DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mappi No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Bentuk dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C; Inspektorat Daerah Kabupaten Mappi merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. Sekretariat Daerah terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten. Bupati Mappi dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada Asas Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah, Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mappi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI dan BUPATI MAPPI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAPPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah daerah Kabupaten Mappi;
b.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
d.Bupati adalah Bupati Mappi;
e.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mappi;
f.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mappi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
g.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi;
h.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi;
i.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mappi;
j.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi;
k.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mappi;
l.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mappi;
m.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mappi;
n.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
o.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
p.Kecamatan atau yang disebut dengan nama Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Mappi yang dipimpin oleh Kepala Distrik;
q.Desa atau yang disebut dengan nama lain kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Bentuk dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Mappi merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Mappi terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
6. 6.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. 7.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, serta bidang Persandian;
9. 9.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
12. 12.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
13. 13.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. 17.Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah Kabupaten Mappi, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
(2)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Distrik Obaa dengan Tipe A;
2. b.Distrik Nambioman Bapai dengan Tipe A;
3. c.Distrik Citak Mitak dengan Tipe A;
4. d.Distrik Edera dengan Tipe A;
5. e.Distrik Haju dengan Tipe A;
6. f.Distrik Assue dengan Tipe A;
7. g.Distrik Kaibar dengan Tipe A;
8. h.Distrik Passue dengan Tipe A;
9. i.Distrik Minyamur dengan Tipe A;
10. j.Distrik Venaha dengan Tipe A;
11. k.Distrik Syachame dengan Tipe A;
12. l.Distrik Yakomi dengan Tipe A;
13. m.Distrik Bamgi dengan Tipe A;
14. n.Distrik Passue Bawah dengan Tipe A;
15. o.Distrik Tizain dengan Tipe A.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten;
(2)Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian;
(3)Bagian sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 5

(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian;
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 6

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 7

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

(1)Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 1, angka 2, angka 8, angka 17, dan angka 20 terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, dan paling banyak 4 (empat) Bidang;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;

Pasal 9

(1)Dinas Daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang;
(2)Khusus untuk Dinas Daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 dan angka 11, dapat dibentuk dengan 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang;
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian;
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 10

(1)Dinas Daerah dengan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, angka 18, dan angka 19, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…