atau ditetapkan oleh Bupati Manokwari.
14.Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16.Pembiayaan Daerah adalah penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
17.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

BAB II

ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.fungsional;
c.kepastian hukum;
d.efesiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai investasi pemerintah daerah untuk modal dan/atau menambah saham pada PT. Bank Papua dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Papua, bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
2. b.meningkatkan pendapatan daerah; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Papua dilakukan dengan penempatan modal dan/atau penambahan modal.
(2)Penyertaan modal dan/atau penambahan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk saham.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Papua bersumber dari keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Papua sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebesar Rp.52.140.000.000. (lima puluh dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) atau sebanyak 10.428 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal saham per lembar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal penambahan secara bertahap mulai tahun 2021 sebesar Rp.7.140.000.000 (tujuh milyar seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.190.000.000 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) per tahun.
(3)Penyertaan Modal tambahan Pemerintah Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan penambahan modal usaha Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Papua selama 6 (enam) tahun mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

BAB VII

DIVIDEN

Pasal 7

(1)Atas penyertaan modal pada PT. Bank Papua, Pemerintah Daerah mendapatkan Deviden.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Umum Daerah.
(3)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RUPS.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 5 Mei 2022 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD HERMUS INDOU Diundangkan di Manokwari pada tanggal 5 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD HENRI SEMBIRING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR: (5/18/2022) Salinan Sesuai Dengan Aslinya A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM NUNING DWI LESTARI PENATA NIP. 19760110 201004 2 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Papua yang dimulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…